jump to navigation

Perda Perlindungan Lansia April 13, 2007

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , ,
trackback

Oleh Slamet Hariyanto

Komisi E (kesra) DPRD Jatim sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Lansia. Masyarakat perlu memberi apresiasi terhadap rencana perlindungan terhadap anggota masyarakat yang berusia 60 tahun keatas tersebut. Karena tanggung jawab terhadap lansia merupakan kewajiban bagi pemerintah, masyarakat dan keluarga. Lansia juga punya hak sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perspektif itu tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia. Menurut data terakhir di Jatim, jumlah lansia mencapai 5.490.370 orang. Dari jumlah itu terdapat 2.712.976 orang (49,41 persen) dalam kondisi terurus. Sisanya, lebih dari separuh, yakni 50,01 persen termasuk dalam kondisi lansia terlantar. Potensi lansia terlantar ini bisa bertambah lagi, sebab saat ini terdapat 31.704 (0,58 persen) yang masuk kategori rawan terlantar.Kondisi tersebut menjadi alasan strategis untuk melindungi lansia dalam payung hukum berupa Perda. Meskipun secara nasional sudah terdapat beberapa landasan konstitusi yang memihak kepada nasib lansia. Antara lain UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, PP Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 1998, PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pembinaan Karang Werda, Keppres Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lansia.

Bahkan, substansi dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga mengatur tanggung jawab pemda propinsi, kabupaten/kota terhadap lansia. Sehingga, perlindungan terhadap lansia di Jatim yang diwujudkan dalam sebuah Perda merupakan kebutuhan riil sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan diatasnya. Langkah itu merupakan peningkatan kualitas secara yuridis dari beberapa kebijakan Pemda Jatim yang mengatur perlakuan terhadap lansia.

Jauh sebelum UU Nomor 13 Tahun 1998 diterbitkan, sebenarnya sudah ada kebijakan Pemda Jatim yang memihak kepada lansia. Hal itu dapat dilihat dari terbitnya Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 1991 yang mengatur pemberian KTP seumur hidup bagi lansia. Tiga tahun berikutnya juga terbit Instruksi Gubernur Nomor 28 Tahun 1994 tentang Pembinaan Lansia.

Selama tahun 1996 juga disusuli terbitnya kebijakan berikutnya berupa keputusan gubernur. Antara lain Kepgub Nomor 65 Tahun 1996 tentang Pembentukan Karang Werda, dan Kepgub Nomor 120 Tahun 1996 tentang Penerbitan Majalah Lansia.

Menurut saya, substansi dari instruksi dan keputusan gubernur tersebut harus diadopsi dalam Perda Perlindungan Lansia. Adopsi ketentuan tersebut tentunya harus lebih disempurnakan sehingga isinya lebih tajam dan signifikan senafas dengan tujuan dikeluarkan Perda.

Yang patut didukung adalah dalam draf Raperda sudah tercantum ancaman sanksi bagi pejabat pelayanan publik, pengusaha jasa transportasi, dan tempat wisata apabila mengabaikan hak-hak lansia. Jika terbukti mereka melakukan pelanggaran Perda Perlindungan Lansia, bisa dikenakan sanksi denda Rp 50 juta atau kurungan enam bulan.

Pelanggaran itu bisa berupa tidak dipenuhinya potongan harga tiket kendaraan umum maupun tempat wisata bagi lansia. Disamping itu juga diatur mengenai para penyelenggara pelayanan publik diharuskan memberikan kemudahan kepada lansia. Sanksinya berupa sanksi administratif dan pidana. Sanksi adminsitratif bisa berupa teguran lisan, tertulis, dan yang terparah adalah pencabutan ijin pelayanan.

Sanksi pidana diberikan bila pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana. Ada pula ketentuan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang sengaja melakukan ekploitasi, tindak kekerasan, penelantaran, penyimpangan seksual, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan penderitaan lansia.

Jika Perda ini ingin benar-benar signifikan dalam memberikan perlindungan kepada lansia, maka perlu dimasukkan beberapa unsur penting. Pertama, kewajiban lansia terhadap generasi muda. Sesuai dengan budaya masyarakat yang sudah turun menurun, orang tua (termasuk lansia) memiliki kewajiban membimbing, menasehati, mengamalkan ilmu pengetahuan, memberi teladan yang baik.

Perlunya mencantumkan kewajiban lansia dalam Perda tersebut tanpa mengurangi hak mereka untuk mendapat pelayanan kesejahteraan sebagai lansia. Pelayanan kesejahteraan itu meliputi bidang keagamaan, kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, perlindungan sosial, dan batuan sosial.

Di perguruan tinggi sudah diterapkan bagaimana lansia mendapatkan peran secara proporsional. Keberadaan guru besar emeritus menjadi bukti nyata tentang kewajiban lansia dalam mengamalkan ilmu pengetahuan. Hal itu juga termasuk memenuhi unsur terbukanya kesempatan kerja bagi lansia yang sudah pensiun dari statusnya sebagai guru besar.

Tentang kewajiban lansia dalam memberi teladan yang baik kepada generasi muda, tentu ada kaitannya dengan perlakuan hukum yang sama terhadap semua orang, termasuk lansia. Sehingga generasi muda punya alasan moral dan yuridis untuk tidak meniru kelakukan lansia yang kebetulan menjadi pelaku tindak pidana korupsi, misalnya.

Perda juga memberikan ruang bagi media massa dan organisasi advokat untuk ikut berkiprah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi lansia. Misalnya, ada pasal yang mengatur himbauan (bila perlu diwajibkan) bagi media massa yang terbit di Jatim memberikan ruang/rubrik khusus lansia. Himbauan yang sama juga berlaku bagi organisasi advokat untuk mendirikan divisi khusus yang membela lansia. Yang dimaksud adalah lansia yang menjadi korban pihak lain sebagaimana diatur dalam Perda.

About these ads
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: