jump to navigation

Mengatur Pilkada Dalam Undang-undang Tersendiri Agustus 1, 2006

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , ,
trackback

Oleh Slamet Hariyanto

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinilai substansi cakupannya terlalu luas. Saat ini Depdagri punya rencana bagus untuk memecah UU Pemda menjadi tiga UU baru. Ketiga UU baru tersebut secara sendiri-sendiri akan akan mengatur tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan pilkada. Sedangkan pada sisi lain dirasakan bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004 dirasa sangat kurang mendetail untuk pengaturan masalah pemerintahan desa (khususnya alokasi anggaran, manajemen keterwakilan warga) maupun pilkada.
Jika rencana Depdagri tersebut direalisasikan, draf RUU ketiga UU hasil pecahan UU Nomor 32 Tahun 2004 dibawa ke DPR, pasti akan mendapat respons beragam dari teman-teman di Senayan. Saat ini sudah ada respons positif dari anggota Komisi II (bidang pemerintahan) DPR Suryama Majana Sastra.

Kalangan kampus pun punya respons senada, hal itu tercermin dari tanggapan Pratikno pakar politik dalam negeri dan otonomi daerah Fisipol UGM. Pratikno menilai bahwa tiga UU baru nanti dapat lebih memperkuat aspek pendukung otonomi daerah.

Untuk itu kalangan DPR harus mencermati dinamika pemerintahan desa yang selama ini menjadi gejala seperti nampak dalam gejolak unjukrasa kepala desa dan sekretaris desa ke DPR beberapa waktu lalu. Termasuk adanya polemik perlu tidaknya larangan kepala desa merangkap jabatan menjadi pengurus parpol. Kalangan kepala desa tetap menginginkan boleh merangkap menjadi pengurus parpol. Alasan mereka, status politik kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat. Artinya, status politik tersebut sama dengan presiden/wapres, kepala daerah/wakil kepala daerah.

Yang memunculkan gagasan melarang kepala desa merangkap menjadi pengurus parpol adalah Jusuf Kalla. Para kepala desa mengecam Jusuf Kalla atas gagasan tersebut. Waktu itu Jusuf Kalla dikecam tidak hanya oleh kepala desa yang kebetulan menjadi kader parpol lain, tapi juga kepala desa yang kader Partai Golkar. Sampai detik ini polemik larangan rangkap jabatan tersebut belum ada keputusan yang memberikan kepastian hukum. Maka, UU baru tentang Pemerintahan Desa nanti harus mengakomodasi persoalan ini secara mendetail. Karena fungsi desa sangat strategis untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi. Dan kini desa juga menjadi pilar otonomi. Pada hakekatnya otonomi daerah itu harus ditopang adanya otonomi desa.

Proses penyelenggaraan pilkada sebaiknya dipahami sebagai bagian yang tidak beda dengan pemilu di tingkat daerah. Penelitian yang saya lakukan tahun 2005 pernah memberikan rekomendasi agar semua ketentuan mengenai pilkada yang tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 perlu dikeluarkan dan selanjutnya dimasukan ke dalam ordo UU Pemilu yang bakal direvisi. Dengan demikian, sengketa pilkada dapat ditangani sesuai dengan ketentuan sengketa pemilu.

Penelitian saya ini untuk kepentingan akademis di Fakultas Hukum Universitas Putra Bangsa Surabaya mengambil tema “pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD”. Maka, menurut saya, rencana membuat UU Pilkada berdiri sendiri seperti yang digagas Depdagri itu sebaiknya disinkronkan dengan UU Pemilu yang bakal direvisi. Soal apakah UU Pilkada nanti dibuat berdiri sendiri atau menjadi bagian dari UU Pilpres, itu terserah kepada Depdagri dan DPR. Yang paling penting adalah substansi UU Pilkada harus sinkron dengan UU Pemilu Presiden dan Wapres.

Hasil penelitian saya tersebut juga menyimpulkan mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD seperti tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 ternyata ruang lingkupnya sangat terbatas. Sehingga kewenangan DPRD untuk menyatakan “menerima” atau “menolak” tidak memiliki memiliki pijakan hukum yang kuat. Dan hingga saat ini UU tersebut belum memiliki Peraturan Pemerintah (PP) yang secara lengkap mengatur pedoman pelaksanaan UU Pemerintahan Daerah. Karena terbitnya PP Nomor 6 Tahun 2005 hanya mengatur tentang pemilihan, pengesahan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Substansi dari PP ini (setelah direvisi) lebih tepat bila dimasukkan dalam PP (baru) sebagai pedoman dalam pelaksanaan UU baru tentang Pilkada.

Maka UU baru soal Pemerintahan Daerah nantinya harus dilengkapi PP yang secara spesifik mengatur tata cara pertanggungjawaban kepala daerah akhir tahun APBD, akhir masa jabatan, dan pertanggungjawaban dalam hal tertentu dengan rincian jenisnya baik yang menyangkut tindak pidana (terutama korupsi) maupun perdata. Sehingga DPRD dapat menempati porsi hukum yang benar-benar kredibel dalam masalah ini.

Apa pun tujuan dari dibuatnya UU dan peraturan pelaksanaannya, pasti ada hal-hal prinsip yang harus dikedepankan sesuai dengan amanat reformasi di segala bidang. Dalam tataran ini, masalah demokratisasi, tranparansi, dan partisipasi masyarakat harus secara tegas dirangkum dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang bakal diterbitkan. Jika hal ini dibaikan, maka makna dari revisi UU atau peraturan lainnya akan sia-sia karena dipastikan pelaksanaannya di lapangan tidak akan berjalan efektif. Unsur penolakan publik karena alasan bahwa UU yang baru diterbitkan dianggap bertentangan dengan aspirasi rakyat. Prinsip inilah yang harus dipegang teguh oleh Depdagri dan DPR dalam rencana memecah UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi tiga UU baru.

About these ads
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: