Slamet Hariyanto

Oleh Slamet Hariyanto

Perkembangan terbaru, konflik politik di internal Partai Bintang Reformasi (PBR) berbeda dengan peta sebelumnya. Parpol berazaskan Islam pimpinan KH Zainuddin MZ ini pecah menjadi dua kubu pada muktamar tahun lalu. Satu kubu dipimpin KH Zainuddin MZ yang terpilih kembali sebagai ketua umum, kubu satunya lagi dipimpin Zaenal Ma’arif (wakil ketua DPR RI). Anatomi perpecahan dan pengelompokan dua kubu di PBR ini memiliki kesamaan dengan peta konflik di PPP sebagai “parpol induk”nya. Yakni pengelompokan berdasarkan faksi NU dan MI.

Perpecahan di tubuh PBR makin meruncing karena dua kubu ini membentuk kepengurusan kembar di daerah-daerah (wilayah/propinsi dan cabang/kabupaten-kota). Gaung perpecahan tidak nampak di kepengurusan tingkat kecamatan dan kelurahan/desa, karena di level ini PBR kurang eksis. Fakta ini membuktikan bahwa akar konflik memang bersumber dari perebutan kekuasaan di tingkat pusat.

Ditengah serunya konflik itu, muncul “aktor baru” yang datangnya dari luar PBR. Dia adalah Aksa Mahmud, tokoh asal Sulsel yang dikenal sebagai salah satu orang penting di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Senayan. Aksa dikenal juga sebagai orang kepercayaan Wapres Jusuf Kalla baik di pentas politik maupun bisnis. Lewat tangan Aksa pula perpecahan di tubuh PBR mulai diredam dan diskenario untuk islah. Pada awalnya kubu KH Zainuddin dan kubu Zaenal sama-sama ngotot tidak mau islah. Namun perkembangan berikutnya justru berbalik seratus delapan puluh derajat. Aksa Mahmud memang piawai dalam memainkan peran politiknya.

Dari sini publik menilai islahnya PBR tidak lepas dari campur tangan kekuasaan di negeri ini. Di mata publik tidak bisa ditutup-tutupi peran Jusuf Kalla lewat tangan Aksa Mahmud dalam menyelesaikan konflik di PBR yang kini berlanjut dengan rencana “muktamar islah” digelar 22-24 April 2006 di Bali. Hikmah dari islah ini cukup positif bagi konstituen PBR yang merindukan kekompakan dan konsolidasi partai. Sebaliknya bagi konstituen yang ingin PBR menjadi besar dan mandiri, pasti kecewa. Itulah resiko dari islah yang disponsori oleh kekuatan eksternal parpol.

Terlepas dari faktor tersebut, peta politik PBR menjelang “muktamar islah” ini cukup menarik. KH Zainuddin MZ dan Zaenal Ma’arif yang dulu berkonflik berat, kini menjalin koalisi strategis. Dai sejuta umat itu bakal didudukan jadi ketua telah merestui Zaenal maju jadi calon ketua umum DPP PBR periode 2006-2011. Indikatornya, Fikri Haikal (putra KH Zainuddin MZ) menjadi sekretaris tim sukses Zaenal. Dalam kabinet Zaenal nanti, KH Zainuddin MZ diplot jadi ketua dewan syuro. Pesaing utama Zaenal adalah pasangan Djakfar Badjeber-Bursah Zarnubi. Waktu konflik dulu, Djakfar jadi pendukung utama Zaenal, dan Bursah berada dikubunya KH Zainuddin MZ.

Komposisi persaingan calon ketua umum ini, menurut kalkulasi politik tentunya cukup membuat aman sponsornya. Aspirasi arus bawah yang bakal jadi penentu dalam proses politik di “muktamar islah” ini belum bisa dipetakan secara kongkret. Kondisi demikian itu biasanya membuat melesetnya strategi pemenangan perebutan ketua umum. Sebab, suara arus bawah peserta muktamar bisa menjadi bola liar yang kadang-kadang sulit diprediksi sebelumnya. Dengan demikian, apa pun hasil muktamar nanti, paling tidak sudah bisa menjamin dua hal penting dalam permainan politik.

Pertama, dapat meminimalisir potensi perpecahan baru pasca muktamar. Karena para pelaku konflik lama, kini sudah tidak berada dalam satu kubu lagi. Sehingga, andaikata ada ketidakpuasan terhadap hasil muktamar nantinya, tidak akan mengganggu stabilitas terpilihnya pengurus baru di jajaran DPP PBR akan datang. Kondisi politik seperti ini sangat bagus untuk konsolidasi internal parpol ke depan. Paket internal PBR pasca “muktamar islah” adalah mempersiapkan diri (dengan nama baru) untuk menghadapi pemilu legislatif 2009.

Bagaimana pun PBR ingin mendapatkan tambahan perolehan suara yang cukup signifikan dalam pemilu 2009 nanti. Hal itu harus dilakukan supaya PBR tidak terkena degradasi lagi, dan punya tiket aman untuk mengikuti pemilu 2014 tanpa ganti nama baru. Tambahan perolehan suara yang signifikan, bagaimana pun diyakini bisa untuk memainkan peran di Senayan agar dapat merebut tiket wakil ketua DPR seperti sekarang. Sebab, terpilihnya Zaenal jadi wakil ketua DPR periode 2004-2009 karena faktor keberuntungan akibat situasi politik di gedung Senayan. Yakni munculnya persaingan ketat antara Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan.

Kedua, kontrak politik yang dilakukan PBR dengan kekuasaan saat ini bakal berjalan dengan lancar. Kekuasaan yang selama beberapa bulan ikut susah payah menfasilitasi islah di PBR tentunya tidak mau rugi secara politis pasca muktamar Bali. Beberapa kontrak politik yang sudah menjadi kesepakatan bersama, harus dapat jaminan untuk tetap menjadi target realisasi. Dengan kata lain, harus tetap ada ikatan dalam komitmen politik mau dibawa kemana suara konstituen PBR pada pemilu presiden 2009 nanti.