Slamet Hariyanto

Oleh Slamet Hariyanto

Partai Matahari Bangsa (PMB) sedang konsentrasi agar lolos verifikasi sebagai syarat untuk menjadi peserta pemilu 2009. Seluruh potensi DPP PMB nampak konsentrasi pada persiapan verifikasi itu. Akibatnya, tidak sempat memikirkan memberi arahan politik kepada daerah-daerah dalam menyikapi pilkada.

Memang, tidak semua daerah memiliki jadual pilkada yang waktunya hampir bersamaan dengan agenda verifikasi parpol baru. DPP PMB mempercayakan kepada pengurus daerah masing-masing dalam menyikapi pilkada. Sebagai parpol baru yang didirikan para aktifis Angkatan Muda Muhammadiyah, nasib PMB berada ditangan anak-anak muda. Mereka rata-rata belum memiliki “jam terbang” yang cukup dalam kancah politik praktis.

Selama empat bulan ke depan DPW PMB di tiga propinsi Pulau Jawa harus menghadapi pemilihan gubernur (pilgub). Misalnya pilgub Jabar 13 April 2008, Jateng 22 Juni 2008, dan Jatim 23 Juli 2008. Karena DPP PMB tidak memberi arahan politik yang bisa dipakai pedoman bagi DPW, maka masing-masing propinsi punya ikhtiar politik berbeda-beda. Apa pun ikhtiarnya, tidak akan lepas dari keterbatasan hak politiknya.

Secara yuridis, yang boleh mengajukan calon dalam pilkada hanya parpol peserta pemilu legislatif 2004. Itu pun masih diembel-embeli persyaratan tertentu. Yakni parpol atau gabungan parpol yang memiliki 15 persen kursi di DPRD setempat, atau memiliki perolehan suara kumulatif 15 persen pada pemilu legislatif 2004.

Dengan ketentuan itu, semua parpol baru, tidak punya tiket politik dalam pilkada. Hanya ada dua pilihan bagi parpol dalam menyikapi pilkada. Yakni mendukung pasangan calon kepala daerah dari parpol lain, atau tidak mendukung pasangan calon dari partai mana pun. Pilihan mendukung atau tidak mendukung itu pun harus dilakukan melalui jalur resmi yang diakui oleh KPUD.

Jika parpol baru ternyata mendukung pasangan calon kepala daerah dari parpol lain, maka sama saja dengan “menjual” bakal konstituennya dengan imbalan uang. Jika tidak mendukung pasangan calon kepala daerah dari parpol mana pun, maka parpol baru tersebut memiliki prinsip politik yang logis, bahkan strategis.

Dalam konteks ini, meski pun kedudukannya sama-sama sebagai parpol baru, nasib DPW PMB tidak semujur PKNU. Parpol sempalan PKB ini punya prinsip politik yang agak terarah dan logika politiknya mudah diterima oleh konstituennya. Garis politiknya, mengambil pilihan yang berseberangan dengan pilihan PKB dalam pilkada. Tentu, garis politik itu merupakan lanjutan dari konflik mereka di PKB yang menyebabkan harus mendirikan parpol sendiri bernama PKNU yang sama-sama membidik konstituen warga nahdliyin.

Hal yang sama juga terjadi pada PMB dan PAN yang harus merebut konstituen waga Muhammadiyah. Tapi, nasib PKNU lebih mujur katimbang nasib PMB dalam kancah pilkada. Sebab, PKNU bisa menjalin kontrak politik dengan parpol lain asalkan tidak satu kubu dengan PKB. Pilihan politik PKNU itu sangat tepat untuk membangun konsolidasi internal parpolnya, termasuk dengan konstituennya dalam menghadapi PKB.

Kemudahan politik yang dimiliki PKNU itu tidak dipunyai oleh PMB. Di ajang pemilihan gubernur Jateng 2008, DPW PMB Jateng menghadapi posisi dilematis. Kalau mengikuti garis politik PMB yang seharusnya berseberangan dengan PAN, tentunya PMB bisa berkampanye menggembosi pasangan cagub M Tamzil (PPP) – Rozaq Rais (PAN). Persoalannya, Rozaq selain menjabat ketua DPW PAN Jateng, adik kandung Amien Rais ini juga kader Muhammadiyah.

Warga Muhammadiyah Jateng punya alasan logis untuk mendukung Rozaq pada pilgub. Dalam suasana psikologis seperti ini sangat tidak menguntungkan bila PMB bersikap tidak mendukung Rozaq sebagai cawagub dari PAN. Bisa-bisa PMB tidak mendapatkan simpatik dari warga Muhammadiyah. Padahal modal politik PMB dalam pemilu 2009 nanti mengandalkan dukungan suara warga Muhammadiyah. Dengan kata lain, PMB sulit bersebarangan dengan PAN dalam pilgub Jateng.

Kondisi berbeda justru terjadi di Jabar dan Jatim. Pilgub di kedua propinsi ini tidak ada satu pun cagub dan cawagub yang kader Muhammadiyah. Posisi PAN tidak memiliki kekuatan yang signifikan untuk mengajukan cagub. Jadi harus mengambil posisi cawagub, berkoalisi dengan parpol lain yang mengusung cagub.

PAN Jabar mengusulkan cawagub Dede Yusuf berpasangan dengan cagub Ahmad Heryawan (PKS). Memang, Dede Yusuf adalah artis dan kader PAN yang kini duduk di DPR. Salah satu kelemahan dari segi politis, Dede tidak memiliki ikatan batin yang kuat dengan warga Muhammadiyah. Sebab, dia bukan kader persyarikatan Muhammadiyah. Sedangkan dua pasangan calon dari parpol lain, ternyata tidak ada yang berasal dari kader Muhammadiyah. Maka, warga Muhammadiyah Jabar boleh merasa tidak punya hajatan politik apa pun dalam pilgub kali ini.

Kondisi yang sama juga terjadi di propinsi Jatim. Jatah kursi cawagub atas nama PAN justru diberikan kepada ketua umum Pucuk Pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Saifullah Yusuf. Dalam pilgub ini PAN Jatim berkoalisi dengan Partai Demokrat yang mengusung cagub Soekarwo. Pilgub Jatim bakal diikuti empat pasangan cagub-cawagub yang tidak ada satu pun berasal dari kader Muhammadiyah. Ada perasaan yang sama antara warga Muhammadiyah di Jatim dan Jabar. Merasa tidak ikut punya hajatan apa-apa dengan digelarnya pilgub.

Dalam menjatuhkan pilihan politiknya, warga Muhammadiyah dikenal cukup rasional. Siapa pun yang paham betul tentang kultur politik warga Muhammadiyah pasti bisa menyimpulkan. Mayoritas warga Muhammadiyah akan bersikap golput (tidak memilih) dalam pilgub. Biasanya, sikap itu tidak ditontonkan secara fulgar. Dan sikap politik warga Muhammadiyah yang golput itu merupakan pilihan yang rasional.

Situasi politik seputar pilgub di Jatim dan Jabar tersebut sangat menguntungkan bagi PMB yang sejak lahirnya bertekad menjadi parpol yang bisa mewadahi aspirasi warga Muhammadiyah. Karena PAN sudah terbawah arus terlalu jauh menjadi parpol terbuka. Bahkan Muhammadiyah dianggap sebelah mata oleh para penerus Amien Rais ini.

Maka pilihan yang tepat bagi PMB di Jatim dan Jabar adalah bersikap golput. Alasan rasionalnya  bagi PMB bersikap golput karena belum memiliki hak politik untuk mengusung cagub-cawagub. Dan sikap golput ini sangat strategis karena bisa akomodatif dengan perasaan warga Muhammadiyah yang sedang kecewa berat terhadap PAN.