Slamet Hariyanto

 

Oleh Slamet Hariyanto

        

Pemilu 1999 yang merupakan pemilu pertama setelah bergulirnya reformasi 1998 menjadi pelajaran penting bagi perjalanan bangsa ini ke depan. Kebebasan rakyat dalam memilih dan menyalurkan aspirasi politiknya relatif lebih terjamin. Waktu itu jumlah parpol telah mencerminkan keberadaan multipartai, meskipun yang berhak dan lolos seleksi ikut pemilu sebanyak 48 parpol. Ternyata, kecenderungan rakyat bersikap Golput (golongan putih) menurun secara signifikan. Karena rakyat punya banyak alternatif pilihan parpol, tidak hanya 3 parpol seperti saat pemerintahan orde baru.

 

Hasil Pemilu 1999 mencerminkan betapa besar aspirasi rakyat yang menginginkan perubahan di segala bidang. Nasib 48 parpol untuk bisa ikut pemilu berikutnya telah ditentukan oleh rakyat pada hasil perolehan suara Pemilu 1999. Ketentuan UU mengharuskan hanya parpol yang dapat suara diatas 2 persen saja yang boleh ikut Pemilu 2004. Parpol yang tergusur, hanya boleh ikut pemilu bila mengubah nama dan lambangnya. Maka, kini banyak parpol baru bermunculan, baik parpol yang benar-benar orbitan baru maupun mantan parpol “tergusur” yang merubah dirinya.

 

Data sementara di Depkeh dan HAM sudah terdafar 225 parpol, suatu jumlah yang melebihi banyaknya parpol sebelum pemilu 1999. Berapa pun jumlah parpol yang bakal lolos seleksi sebagai peserta Pemilu 2004 nanti, yang pasti masih mencerminkan model pemilu dengan multipartai. Ada beberapa hal yang perlu dicermati tentang “kebingungan” rakyat pemilih menghadapi banyaknya parpol.

 

Pertama, sedikit sekali rakyat dapat menghapal nama parpol yang pernah ikut Pemilu 1999. Apalagi mencermati lambang dan flatform serta kualitas bakal calon anggota legislatif yang dijagokan parpol-parpol. Sehingga hubungan emosional antara parpol dan rakyat pemilih menjadi persoalan yang sulit dinalar. Akibatnya, hingga kini hanya parpol-parpol besar saja yang masih mudah dihapal namanya oleh rakyat. Parpol besar yang dimaksud tentunya yang masih eksis memiliki fraksi sendiri di lembaga legislatif.

 

Kedua, parpol-parpol besar yang banyak mewarnai wajah pemerintahan dan lembaga legislatif sudah tidak memiliki daya tarik kuat seperti menjelang Pemilu 1999 dulu. Artinya tingkat kekecewaan rakyat terhadap parpol besar saja sudah menurun. Lalu bisa dibayangkan bagaimana  minat rakyat terhadap parpol gurem yang kini jumlahnya makin menjamur. Rakyat yang kritis tentu akan kecewa terhadap PDIP, Partai Golkar, PPP, PKB, PAN dan PBB yang tergolong partai besar itu. Perilaku parpol-parpol tersebut tidak mencerminkan terciptanya pemerintahan yang diharapkan rakyat. Gugatan terhadap gagalnya roda reformasi yang banyak berdengung di elemen masyarakat telah menunjukkan adanya kekecewaan rakyat tersebut.

 

Tentu, rakyat tidak ingin trauma seperti itu bakal terulang pada Pemilu 2004. Rakyat bakal “menghukum” parpol-parpol besar tersebut sesuai dengan tingkat kesalahannya masing-masing. Akan ada pengurangan suara yang cukup lumayan bakal menimpa parpol-parpol besar tersebut. Kemanakah suara rakyat yang eksodus itu bakal tersalurkan? Kalau kondisi seperti itu terjadi menjelang Pemilu 1999 lalu, tentu saja parpol-parpol baru yang menimba keuntungan.

 

Lihat saja kemerosotan suara yang melanda 3 parpol (orde baru) pada Pemilu 1999 lalu. Golkar dan PPP terpaksa turun ke rangking 2 dan 3, bahkan PDI (Budi Harjono sebagai penerus Soerjadi) gembos total sehingga tidak boleh lagi ikut pemilu berikutnya. Agaknya PKB, PAN, PBB dan terutama PDIP telah menjadi alternatif pilihan rakyat yang kecewa dengan Golkar, PPP dan PDI seperti yang terjadi pada waktu Pemilu 1999 lalu. Dan, kini tiba gilirannya parpol-parpol besar itu untuk dijauhi rakyat pemilih yang kritis.

 

Daya kritis rakyat pada Pemilu 2004 tidak lagi disalurkan untuk memilih parpol baru sebagai alternatif. Pengalaman pasca Pemilu 1999 telah menjadi pelajaran penting bagi rakyat pemilih yang kritis. Karena itu, peluang membengkaknya jumlah Golput diprediksi sangat tinggi pada Pemilu 2004 nanti. Di mata rakyat yang kritis telah meluas satu anggapan bahwa partai apa pun kalau sudah berkuasa, cenderung korup dan tidak aspiratif lagi terhadap rakyat. Hal itu terjadi karena kepentingan sempit golongan dan bahkan ambisi pribadi elit politik lebih menonjol.

 

Dalam situasi seperti ini agaknya elit politik penggagas berdirinya parpol baru merasa optimis bahwa partainya bakal dilirik rakyat pemilih. Optimisme seperti ini perlu direkonstruksi sebelum meneruskan niatnya ikut Pemilu 2004. Sebab, pasca Pemilu 2004 bakal bertambah deretan jumlah parpol gurem yang pernah jadi korban “keganasan” pemilu karena hanya memperoleh kurang dari 2 persen suara pemilih. Dalam kamus politik berlaku falsafah suara rakyat adalah tangan Tuhan.

 

Makin banyaknya jumlah parpol yang ingin ikut pemilu bukan berarti menunjukkan makin tingginya minat elit politik untuk menampung aspirasi rakyat yang sesungguhnya. Sebab, mereka hanya ingin merebut peluang kursi kekuasaan dengan memanfaatkan momentum kecewanya rakyat terhadap elit politik yang berkuasa sekarang. Hal itu mencerminkan tingginya ambisi spekulatif dari elit politik di negeri ini.