Slamet Hariyanto

Mereka pintar mensisati peraturan perundang-undangan, sehingga keinginan tercapai tapi tidak melanggar hukum. Anggota dewan hanya takut dengan KPK. Keberadaan tim ahli dewan yang dikenal berasal dari para pakar pun tidak berkutik menghadapi siasat itu. Segudang idealisme dan kepakaran tim ahli makin lama bisa luntur digerus kekuatan politik berupa kekompakan fraksi-fraksi dalam memenuhi syahwat kunker ke luar negeri.

Maka jangan kaget kalau nurani anggota dewan tidak akan mempan meski pun dikritik elemen masyarakat yang sekarang sedang getol melawan DPRD kunker ke luar negeri. Anggota dewan tetap berkutat menggolkan keinginannya dengan berlindung dibalik mekanisme hukum yang sudah dilakukan. Yakni rencana dan anggaran kunker sudah diputuskan dalam rapat paripurna pengesahan APBD. Apalagi momentum kunker selalu dikaitkan dengan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) baik yang diajukan oleh eksekutif maupun atas inisiatif dewan.

Mengharapkan dukungan eksekutif untuk ikut menghadang rencana kunker dewan ke luar negeri rasanya juga percuma. Sebab, ada mata rantai yang sulit diputus dalam strategi memuluskan pembahasan Raperda. Eksekutif dan legislatif sama-sama butuh untuk mencapai titik temu dalam pembahasan Raperda. Dalam konteks ini metode dan sarana kunker ke luar negeri menjadi masalah strategis bagi kedua pihak untuk mempermulus kesepakatan penetapan Raperda menjadi Perda.

Maka jangan heran bila biaya persiapan, pembahasan, dan penetapan untuk sebuah Perda sangat memerlukan anggaran besar. Transparansi besarnya anggaran dan rincian penggunaannya tidak pernah dipublikasikan kepada umum. Yang selalu dipublikasikan hanya materi Raperda, pembahasan materi di tingkat komisi, panitia khusus (pansus) dan pengesahannya dalam rapat paripurna. Namun, besarnya biaya untuk pembuatan sebuah Perda tidak pernah diumumkan kepada publik.

Mengapa? Disitulah letak rahasia besarnya penghasilan tambahan dari anggota dewan dan pejabat eksekutif. Pihak eksekutif selalu menyediakan dana khusus untuk diberikan kepada anggota dewan dalam kegiatan pembahasan Perda. Kejadian itu biasanya dilakukan saat hearing antara komisi atau pansus dengan dinas terkait dalam pembahasan Perda. Namanya dana khusus, tentu diberikan dengan cara khusus pula. Artinya, diberikan tanpa ada tanda terima resmi dan biasanya dikenal dengan istilah “amplop putih”.

Jenis amplop yang diterima anggota dewan memang ada dua macam. Yakni “amplop coklat” dengan logo DPRD merupakan penghasilan resmi anggota dewan yang terdiri atas gaji dan tunjangan lainnya. Penghasilan resmi ini dipotong pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pemberian gaji resmi. Penghasilan tidak resmi, biasanya disebut “amplop putih” yang penerimaannya tanpa tanda terima dan tidak dipotong pajak. Semakin banyak kegiatan dewan, maka “amplop putih” tambah berlimpah.

Karena besarnya anggaran resmi kunker di dalam propinsi, luar propinsi, luar negeri itu berbeda, maka tentu saja anggaran tidak resmi kunker juga mengikuti pola tersebut. Makin jauh lokasi kunker, tentu makin besar pula anggaran yang didapatkan anggota dewan. Dan lamanya kunker juga ikut berpengaruh terhadap penghasilan tambahan anggota dewan, terutama dari sektor uang saku. Kegiatan kunker ke luar negeri merupakan acara favorit anggota dewan yang efeknya makin mempertebal kantong dari sektor “amplop putih”. Itu pun masih ditambah dengan keuntungan batin berupa pengalaman kunjungan dan pelesir ke luar negeri tanpa biaya pribadi.

Kita menaruh rasa hormat kepada 17 elemen masyarakat yang bergerak menghadang kunker dewan ke luar negeri. Minimal gerakan mereka bisa memberikan efek jerah meski pun prosesnya cukup memakan waktu lama. Tahun depan gerakan 17 elemen masyarakat itu bisa diteruskan lagi asalkan dilakukan sejak dini. Gerakan menentang kunker ke luar negeri tahun 2008 harus dimulai pada saat DPRD membahas APBD 2008. Waktu pembahasannya adalah akhir tahun 2007 ini.

Jika gerakan elemen masyarakat mampu mempengaruhi dewan sehingga dalam pembahasan APBD 2008 tidak mencantumkan program dan anggaran kunker ke luar negeri, maka kunker itu tidak akan terjadi lagi di tahun 2008. Karena dewan tidak ada alasan lagi bahwa kunker ke luar negeri itu secara hukum sudah diputuskan dalam rapat paripurna pengesahan APBD. Gerakan elemen masyarakat kali ini bisa menimbulkan efek jerah asalkan mereka tetap konsisten dengan perjuangannya.

Kalau 17 elemen masyarakat itu sepakat dengan kelanjutan perjuangannya, perlu dilebarkan medan gerakannya. Tradisi kunker ke luar negeri itu juga terjadi di DPRD kota/kabupaten. Demi rasa keadilan bagi rakyat di daerah, tentu DPRD di 38 kota/kabupaten seluruh Jatim perlu dikritisi dengan tema yang sama. Modal politik untuk melebarkan gerakan itu cukup dimilki 16 elemen masyarakat itu. Mereka, khususnya BM PAN, Serikat Pekerja PAN, HMI, Parlement Watch, Pemuda Bulan Bintang, IPHI, LBH Surabaya dan lain-lainnya juga memiliki sayap kekuatan di daerah-daerah.