jump to navigation

Bongkar Pasang AD/ART di Munas Golkar Agustus 24, 2009

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , , ,
trackback

Oleh Slamet Hariyanto

Persaingan kandidat ketua umum di Munas Partai Golkar 4-7 Oktober 2009 makin ketat. Dua kubu politisi senior yang masing-masing menjagokan Aburizal Bakrie (Ical) dan Surya Paloh sama-sama siap dengan strategi pemenangan masing-masing. Ditengah persaingan dua kubu itu muncul pesaing lain dari kalangan muda yakni Yuddy Chrisnandi. Dan paling belakang juga muncul Tommy Soeharto ikut meramaikan bursa calon ketua umum.

Semua kandidat sudah bergelirya ke daerah-daerah mencari dukungan peserta Munas. Yang menarik adalah faktor kekuatan dana juga menjadi salah satu faktor yang menentukan kemenangan kandidat. Tentunya yang dimaksud kekuatan dana itu tidak lain adalah untuk memobilisasi dukungan, dan tersedianya dana yang cukup untuk membiayai operasional Partai Golkar selama 5 tahun ke depan.

Mobilisasi dukungan dari peserta Munas terutama yang dari daerah, harus diakui sebagai bagian dari money politics yang sejak awal merebut jabatan ketua umum perlu dilakukan. Fakta ini menunjukkan bahwa adanya money politics telah tumbuh dan berkembang sejak dini bagi seseorang untuk tampil jadi pucuk pimpinan parpol. Sehingga, ke depan sangat mustahil bila parpol ingin melepaskan diri dari factor money politics. Hal itu juga berlangsung ketika suksesi pimpinan parpol di tingkat paling bawah.

Tujuan Parpol
Semua parpol di Indonesia harus tunduk pada hukum yang mengatur kehidupan parpol. Untuk saat ini berlaku UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 10 ayat (1) UU Parpol mengatur tujuan umum parpol dalam mewujudkan cita-cita nasional, menjaga dan memelihara NKRI, mengembangkan kehidupan demokrasi, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan tujuan khusus parpol diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU Parpol. Yakni meningkatkan partisipasi politik anggota masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; memperjuangkan cita-cita parpol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan umum dan tujuan khusus parpol tersebut diwujudkan secara konstitusional. Sehingga semua parpol akan menjabarkan tujuannya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing. Forum tertinggi yang berhak menetapkan dan merubah AD/ART parpol adalah musyawarah tingkat nasional, namannya bisa bermacam-macam antara lain Munas, Kongres, Konfernas, Muktamar, dll.

Bongkar Pasang AD/ART
Semua tim sukses kandidat berusaha melakukan berbagai cara untuk memenangkan jagonya dalam perebutan ketua umum Partai Golkar di Munas. Salah satu strategi pemenangan yang dipakai adalah melakukan “bongkar pasang” AD/ART yang dinilai dapat mengganjal jagonya maju ke babak pemilihan.

Tim sukses Tommy Soeharto berusaha mengubah ketentuan organisasi yang mengatur persyaratan seorang calon ketua umum harus minimal satu periode pernah menjadi pengurus Partai Golkar di tingkat pusat atau tingkat daerah. Dan aktif berjuang di Partai Golkar minimal 5 tahun secera terus menerus. Serta tim Tommy juga berusaha mengubah tafsir ART tentang syarat-syarat menjadi pimpinan Partai Golkar. Yakni kader partai yang telah mempunyai kepribadian yang baik, prestasi, dedikasi, disiplin, dan tidak tercela serta loyalitas tinggi terhadap partai. Tentunya maksud dari tim ini itu untuk menghalau lawan-lawan politiknya agar tidak mempermasalahkan track record Tommy Soeharto ketika maju dalam pencalona ketua umum.

Tim sukses kandidat lainnya yang merasa kalah dalam memperoleh dukungan DPD II (Kabupaten/Kota) berusaha melakukan perombakan ART yang mengatur ketentuan peserta Munas. ART yang sekarang berlaku menentukan bahwa DPD II menjadi salah satu peserta Munas bersama dengan peserta lainya yakni DPP, DPD I (Provinsi), unsur ormas pendiri dan yang didirikan Golkar serta ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golkar.

ART itu merupakan produk perubahan yang dihasilkan Munas Golkar di Denpasar Bali pasca Pemilu 2004 yang melengserkan ketua umum Akbar Tandjung digantikan Jusuf Kalla. Padahal pada ART sebelumnya, peserta Munas hanya terbatas dari unsur DPP, DPD I, unsur ormas milik Golkar. Sedangkan DPD II hanya sebagai peninjau dalam Munas. Otomatis DPD II hanya punya hak bicara tapi tidak punya hak suara dalam Munas.

Perubahan ART di Munas Denpasar yang mencantumkan DPD II sebagai peserta Munas itu hanya sebagai permainan elit nasional yang bermain dalam forum Munas tersebut. Sama sekali tidak diikuti niat untuk membuat forum musyawarah di Partai Golkar menjadi lebih demokratis.

Hal itu terbukti dengan tidak adanya perubahan tentang peserta musyawarah di tingkat bawah. Jika konsekuen dengan pelibatan arus bawah dalam pengambilan keputusan di forum musyawarah Partai Golkar, seharusnya perubahan itu juga berlaku di tingkat bawah. Pertama, Musda I (Provinsi) harus menyertakan pengurus kecamatan sebagai peserta . Kedua, Musda II (Kabupaten/Kota) harus menyertakan pengurus keluarahan/desa sebagai peserta. Ketiga, Musyawarah Tingkat Kecamatan harus menyertakan anggota Partai Golkar di tingkat kecamatan, demikian juga denga musyawarah tingkat desa/kelurahan.

Dari fakta inilah sebenarnya cukup logis bila tim sukses salah satu kandidat ingin menghapus DPD II sebagai peserta Munas. Dan usaha itu termasuk mengembalikan Partai Golkar kepada AD/ART lama yang mengatur peserta musyawarah hanya dapat diikuti pengurus satu tingkat dibawahnya.

Kedaulatan Anggota
Semua kubu yang bertarung dalam Munas Partai Golkar hendaknya menyadari sepenuhnya bahwa AD-ART partai telah mengamatkan bahwa kedaulatan Partai Golkar ada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Munas. Artinya, elit Partai Golkar di forum Munas jangan bermain sendiri tanpa mempertimbangkan aspirasi anggota Partai Golkar di tingkat bawah.

Kekalahan tragis Partai Golkar dalam Pemilu 2009 baik Pileg maupun Pilpres menunjukkan permainan politik elit Partai Golkar hanya berputar-putar di tingkat atas tanpa memperhatikan kondisi riil anggota Partai Golkar di tingkat bawah. Jika elit Partai Golkar mau bersikap jujur, sebenarnya harus diakui bahwa organisasi Partai Golkar di tingkat desa/kelurahan itu sudah sangat lemah. Sehingga tidak punya lagi akar kekuatan massa hingga di tingkat RW dan RT yang dulu pernah jaya di jaman orde baru. Munas dituntut memilih figur ketua umum yang mampu menggerakkan arus bawah Partai Golkar dengan menguatkan sendi-sendi parpol di tingkat desa/kelurahan, RW dan RT.

Iklan
%d blogger menyukai ini: