jump to navigation

Retorika Politik Fraksi Reformasi di ST MPR 2003 Agustus 7, 2003

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags:
trackback

 

Oleh Slamet Hariyanto

 

Sidang Tahunan (ST) MPR 2003 yang diselenggarakan 1-10 Agustus ini tidak ada greget yang cukup signifikan. Tidak ada progress report kinerja presiden dan lembaga tinggi negara. Sehingga berkembang adanya usulan agar ST MPR waktunya dipersingkat untuk menghemat anggaran

 

Tapi ditengah kevakuman isu politik itu, forum ST MPR tiba-tiba diselingi sorotan mengenai bisnis keluarga Presiden Megawati yang diduga berunsur KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Sorotan itu tertuang dalam pemandangan umum Fraksi Reformasi (gabungan PAN dan Partai Keadilan).

 

Mayoritas fraksi di MPR mendesak agar Fraksi Reformasi memberikan bukti-bukti atas tudingannya itu. Alasannya, kalau tidak ada bukti, bisa menimbulkan kecurigaan terhadap maksud-maksud tertentu di balik sinyalemen tersebut. Tentu saja yang paling berang adalah Taufik Kiemas dan Fraksi PDIP.

 

Mengamati manuver Fraksi Reformasi memanfaatkan forum ST MPR, sinyalemen tudingan KKN itu lebih banyak nuansa politisnya katimbang upaya hukum. Wajar saja bila fraksi lainnya tidak menyambut upaya itu karena memang tidak ada bargaining politik apa pun mengenai soal tersebut.

 

Mengapa manuver politik Fraksi Reformasi di ST MPR 2003 ini kurang laku dipasarkan? Pertama, sinyalemen Fraksi Reformasi ini punya kelemahan mendasar yakni tidak disertai bukti dan data yang valid. Hal itu juga diakui Wakil Ketua Fraksi Reformasi  Mutammimul’ula bahwa pihaknya hanya berdasar kepada isu yang berkembang selama ini.

 

Maka sinyalemen ini sulit untuk menembus menjadi keputusan majelis, sebab sudah ada tolok ukur berupa TAP MPR-VI/2002 tentang rekomendasi putusan-putusan majelis kepada Presiden, DPR, BPK dan MA. Mestinya kalau Fraksi Reformasi ingin mengkritisi kinerja pemerintahan, harus berangkat dari tolok ukur ini.

 

Kedua, soliditas Fraksi PDIP dan Fraksi PPP selama setahun ini tetap terjaga. Tentu, dua fraksi ini sangat berkepentingan untuk menjaga pemerintahan yang dipimpin Presiden Magawati dan Wapres Hamzah Haz yang masing-masing sebagai ketua umum partai. Apalagi peta politik Pemilu 2004 nanti sangat mungkin terjadi koalisi PDIP dan PPP untuk memasangkan kembali duet Megawati-Hamzah sebagai capres dan cawapres.

 

Ketiga, partai besar lainnya seperti Partai Golkar, PKB dan PBB kini sedang konsentrasi dengan konsolidasi internal untuk persiapan Pemilu 2004. Dalam kacamata politik partai-partai ini, ST MPR 2003 merupakan sidang MPR terakhir. Sehingga tidak terlalu penting untuk menjatuhkan pemerintahan dengan banyak mengungkap dosa-dosa politik presiden dan wakil presiden.

 

Partai Golkar, kini sedang konsentrasi pada proses konvensi capres yang bakal menentukan sukses tidaknya partai ini dalam pemilihan presiden-wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Mundurnya Nurcholish Madjid dari konvensi Partai Golkar berdampak pada sibuknya partai ini untuk menepis banyaknya kecaman dari banyak pihak. Tepisan itu memang harus dihadapi karena menyangkut nama baik Partai Golkar dalam memulihkan citranya di masa depan.

 

Demikian juga dengan PKB yang baru saja keluar dari kemelut internalnya dengan kubu Matori Abdul Djalil. Hasilnya sudah nyata, PKB tetap berlaga di Pemilu 2004, sementara Matori akan mendaftarkan partai baru bernama Partai Kejayaan Demokrasi (PKD). Merekatkan kembali hubungan PKB-NU juga cukup menguras konsentrasi partai ini setelah para elitnya berbeda pendapat secara terbuka dalam beberapa persoalan politik. Sebab, kalau masalah ini tidak segera ditangani serius, tidak mustahil bakal timbul konflik PKB-NU yang bisa merugikan partai ini.

 

Sedangkan PBB tentu berpikiran lebih baik mempersiapkan diri menghadapi pemilu katimbang harus bermanuver politik di forum ST MPR yang terakhir ini. Apalagi, Ketua Umum DPP PBB yang merangkap sebagai Menkeh dan HAM punya gawe besar dalam menangani pendaftaran dan verifikasi parpol peserta Pemilu 2004.

 

Situasi umum yang melingkupi semua parpol besar seperti itulah yang membuat manuver Fraksi Reformasi di ST MPR 2003 tidak laku di pasaran politik. Apalagi tudingannya hanya berupa sinyalemen tanpa bukti dan data yang valid. Sehingga, gebrakan Fraksi Reformasi hanya menjadi retorika politik yang tidak punya dampak apa-apa terhadap perubahan di negara ini.

About these ads
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: