Slamet Hariyanto

Oleh Slamet Hariyanto

Kongres II PAN di Semarang 7-10 April 2005 berakhir dengan terpilihnya Soetrisno Bachir sebagai ketua umum periode 2005-2010. Pengusaha kelahiran Pekalongan, Jateng, ini terpilih mengantongi dukungan 745 suara, mengalahkan Fuad Bawazier (551 suara), Didik J Rachbini (59 suara), Moeslim Abdurrahman (17 suara), Afni Ahmad (8 suara) dan Samuel Kotto (5 suara).  Kemenangan Soetrisno tidak lepas dari mundurnya dukungan Hatta Radjasa yang mundur pencalonan ketua umum.

Mundurnya Hatta juga tidak lepas dari “tekanan politik” Amien Rais  terhadap Menteri Perhubungan di Kabinet SBY-Kalla itu. Hasil akhir dari proses ini dinilai sebagai gangguan demokrasi di forum konggres PAN. Namun, Amien dan para pendukungnya tetap menyebut konggres telah berjalan secara demokratis. Bahkan dengan lantang Amien mempersilakan mereka yang tidak puas untuk membuat partai tandingan.

Tantangan Amien ini ditujukan kepada para pendukung Fuad Bawazier yang melontarkan kekecewaannya atas kemenangan Soetrisno Bachir. Dan wacana membentuk partai tandingan itu juga terlontar dari kelompok pendukung Fuad Bawazier di arena konggres. Perjalanan konggres II PAN ini masih menempatkan Amien Rais sebagai bintang meskipun dia menyatakan tidak bersedia dicalonkan sebagai ketua umum. Argumen ini tidak bisa dibantah lagi karena realitas politik seperti itu sangat transparan.

Pertama, keterlibatan Amien dan keluarganya dalam ikut menggalang dukungan untuk Soetrisno Bachir jauh hari sebelum dilaksanakan konggres. Tanpa dukungan ini, diperkirakan sulit untuk mendongkrak popularitas politik Soetrisno bila dibadingkan dengan lawan-lawannya, terutama Hatta Radjasa dan Fuad Bawazier. Resiko mendukung Soetrisno ini tidak tanggung-tanggung bagi Amien Rais. Sampai-sampai mantan ketua MPR ini dianggap tidak demokratis lagi dalam menyikapi pelaksanaan konggres II PAN. 

Kedua, forum konggres masih memutuskan untuk menempatkan Amien Rais sebagai anggota formatur kehormatan karena posisinya sebagai mantan ketua umum PAN. Aturan seperti ini memang tidak ada dalam AD/ART PAN, tapi forum konggres telah menciptakan rumusan seperti itu. Sehingga, posisi Amien di rapat formatur menjadi sangat penting untuk menerima atau menolak figur-figur tertentu untuk duduk dalam kepengurusan DPP PAN periode 2005-2010.

Ketiga, forum konggres juga menetapkan Amien Rais sebagai ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) DPP PAN bersama Hatta Radjasa sebagai wakil ketuanya. Dengan demikian, perjalanan PAN lima tahun ke depan tidak bisa lepas dari bayang-bayang sikap politik Amien Rais. Sehingga muncul dugaan-dugaan tentang agenda politik Amien Rais untuk Pemilu 2009 nanti. Tentu opini publik ini menjurus tentang ambisi Amien untuk jadi calon presiden pada Pemilu 2009.

Memang tidak kurang Amien Rais membuat pernyataan kepada publik seputar posisinya pasca konggres II PAN di Semarang ini. Dengan cekatan Amien berargumen bahwa posisi ketua MPP itu hanya dipegang 1-2 tahun dan setelah itu dilepaskan. Tentang rencananya pada Pilpres 2009 dia tidak berminat lagi dengan alasan umurnya sudah terlalu tua. Apakah niat ini benar-benar akan dilaksanakan oleh Amien Rais?

Bagi publik yang sudah terbiasa mencermati sikap politik Amien sejak 1998, tentu akan menjawab “belum tentu”. Karena Amien punya kebiasaan membuat pernyataan yang kadang-kadang bertentangan dengan sikap politik sebelumnya. Catatan politik semacam ini sangat melekat pada citra diri Amien Rais setelah terjun ke dunia politik praktis. Maka realitas politik yang berkembang baik selama konggres PAN maupun setelahnya, sangat menarik untuk dianalisa.

Sesungguhnya, Amien Rais sudah ingin benar-benar lengser dari kegiatan di kepengurusan karena merasa sudah gagal membawa PAN menjadi partai besar. Perolehan suara PAN pada Pemilu 2004 ternyata merosot bila dibandingkan Pemilu 1999. Akibatnya Amien Rais gagal pula ikut kompetisi di Pilpres 2004 putaran kedua. Sedangkan relaitas lainnya, belum ada kader PAN yang se kaliber Amien Rais untuk menggantikan posisinya memimpin partai ini.

Sehingga, keinginan Amien (untuk sementara) memegang jabatan ketua MPP ini karena tiga alasan politik. Pertama, mengamankan kepemimpinan Soetrisno Bachir dari goyangan-goyangan internal PAN. Sebab, pasca konggres masih rawan terjadinya keretakan internal terutama menyusul diumumkannya susunan pengurus DPP PAN secara lengkap dalam 1-2 bulan ini. Kedua, konsolidasi PAN secara nasional belum bisa dibilang mantap sebelum terlaksananya musyawarah pergantian pengurus di jajaran wilayah, daerah, cabang dan ranting seluruh Indonesia.

Ketiga, untuk jaga-jaga bila terjadi reaksi dari Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) tidak puas dengan komposisi kepengurusan DPP PAN hasil konggres II di Semarang. Ancaman AMM untuk membentuk Partai Amanat Muhammadiyah sangat ditentukan oleh sampai sejauh mana PAN merekrut kader-kader Muhammadiyah dalam kepengurusannya. Kekuatan AMM ini sangat potensial untuk mempengaruhi Muktamar Muhammadiyah ke 45 di malang bulan Juli 2005 nanti.

Jika ternyata AMM tidak puas dengan hasil konggres II PAN di Semarang, tidak mustahil Muktamar di Malang juga bersikap lain terhadap PAN. Artinya, kepemimpinan Soetrsino Bachir dan kabinetnya di DPP PAN masih harus dikawal oleh Amien Rais sampai dengan kondisi aman seratus persen. Salah satu tolok ukur “keamanan” itu adalah Muktamar Muhammadiyah ke 45 dan terlaksananya pergantian pengurus PAN sampai tingkat keluarahan/desa. Untuk itu perlu waktu 1-2 tahun bagi Amien Rais menempati posisi ketua MPP PAN periode 2005-2010.