jump to navigation

Pemilu 2004 dan Tugas Berat KPU Daerah April 17, 2003

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags:
trackback

 

Oleh Slamet Hariyanto

 

Pemerintah sudah menetapkan Pemilu Anggota Dewan (Pilwan) dilaksanakan 5 April 2004. Sedangkan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) jadualnya belum ditetapkan, menunggu selesainya pembahasan RUU Pilpres di DPR. Pilwan kali ini merupakan Pemilu ke 2 di era reformasi setelah dilangsungkannya Pemilu 1999 lalu. Pelaksanaan Pilwan 2004 berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.

 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah (Propinsi, Kabupaten/ Kota) sebagai pelaksana pemilu di daerah yang merupakan bagian dari KPU dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun. Dalam menjalankan fungsinya, KPUD memiliki tugas dan wewenang serta kewajiban sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 pasal 31 dan 32. Sedangkan fungsi KPUD dalam Pilpres masih menunggu ketentuan lebih lanjut.

 

Setiap daerah memiliki kualitas tersendiri dalam hal dinamika politik. Kondisi tersebut secara tidak langsung menempatkan posisi dan peran KPUD menjadi cukup strategis. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi KPUD menjadi tidak ringan. Kerja keras KPUD selain demi suksesnya pemilu di daerah, juga ikut andil besar dalam mencerminkan kualitas pelaksanaan pemilu secara nasional. Sangat wajar bila anggota KPUD dituntut memiliki kemampuan prima dalam tugas, wewenang dan kewajibannya.

 

Perubahan sistem pemilu, punya implikasi pada makin beratnya beban tugas KPUD pada pelaksanaan Pemilu 2004 nanti. Waktu yang dimiliki untuk melakukan persiapan sudah cukup mepet. Jumlah anggota KPUD hanya 5 orang yang berasal dari tokoh-tokoh non partisan dengan masa tugas 5 (lima) tahun. Sistem pemilu pun mengalami perubahan yakni menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka untuk memilih anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Itu pun masih ditambah dengan pemilu untuk memilih anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang pesertanya perorangan dengan sistem distrik berwakil banyak.

 

Ini berbeda dengan Pemilu 1999 yang pelaksananya adalah  PPD (Panitia Pemilihan Daerah) dengan jumlah anggota 51 orang yang terdiri atas 48 orang dari unsur parpol peserta pemilu, ditambah 3 orang wakil dari pemerintah. Rekrutmen anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) di tingkat kelurahan, KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di tiap TPS dapat dengan cepat dilakukan karena hanya tinggal menerima daftar personil dari parpol di masing-masing tingkatan.           

 

Pemilu 2004 di daerah  dilaksanakan oleh KPUD dengan kondisi berbeda dengan sebelumnya. Jutaan tokoh non partisan di tingkat kecamatan harus dipersiapkan untuk duduk di PPS dan KPPS yang harus dibentuk oleh KPUD di seluruh Indonesia. Dan seterusnya PPS harus membentuk KPPS. Sangat besar kemungkinan mendapatkan tenaga pelaksana pemilu yang termasuk kategori SDM yang belum berpengalaman. Padahal prediksi adanya sikap skeptis rakyat terhadap parpol-parpol peserta Pemilu 2004 bisa jadi merupakan realitas politik yang tidak dapat dihindari. Barangkali resiko itu yang tidak bisa dielakkan oleh KPUD pada Pemilu 2004 nanti, baik untuk Pilwan maupun Pilpres.

 

Di tengah situasi politik yang menyertai pelaksanaan pemilu  dan opini rakyat tentang hasil Pilwan dan Pilpres pada Pemilu 2004, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjalankan tugas sebagai anggota KPUD. Untuk itu, agar hasil kerja KPU dapat dipercaya masyarakat, anggota KPUD, dituntut melakukan langkah kongkret.

 

Pertama, melakukan sosialisasi secara optimal P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) kepada seluruh lapisan masyarakat. Kedua, menjalin kerjasama dengan seluruh media (cetak dan elektronik) agar masyarakat kota mendapat informasi yang cukup soal pelaksanaan Pemilu 2004.

 

Ketiga, mendorong para Camat, Sekcam dan Lurah untuk benar-benar melakukan penjaringan tenaga PPK, PPS, KPPS secara obyektif sehingga komposisi pelaksana pemilu di wilayahnya terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat yang non partisan, memiliki kemampuan dan kewibawaan dalam menjalankan tugasnya.

 

Keempat, menjalin komunikasi efektif dengan seluruh ketua parpol agar tahapan pemilu dapat berjalan lebih lancar dan tertib. Kelima, bekerjasama jajaran Panwaslu karena peranan pengawasan yang optimal sangat menentukan tercapainya pelaksanaan pemilu yang berkualitas sesuai dengan koridor peraturan perundangan.

 

Keenam, bekerjasama dengan aparat keamanan demi lancarnya seluruh tahapan pemilu dari awal hingga selesai pelaksanaannya. Ketujuh, memberikan kewenangan kepada Sekretaris Umum KPUD dan jajarannya untuk selalu bersikap terbuka terhadap pers. Dan selalu merespon kritikan, aspirasi, saran dan pendapat dari masyarakat. Hal itu perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu sekaligus dapat meminimalisir kemungkinan ekses-ekses yang timbul.   

About these ads
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: