jump to navigation

PAW Wakil Ketua DPRD Jatim Maret 3, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in LEGAL OPINION MASALAH SENGKETA POLITIK.
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
trackback

Tahapan pemilihan gubernur Jatim bakal berimbas pada penggantian antarwaktu (PAW) wakil ketua DPRD Jatim. Ridwan Hisjam, kader Golkar yang kini menjabat ketua DPRD Jatim segera akan meninggalkan jabatan legislatifnya. Dia jadi cawagub yang diusung PDIP dan harus bersaing dengan Soenarjo, cagub Partai Golkar yang kini jadi wagub Jatim. Bagaimana proses PAW wakil ketua dewan yang sarat dengan kepentingan politis itu? Berikut ini Legal Opinion yang ditulis analis politik dan hukum H Slamet Hariyanto SPd SH 

Fakta.

Wakil ketua DPRD Jatim Ridwan Hisjam dari Fraksi Partai Golkar (FPG) telah menerima secara resmi penunjukkan dirinya sebagai cawagub Jatim dari PDIP berpasangan dengan cagub Sutjipto. Penunjukkan itu tertuang dalam SK DPP PDIP Nomor  1896/IN/DPP/II/2008 tertanggal 26 Februari 2008 tentang Pasangan Cagub dan Cawagub Jatim. Penyerahan SK tersebut dilakukan ketua umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Ridwan Hisjam di Jakarta 26 Februari 2008.

Partai Golkar sudah punya calon resmi yakni ketua DPD Partai Golkar Jatim Soenarjo yang saat ini menjabat wagub. Ridwan Hisjam berjanji mematuhi ketentuan internal Partai Golkar bagi kadernya yang dicalonkan partai lain dalam pilkada. Bahkan Ridwan secara konsekuen akan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Jatim. Bakal terjadi kekosongan jabatan wakil ketua DPRD Jatim yang ditinggalkan Ridwan Hisjam.

Peta politik di internal Partai Golkar sangat kondusif sehingga proses pengunduran diri Ridwan Hisjam dari jabatannya di DPRD Jatim bisa berlancar lancar tanpa menimbulkan sengketa politik yang serius. Mekanisme internal Partai Golkar dalam menentukan kader pengganti Ridwan Hisjam di posisi wakil ketua DPRD Jatim, pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Peraturan DPRD Jatim Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tata Tertib, maupun UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk (Susunan & Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD).

Namun, momentum pergantian Ridwan Hisjam ini dikhawatirkan berimbas pada Fraksi PKB yang sudah lama terjadi kemelut soal rencana penggantian antarwaktu (PAW) ketua DPRD Jatim Fathorrasjid (PKB) beserta 18 anggota FKB pendukungnya. Mulai bergulir isu kocok ulang pimpinan dewan.  Kemelut ini sebagai buntut dari perpecahan PKB kubu Muktamar Surabaya dan Muktamar Semarang. Apalagi,  kini komponen PKB kubu Muktamar Surabaya sudah bersiap-siap mengikuti proses pendaftaran parpol baru dengan nama PKNU pimpinan Choirul Anam.    
 

Isu Hukum.

  • Siapa yang berhak menduduki kursi wakil ketua DPRD Jatim pengganti Ridwan Hisjam?
  • Bagaimana mekanisme PAW wakil ketua DPRD Jatim?
  • Apakah kocok ulang pimpinan DPRD Jatim bisa dilakukan?

Dasar Hukum.

UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk, pasal 59 ayat (1) huruf  (a) dan huruf (f).

  • Pimpinan DPRD Propinsi berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPRD Propinsi oleh parpolnya.

Tata Tertib DPRD Jatim, pasal 34 hingga pasal 46.

  • Pengisian pimpinan DPRD yang diberhentikan, dipilih dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Fraksi asal pimpinan DPRD yang diberhentikan.
  • Pemilihan pimpinan dilakukan dalam rapat paripurna.
  • Calon yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebagai calon pimpinan terpilih.

Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor PO-01/DPP/GOLKAR/XII/2005 tentang Disiplin dan Sanksi Organisasi, serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau Anggota Partai Golkar.

  • Pasal 4 ayat (1) mengatur jenis pelanggaraan terhadap Disiplin Organisasi.
  • Pasal 12 ayat (1) mengatur bentuk sanksi oraginasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar Disiplin Organisasi..

Petunjuk Pelaksanaan (juklak) DPP Partai Golkar Nomor: Juklak-5/DPP/GOLKAR/IX/2005 tentang Perubahan Juklak – 01/DPP/GOLKAR/II/2005 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah Dari Partai Golkar.  Bab V: Rekrutmen Pasangan Calon (ada 8 tahap). Bab XII: Ketentuan lain-lain, poin (2):

  • Bagi pengurus struktural dewan pimpinan Partai Golkar termasuk organisasi sayap tingkat pusat, dan tingkat daerah serta pimpinan fraksi PG di DPR, DPRD tidak diperkenankan menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah maupun menjadi anggota Tim Kampanye pasangan calon selain yang diusulkan oleh Partai Golkar atau Gabungan Partai Golkar dengan parpol lain;
  • Apabila yang bersangkutan melakukan hal tersebut, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sementara dari jabatan struktural yang disandangnya dengan melaporkan diri kepada pimpinan Partai Golkar terkait;
  • Serta yang bersangkutan tidak diperkenankan berkampanye, membawa atribut Partai Golkar ataupun melibatkan pengurus struktural lainnya serta mempengaruhi kader maupun anggota Partai Golkar di daerah yang bersangkutan;
  • Penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat diberikan sanksi bagi yang bersangkutan.

Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: KEP-145/DPP/GOLKAR/II/2007 tentang Penyempurnaan Juklak -5/DPP/Golkar/IX/2005 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah Dari Partai Golkar, lampiran poin (5) huruf c.

  • Bagi fungsionaris Partai Golkar yang tidak mengikuti proses pemilihan dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dari Partai Golkar (konvensi), akan tetapi yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau dicalonkan oleh parpol lain selain Partai Golkar, maka yang bersangkutan diwajibkan minta izin terlebih dahulu dengan ketua dewan pimpinan Partai Golkar yang bersangkutan dan membuat pernyataan apabila yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Partai Golkar, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Analisis.

  • Jabatan wakil ketua DPRD Jatim yang ditinggalkan Ridwan Hijsam merupakan hak yuridis FPG. Untuk meweujudkan hak itu FPG mengajukan 2 (dua) orang calon untuk dipilih dalam rapat paripurna. Jika FPG punya “calon prioritas”, tentu harus pandai-pandai melakukan lobi politik dengan fraksi-fraksi lainnya. Jumlah fraksi di DPRD Jatim ada enam yakni FPKB (31 orang), FPDIP (25 orang, 1 orang dari PDS), FPG (15 orang), Fraksi Demokrat Keadilan (14 orang, gabungan Partai Demokrat, PKS, PBB), Fraksi PPP (8 orang), dan FPAN (7 orang).
  • Mekanisme PAW wakil ketua DPRD Jatim setelah melalui pentahapan di internal Partai Golkar, FPG, dan rapat paripurna dewan, diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan. Selanjutnya dilakukan proses pelantikan. Seluruh proses dan prosedur ini bisa cepat atau lambat tergantung pada mulus tidaknya proses politik di internal dewan. Terutama tarik ulur antara fraksi-fraksi yang punya agenda politik tertentu dan mereka ingin memanfaatkan momentum PAW ini.
  • FPKB, khususnya kubu Muktamar Semarang pengikut Gus Dur, punya potensi memanfaatkan momentum ini untuk PAW ketua DPRD Jatim Fathorrasjid yang sudah lama terganjal pelaksanaannya. Deklarasi PKNU yang lalu, makin mendorong semangat PKB untuk melakukan PAW terhadap 19 anggotanya, termasuk Fathorrasjid.
  • Namun, karena UU Susduk dan Tata Tertib DPRD Jatim tidak memiliki peraturan yang detail soal PAW pimpinan dewan karena alasan politis seperti itu. Maka peluang FPKB melakukan PAW tersebut hanya punya celah hukum yang sempit. Sebaliknya, celah hukum itu akan efektif apabila ditunjang proses politik yakni kekuatan lobi dengan fraksi-fraksi lainnya. Dalam hal ini kedua kubu di PKB dikenal memiliki lobi politik yang cukup kuat di DPRD Jatim. 
  • Kemelut PKB yang memanfaatkan momentum PAW Ridwan Hisjam ini sangat mungkin akan menghambat proses pemilihan wakil ketua DPRD Jatim yang baru dari FPG. Sebab, PKB kubu Muktamar Semarang bisa saja menggunakan taktik “biarlah PAW pimpinan dewan berjalan lambat asal hasilnya menguntungkan pihaknya”.  

Kesimpulan.

  • Pengganti Ridwan Hisjam di jabatan wakil ketua DPRD Jatim, sudah menjadi hak politik FPG. Dua calon yang diajukan FPG dan memperoleh suara terbanyak dalam rapat paripurna dinyatakan sebagai calon terpilih wakil ketua DPRD Jatim menggantikan Ridwan Hisjam.
  • Mekanisme PAW wakil ketua DPRD Jatim pada hakekatnya bisa berjalan mulus sesuai dengan prosedur konstitusi. Tapi harus melalui proses politik berliku karena faktor imbas politik dari faktor lain. Yakni imbas dari kemelut politik di fraksi lain yang punya kepentingan politik berbeda.
  • Kocok ulang pimpinan DPRD Jatim kecil kemungkinannya bakal terjadi karena desain UU Susduk oleh para konseptornya dirancang tidak untuk PAW ketua dewan dengan alasan konflik di internal parpolnya. Dibutuhkan kekuatan politik  ekstra besar untuk mewujudkan keinginan kocok ulang seluruh pimpinan DPRD Jatim yang terdiri atas seorang ketua (FPKB), tiga orang wakil ketua masing dari FPDIP, FPG, FDK. 

Catatan: 

Legal Opinion ini dilengkapi advis politik (maaf, tidak dipublikasikan).

Iklan
%d blogger menyukai ini: