Slamet Hariyanto

Oleh Slamet Hariyanto

 

Babak lanjutan konvensi capres/cawapres Partai Golkar memberikan realitas berbeda dengan harapan Akbar Tanjung. Selama ini sebagai ketua umum DPP Partai Golkar, Akbar merasa sudah mengeluarkan banyak keringat agar kadernya di daerah-daerah memilihnya jadi capres/cawapres. Empat daerah yang dikenal sebagai basis Partai Golkar seperti Jogjakarta, Jateng, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara, ternyata tidak memasukkan nama Akbar dalam deretan pilihannya.

 

Mantan ketua umum PB HMI itu masih berharap dirinya bisa terselamatkan di tingkat DPP. Sebab, hasil konvensi nanti akan memilih 5 besar yang selanjutnya diberikan kewenangan kepada DPP nasional untuk dipilih satu calon unggulan. Di tingkatan ini masalah peringkat sudah tidak berlaku lagi. Untuk itu, Akbar masih bisa berharap di sejumlah daerah lainnya bisa memasukkan namanya dalam kelompok lima besar.

Dari hasil perhitungan sementara, ada 20 DPD dari 30 DPD yang sudah mengadakan konvensi di propinsinya masing-masing, muncul lima besar dengan urutan Wiranto, Surya Paloh, Aburizal Bakri, Akbar Tanjung dan Yusuf Kalla. Sedangkan dua nama lainnya yang masuk peringkat 6 dan 7 diduduki Parabowo Subianto dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Mereka (7 nama) ini dinyatakan lolos pra konvensi nasional yang mensyaratkan minimal didukung 5 DPD tingkat propinsi.

 

Penyebab Akbar tidak mendapat dukungan maksimal dari daerah-daerah disebabkan beberapa faktor. Pertama, kendala karena statusnya sebagai terpidana kasus korupsi Bulog. Kader di daerah betapa pun besar rasa cintanya kepada Akbar, tentu mereka lebih mengutamakan masa depan partainya. Bila tetap memaksakan Akbar dijagokan jadi capres, dikhawatirkan rasa kepercayaan rakyat pemilih kepada Golkar akan ambruk.

 

Kelompok ini juga merupakan representasi para penentang Akbar Tanjung yang sudah lama mereka lakukan. Terutama pada saat posisi Akbar dinyatakan sebagai terpidana, mereka sudah lantang untuk mendesak agar mundur. Dan desakan mundur yang ditujukan kepada Akbar itu bentuknya bertingkat. Ada yang minta mundur dari jabatan ketua DPR dan ketua umum DPP Partai Golkar sekaligus. Tapi ada juga yang hanya minta mundur dari ketua umum partai berlambang beringin tersebut.

 

Kedua, tokoh-tokoh Partai Golkar di daerah-daerah masih dikuasai kader dari jalur KBA (Keluarga besar ABRI). Kelompok ini merepresentasikan pilihannya dengan mengunggulkan Wiranto diatas calon lainnya. Kekuatan kelompok ini sangat dominan dalam kepemimpinan Golkar di masa orde baru. Pilihan mereka terhadap Wiranto juga diiringi memasukkan calon dari kalangan sipil lainnya seperti Aburizal Bakri, Surya Paloh, Yusuf Kalla dan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan kader potensial lainnya yang namanya belum tercemar di mata hukum.

 

Ketiga, dominasi alumni HMI di Partai Golkar hanya memiliki kekuatan yang agak signifikan di tingkat DPP. Sedangkan di tingkat bawah ternyata tidak memiliki jaringan strategis yang merata di tingkat propinsi, kota/kabupaten dan level dibawahnya. Padahal, jaringan alumni HMI inilah yang dipakai sebagai basis pendukung Akbar Tanjung untuk melanggengkan kekuasaannya di Partai Golkar.

 

Itu pun figur tokoh alumni HMI tidak tersentral kepada Akbar Tanjung saja. Masih ada beberapa alumni HMI yang memiliki ketokohan di Partai Golkar tingkat nasional. Mereka adalah Aburizal Bakri, Yusuf Kalla, Marwah Daud dan Fahmi Idris. Padahal Fahmi dan Marwah dikenal sering berserangan dengan Akbar Tanjung dalam beberapa sikap politiknya.

 

Maka sebaiknya Akbar Tanjung berpikir lebih realistis dalam menghadapi hasil konvensi nasional ini sebelum babak akhir dilanjutkan. Dengan jabatan sepenting ketua umum, tentu Akbar akan berhasil berada di peringkat pertama dalam konvensi. Jika tidak berhasil, tentu ketokohannya di Partai Golkar mengalami kemerosotan dalam beberapa tahun terakhir ini. Kemerosotan itu disebabkan statusnya sebagai terpidana kasus korupsi Bulog.

 

Memang, Akbar masih punya kartu truf yang bisa mendongkrak peringkatnya. Untuk tahapan pra konvensi dia cukup masuk lima besar meskipun tidak berada pada rangking pertama. Tahapan selanjutnya, DPP Partai Golkar punya wewenang penuh untuk memilih satu tokoh dari 5 lima tersebut tanpa harus melihat rangking hasil pra konvensi. Akbar dan para pendukungnya di DPP akan memanfaatkan forum ini untuk meloloskan dirinya menjadi capres/cawapres pilihan Partai Golkar. Jika trik politik ini yang dipakai Akbar, maka sama saja dengan mencederai proses demokrasi yang sudah dibangun Partai Golkar dari bawah.

 

Demi nama baik Akbar dan para pendukungnya serta masa depan Partai Golkar, maka langkah terbaik harus ditempuh. Yakni berada pada posisi netral sehingga produk akhir konvensi benar-benar dijaga agar tetap dalam lingkup demokrasi. Kewenangan DPP hanya tinggal mengesahkan nama peringkat pertama menjadi jago Partai Golkar dalam bursa capres/cawapres pada Pemili 2004. Sikap netral Akbar itu tidak lain adalah dia harus mundur dari peserta konvensi sebelum namanya masuk dalam lima besar.