Slamet Hariyanto

Oleh Slamet Hariyanto

Banyak hal yang menarik melihat perkembangan PNBK pimpinan Eros Djarot setelah partai ini tidak lolos electoral threshold (ET) pada pemilu legislatif 5 April 2004 lalu. Partai yang mayoritas dipimpin mantan aktifis PDIP ini begitu semangatnya melakukan perlawanan dalam persaingan merebut suara pendukung Megawati Soekarnoputri. Maklum, PNBK banyak diisi oleh sempalan aktifis PDIP yang sudah tidak cocok lagi dengan garis politik elit parpol “moncong putih” tersebut.

Sehingga kesan yang timbul, sosok Eros Djarot telah menjadi simbol perlindungan bagi politisi yang dipecat dari PDIP. Di mata PNBK kental sekali sikap dan pandangan bahwa PDIP sudah tidak peduli dengan wong cilik, tidak demokratis lagi karena banyak memecat kadernya yang kritis. Pokoknya ruang untuk beda pendapat sudah tidak ada lagi di PDIP. Itulah yang menyemangati PNBK memasuki ajang kampanye pemilu legislatif lalu.

Ternyata realitas politik sesuai hasil pemilu legislatif, dukungan rakyat tidak menggembirakan. PNBK menjadi salah satu dari partai gurem yang sudah tidak punya hak untuk ikut pemilu berikutnya. PNBK harus merubah nama dan lambangnya bila masih ingin maju ikut pemilu 2009 nanti. Kalau tidak pandai merawat komitmen perjuangannya, pendukung PNBK pasti banyak yang rontok pasca pemilu legislatif 5 April 2004 lalu.

Merawat komitmen seperti ini harus dilakukan dengan cara konsolidasi yang efektif di internal parpolnya. Pengalaman psikologis para pendukungnya di tingkat bawah harus tetap dipelihara dengan baik. Doktrin tentang PNBK sebagai partai ideal dan diharapkan bisa jadi alternatif, harus tetap dijaga oleh elit PNBK. Dampak dari doktrin ini bagi para pendukungnya secara tidak langsung telah menempatkan 23 parpol lainnya sebagai lawan politik PNBK.

Atas pertimbangan itu mestinya tidak perlu ada koalisi dengan parpol lainnya. PNBK lebih tepat kalau menempatkan dirinya sebagai parpol yang berada diluar lingkaran 5 pasangan capres. Karena parpol dan gabungan parpol yang mengusung 5 pasangan capres itu adalah lawan politik PNBK saat pemilu legislatif yang lalu. Sebab, siapa pun capres yang terpilih nanti, pemerintahannya sebagai sasaran kritik PNBK.

Eros Djarot kurang matang dalam perhitungan strategi politik seperti itu. Dengan membawa PNBK menjadi pendukung pasangan capres PAN maka Eros Djarot sudah tidak konsisten dengan sikap politik yang telah dia ambil sebelumnya. Pasca pemilu legislatif 5 April lalu, Eros dengan gagah berada dibarisan terdepan untuk menolak hasil pemilu bersama koalisi belasan parpol lainnya.

Menolak hasil pemilu legislatif sama artinya dengan tidak percaya dengan hasil kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal antara pemilu legislatif dan pemilu presiden memiliki trayek yang sama sebagai kendaraan politik. Karena semua proses politik tersebut dilaksanakan berdasarkan tiga rangkaian UU yang saling terkait yakni UU Nomor 31 Tahun 2002, UU Nomor 12 Tahun 2003 dan UU Nomor 23 Tahun 2003.

Dari sisi inilah faktor konsistensi Eros Djarot menjadi sorotan tajam di mata pendukungnya. Dengan menyatakan PNBK resmi menjadi pendukung capres Amien Rais-Siswono Yudohusodo maka Eros dianggap telah berubah sikap menjadi mengakui hasil pemilu legislatif. Termasuk memberi contoh bahwa PNBK sah saja mendukung salah satu capres yang ada.

Melonggaran ini jelas mengganggu soliditas PNBK di daerah-daerah. Mereka punya pandangan sendiri terhadap capres yang perlu didukungnya. Pasangan capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla menjadi tidak tabu lagi untuk didukung PNBK di daerah-daerah tertentu. Perpecahan internal PNBK sudah tidak bias dihindari lagi.

Apalagi kemudian Eros Djarot dengan alasan menegakkan disiplin partai lalu melakukan pemecatan terhadap sejumlah pengurus PNBK daerah yang tidak sejalan dengannya. DPP PNBK harus membayar mahal ongkos politik akibat pilihannya mendukung Amien-Siswono. Kalau sebagai ketua umum parpol bisa dengan mudah melakukan pemecatan terhadap kadernya yang dianggap berseberangan, maka apa bedanya antara Eros Djarot dan Megawati.

Eros keluar dari PDIP dan mendirikan PNBK karena tidak tidak setuju dengan cara-cara Megawati memimpin partai dengan cara yang tidak demokratis. Kini, Eros juga melakukan sikap politik yang selama ini dikecamnya. Praktek politik yang berlangsung di internal PDIP secara tidak langsung juga diadopsi di PNBK.  Faktor ini menjadi ujian berat bagi Eros Djarot sebagai pemimpin parpol yang mengusung slogan perjuangan demokrasi.    

Perjuangan mencari kawan dalam berpolitik seharusnya ditempuh dengan cara menambah kekuatan baru tanpa mengorbankan kekuatan lama yang sudah dimilikinya. Cara itu hanya bisa dilakukan bila pemimpinnya memiliki jiwa demokrasi yang  dicontohkan secara kongkret. Seharusnya dinamika politik di internal parpol tetap dijaga supaya tidak melebar menjadi perpecahan karena alasan apapun. Termasuk karena alasan memilih kawan baru dalam politik.