Slamet Hariyanto

Oleh Slamet Hariyanto

Pertama, mengkritisi dominasi pengelolaan aset tambang ke investor asing. Kedua, mengkritik kecenderungan kebijakan liberalisasi di kementerian ekonomi. Ketiga, menyerukan kepada rakyat agar Presiden SBY diberi kesempatan sampai 2009 untuk menuntaskan permasalahan bangsa. Keempat, minta Presiden SBY membenahi manajemen Sekretariat Negara terkait banyaknya kasus miskomunikasi dan mismanajemen. Kelima, menyerukan agar Presiden SBY fokus ke pembenahan perekonomian.

Dilihat dari resonansi politiknya, tema besar yang diusung dalam Gerakan Massa tersebut memiliki daya tarik cukup kuat bagi pemberitaan pers. Daya tarik itu juga ditambah dengan popularitas para penggagasnya di Tim Sembilan. Terutama pada terlibatnya tokoh-tokoh senior seperti Try Sutrisno, Wiranto, Amien Rais, dan Akbar Tandjung. Mereka adalah tokoh-tokoh politik yang banyak punya “murid” di DPR, tapi secara keseluruhan peran parlemen dalam melakukan kontrol sosial terhadap pemerintahan SBY-JK belum cukup punya greget.

Memang ada 3 tokoh pendukung utama di Tim Sembilan yang kebetulan merangkap jadi anggota DPR. Tapi kekuatan mereka dalam kekuasaan internal fraksinya agak terpinggirkan. Drajad Wibowo dan Alvin Le di Fraksi PAN, Marwah Daud Ibrahim di Fraksi PG. Posisi politis mereka tidak mendapat dukungan yang cukup signifikan di fraksinya. Terutama dalam kasus perjuangan hak angket Blok Cepu, dan tema ini juga termasuk yang diusung dalam Gerakan Massa 20 Mei 2006. Himbauan politik Amien Rais kepada DPR untuk menggunakan hak angket dalam kasus Blok Cepu, ternyata tidak direspons oleh teman-teman DPR. Justru ketua umum DPP PAN Sutrisno Bachir menentang penggunaan hak angket yang digagas Amien Rais.

Digelarnya acara Gerakan Massa ini sekaligus memberi isyarat kepada rakyat bahwa DPR mulai lembek dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu Tim Sembilan mulai tampil dan ambil bagian untuk menggalang kekuatan ekstra parlemen. Jika trend politik ini menjadi tradisi hingga tahun 2009, maka muka para pemimpin parpol yang kini memiliki kursi di DPR akan tercoreng di mata rakyat. Karena rakyat makin kritis dalam menyikapi kinerja parpol di DPR. Kalau kondisinya demikian, sudah bisa ditebak pihak mana yang mendapat keuntungan politik pada pemilu 2009 nanti.

Pengaruh lainnya adalah mulai tumbuhnya kesadaran baru di kalangan rakyat pemilih. Meskipun presiden dan wapres sudah dipilih langsung oleh rakyat, tidak secara otomatis menjadi tabu bila rakyat mengkritik dan menentang kebijakan pemerintah terpilih. Kesadaran semacam ini akan menjadi subur bilamana peran parlemen sudah tidak bisa diharapkan lagi. Pada saatnya nanti bila pemerintah dan DPR tidak peka terhadap aspirasi rakyat, akan tumbuh gerakan menuntut presiden dan wapres turun di tengah perjalanan periodeisasinya.

Menyimak konteks ini, maka momentum Gerakan Massa yang memilih 20 Mei 2006 bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional itu meletakkan posisi gerakan ini menjadi cukup strategis. Apalagi waktunya berdekatan dengan aksi unjuk rasa 30 ribu buruh memperingati Hari Buruh Internasional (Maryday) pada 1 Mei 2006 yang dipusatkan di Jakarta. Unjuk rasa buruh menjadi solid karena mereka sedang menentang revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Rupanya polisi sudah merasa kewalahan andaikata unjuk rasa buruh secara nasional ini dipusatkan di Jakarta. Sehingga Kapolri Jendral Sutanto minta supaya peringatan Hari Buruh Internasional tidak dipusatkan di Jakarta. Tentunya dengan alasan pertimbangan keamanan yang menurut kaca mata polisi dikhawatirkan unjuk rasa itu akan berakhir anakhis. Sebagai gantinya Kapolri minta supaya kegiatan itu dilaksanakan di daerah masing-masing.

Apa pun hasilnya himbauan Kapolri terhadap rencana kegiatan para buruh ini, baik langsung maupun tidak langsung akan memiliki implikasi terhadap daya tarik massa (terutama para buruh) untuk menghadiri acara Gerakan Massa 20 mei 2006. Posisi strategis Tim Sembilan pada bulan Mei 2006 menjadi sangat signifikan untuk diperhitungkan, terutama bagi pemerintah. Maka rencana pertemuan Presiden SBY dan Tim Sembilan yang pernah gagal karena ada miskomunikasi itu tidak boleh terulang kembali. Pertemuan yang cukup strategis itu sebaiknya digelar minimal seminggu sebelum tanggal 20 Mei 2006.

Sebab, tingkat kepuasan politis yang dihasilkan forum dialog antara Presiden SBY dan Tim Sembilan akan sangat berpengaruh terhadap skenario Gerakan Massa. Meskipun secara substansi lima tema besar yang diusung dalam Gerakan Massa itu tidak akan berubah, namun suasana psikologis para tokoh penggagasnya sangat berpengaruh terhadap penampilan orasinya. Pidato para tokoh Tim Sembilan bisa bergaya lunak atau fulgar, semua itu tergantung dari kualitas dan intensitas hasil mereka bertemu dan dialog dengan SBY.