jump to navigation

PAW Anggota DPR Partai Golkar Nurdin Halid Maret 26, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , ,
trackback

Oleh Slamet Hariyanto

Proses penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari Partai Golkar Nurdin Halid sudah diresmikan Senin 24 Maret 2008 di Senayan. Hari  itu telah dilantik Sjafruddin Daeng Jarung sebagai pengganti Nurdin dari daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan (Sulsel) 1. Nurdin harus di PAW karena tokoh sepakbola nasional itu kembali menjalani hukuman penjara akibat kasus korupsi distribusi minyak goreng Bulog. Peresmian Sjafruddin sebagai anggota DPR ditetapkan melalui Keppres Nomor 10/P/2008.


Untuk menentukan siapa pengganti Nurdin Halid di kursi DPR itu sempat memicu sengketa politik di internal Partai Golkar. Pasalnya, Nurdin terpilih sebagai anggota DPR dengan nomor urut 6 dalam daftar caleg di dapil Sulsel 1. Sedangkan Sjafruddin menempati nomor urut 14 dalam daftar caleg. Sebagian kader Partai Golkar berpendapat bahwa yang berhak menggantikan Nurdin adalah Nasyir Mansyur yang menempati nomor urut 9. Sebab, caleg nomor urut 7 atas nama Ibrahim Ambong yang kini jadi Duta Besar RI di Chili. Dan caleg nomor urut 8 atas nama Hakamudin lebih memilih jabatan direktur PT Angkasa Pura katimbang menjadi anggota DPR.

Kemelut internal DPP Partai Golkar cukup menyita waktu sehingga PAW Nurdin sempat berlarut-larut. Satu friksi mendukung Nasyir Mansyur dan friksi lainnya mendukung Sjafruddin. Akhirnya, DPP Partai Golkar memutuskan Sjafruddin sebagai pengganti Nurdin. Mekanisme PAW sudah dilakukan mulai dari pengusulan dari Partai Golkar, proses di internal pimpinan DPR, verifikasi KPU, dan akhirnya terbit Keppres Nomor 10/P/2008. Selanjutnya, pelantikan pun dilaksanakan sesuai dengan prosedur.    

Mekanisme PAW anggota DPR telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Susunan dan Kedudukan (susduk) MPR, DPR, DPD dan DPRD. Ketentuan tersebut sudah diadopsi ke dalam Tata Tertib DPR. Mengingat begitu lengkapnya rumusan dan ketentuan PAW  tersebut, seharusnya tidak terjadi perbedaan friksi dalam menentukan pengganti Nurdin Halid di DPR.

Pasal 86 UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Susduk secara tegas memberi judul bab PAW. Substansinya, anggota DPR yang berhenti atau diberhentikan antarwaktu digantikan oleh calon pengganti dengan beberapa ketentuan. Pertama, calon pengganti dari Anggota DPR yang terpilih memenuhi bilangan pembagi pemilihan (BPP) atau memperoleh suara lebih dari setengah BPP adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada dapil yang sama. Ketentuan ini ditambahi penjelasan bahwa dalam hal calon pengganti mendapat perolehan suara yang sama maka penentuannya diserahkan kepada partai politik yang bersangkutan.

Kedua, bila syarat seperti pada poin pertama tersebut tidak terpenuhi, maka calon pengganti dari Anggota DPR yang terpilih adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor urut berikutnya dari daftar calon di daerah pemilihan yang sama. Ketiga, apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud pada poin pertama dan kedua tersebut mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti pada urutan peringkat perolehan suara atau urutan daftar calon berikutnya. Keempat, anggota DPR pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

Ketentuan tersebut berinduk pada pasal UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Legislatif. Dalam pasal 112 UU Pemilu ini, istilah yang dipakai adalah penggantian calon terpilih (PCT). Substansinya, PCT hanya dapat dilakukan apabila calon terpilih tersebut meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR. Sedangkan PCT anggota DPR diganti oleh calon pengganti dari daftar calon di dapil yang bersangkutan.

Dalam kasus PAW Nurdin Halid sudah memenuhi ketentuan karena dia setelah masuk penjara akibat korupsi dapat dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR. Penggantinya, berasal dari dapil yang sama yakni dapil Sulsel 1. Maka, tinggal menentukan caleg pengganti Nurdin,dan caleg ini berada dalam nomor urut 7 dan seterusnya dalam daftar caleg Partai Golkar pada dapil Sulsel 1.

Lantas, di internal Partai Golkar muncul dua friksi yang mengerucut pada pilihan Nasir Mansyur (nomor urut 9) atau Sjafruddin Daeng Jarong (nomor urut 14). Caleg nomor 7 dan 8 sudah di luar konteks ini karena keduanya sudah menjadi pejabat eksekutif yakni pejabat negara (duta besar, Ibrahim Ambong), dan pejabat BUMN (Hakamudin di PT Angkasa Pura).

Mengapa caleg nomor urut 10 – 13 tidak menjadi pembicaraan? Asumsinya, sudah ada pemahaman yang sama di kalangan kader Partai Golkar bahwa 4 caleg yang berada di nomor 10 – 13 dianggap tidak memenuhi syarat PAW. Alasannya, bisa karena meninggal dunia, mengundurkan diri dari daftar caleg, tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR, atau perolehan suaranya tidak menempati suara terbanyak dalam deretan caleg PAW.

Kini, ulasan hanya terfokus pada dua figur caleg yang masuk dalam sengketa PAW di internal Partai Golkar. Mereka adalah Nasyir Mansyur (nomor urut 9) dan Sjafruddin Daeng Jarong (nomor urut 14). Saya yakin bahwa DPP Partai Golkar sudah melakukan kajian mendalam tentang pilihannya pada Sjafruddin Daeng menggantikan Nurdin Halid. Artinya, Partai Golkar sudah menetapkan bahwa pada pemilu 2004 Sjafruddin Daeng memperoleh suara lebih banyak dari Nasyir Mansyur. Oleh karena itu Sjafruddin meski pun nomor urut 14 tapi lebih berhak menggantikan Nurdin Halid.

Logika tersebut sudah betul menurut kaca mata peraturan perundang-undangan yang mengatur PAW anggota DPR. Persoalannya, Partai Golkar harus memahami kondisi psikologis masyarakat. Pada umumnya, rakyat tidak hapal berapa angka perolehan suara masing-masing caleg dari semua parpol hasil pemilu 2004. Yang hapal angka tersebut hanya jajaran tertentu di parpol, dan tentunya pihak KPU.

Rakyat juga tidak peduli dengan persoalan internal parpol yang melakukan PAW terhadap kadernya yang duduk di lembaga legislatif. Namun, publik menjadi tertarik mengikuti perkembangan bila ternyata ada PAW yang menjadi sengketa politik di internal parpol. Apalagi sengketa PAW itu juga sudah menjadi berita umum di media massa. Tentunya, publik ingin memperoleh gambaran siapa yang melakukan pelanggaran hukum dalam proses PAW yang menjadi sengketa tersebut.

Dalam konteks ini, DPP Partai Golkar mempunyai tugas moral untuk memberikan pencerahan kepada publik, khususnya kepada rakyat Sulawesi Selatan. Mereka butuh penjelasan dengan logika hukum bahwa Safruddin Daeng terpilih menggantikan Nurdin Halid benar-benar menggunakan dasar bahwa dia memperoleh suara terbanyak bila dibandingkan dengan perolehan suara atas nama Nasyir Mansyur pada pemilu 2004. Kasus ini menjadi perhatian publik karena Nurdin Halid juga termasuk orang terkenal khususnya di Sulsel.

Tugas kehumasan Partai Golkar dalam kasus ini menjadi faktor yang penting dalam rangka ikut memberikan pelajaran politik kepada rakyat. Juga memberikan kampanye positip bagi Partai Golkar bila ingin mencitrakan dirinya sebagai parpol yang taat hukum, khususnya UU Pemilu dan UU Susduk.

Langkah ini sekaligus memberi kesempatan kepada publik di Sulsel untuk memberikan umpan balik kepada Partai Golkar. Maksudnya, bila publik menemukan fakta lain bahwa ternyata Safruddin Daeng bukan memperoleh suara terbanyak pada pemilu 2004, maka rakyat bisa menuntut secara hukum kepada DPP Partai Golkar. Dengan cara seperti itu, maka PAW Nurdin bisa dianggap tuntas secara politik.
 

Iklan
%d blogger menyukai ini: