jump to navigation

Revisi Terbatas UU Pemilu Legislatif 2009 Desember 29, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags:
trackback

Oleh Slamet Hariyanto

Publik termasuk kalangan parpol boleh saja memberi reaksi beragam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif). Reaksi itu tidak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan putusan tersebut secara hukum. Sebab, putusan MK sudah bersifat final dan mengikat sebagaimana diamanatkan Pasal 24C Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 214 yang mengatur ketentuan penetapan caleg terpilih untuk DPR dan DPRD itu terdiri atas 5 poin yakni huruf (a) hingga huruf (d) dibatalkan oleh MK karena dinilai bertentangan dengan makna kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dengan putusan ini, maka penentuan caleg terpilih harus berdasarkan suara terbanyak. Penentuan caleg terpilih tidak lagi berdasarkan nomor urut dalam daftar calon tetap (DCT).

Dapat dimaknai bahwa putusan MK tersebut secara radikal telah mengembalikan makna demokrasi yang sebenarnya. Dan putusan ini sekaligus membongkar “topeng” DPR dan Pemerintah yang telah melakukan inkonsistensi dalam membuat dan menetapkan UU Pemilu Legislatif.

Beberapa bukti inkonsistensi itu dapat dicermati dengan membandingkan bunyi dan substansi rumusan ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008. Antara lain bunyi konsideran “menimbang” huruf (b) dan huruf (c), konsideran “mengingat” angka (1), dibandingkan dengan Pasal 214 dan rumusan dalam “penjelasan umum”.

Rumusan dari empat masalah itu mengadopsi ketentuan UUD 1945 dan merupakan bentuk “pengakuan” UU Nomor 10 Tahun 2008 terhadap kedaulatan rakyat yang tidak bisa dibatasi oleh siapa pun, termasuk tidak bisa dibatasi oligarki parpol. Namun di sisi lain juga menunjukkan adanya “pengebirian” secara substantif terhadap kedaulatan rakyat.

Atas dasar pertimbangan filosofi hukum tersebut, maka saya termasuk salah satu pihak yang menyambut secara positip atas keluarnya putusan MK terkait pembatalan Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008. MK benar-benar telah meluruskan kembali sesuatu yang bengkok atau sengaja dibikin bengkok oleh DPR dan Pemerintah dalam membuat dan menetapkan UU Pemilu Legislatif.

Makna Kedaulatan Rakyat
Konstitusi sudah memberikan batasan yang cukup jelas tentang makna kedaulatan rakyat yang dituangkan dalam UUD 1945. Hal itu bisa dicermati dari bunyi dan substansi beberapa pasal terkait di UUD 1945.

Pertama, tercantum dalam Pasal 1 ayat (2). Bunyinya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.

Kedua, tercantum dalam Pasal 22E ayat (1). Bunyinya, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Ketiga, tercantum dalam Pasal 27 ayat (1). Bunyinya, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Keempat, tercantum dalam Pasal 28C ayat (2). Bunyinya, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Kelima, tercantum dalam Pasal 28D ayat (1). Bunyinya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Rumusan ketentuan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dalam UUD 1945 adalah produk amandemen kedua yang disahkan SU MPR tanggal 18 Agustus 2000. Dalam UUD 1945, kedua pasal ini masuk bab pengaturan yang menjadi landasan konstitusi tentang hak asasi manusia (HAM). Tentu saja masuknya landasan konstitusi ini merupakan bentuk penyempurnaan yang dijiwai semangat UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dengan demikian, sesuai dengan perintah konstitusi, DPR harus melakukan revisi terhadap UU Nomor 10 Tahun 2008 pasca dibatalkannya Pasal 214 oleh MK. Kewajiban DPR ini dalam ranah politik sering disebut dengan istilah “revisi terbatas”.

Menurut saya, revisi terbatas terhadap UU Nomor 10 Tahun 2008 itu merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi 3 wilayah perubahan yang saling terkait. Yakni, menghapus rumusan Pasal 214, mengganti Pasal 214 dengan rumusan baru yang sesuai dengan substansi putusan MK, dan merevisi pasal-pasal lainnya yang substansinya bertentangan dengan putusan MK.

Dalam konteks ini ikut jadi “sasaran penertiban” adalah Pasal 53 tentang keterwakilan caleg perempuan minimal 30 persen. Dan juga Pasal 55 ayat (2) tentang ketentuan sistem zipper yang mewajibkan nama perempuan setidaknya dalam tiga daftar caleg.

Disamping itu DPR harus “suka rela” melakukan revisi Pasal 218 ayat (3) yang mengatur penggantian antar waktu (PAW) caleg terpilih. Pasal ini terutama ayat (3) masih punya celah yang bisa dimanfaatkan oleh “parpol nakal”. Celah itu bisa terjadi jika ada caleg yang terpaksa harus diganti karena alasan sebagaimana ketentuan Pasal 218 ayat (1).

Peluang itu dimungkinkan parpol memanfaatkan untuk memasukkan caleg yang dikehendaki oleh elit parpol. Padahal substansi pembatalan Pasal 214 oleh MK adalah untuk membatasi kekuasaan parpol dalam penentuan caleg terpilih, termasuk yang terpilih lewat PAW.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: