jump to navigation

Golkar Bukan Jagoan Pilkada April 23, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
trackback

Oleh Slamet Hariyanto

Ketua umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla mengklaim kinerja partainya dalam pilkada tidak terlalu buruk. Menurutnya Partai Golkar telah memenangkan 41 persen di antara 340 pilkada propinsi, kabupaten/kota selama tiga tahun terakhir. Dia membuat rincian, dari 21 pilkada propinsi, Partai Golkar (PG) menang di 7 daerah. Dan dari 320 pilkada kabupaten/kota, 120 pilkada dimenangkan Partai Golkar.


Bagi publik, kesimpulan Jusuf Kalla (JK) itu terlalu berlebihan. Pasalnya angka 41 persen itu jelas masih dibawah standar ideal untuk prestasi parpol pemenang pemilu legislatif 2004. Apalagi angka 41 persen yang diklaim JK itu berupa perolehan kemenangan campuran. JK mencampuradukkan antara jago PG dan non jago PG dalam pilkada.

Seharusnya, PG dapat membedakan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi empat jenis. Pertama, pasangan calon dari kader Golkar yang diusung PG sendirian (tanpa koalisi dengan parpol lain. Kedua, pasangan calon dari Golkar yang diusung PG berkoalisi dengan parpol lain. Ketiga, pasangan calon bukan kader Golkar yang didukung PG berkoalisi dengan parpol lain. Keempat, kader Golkar yang menyempal menjadi calon dari parpol lain, sementara PG sudah punya calon dari kadernya sendiri.

Tentunya, paling ideal bila disebut PG menang dalam pilkada adalah jenis yang pertama. Bila pasangan calon dari kader Golkar yang diusung PG sendirian ternyata menang dalam pilkada, maka kemenangannya sangat mantap. Tapi bila yang menang dalam pilkada adalah pasangan dari Golkar yang diusung PG berkoalisi dengan parpol lain, maka kemenangan ini boleh dibilang tidak mantap.

Bila yang menang dalam pilkada adalah pasangan calon bukan kader Golkar yang tapi didukung PG berkoalisi dengan parpol lain, maka maka seharusnya dianggap sebagai kemenangan semu PG. Juga termasuk dalam kategori ini bila yang menang pilkada adalah kader Golkar yang menyeberang menjadi calon parpol lain. Contoh terakhir ini bisa disebut Syamsul Arifin yang menang pilkada Sumut dicalonkan koalisi PPP-PKS-PBB, dan Syahrul Yasin Limpo yang menang pilkada Sulsel dicalonkan koalisi parpol selain PG.

Kalau JK mau jujur, sebenarnya harus diungkapkan secara gamblang tentang definisi kemenangan “murni” PG ditinjau dari segi yuridis dan filosofi hukum tentang pilkada. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 6 Tahun 2005 yang selama ini dipakai sebagai dasar hukum pelaksanaan pilkada hanya mengenal dua model pasangan calon. Yakni pasangan calon dalam pilkada adalah yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memiliki 15 persen kursi di DPRD atau memperoleh suara kumulatif 15 persen dalam pemilu legislatif.

Maka seharusnya yang diklaim sebagai kemenangan PG dalam pilkada adalah pasangan calon dari kader Golkar yang memang secara mantap diusung PG sendirian tanpa koalisi dengan parpol lain. Dari konteks tersebut, realitas hasil pilkada selama tiga tahun terakhir telah menunjukkan bukti bahwa PG bukan jagoan dalam pilkada.

Hasil pilkada Sumut 16 April 2008, PG mencalonkan Ali Umri (kader Golkar) berpasangan dengan Maratua Simanjutak ternyata hanya menduduki rangking ketiga. Padahal jumlah kursi PG di DPRD Sumut hasil pemilu 2004 mayoritas yakni 19 kursi. Justru yang tampil jadi pemenang cagub Syamsul Arifin – Gatot Pujo Nugroho. Padahal Syamsul menjabat ketua Dewan Penasehat DPD PG Sumut.

Kekalahan jago PG dalam pilkada Sumut itu melengkapi anjloknya prestasi PG setelah mengalami nasib yang sama dalam pilkada Jabar. Kemenangan pasangan Ahmad Heryawan – Dede Yusuf (HADE) dalam pilkada Jabar 13 April 2008 membuat Partai Golkar (PG) waswas. Pasangan cagub yang diusung PKS – PAN itu berhasil mengalahkan dominasi dua pasangan unggulan Danny Setiawan – Iwan Sulandjaja (PG – PD), dan Agum Gumelar – Nu’man Hakim (PDI – PPP). Hasil itu memang perhitungan sementara, namun definitifnya nanti tidak akan ada perubahan.

Kekalahan jago PG itu melengkapi statistik kekalahan jagonya yang juga kalah di pilkada Sulsel. Di pilkada dua propinsi tersebut PG mengusung jago calon gubernur incumbent. Danny Setiawan (gubernur lama) kalah di pilkada Jabar, dan Amin Syam (gubernur lama) kalah di pilkada Sulsel. Bedanya, di Sulsel pemenangnya juga kader PG yang diusung parpol lain. Sedangkan di Jabar pemenangnya bukan kader PG yang diusung parpol lain.

Jumlah peserta pilkada hanya tiga pasang, dan dua pasangan diantaranya terdapat calon incumbent. Pasangan gubernur lama (Danny Setiawan – Nu’man Hakim) pecah dan maju sendiri-sendiri. Sehingga, popularitas keduanya memiliki potensi perpecahan pula. Popularitas Danny-Nu’man yang mestinya diatas angin menjadi pudar akibat mereka tidak bersatu maju dalam satu paket pasangan calon.

Kondisi tersebut dengan mudah dapat dimanfaatkan pasangan cagub ketiga (HADE) meski pun pasangan terakhir ini mula-mula dianggap sebagai “kuda hitam”. Peluang “kuda hitam” makin menguat karena dibarengi popularitas cawagub Dede Yusuf sebagai artis kondang. Memang, sejak pemilu 2004 Dede punya aktifitas baru sebagai politisi PAN yang duduk menjadi anggota DPR wewakili salah satu daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat. Namun di mata publik Dede lebih populer karena aktifitasnya sebagai artis. Andaikata pilkada Jabar diikuti 4-5 pasangan calon, serta dua calon incumbent tidak pecah, tentu peluang HADE tidak sebesar seperti sekarang.

Kondisi pilkada kabupaten yang menyerupai pilkada Jabar itu adalah di Kabupaten Bojonegoro, Jatim. Pasangan incumbent di Kabupaten Bojonegoro pecah maju sendiri-sendiri. Jumlah peserta pilkada hanya tiga pasang. Maka pasangan calon ke-3 yakni Suyoto-Setyo Hartono (PAN-PPP) meskipun dianggap “kuda hitam” bisa menang.

Apakah kekalahan PG dalam pilkada merupakan kegagalan strategi tingkat daerah setempat? Tentu kegagalan itu harus menjadi tanggung jawab DPP Partai Golkar juga. Sebab, aturan internal di PG, lolosnya bakal calon dalam konvensi pilkada ternyata DPP PG punya andil suara dalam mengambil keputusan. DPP PG punya porsi 40 persen suara untuk memilih bakal calon dalam pilkada propinsi dan porsi 20 persen suara ketika memilih bakal calon dalam pilkada kabupaten/kota.

Sungguh tidak adil DPP mau “cuci tangan” dalam kegagalan PG dalam pilkada di propinsi dan kabupaten/kota. Sebagai ketua umum DPP PG, tentu JK tidak boleh “cuci tangan” begitu saja atas kegagalan partai dalam pilkada.

Iklan
%d blogger menyukai ini: