Slamet Hariyanto

Oleh Slamet Hariyanto

Menyusul kekalahan Mega-Hasyim pada pilpres II keberadaan mesin politik Koalisi Kebangsaan (KK) makin tidak menentu. Koalisi yang berintikan kekuatan politik Partai Golkar, PDIP, PPP dan PDS itu kini harus menghadapi realitas politik yang mengarah pada perpecahan internal parpolnya masing-masing. Tentu yang merasa paling dirugikan adalah pihak Megawati dan PDIP.

Gerakan Kwik Kian Gie dan kawan-kawan yang menuntut mundur Sutjipto, Pramono Anung, Gunawan Wirosaroyo dari jabatannya di DPP PDIP, akan menjadi bola salju yang menandai perpecahan parpol pimpinan Megawati itu. Kwik menjuluki mereka sebagai Geng Tiga yang paling bertanggungjawab terhadap kekalahan Megawati dalam pilpres 2004.

Kini gerakan Kwik mendapat dukungan dari arus bawah yang mulai mendatangi kantor DPP PDIP di Jakarta. Bahkan sejumlah tokoh senior seperti Roeslan Abdulgani, Abdul Madjid pun juga memberikan sinyal perlunya pembenahan PDIP secara menyeluruh. Dan Kwik pun sudah mengancam akan melakukan daftar ulang anggota PDIP untuk menyeleksi kader yang loyal terhadap partai.

Momentum gerakan Kwik sungguh tepat karena dilakukan menjelang rakernas PDIP di Bali. Forum rakernas dimaksudkan untuk mengevaluasi kekalahan PDIP dalam tiga tahapan pemilu 2004. Kinerja DPP PDIP yang lebih banyak didominasi Geng Tiga benar-benar dimintai pertangungjawaban secara organisatoris. Karena PDIP kalah dari Partai Golkar pada pemilu legislatif 5 April 2004, pasangan Mega-Hasyim juga kalah di pilpres I dan pilpres II.

Situasi internal PDIP saat ini mempunyai implikasi politik jangka panjang dan sangat berpengaruh terhadap masa depan partai yang pernah menang pemilu 1999 tersebut. Megawati harus merespon secara tepat untuk menyelamatkan partainya dari perpecahan yang lebih parah lagi. Untuk menyelamatkan partai maka perlu ada langkah strategis meskipun harus ada yang menjadi korban.

Dalam situasi seperti ini tentu lebih baik mengorbankan Geng Tiga katimbang membendung arus protes yang dimotori oleh Kwik dan kawan-kawan. Tindakan ini sangat mungkin akan merembet ke jajaran partai di tingkat bawah. Manfaat ke depan, PDIP akan tampil dengan komposisi baru dengan tampilan pimpinan dari kader-kader yang lebih bersih di mata simpatisannya.

Tindakan strategis ini harus tetap dijaga dalam suatu mekanisme partai yakni forum konggres. Padahal pelaksanaan konggres sesuai dengan jadualnya adalah tahun 2005. Untuk meredam situasi internal sambil menunggu konggres itu perlu dicarikan fokus baru agar kader PDIP merasa aspirasinya mendapat respon. Fokus baru itu lebih mengarah ke faktor eksternal yang juga ikut andil dalam kegagalan mengusung Megawati menjadi presiden lewat pemilu 2004.

Dalam konteks inilah perlunya PDIP untuk keluar dari KK yang kini diketuai Akbar Tandjung. Apalagi di internal PDIP juga sudah berkembang wacana untuk membubarkan KK seperti yang disuarakan sangat lantang oleh ketua DPP PDIP Roy BB Janis. Jika Megawati melakukan tindakan politik membubarkan KK maka kader dan simpatisan PDIP merasa bahwa yang bersalah sudah dijatuhi hukuman secara politis.

Apalagi kondisi internal Partai Golkar yang menjadi pilar dalam KK kini juga terancam perpecahan internal. Akbar Tandjung mendapat perlawanan sengit dari Fahmi Idris, Marzuki Darusman dan kawan-kawan. Gelombang perlawanan ini kalau sampai berhasil menggulingkan Akbar Tandjung dari ketua umum DPP Partai Golkar, maka posisi KK makin lemah secara politis. Dan tidak mustahil hal sama akan terjadi pada PPP.

Meskipun posisi Hamzah Haz sebagai ketua umum DPP PPP tidak segawat Akbar Tadjung, tapi opini di internal parpol berlambang ka’bah ini sudah mencuat perlunya pembaruan. Hamzah adalah orang pertama yang menuding gagalnya Mega-Hasyim di pilpres II akibat kesalahan PDIP. Sehingga, posisi Hamzah tidak bisa diharapkan untuk memelihara dan memperkuat KK ke depan bersama PDIP.

Jika KK masih dipertahankan terus, hanya lebih menguntungkan Partai Golkar semata-mata. Kalkulasi politik ini yang dipakai Akbar Tandjung untuk tetap mensolidkan KK di tingkat pusat karena Partai Golkar punya kepentingan untuk merebut ketua DPR dan MPR setelah 1 Oktober 2004 nanti. Setelah tujuan itu tercapai, maka dukungan Partai Golkar terhadap KK makin hari tambah melemah. Karena keberadaan Partai Golkar di jajaran bawah memiliki persepsi berbeda dengan DPP dalam mensikapi KK di daerahnya masing-masing.

Dan sikap ngotot Akbar Tandjung untuk mempertahankan KK sekaligus harus dimaknai sebagai pertahanan politik bagi dirinya di hadapan lawan-lawan politiknya di internal Partai Golkar. Kalau Akbar membubarkan KK maka sama artinya dia membenarkan langkah politik Fahmi Idris dan kawan-kawan. Para penentang Akbar ini topik utamanya adalah tidak setuju dengan hasil rakernas Partai Golkar yang mendukung pasangan Mega-Hasyim yang diusung oleh KK.