Slamet Hariyanto

Oleh Slamet Hariyanto

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bakal menggelar Muktamar V bulan Mei 2003. Partai yang merupakan fusi eks empat parpol Islam (PNU, Parmusi, PSII, Perti) tahun 1973 itu kondisinya saat ini sangat beda dengan sebelumnya. Selama rezim orde baru berkuasa, belum pernah terjadi kader NU menjabat ketua umum di partai berlambang ka’bah ini. Dominasi kekuatan Muslimin Indonesia (MI) di PPP karena didukung campur tangan pemerintah orde baru.

Perubahan konstelasi politik nasional setelah bergulirnya gerakan reformasi 1998 ternyata membawa dampak politik bagi dua parpol (PPP, PDI) dan Golkar. Perolehan suara ketiga kekuatan politik ini pada Pemilu 1997 ternyata tidak bisa dipertahankan pada Pemilu 1999. Bahkan, kemerosotan suara terjadi cukup drastis. Massa nahdliyin yang selama ini menjadi basis suara PPP lari ke partai baru (PKB). Sedangkan aspirasi warga Muhammadiyah banyak tersalur ke PAN.

Menyikapi perubahan itu, agaknya PPP berpikir untuk membesarkan partainya kembali, kelompok MI harus merelakan tampilnya Hamzah Haz (kader NU) menggantikan Ismail Hassan Metareum  (kader MI) di posisi ketua umum. Kompensasinya, sekjen diserahkan kepada kader MI yakni Ali Marwan Hanan. Kini, angin  apa lagi yang bertiup sehingga tiba-tiba kelompok MI dengan kendaraan politik baru bernama Permusi (Persaudaraan Muslimin Indonesia) ingin tampil kembali merebut jatah Ketua Umum DPP PPP dari tangan kader NU seperti Hamzah Haz. Ketua Umum DPP Parmusi (Persadudaraan Muslimin Indonesia) Bachtiar Hamsyah digadang-gadang menjadi pengganti Hamzah Haz pada muktamar ke 5 PPP bulan Mei 2003 mendatang.

Persaingan antara Hamzah Haz dan Bachtiar Hamsyah pada bursa ketua umum PPP sudah tidak bisa dielakkan lagi. Keduanya pun mulai kampanye keliling daerah untuk menjajagi dukungan dari arus bawah. Hamzah Haz kelihatan lebih matang dalam melakukan manuver seputar muktamar PPP ini. Wacana yang dilontarkan dengan mengedepankan perlunya regenerasi di tubuh PPP agaknya bisa diharapkan menuai umpan balik positip bagi figur Hamzah.

Pertama, opini publik akan memaknai pernyataan Hamzah tersebut sebagai isyarat dia ingin lengser dari ketua umum PPP. Reaksi arus bawah PPP sudah mulai nampak, terbukti DPW PPP Kalsel sudah bersuara lantang akan mempertahankan Hamzah di posisi ketua umum. Bila reaksi seperti ini merata di hampir semua wilayah, tentu Hamzah punya alasan riil untuk bersedia dipilih kembali karena diminta oleh arus bawah.

Pendukungnya pasti menggunakan argumen bahwa figur Hamzah bakal mampu menaikkan gengsi PPP dalam perebutan capres/cawapres pada Pemilu 2004 karena dia kini sudah jadi wapres. Tokoh muda yang bakal menggantikan Hamzah lalu dikonotasikan belum tentu mampu membawa PPP dalam bursa capres/cawapres yang diperhitungkan rakyat pemilih pada Pemilu 2004 nanti.

Kedua, di intern PPP Hamzah tidak ingin dianggap menghalang-halangi tampilnya calon lain sebagai konsekuensi logis dari suasana demokratis di tubuh partai yang dipimpinnya. Sehingga, andaikata benar nantinya ada calon lain berhasil mengalahkan Hamzah dalam pemilihan ketua umum, maka dia akan dihitung sebagai tokoh yang juga berjasa dalam proses regenerasi di partainya. Tokoh baru tersebut dan komunitas PPP diharapkan dapat menempatkan figur Hamzah pada posisi terhormat di partai berlambang ka’bah itu.

Sinyal politik yang disampaikan Hamzah mengenai perlunya regenerasi ini harus ditangkap secara jeli oleh Parmusi pimpinan Bachtiar Hamsyah. Manuver perebutan ketua umum di muktamar nanti, harus dihindarkan munculnya dikotomi unsur (terutama NU dan MI) sehingga basis massa tradisional di tingkat bawah dapat dipelihara dengan utuh. Menyingkirkan peranan kader NU di PPP dalam muktamar nanti bakal berdampak pada penggembosan di tingkat bawah. Hasil penggembosan itu berupa larinya suara warga nahdliyin di PPP ke PKB dalam jumlah yang lebih besar dari Pemilu 1999 lalu.

Hitungan strategisnya, mempertahankan Hamzah Haz pada posisi ketua umum, nampaknya lebih menguntungkan PPP pada Pilpres 2004. Jika tidak memungkinkan mempertahankan Hamzah, maka turunnya dia harus melalui proses yang khusnul khotimah. Caranya, harus ada komitmen tingkat tinggi di DPP PPP bahwa regenerasi harus diyakini akan membawa partainya untuk lebih siap dalam Pemilu 2004.

Dan figur Hamzah masih diperlukan sebagai pengayom sekaligus sebagai vote getter  untuk menambah jumlah perolehan kursi legislatif bagi PPP. Maka pihak pendukung regenerasi di PPP harus bisa menjamin bahwa keputusan muktamar ke 5 nanti akan menempatkan Hamzah jadi Ketua MPP (Majlis Pertimbangan Partai) dan juga ditetapkan sebagai capres/cawapres tunggal dari PPP. Bila kesepakatan ini bisa dicapai pra muktamar, tentu regenerasi bakal berjalan mulus meskipun tokoh Parmusi yang harus tampil menggantikan posisi Hamzah sebagai ketua umum PPP akan datang.