Slamet Hariyanto

 

Oleh Slamet Hariyanto

 

Perjalanan sekitar 4 tahun pasca Pemilu 2004, Partai Golkar di mata publik ternyata belum dianggap sebagai parpol yang diharapkan menjadi kekuatan politik yang memihak pada kepentingan rakyat. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa  memperkecil peluang Partai Golkar dalam mempertahankan posisinya sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2004.

Secara umum posisi politik Partai Golkar (bersama parpol koalisinya) di DPR dapat diandalkan untuk mengamankan kebijakan pemerintah. Kekuatan politik Partai Golkar ini mampu mengeliminir gerakan oposisi PDIP di lembaga legislatif. Ironisnya, kinerja Partai Golkar di parlemen ini belum menjadi jaminan untuk mendapat simpati meluas di kalangan rakyat.

 

Fenomena politik di daerah yang nampak dari hasil Pilkada justru makin meningkatnya jumlah golput (golongan putih/tidak memilih). Fenomena ini juga diiringi kekalahan jago Partai Golkar di sejumlah Pilkada.

 

Dari segi kinerja pemerintah, ikut berkuasanya Partai Golkar dalam pemerintahan SBY-JK, pasti membawa konsekuensi politik yang tidak ringan. Jika kinerja pemerintahan SBY-JK dianggap sukses, tentu akan membawa dampak positif terhadap Partai Golkar. Sebaliknya, jika kinerja pemerintahan SBY-JK dianggap gagal dan bahkan mengecewakan rakyat, tentu membawa dampak negatif terhadap Partai Golkar.

 

Dampak negatif bilamana kinerja pemerintahan SBY-JK dianggap gagal, maka harus ada evaluasi komprehensif tentang masa depan hubungan politik antara JK dengan SBY. Sedini mungkin rakyat harus mendapat kepastian politik tentang sikap Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu 2009.

 

Demikian juga dengan kinerja legislatif. Opini publik terhadap kinerja DPR ternyata belum menggembirakan. Dan di mata publik juga belum ada kader Partai Golkar yang dianggap sebagai “wakil rakyat” dalam arti yang sesungguhnya. Permasalahan ini harus segera dicari penyebabnya. Karena kualitas kader Partai Golkar di DPR yang kurang merakyat? Atau kerena iklim politik di internal Fraksi Partai Golkar yang tidak kondusif? Pertanyaan mendasar tersebut juga berlaku bagi DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota.

 

Rapor politik anggota legislatif dari Partai Golkar, sangat menentukan mengalir atau tidaknya dukungan rakyat pemilih kepada caleg Partai Golkar pada Pemilu 2009 baik untuk DPR maupun DPRD. Pengumuman kepada publik tentang rapor politik anggota legislatif justru telah dilakukan PDIP sebagai kekuatan oposisi. PDIP sudah berani mengumumkan janjinya 70 persen wajah baru akan tampil di lembaga legislatif hasil Pemilu 2009. Dalam situasi seperti ini, kebijakan politik seperti itu bakal mempengaruhi pilihan politik rakyat yang menguntungkan  PDIP sebagai kekuatan oposisi.

 

Dilihat dari segi kinerja Partai Golkar nampak bahwa secara umum belum ada kebijakan Partai Golkar yang dapat digolongkan mampu menciptakan opini publik bahwa Partai Golkar benar-benar menyuarakan aspirasi rakyat. Padahal sebagai pemenang Pemilu 2004 seharusnya Partai Golkar berada pada posisi paling depan dalam mengawal kepentingan rakyat. Keperpihakan Partai Golkar kepada kepentingan rakyat itu seharusnya diwujudkan melalui kebjakan pemerintahan pusat dan daerah, serta arah perjuangan kadernya di lembaga legsilatif baik pusat maupun daerah.

 

Kekalahan jago Partai Golkar di sejumlah Pilkada 2008 harus dimaknai bahwa perlu ada evaluasi terhadap beberapa persoalan terkait. Pertama, faktor antipati rakyat di daerah terhadap Partai Golkar. Kedua, kebijakan organisasi produk munas, rakerpimnas, rapat pleno DPP Partai Golkar yang lebih mengedepankan otoritas partai tetapi mengabaikan aspirasi publik terhadap figur kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dikehendaki rakyat banyak.

 

Ketiga, kebijakan organisasi Partai Golkar juga belum sepenuhnya tepat dalam sistem rekrutmen calon di Pilkada. Pola ini terbukti menimbulkan kader-kader potensial dari Partai Golkar yang membelot menjadi calon parpol lainnya. Keempat, kinerja organisasi Partai Golkar di tingkat bawah tidak dinamis sehingga tidak mumpuni lagi dipakai sebagai mesin politik Pilkada. Kelima, militansi pengurus Partai Golkar dan jajaran kadernya telah menurun drastis bila dibandingkan dengan masa orde baru.

 

Yang perlu diwaspadai pada Pemilu 2009 adalah tingkat apatisme rakyat makin meningkat. Artinya, jumlah golput bisa naik drastis. Bahkan secara substansial yang punya peluang besar untuk “menang” dalam  Pemilu 2009 adalah golput. Dan secara substansial pula bisa dikatakan bahwa parpol yang menang (secara yuridis) dalam Pemilu 2009 nanti sebenarnya hanya menempati rangking kedua (dibawah golput).

 

Dalam situasi politik seperti sekarang ini, maka parpol yang punya peluang menang Pemilu 2009 adalah Pertama, parpol yang diyakini rakyat bakal membawa perubahan dan pembaruan. Kedua, parpol yang memiliki mesin politik yang kuat dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa/kelurahan. Ketiga, parpol yang memiliki peran menonjol dalam memperjuangkan nasib rakyat lewat kinerja kadernya di legislatif (hasil Pemilu 2004).

 

Keempat, parpol yang secara sistematis melakukan kaderisasi selama 4 tahun terakhir. Kelima, parpol yang memiliki pertumbuhan dan pertambahan jumlah anggotanya secara riil selama 4 tahun terakhir. Pertambahan jumlah anggota ini harus sesuai dengan persentase target perolehan suara maupun kursi legislatif yang dicanangkan parpol yang bersangkutan.

 

Keenam, parpol yang kadernya banyak menduduki jabatan kepala daerah di kabupaten/kota dan kinerjanya sebagai kepala daerah dinilai bagus oleh rakyat. Kader parpol yang menduduki jabatan wakil kepala daerah, dianggap tidak memiliki peranan signifikan dalam mendongkrak suara parpolnya dalam Pemilu 2009.