jump to navigation

Pemilu Anggota DPD di Jatim April 2, 2009

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , ,
trackback

Oleh Slamet Hariyanto

Unsur keanggotaan MPR mengalami perubahan setelah Amandemen UUD 1945 yakni MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilu. Keberadaan anggota DPD mewakili setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR.

Pengaturan lebih lanjut mengenai DPD untuk pertama kalinya dituangkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Undang-undang tersebut yang dipakai sebagai payung hukum pelaksanaan Pileg 2004. Pasal 52 UU Nomor 12 Tahun 2003 menetapkan jumlah anggota DPD untuk setiap provinsi sebanyak 4 orang.

Ada beberapa catatan tentang pelaksanaan Pemilu Anggota DPD di Jatim pada Pileg 2004. Pertama, jumlah calon anggota DPD sebanyak 42 orang (4 diantaranya adalah caleg perempuan). Dari jumlah pemilih di Jatim sebesar 25.992.782 suara, terdapat perbedaan yang mencolok antara jumlah suara sah untuk Pemilu Parpol yakni 20.618.683 suara (79,3 persen) dan jumlah suara sah untuk Pemilu Anggota DPD yakni 17. 533.390 suara (67,4 persen).

Kedua, komposisi 4 anggota DPD terpilih sebanyak 3 orang (75 persen) berasal dari tokoh NU di Kawasan Tapal Kuda. Sebanyak 1 orang (25 persen) berasal dari tokoh nasionalis di Kawasan Mataraman. Perolehan suaranya diatas 1.000.000 suara. Mereka adalah Mahmud Ali Zain (Pasuruan) 1.955.025 suara, A Mujib Imron (Pasuruan) 1.434.375 suara, M Nurudin A Rahman (Bangkalan) 1.268.498 suara, dan Mardjito (Kediri) 1.050.629 suara.

Ketiga, komposisi 4 calon anggota DPD untuk penggantian antarwaktu (PAW) yang menempati rangking 5 hingga rangking 8, mendapat suara diatas 700.000 suara dan dibawah 1.000.000 suara. Mereka adalah Esha Wahyu Endarti (958.503 suara), Rofik Kusumodilogo (809.288 suara), Yulia Siyamti Suyadi (721.908 suara), Nur Zaenab Noer Aziz (715.425 suara).

Kini masa bakti anggota DPD periode 2004-2009 hampir habis. Namun, rakyat pemilih belum paham mengenai prestasi 4 anggota DPD periode 2004-2009. Sehingga rakyat pemilih di Jatim belum merasakan manfaat apa yang didapat dari para wakil rakyat Jatim di DPD.

Hal itu terjadi karena dua penyebab utama. Yakni, pertama adalah soal kewenangan anggota DPD terbilang sangat sempit, tidak sebesar anggota DPR. Dalam UUD 1945, hak dan kewajiban DPD dirumuskan dengan ketentuan Pasal 22D.

Substansi dari hak dan kewajiban tersebut adalah DPD dapat mengajukan kepada DPR mengenai RUU dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otoda, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian DPD punya hak memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Bila RUU tersebut sudah disahkan menjadi UU, maka DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tersebut, dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Atas dasar pijakan konstitusi tersebut, maka pengaturan mengenai DPD yang tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 dan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk juga mencerminkan keterbatasan kewenangan DPD tidak sebesar DPR.

Kedua, pasca pemilu seolah-olah terjadi putus komunikasi antara anggota DPD dengan rakyat pemilih di provinsi yang diwakilinya. DPD tidak punya semacam kantor perwakilan di masing-masing provinsi yang bisa dipakai sebagai tempat menampung aspirasi rakyat. Oleh karena itu menjadi klop bila pertanggungjawaban DPD kepada rakyat di provinsi yang diwakilinya ternyata tidak ada kejelasan mekanismenya.

Pemilu DPD 2009
Payung hukum untuk pelaksanaan Pemilu anggota DPD 2009 adalah UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Secara kualitatif, khusus mengenai peran DPD, tidak ada perubahan yang signifikan dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 bila dibandingkan dengan UU Nomor 12 Tahun 2003.

Dalam hal pengaturan dana kampanye, UU Nomor 10 Tahun 2008 memberikan penjabaran ketentuan yang agak khusus mengenai dana kampanye caleg DPD.
Hal itu diatur dalam 27 ayat yang tersebar di Pasal 132 hingga Pasal 138.

Sedangkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2003, dana kampanye diatur hanya 11 ayat yang tersebar di Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80. Namun pengaturan itu hanya bersifat umum yang berlaku untuk peserta pemilu dari parpol dan peserta pemilu perseorangan (caleg DPD).

Mencermati ketentuan caleg DPD 2009 sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 10 Tahun 2008, maka tidak mungkin diharapkan adanya peningkatan kinerja anggota DPD periode 2009-2014. Satu-satunya jalan untuk peningkatan kinerja anggota DPD hanya berharap dari kualitas perseorangan anggota DPD yang terpilih nanti.

Peningkatan kualitas itu bisa ditempuh dengan penguatan dukungan dari segi peraturan perundang-undangan. Hal itu tidak lain adalah DPD harus berjuang keras untuk memasukkan usulan penguatan posisinya di lembaga legislatif. Dan kesempatan untuk melakukan itu pada saat DPR membahas RUU Susduk sebagai revisi dari UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk.

Langkah berikutnya adalah memperjuangkan adanya peraturan baru untuk mendukung dibukanya kantor perwakilan DPD di masing-masing provinsi. APBN harus menyediakan plafon anggaran untuk membiayai kantor perwakilan tersebut. Juga memberi kewajiban kepada pemerintah provinsi mendukung pembiayaan kantor perwakilan DPD lewat APBD.

Caleg DPD Jatim 2009
Jumlah caleg DPD 2009 di Jatim sebanyak 31 orang (2 caleg perempuan), semuanya wajah baru kecuali Abdul Jalil Latuconsina (mantan caleg DPD 2004).
Jumlah pemilih di Jatim 29.404.068 pemilih (akurasi DPT sedang dipermasalahkan banyak pihak). Jika tingkat pastisipasi pemilih (disamakan dengan persentase Pemilu Anggota DPD 2004), maka jumlah pemilih anggota DPD 2009 di Jatim diprediksi sekitar 19.818.348 suara.

Dengan demikian, 4 anggota DPD dari Jatim periode 2009-2014 yang bakal terpilih nanti adalah wajah baru semua. Saya yakin bakal tidak ada kesinambungan kinerja antara 4 anggota DPD hasil Pemilu 2004 dan 4 anggota DPD hasil Pemilu 2009.

Oleh karena itu, perlu ada inisiatif dari Gubernur Jatim untuk mempertemukan dalam satu forum antara mantan anggota DPD 2004 dan anggota DPD 2009. Waktu yang paling tepat untuk mempertemukan mereka adalah sebelum pelantikan anggota MPR hasil Pemilu 2009.

Dari forum itu diharapkan ada kesinambungan antara dua generasi pemilu anggota DPD yang sama-sama mewakili rakyat Jatim. Anggota DPD 2004 bisa menjelaskan kepada anggota DPD 2009 tentang apa saja aspirasi Jatim yang sudah berhasil mereka perjuangkan selama masa bakti 2004-2009. Sebaliknya, apa saja yang belum berhasil diperjuangkan sehingga menjadi kewajiban bagi anggota DPD masa bakti 2009-2014.

Lebih bagus lagi apabila di forum tersebut terjadi kesepakatan antara DPD dan Pemprov Jatim tentang perlunya ada kantor perwakilan DPD di Jatim. Keberadaan kantor perwakilan ini tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan dari Pemprov Jatim.

About these ads
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: