jump to navigation

Sengketa Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2007 Januari 29, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in LEGAL OPINION MASALAH SENGKETA POLITIK.
Tags: , , , ,
trackback

Pilkada Propinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) masih menyisakan sengketa. Pasca keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan dilakukan pilkada ulang di empat kabupaten, pihak PKU Sulsel mengajukan peninjauan kembali (PK). Sudah tepatkah putusan MA? Dan bagaimana peluang KPU Sulsel dalam upaya PK? Berikut ini Legal Opinion (pendapat hukum) yang ditulis analis politik dan hukum H Slamet Hariyanto SPd SH.

Fakta.

1. Pemilihan gubernur dilaksanakan pada 5 Nopember 2007 diikuti pasangan calon

1.1. ASMARA, pasangan ini terdiri atas Amin Syam (gubernur incumbent, ketua DPD Partai Golkar Sulsel) – Mansyur Ramli (rektor Universitas Muslim Indonesia). Diusung Partai Golkar, PD, PKS.

1.2. SAYANG, pasangan ini terdiri atas Syahrul Yasin Limpo (wagub incumbent, kader Partai Golkar) – Agus Arifin Nu’mang (ketua DPRD Sulsel, sekretaris DPD Partai Golkar Sulsel). Diusung koalisi PDIP, PAN, PDK dan PDS.

1.3. AZIZ-MUBYL, pasangan ini terdiri atas Aziz Kahar Muzakar (anggota DPD) – Mubyl Handaling. Diusung PPP, PBB.

2. Hasil pilkada telah ditetapkan KPU Sulsel pada 16 Nopember 2007, dengan komposisi perolehan suara:

2.1. SAYANG, dengan 1.432.572 suara (39,53 %), unggul hanya 25.689 suara (0,77 %).

2.2. ASMARA, dengan 1.404.910 suara (38,76 %).

2.3. AZIZ – MUBYL, dengan 786.792 suara (21,71 %).

3. Gugatan ke Mahkamah Agung (MA):

3.1. Pasangan Asmara mengajukan gugatan ke MA. Isi gugatan primair, ASMARA minta MA membatalkan penetapan KPU Sulsel yang memenangkan pasangan SAYANG. Sedangkan gugatan subsidair, ASMARA minta dilakukan pilkada ulang di tiga kabupaten yakni Tana Toraja, Gowa, dan Bantaeng, alasannya di sejumlah TPS di tiga kabupaten tersebut diduga terjadi penggelembungan 40.000 suara.

3.2. MA mengeluarkan putusan pada 18 Desember 2007 yang intinya menolak gugatan primair, dan menerima gugatan subsidair dengan memerintahkan dilaksanakan pilkada ulang di empat kabupaten (Tana Toraja, Gowa, Bantaeng, dan Bone). Putusan MA bernomor 02/P.KPUD/2007 ini ditangani majelis hakim beranggota lima hakim agung yang diketuai Paulus Effendi Lotulung. Ternyata putusan majelis hakim tidak bulat. Ada dua hakim yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) yakni Paulus Effendi Lotulung dan Djoko Sarwoko. Menurut pendapat kedua hakim ini, MA hanya berwenang memerintahkan perhitungan ulang suara, bukan pilkada ulang.

3.3. Dengan keluarnya putusan MA tersebut, maka komposisi perolehan suara sementara mengalami perubahan setelah dikurangi jumlah perolehan suara di empat kabupaten tersebut. Rinciannya, rangking (1) ASMARA memperoleh 1.039.456 suara (pemenang sementara), rangking (2) SAYANG memperoleh 944.284 suara. Komposisi tersebut terjadi karena di empat kabupaten yang dibatalkan tersebut adalah daerah basis dukungan SAYANG.

4. Reaksi Terhadap Putusan MA.

4.1. Jusuf Kalla, selaku ketua umum DPP Partai Golkar, minta semua pihak mematuhi putusan MA. Tim pengacara ASMARA (Elza Syarif, Andi Mahyanto Masda, Masrudin Pasigae, Syahrir Cakari, Hidayat Rasul) berpendapat tidak ada jalan lain kecuali harus mengelar pilkada ulang karena tidak memungkinkan untuk mengajukan PK (peninjuan kembali). Alasannya, berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005, putusan MA dan pengadilan tinggi dalam sengketa pilkada bersifat final dan mengikat. Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2005, MA atau pengadilan tinggi memutus permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pilkada serta pilkada pada tingkat pertama dan terakhir. Jusuf Kalla juga mengupayakan islah (rujuk) antara kubu Amin Syam dan Syahrul Yasin Limpo, namun tidak berhasil.

4.2 Kepala Biro Hukum dan Humas MA Nurhadi mempersilakan pihak KPU Sulsel mengajukan PK jika memang tidak puas atas putusan MA. Soal pengajuan PK diterima atau ditolak, terserah majelis hakim, meski ada yurisprudensi bahwa MA pernah mengabulkan permohonan PK pilkada Depok yang menetapkan pasangan Nurmahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra sebagai pemenang.

4.3. Tim pengacara KPU Sulsel (Bambang Widjojanto, dkk) dan ketua KPU Sulsel Mappinawang menganggap putusan MA janggal. Sebab, MA mengakui (menolak gugatan primair) hasil pilkada yang memenangkan SAYANG, sementara MA juga memutuskan dilaksanakan pilkada ulang di empat kabupaten (menerima gugatan subsidair) yang hasilnya sangat mungkin bisa merubah rangking pemenang pilkada yang sudah ditetapkan KPU Sulsel. Kejanggalan lain adalah pihak ASMARA mengajukan gugatan dilaksanakan pilkada ulang di tiga kabupaten, tapi MA memutuskan pilkada ulang di empat kabupaten. Putusan MA melebihi permohonan gugatan, atau putusan MA menyimpang dari materi gugatan pihak ASMARA.

4.4. Terjadi aksi massa di Sulsel, intinya menolak putusan MA yang memerintahkan pilkada ulang di empat kabupaten. Aksi massa sementara mereda setelah Karteker Gubernur Sulsel Andi Tanri Bali Lamo turun tangan. Sedangkan kelanjutan tahapan hasil pilkada tetap diteruskan oleh KPU Sulsel dan DPRD Sulsel. Pengusulan pengesahan pasangan gubernur atas nama Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang sudah dilayangkan DPRD Sulsel kepada presiden melalui mendagri.

4.5. Ada kekhawatiran, pilkada ulang di empat kabupaten ini akan mengubah hasil pilkada yang ditetapkan KPU Sulsel (punya wilayah 23 kabupaten/kota). Hasil pilkada di empat kabupaten tersebut, pasangan SAYANG unggul 120.861 suara dibandingkan pasangan ASMARA. Rinciannya adalah ASMARA di Kabupaten Tana Toraja 33.827 suara, Gowa 46.880 suara, Bantaeng 28.824, dan Kabupaten Bone 255.801 suara. Jumlah 365.332 suara [38,23 %]. Pasangan SAYANG di Kabupaten Tana Toraja 138204 suara, Gowa 266.025 suara, dan Bantaeng 43.311 suara, dan Kabupaten Bone 38.653 suara. Jumlah 486.193 suara [50,87 %]. Sedangkan pasangan AZIZ-MUBYL di Kabupaten Tana Toraja 9.247 suara, Gowa 25.803 suara, Bantaeng 14.169 suara, dan Kabupaten Bone 54.957 suara. Jumlah 104.176 suara [10,90 %].

Isu hukum.

1. Apakah MA memiliki kewenangan untuk memerintahkan pilkada ulang?

2. Apakah putusan MA mengenai pilkada ulang di empat kabupaten di Sulsel dapat diajukan PK?

Dasar Hukum.

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

1.1. Pasal 103, mengenai perhitungan ulang surat suara di TPS atau PPS bila terjadi penyimpangan.

1.2. Pasal 104, mengenai pemungutan suara di TPS dapat diulang dengan ketentuan persyaratannya yanki apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan.

1.3. Pasal 106, mengenai mekanisme pengajuan keberatan terhadap hasil pilkada kepada MA, dan kewenangan MA dalam memutuskan sengketa hasil perhitungan suara pilkada. Putusan MA bersifat final dan mengikat.

2. PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2.1. Pasal 90, mengenai perhitungan ulang surat suara di TPS atau PPS bila terjadi penyimpangan.

2.2. Pasal 91, dan pasal 92, mengenai pemungutan suara di TPS dapat diulang dengan ketentuan persyaratannya yanki apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan.

2.3. Pasal 94, mengenai mekanisme pengajuan keberatan terhadap hasil pilkada kepada MA, dan kewenangan MA dalam memutuskan sengketa hasil perhitungan suara pilkada. Putusan MA bersifat final dan mengikat.

3. Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada Dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota.

1. Pasal 2, MA berwenang memeriksa keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara akhir dari KPUD tentang pilkada propinsi. MA memutus permohonan keberatan pada tingkat pertama dan terakhir.

Analisis.

1. Isu Hukum I.
Baik UU Nomor 32 Tahun 2004 maupun PP Nomor 6 Tahun 2005, dan Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2005, kewenangan MA hanya pada bidang memerintahkan perhitungan ulang surat suara bilamana terdapat penyimpangan dalam penetapan hasil pilkada.

2. Isu Hukum II.
Putusan MA dalam memutus permohonan keberatan pada tingkat pertama dan terakhir. Dan putusan MA tersebut bersifat final dan mengikat.

Kesimpulan.

1. MA tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan pilkada ulang. Maka, putusan MA nomor 02/P.KPUD/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang isinya menerima gugatan subsidair dari pihak ASMARA dengan memerintahkan dilaksanakan pilkada ulang di empat kabupaten (Tana Toraja, Gowa, Bantaeng, dan Bone) secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harus dilakukan upaya hukum untuk melawan putusan MA tersebut.

2. Pada hakekatnya terhadap putusan MA tersebut tidak dapat diajukan PK. Namun dalam kasus Sulsel ini pihak KPUD tidak ada cara lain kecuali harus mengajukan PK. Dasar hukumnya adalah yurisprudensi yakni MA pernah mengabulkan permohonan PK pilkada Depok (Jabar) yang menetapkan pasangan Nurmahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra sebagai pemenang.
 

Catatan:
Legal Opinion ini dilengkapi advis politik (maaf, tidak dipublikasikan).

Iklan
%d blogger menyukai ini: