Slamet Hariyanto

 

Oleh Slamet Hariyanto

 

Belum genap sepuluh tahun usia Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sudah mengalami perpecahan serius sebanyak 3 kali. Perpecahan serius itu bila diukur dari kadar konfliknya di tingkat kepemimpinan nasional. Bentuknya adalah pemecatan kader-kader terbaik  di jajaran DPP PKB.

Terhitung sudah tiga kali figur ketua umum DPP PKB dipecat oleh ketua umum Dewan Syuro pimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Korban pertama yakni Matori Abdul Djalil. Ketua umum kedua yang jadi korban adalah Alwi Shihab. Kini ketua umum ketiga, Muhaimin Iskandar, juga mengalami nasib yang sama dengan Matori dan Alwi.

 

Konflik di era kepemimpinan Matori, dimenangkan pihak Gus Dur. Meski Matori sempat membuat parpol baru sebagai tandingan dari PKB, tapi partainya Matori gagal ikut pemilu 2004. Berikutnya konflik di era kepemimpinan Alwi Shihab yang gerbongnya membuat parpol baru yakni PKNU. Parpol baru yang dipimpin Choirul Anam ini sudah lolos verifikasi untuk ikut pemilu 2009.

 

Beda dengan Matori dan Alwi Shihab, kondisi Muhaimin bila harus punya niatan membentuk parpol baru, waktunya sudah mepet. Rasanya tidak mungkin Muhaimin membentuk parpol baru untuk ikut pemilu 2009. Apalagi situasi konfliknya masih berkutat di internal PKB.

 

Artinya, Gus Dur sudah menunjuk pengganti Muhaimin di posisi ketua umum DPP PKB. Tinggal satu langkah organisatoris bagi PKB versi Gus Dur untuk memilih ketua umum secara definitif. Sementara itu Muhaimin dengan para pendukungnya makin kukuh pendiriannya bertahan pada posisinya. Muhaimin tetap ingin bertahan sebagai ketua umum DPP PKB hingga 2010 berdasarkan keputusan Muktamar Semarang.

 

Dalam konteks ini, Muhaimin berhadapan dengan pilihan politik yang sama-sama sulit. Pertama, melakukan islah dengan Gus Dur. Peluang ini, meskipun kecil kemungkinannya, sebenarnya masih bisa ditempuh. Peluang itu tambah mengecil setelah Muhaimin dan kawan-kawan memilih melawan kubu Gus Dur. Dan solusi yang menjurus islah itu belum tentu bisa diterima oleh pihak Gus Dur yang dikelilingi para pengikut setianya.

 

Situasi politik yang serba dilematis ini membuat Muhaimin makin berani melawan Gus Dur  dengan tetap mengakui pamannya tersebut sebagai pemimpin tertinggi di jajaran PKB. Terbukti statemen Muhaimin yang masih menggunakan dasar hukum keputusan Muktamar Semarang yang telah memilih Gus Dur sebagai ketua umum Dewan Syuro dan Muhaimin sebagai ketua umum tanfidziyah DPP PKB. Dia tetap beragumentasi bahwa pelengseran dirinya dari jabatan ketua umum hanya boleh dilakukan dalam forum muktamar.

 

Kedua, tetap bertahan sebagai ketua umum PKB meskipun tidak diakui Gus Dur. Buntunya, tentu Muhaimin akan memproses PKB ketika mendaftarkan sebagai peserta pemilu 2009. Akan ada dua PKB yang mendaftarkan diri sebagai pemilu 2009. Yakni PKB versi Gus Dur, dan PKB versi Muhaimin.

 

Kondisi politik internal PKB seperti itu rawan terhadap campur tangan pihak eksternal. Pemerintah dan KPU tidak mungkin mengakomodasi kedua-duanya. Mesti harus dipilih salah satu yang dianggap mewakili PKB secara resmi. Bila ternyata pemerintah mengakui PKB dibawah kepemimpinan Gus Dur, maka tamatlah riwayat Muhaimin dan kawan-kawan di PKB.

 

Ketiga, menyatakan sikap keluar dari keanggotaan PKB dengan mengajak seluruh pendukungnya. Pilihan ketiga ini harus diikuti dengan upaya konsolidasi besar-besaran. Rasanya berat, tapi bila berhasil akan membuat Muhaimin dan kawan-kawan punya bargaining politik yang kuat.

 

Kawan-kawan lama yang kini berada di PKNU pasti melirik untuk bergabung. Eksodus besar-besaran yang dilakukan Muhaimin sangat mungkin dimanfaatkan PKNU dalam rangka menambah kekuatan politik menghadapi persaingan dengan PKB pada pemilu 2009. Hal yang sama juga akan dilakukan parpol di luar PKNU. Parpol-parpol selain PKNU pasti sangat berminat menarik kekuatan Muhaimin dan kawan-kawan.

 

Dengan kata lain, asal tetap solid hingga di tingkat bawah, bargaining politik Muhaimin dapat dimainkan dalam dua tahapan pemilu. Yang paling awal adalah tahapan pemilu legislatif. Berikutnya adalah pemilu presiden dan wakil presiden. Di sela-sela kedua pemilu nasional itu, masih mungkin Muhaimin dan kawan-kawan bermain dalam pilkada di sejumlah propinsi, kabupaten/kota yang jadualnya sebelum pemilu 2009. Opsi mana yang bakal dipilih Muhaimin dan kawan-kawan? Yang pasti prioritas utama untuk menyelesaikan konflik PKB adalah terjadinya islah antara Muhaimin dan Gus Dur. Pasalnya, tahapan persiapan pemilu 2009 sudah semakin dekat.

 

Peta kekuatan PKB pada pemilu 2009 sangat menarik untuk dikaji. PKB masih punya problem politik sebagai dampak dari konflik lama. Banyak pihak memprediksi lahirnya PKNU  akan berpengaruh terhadap perolehan suara PKB, terutama di Jatim dan Jateng. Namun, seperti biasanya, Gus Dur selalu optimis dengan pendapatnya bahwa PKNU tidak berpengaruh terhadap masa depan PKB. Keyakinan Gus Dur itu akan terjawab secara empirik pada pemilu 2009 nanti.

 

Terlepas dari soal itu, kebiasaan konflik di PKB tidak selamanya menguntungkan bila terus menerus terjadi. Dalam politik selalu berlaku filosofi punya satu lawan sudah terlalu banyak, sebaliknya punya seribu kawan masih terlalu sedikit. Perjuangan politik dengan membentuk parpol adalah dalam rangka memperbanyak jumlah kawan dan pendukung. Konflik politik, sekecil apa pun harus dievaluasi secara cermat. Karena dalam konflik itu selalu berpotensi mengurangi kekuatan politik yang dimiliki.

 

Membangun parpol ke depan, termasuk PKB, akan lebih baik bila meminimalisir terjadinya konflik. Apalagi jenis konflik yang menjurus pada perpecahan parpol, tentu harus dihindari. Perbedaan pendapat boleh terjadi di komunitas mana saja, tanpa kecuali di parpol. Saling menghargai pandangan dalam persepsi perbedaan pendapat justru lebih penting.