jump to navigation

Parpol Hadang Calon Independen Pilkada Agustus 2, 2007

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , ,
trackback

Oleh Slamet Hariyanto

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan calon independen dalam Pilkada disikapi seragam oleh sejumlah petinggi parpol besar. Mereka menganggap putusan MK tersebut sebagai upaya membuldozer peran parpol besar dalam pilkada. Opini publik menyambut diperbolehkannya calon independen ikut pilkada itu benar-benar semacam “lampu kuning” bagi parpol untuk berbenah diri. Jika parpol tidak berbenah diri, terutama dalam hal mengubah tradisi “uang mahar” pilkada kepada calon tertentu, maka tamatlah perannya. Fenomena “uang mahar” itu marak di berbagai daerah, namun belakangan telah menemukan wujud nyatanya di Pilkada DKI Jakarta. Paling tidak sudah ada mantan bacagub/bacawagub DKI mengaku telah menyetor “uang mahar”. Kompensasinya mereka diberi janji akan dicalonkan meski akhirnya dikhianati.

Namun keberatan parpol terhadap masuknya calon independen itu tidak bisa diwujudkan dalam bentuk perlawanan hukum. Sebab, putusan MK bersifat final dan tidak ada pintu banding. Putusan MK benar-benar kuat sesuai dengan kewenangannya yang dijamin UUD 1945.

MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Ketentuan itu tercantum dalam pasal 24-C ayat (1) UUD 1945.

Parpol-parpol masih berusaha mencari celah lain untuk menghadang lajunya calon independen dalam pilkada. Ada tiga pilihan cara melaksanakan putusan MK yakni KPU mengeluarkan peraturan, presiden mengeluarkan Perppu, atau revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Parpol-parpol lebih memilih cara revisi UU Pemda karena disitu bisa melakukan “balas dendam” terhadap calon independen.

Petinggi parpol-parpol mulai mengotak-atik pasal-pasal persyaratan calon dalam pilkada. Mereka cenderung mengusulkan calon independen dapat maju dalam pilkada dengan persyaratan memperoleh 15 persen dari jumlah penduduk. Alasan mereka demi keadilan karena parpol atau gabungan parpol berhak mengajukan calon hanya yang memiliki minimal 15 kursi di DPRD dan 15 persen akumulasi suara pada pemilu legislatif.

Parpol yang mengajukan 15 persen dukungan dari jumlah penduduk itu adalah PG, PPP, PKS, dan PAN. Sedangkan PD mengusulkan 10 persen, PDIP minta 10-15 persen. Yang paling relevan hanya PKB mengusulkan 3 persen untuk calon independen. Argumentasi PKB sangat logis, angka 3 persen itu sudah dipakai di pilkada Aceh. Sebab, ketentuan UU untuk pilkada Aceh juga mensyaratkan calon independen cukup dengan 3 persen dukungan.

Persyaratan 15 persen dari jumlah penduduk itu adalah usulan PAN disampaikan oleh ketua FPAN DPR RI yang juga Sekjen PAN Zulkifli Hasan. Uniknya, sehari setelah itu ketua umum DPP PAN Soetrisno Bachir meralat pernyataan Zalkifli Hasan. Menurut Soetrisno, PAN belum menetapkan berapa persen minimal dukungan. Bahkan dia menyatakan prinsipnya PAN memberi kesempatan seluas-luasnya bagi munculnya calon independen.

Soetrsino punya analisis menarik soal diperbolehkannya calon independen dalam pilkada. Masuknya calon independen dianggapnya memberi dua kentungan bagi parpol. Kader parpol yang potensial tidak khawatir lagi diganggu tokoh independen dalam konvensi di internal parpol menjelang pilkada. Dengan dibukanya jalur independen, calon incumbent dipastikan lebih memilih jatah calon independen katimbang lewat jalur parpol.

Biasanya incumbent punya modal dana lebih banyak dibandingkan para pesaingnnya. Maka incumbent lebih mampu membeli “tiket pilkada” dari parpol-parpol tertentu. Ironisnya, pucuk pimpinan parpol lebih mengutamakan “orang luar” yang membeli dengan harga tinggi, dan kadernya sendiri disisihkan.

Artinya, ke depan, kader parpol lebih berpeluang untuk maju dalam pilkada lewat pintu parpolnya sendiri. Dan bila parpol tersebut tidak memiliki persyaratan minimal 15 kursi seperti yang ditentukan, maka dia bisa maju lewat jalur independen. Tidak perlu lagi koalisi atau mencari dukungan dari parpol lain untuk bergabung. Karena parpol lain tersebut pasti mematok harga tertentu untuk memberikan dukungan pencalonan.

Pengalaman nyata dari PAN tersebut terjadi pada pilkada DKI yang akan digelar seminggu lagi. PAN tidak bisa maju sendiri dalam pencalonan karena tidak punya 15 kursi di DPRD DKI. Sehingga PAN menempatkan diri dalam barisan 20 parpol yang mendukung pasangan Fauzi Bowo-Prijanto. Pasangan ini meskipun bukan dari kader parpol, bahkan Fauzi (saat ini wagub DKI) tapi mampu “memborong” tiket 20 parpol untuk maju dalam pencalonan.

Dia punya kekuatan modal dana yang luar biasa sehingga mampu “beli tiket” banyak parpol. Wajar saja bila calon lain yang berminat “beli tiket” telah dikemplang oleh parpol tertentu. Pengalaman pahit tiga bacagub/bacawagub yang sudah menyetor dana tapi dikhianati parpol itu menunjukkan hebatnya kekuatan dana Fauzi Bowo-Prijanto.

Tingginya persyaratan parpol-parpol untuk masuknya calon independen yang dipatok 10-15 persen itu jelas tidak masuk akal. Mereka sengaja menghadang calon independen yang tidak bisa diblokir untuk ikut pilkada. Dengan kekuatan politik di DPR, parpol-parpol sengaja mempersulit calon indedependen agar gagal tampil. DPR bersama pemerintah punya kewenangan membahas dan mengesahkan UU pilkada. Menangnya pasangan calon independen di pilkada Aceh benar-benar menjadi trauma para elit parpol di tingkat nasional.

Iklan
%d blogger menyukai ini: