jump to navigation

Mencalonkan Kepala Daerah Koruptor Maret 18, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , , , , ,
trackback

Oleh Slamet Hariyanto

Hak mengajukan calon dalam pilkada berada di tangan pimpinan parpol setingkat. Hal itu ditegaskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005. Surat pencalonan ditandatangani oleh pimpinan parpol atau para pimpinan parpol yang bergabung di daerah pemilihan. Namun, dalam praktiknya, pimpinan parpol tersebut tidak bisa secara bersikap mandiri menggunakan hak pencalonan. Mereka masih diatur mekanisme internal parpolnya masing-masing.

Semua parpol memiliki tradisi bahwa pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak bisa lepas dari campur tangan pimpinan parpol minimal satu tingkat diatasnya. Dewan pimpinan pusat parpol selalu intervensi terhadap penentuan calon parpolnya dalam pilkada propinsi. Dewan pimpinan propinsi parpol juga melakukan intervensi terhadap penentuan calon parpolnya dalam pilkada kabupaten/kota. Bahkan, ada juga intervensi dewan pimpinan pusat parpol juga merambah sampai pada penentuan calon dalam pilkada kabupaten/kota.  

Akibat dari tradisi politik campur tangan dewan pimpinan parpol diatasnya itu sudah bisa ditebak. Adakalanya keputusan dewan pimpinan parpol diatasnya sama dengan aspirasi yang diusulkan pimpinan parpol tingkat daerah yang bersangkutan. Ada pula yang justru terjadi sebaliknya, keputusan yang diambil dewan pimpinan parpol diatasnya bertentangan dengan aspirasi daerah yang bersangkutan.

Secara organisatoris, dewan pimpinan parpol di daerah yang bersangkutan tidak berani menentang keputusan atasannya. Dalam konteks ini, biasanya mesin politik di daerah tidak berjalan maksimal akibat tidak terpenuhinya aspirasi daerah. Dewan pimpinan parpol di daerah yang bersangkutan harus berhadapan langsung dengan konstituen yang marasa terpangkas aspirasinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lahirnya keputusan dewan pimpinan parpol diatasnya berbeda dengan aspirasi daerah yang bersangkutan. Kadang-kadang salah satu pertimbangannya karena ada elit parpol yang ingin maju dalam pilkada. Kasus ini terjadi pada calon dari PAN dalam pemilihan gubernur (pilgub) Jabar. DPP PAN lebih mengutamakan elit parpolnya yakni Dede Yusuf sebagai cagub Jabar.  Dede jadi cawagub dari PAN berpasangan dengan cagub Ahmad Heryawan dari PKS.

Tampilnya Dede Yusuf secara otomatis mengalahkan kader PAN di jabar yang juga ingin mencalonkan diri dalam pilkada. Meski pun bertentangan dengan aspirasi daerah, tapi nalar politik DPP PAN bisa diterima. Karena Dede terhitung masih kader PAN yang duduk di jajaran DPP dan anggota DPR dari PAN. Keputusan DPP PAN mencalonkan Dede Yusuf ini ternyata mampu mengalahkan aspirasi politik dari pendiri PAN.

Sebenarnya Amien Rais lebih menjagokan Iwan Sulandjana yang kini maju menjadi cawagub berpasangan dengan cagub incumbent Danny Setiawan. Pasangan Danny – Iwan diusung Partai Golkar – Partai Demokrat. Amien punya pertimbangan politik sendiri mengenai pilihannya pada figur Iwan. Tatkala reformasi 1998, Iwan menjabat Danrem di Yogyakarta. Iwan dianggap berjasa dalam mengamankan keselamatan Amien Rais dan warga Muhammadiyah di kota gudeg itu.

Logika politik Amien Rais itu mendapatkan dukungan dari PAN Jabar. Hal itu terjadi karena kharisma Amien Rais di hadapan fungsionaris PAN Jabar. Namun, sekali lagi, hegemoni kekuasaan parpol berada di tangan dewan pimpinan parpol diatasnya. Pencalonan PAN dalam pilgub Jabar merupakan hak politik DPP PAN. Tradisi politik itu sudah mengakar sangat kuat di tubuh PAN.

Kasus lainnya terjadi pada pencalonan Bupati Magetan, Jatim.  Sebuah langkah politik yang cukup kontroversi telah dilakukan PAN dalam pilkada Kabupaten Magetan. PAN memilih calon di luar kadernya sendiri. Figur yang dicalonkan tidak tanggung-tanggung. Dia adalah Saleh Mulyono, Bupati Magetan yang baru saja divonis korupsi. Saleh telah divonis Pengadilan Negeri Magetan dan pengadilan Tinggi Jatim empat tahun penjara karena korupsi. Saat ini, dia masih mengajukan upaya kasasi.

Pencalonan Saleh Mulyono ini merupakan keputusan DPW PAN Jatim yang sebenarnya ditolak DPD PAN Magetan. Saleh maju dalam pilkada berpasangan dengan cagub Teguh (ketua DPD Partai Demokrat Magetan). Pasangan Saleh – Teguh secara resmi diusung koalisi PAN – PD. Publik di Magetan, terutama konstituen PAN dibuat bingung atas pencalonan Saleh. Nalar politik DPW PAN Jatim ternyata sulit diterima karena bertentangan rasa sensitifitas publik di Magetan. Bahkan publik di Jatim pun terkejut.

Apalagi jika dilihat dari perjalanan politik Saleh Mulyono yang dikenal kutu loncat. Ketika memenangkan pilkada Magetan 2003, dia berangkat dari PDIP. Sebelum terjerat kasus korupsi dana pembangunan gedung DPRD Magetan dan GOR Ki Mageti, ada hasil survei yang menempatkan popularitas Saleh diatas 60 persen. Setelah dia jadi terdakwa kasus korupsi, popularitasnya turun drastis. Survei terakhir menunjukkan popularitas Saleh menjadi dibawah 5 persen.

Menyikapi masalah ini, PDIP Magetan cukup cerdas. Meski pun Bupati Saleh adalah milik PDIP, parpol berlambang kepala banteng moncong putih ini tidak mau mencalonkan Saleh lagi. Uniknya, calon “bekas” PDIP ini ditampung PAN yang kemudian menimbulkan kesan kontroversial. Kasus di Magetan ini memunculkan predikat baru bagi PAN yang senang mencalonkan kepala daerah koruptor. Padahal Saleh bukan kader PAN. Dalam kasus ini, banyak pihak mengecam PAN yang mengaku reformis itu.

Nantinya, hasil pilkada Magetan dapat dijadikan pelajaran politik bagi publik. Jika ternyata pasangan Saleh – Teguh menang dalam pilkada, maka rakyat Magetan memang suka dengan koruptor. Dalam hal ini PAN boleh diangkat sebagai parpol paling cerdas. Tolok ukur kecerdasan itu dinilai dari segi kejelian PAN melihat perilaku pemilih di Magetan. Mungkinkah? Kita lihat hasilnya nanti.

Iklan
%d blogger menyukai ini: