Slamet Hariyanto

Oleh Slamet Hariyanto

PPP Jatim sudah deklarasi pasangan cagub-cawagub Khofifah Indar Parawangsa-Mujiono (KAJI) tanggal 22 April 2008. Deklarasi itu mengekspresikan optimisme pasangan KAJI yang ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka yakin bakal dapat dukungan dari gabungan PPP dan sejumlah parpol non parlemen.

Dalam pandangan publik politik, pasangan KAJI belum aman seratus persen. Soalnya, syarat dukungan pasangan cagub harus diusung minimal 15 persen perolehan suara kumulatif pada Pemilu Legisltaif 2004. Perolehan suara PPP hanya punya 8 kursi di DPRD Jatim. Secara yuridis, PPP tidak bisa mengusung pasangan cagub sendirian. Butuh dukungan banyak parpol kecil yang non parlemen.

Sejumlah parpol kecil yang diincar KAJI ternyata masih terikat “kontrak politik” dengan cagub lain yakni Djoko Subroto. Anggota DPR RI dari Partai Golkar dan mantan Pangdam V Brawijaya ini kelihatannya pantang mundur. Bahkan dia juga mengklaim didukung penuh oleh sejumlah parpol non parlemen yang kumulatif suaranya juga mencapai minimal 15 persen. Padahal sebagian parpol yang diklaim Djoko ternyata juga diklaim pasangan KAJI.

Realitas ini membuat kebingungan publik. Sebab, tidak mungkin ada peluang cagub Khofifah dan cagub Djoko Subroto maju sendiri-sendiri dalam pencalonan. Syarat jumlah dukungan parpolnya tidak cukup bila mereka maju sendiri-sendiri. Justru yang sangat mungkin adalah Khofifah dan Djoko maju bareng dan berpasangan.

Saat ini sudah tidak mungkin ada opsi Khofifah maju berpasangan dengan Djoko. Deklarasi pasangan KAJI membuktikan bahwa Khofifah ingin menggaet sejumlah parpol non parlemen yang juga menjadi pendukung Djoko.

Perkembangan selanjutnya bisa ditebak. Jika pasangan KAJI dianggap oleh KPUD Jatim telah memenuhi syarat dukungan untuk mendaftar, maka posisi Djoko batal jadi cagub. Sebaliknya, jika Djoko memenuhi syarat, maka pasangan KAJI pasti tersingkir.

Sangat mungkin bakal terjadi kondisi lain yakni KAJI dan Djoko sama-sama gagal maju dalam pendaftaran cagub. Sebab, bertahannya Djoko dari niat pencalonannya itu dapat dibaca sebagai isyarat politik yang gamblang. Prioritas utama Djoko adalah maju jadi cagub, kalau pencalonannya terganjal, lebih baik gagal kedua-duanya. Djoko menginginkan KAJI juga gagal bersama dirinya.

Jika opsi terakhir ini terjadi, maka yang untung adalah para petinggi parpol non parlemen mantan pendukung kedua cagub tersebut. Mereka dapat mengalihkan dukungannya kepada pasangan cagub yang sudah ada. Pilihan dukungan mereka bisa bermacam-macam, tergantung pada cagub mana yang bisa memberi “vitamin” tertinggi. Padahal selama ini mereka juga dapat “vitamin” atas dukungannya kepada Djoko maupun KAJI.

Lalu, kemana arah dukungan PPP Jatim jika pasangan KAJI gagal dalam pendaftaran cagub? Dukungan PPP cednerung dialihkan kepada salah satu dari dua pasangan cagub yang sudah ada. Yakni mendukung pasangan Soenarjo-Ali Maschan Moesa (SALAM) atau mendukung pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KARSA).

Argumentasi dukungan PPP kepada salah satu pasangan SALAM atau KARSA itu berdasarkan kalkulasi politik terkait pilgub. Pertama, jika DPW PPP Jatim konsisten dengan penolakannya terhadap cawagub Saifullah Yusuf karena dianggap “kutu loncat” dan pernah keluar dari PPP, maka dipastikan PPP tidak bakal mendukung pasangan KARSA. Otomatis DPW PPP Jatim akan mengarahkan dukungannya kepada pasangan SALAM. Selama ini, sebelum DPP PPP memutuskan mendukung pasangan KAJI, pihak DPW PPP Jatim sudah menjalin komunikasi politik sangat intensif dengan pasangan SALAM.

Kedua, jika DPW PPP Jatim tidak konsisten dengan penolakannya terhadap figur Saifullah Yusuf, maka dukungan PPP akan diberikan kepada pasangan KARSA. Tentunya DPW PPP Jatim harus menggunakan alasan politik yang bakal dipakai menjelaskan kepada publik. Sudah bisa ditebak bahwa alasan yang bakal dipakai adalah untuk memenuhi aspirasi para sesepuh PPP seperti KH Alawi Muhammad (Sampang) dan kyai lainnya yang mendukung Saifullah Yusuf.

Alasan politik DPW PPP Jatim mendukung pasangan KARSA tersebut hanya ampuh untuk kalangan publik yang awam. Sebab, bagi kalangan elit politik, sudah berkembang opini bahwa ada “faktor politis lain” yang disembunyikan DPW PPP Jatim. Faktor politis itu sudah berkembang menjadi opini di kalangan elit sejak Muswil PPP Jatim memilih Farid Al Fauzi sebagai ketua DPW PPP Jatim beberapa tahun yang lalu.

Elit politik menilai, banyak “jasa politik” Gubernur Imam Utomo atas terpilihnya ketua DPW PPP Jatim tersebut. Jangka pendek yang dapat diraih Imam Utomo tentu agar Fraksi PPP di DPRD Jatim tidak menjadi “lawan politik” gubernur dalam hubungan kerja eksekutif dan legislatif. Tujuan jangka panjang adalah investasi politik untuk Pilgub Jatim 2008.

Analisa politik di kalangan elit menyimpulkan bahwa Imam Utomo punya “putra mahkota” yang bakal tampil dalam pilgub. Sosok itu adalah Sekrpov Jatim Soekarwo yang kini jadi cagub. Berdasarkan skenario itu seharusnya DPW PPP Jatim mendukung pasangan KARSA dan diusung gabungan PD-PAN. Namun skenario itu menjadi berantakan setelah DPP PPP punya keputusan lain. DPP PPP dengan mantap memutuskan PPP harus punya calon sendiri dalam Pilgub Jatim 2008. Kemudian PPP menggandeng sejumlah parpol non parlemen untuk mengusung pasangan KAJI.

Pilihan DPP PPP mengusung cagub Khofifah itu sangat strategis untuk membangun kebangkitan kembali PPP Jatim pada Pemilu 2009. Sebab, PPP Jatim terpuruk selama era reformasi. PPP di DPRD Jatim hanya dapat 6 kursi pada Pemilu 1999 dan 8 kursi pada Pemilu 2004. Padahal PPP pada Pemilu 1997 dapat meraih 27 kursi di DPRD Jatim. Faktor terpuruknya PPP karena konstituennya yang berbasis NU lari menjadi pendukung PKB.

Jalan satu-satunya supaya PPP bangkit lagi tentunya mendekati konstituen NU di Jatim. Pilgub 2008 menjadi momentum strategis untuk mendekati konstituen NU agar kembali mendukung PPP. Figur Khofifah sebagai ketua umum PP Muslimat NU menjadi pilihan yang strategis untuk tujuan kebangkitan PPP.

Meskipun Khofifah saat ini menjadi kader PKB yang duduk sebagai anggota DPR RI, dan pernah menjadi menteri mewakili PKB di era Presiden Gus Dur, namun dia di masa rode baru dikenal sebagai kader PPP. Bahkan, Khofifaf pernah menjadi anggota DPR dari PPP hasil Pemilu 1997.

Pilihan PPP mengusung cagub sendiri (tidak mendukung pasangan cagub lain) lebih memberi keuntungan politis bagi parpol berlambang ka’bah ini. PPP tidak rugi punya cagub sendiri, apalagi cagubnya sekelas Khofifah yang representatif NU. Masalah peluang menang atau kalah, itu soal lain.