jump to navigation

Bongkar Pasang AD/ART di Munas Golkar Agustus 24, 2009

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Persaingan kandidat ketua umum di Munas Partai Golkar 4-7 Oktober 2009 makin ketat. Dua kubu politisi senior yang masing-masing menjagokan Aburizal Bakrie (Ical) dan Surya Paloh sama-sama siap dengan strategi pemenangan masing-masing. Ditengah persaingan dua kubu itu muncul pesaing lain dari kalangan muda yakni Yuddy Chrisnandi. Dan paling belakang juga muncul Tommy Soeharto ikut meramaikan bursa calon ketua umum.

(baca selengkapnya)

Iklan

Gugatan Publik Terhadap Kenaikan Harga BBM Oktober 20, 2005

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Meskipun duet SBY-Kalla dinilai sering tidak kompak dalam beberapa sikapnya menyangkut kebijakan pemerintahan, namun sering juga terjadi kekompakan bila ada “serangan” politik dari luar. Terbukti dalam menghadapi kasus gugatan yang mengkritisi kebijakan kenaikan BBM akhir-akhir ini. Gugatan sosial sudah berlangsung dimana-mana lewat unjukrasa berbagai elemen. Pemerintah juga dapat tamparan secara konstitusional dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Kenaikan harga BBM yang ditandai terbitnya Perpres Nomor 55 Tahun 2005 itu dinilai oleh MK telah bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. Sebab, perpres tersebut menggunakan rujukan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang sebagian dari isi peraturan tersebut telah dibatalkan berdasarkan hasil judicial review MK tanggal 21 Desember 2004.

Dalam hal ini MK sudah mengirim surat resmi kepada Presiden SBY. Putusan MK itu bersifat final dan mengikat, sehingga demi tegaknya hukum, pemerintah harus melakukan revisi Perpres Nomor 35 Tahun 2005. Maka tidak salah bila wakil ketua DPR Zaenal Ma’arif bereaksi bahwa jika pemerintah tetap ngotot pada pendiriannya, sangat mungkin terjadi impeachment. Pendapat Zaenal itu didasarkan pada realitas politik karena sejumlah anggota DPR yang dimotori Fraksi PDIP telah menggelindingkan usulan interpelasi BBM. Zaenal juga menganggap pemerintah sudah keterlaluan, terbukti MK yang selama ini pasif saja, sekarang menjadi agresif.

Tapi dalam perkembangannya, upaya menuju impeachment itu akan dihindari oleh FPDIP. Karena, menurut ketua FPDIP Tjahjo Kumolo, impeachment akan menguntungkan Jusuf Kalla untuk naik menjadi presiden setelah SBY jatuh. Mungkin FPDIP lebih sreg untuk meneruskan usulan interpelasi? Penggunakan hak interpelasi, masih harus melalui proses politik yang cukup panjang.

Mereka harus mampu melewati koridor hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk (Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD). Pasal 27 ayat (1) UU Susduk menyebutkan bahwa DPR mempunyai hak interpelasi. Dalam penjelasannya disebutkan hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Mengenai tata laksana penggunaan ketiga hak DPR tersebut, diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Antara lain, usul interpelasi tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh sekretariat jendral DPR. Dan usul meminta keterangan itu oleh pimpinan DPR disampaikan pada rapat paripurna DPR setelah mendapatkan pertimbangan dari Panitia Musyawarah. Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut. Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada anggota DPR lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPR. Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan pemerintah ditetapkan dalam rapat paripurna. Usul permintaan keterangan DPR sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.

Apabila rapat paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, pimpinan DPR mengajukan permintaan keterangan pemerintah. Karena penggunaan hak interpelasi merupakan hak DPR secara kelembagaan (bukan hak anggota DPR secara perorangan), maka kemungkinan jalur ini tidak bisa diteruskan. Kurang efektif untuk dijadikan alat perjuangan menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Maka, gerakan di parlemen yang bakal ramai adalah usulan diadakannya rapat paripurna istimewa DPR. Usulan ini secara resmi disampaikan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB). Dalam perkembangannya, usulan FKB ini bakal didukung Fraksi PDIP. Di luar gugatan politik yang terjadi di kalangan parlemen tersebut, kini kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM yang sudah setengah bulan lebih berjalan ini harus menghadapi gugatan hukum di pengadilan. Sejumlah elemen mengajukan Gugatan class action Rakyat Indonesia. Mereka mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemerintah digugat senilai Rp 1 triliun untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial atas penderitaan rakyat akibat kenaikan harga BBM.

Kenaikan harga BBM dianggap oleh para penggugat sebagai bentuk pelanggaran terhadap kepatutan bernegara. Gugatan class action ini ditujukan kepada sembilan pihak yang empat pihak diantaranya berada dalam pemerintah SBY-Kalla. Diantaranya Presiden SBY, Wapres Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, dan Menkominfo Sofyan Djalil. Lima pihak lainnya adalah Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, dan dua tokoh yang jadi bintang iklan kenaikan BBM yakni Aa Gym dan Kurtubi. Diperkirakan, proses politik seputar usulan digelarnya rapat paripurna istimewa DPR dan gugatan class action di PN Jakarta Pusat ini sangat menyedot perhatian rakyat. Tidak mustahil pamor SBY di mata rakyat makin anjlok setelah pemerintahannya berjalan satu tahun.

Parpol yang memiliki kursi di DPR perlu mewaspadai arus balik dari sikap politik rakyat. Arus balik yang berupa kekewaan rakyat tersebut implikasinya bisa dirasakan pada pemilu 2009 nanti.

Amien Rais dan Geliat Poros Kecil April 15, 2004

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , , ,
comments closed

  

Oleh Slamet Hariyanto

Meskipun PAN tidak memenuhi target perolehan suara pada pemilu legislatif 5 April 2004, namun Amien Rais tetap bersikukuh mencapreskan dirinya. Mantan ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu mengaku tekadnya untuk terus maju dalam pemilihan presiden 5 Juli 2004 nanti karena selain didukung PAN, juga didorong oleh Muhammadiyah dan kekuatan reformis lainnya.

Bedanya, kalau biasanya Amien Rais sering menyebut figur militer sebagai cawapres yang ideal untuk mendampingi dirinya, tapi kali ini dia berubah pilihannya kepada figur dari kelompok nasionalis. Publik pun maklum karena figur militer yang sering disebut Amien Rais itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kini menjadi capres andalan Partai Demokrat. Maka pupus sudah harapan Amien untuk menggandeng SBY sebagai cawapres.

Sedangkan penyebutan figur kelompok nasionalis itu masih dalam tataran “kata bersayap” karena menurut pandangan PAN, figur militer juga termasuk dalam klasifikasi nasionalis. Pernyataan politik PAN ini makin melengkapi betapa labilnya sikap partai berlambang matahari ini dalam mencari pasangan cawapres untuk Amien Rais. Perubahan strategi ini karena diluar dugaan ternyata Partai Demokrat memperoleh suara yang cukup signifikan mengungguli PAN.

Padahal kalau dihitung secara politis, SBY itu hanya bekerja secara efektif  hanya 22 hari masa kampanye pemilu 2004. Tepatnya, sejak 11 Maret 2004 (ketika mundur dari jabatan Menkopolkam) sampai dengan berakhirnya masa kampanye 1 April 2004. Hasil kerja SBY yang waktunya relatif singkat itu secara signifikan mendongkrak popularitas dirinya dan Partai Demokrat yang dibidaninya. Kerja keras SBY selama 22 hari itu telah mengalahkan kerja Amien Rais selama 11 tahun sejak mendirikan PAN tahun 1998.

Maka dampak hasil pemilu legislatif 5 April 2004 lalu akan menentukan peta politik pemilihan presiden 5 Juli 2004 mendatang. Bagaimana pun koalisi antar parpol bakal terjadi dengan landasan perolehan suara pemilu legislative serta kesamaan kepentingan politik lainnya. Diperkirakan bakal ada Empat Poros yang mewarnai koalisi antar parpol dalam pemilihan presiden dan cawapres nanti.

Pertama, tampilnya Poros PDIP yang sampai sekarang patnernya hanya satu yakni PPP. Hal itu terjadi karena pasangan Megawati-Hamzah selama beberapa tahun terakhir ini dinilai kedua belah pihak masih cocok. Pasangan kedua tokoh ini memenuhi unsur kelompok nasionalis dan Islam.

Kedua, kekuatan koalisi dari belasan parpol yang kini sedang kompak memprotes KPU. Poros ini akan menjadi saingan berat dari Poros PDIP-PPP. Sebab, kalau ternyata PKB mampu menjaga dominasi koalisi belasan parpol ini, maka arah untuk menjagokan SBY sebagai capres sangat terbuka lebar. Otomatis, Partai Demokrat akan bergabung didalamnya karena ketemu taktis yakni sama-sama mencapreskan SBY.

Ketiga, lahirnya Poros Partai Golkar pasca konvensi di internal partai berlambang pohon beringin ini. Proses konvensi akan “membuang” 5 capres dari Partai Golkar. Andaikata yang menang konvensi Akbar Tanjung, maka sangat mungkin terjadi koalisi dengan SBY. Sebab, hitungan politik Akbar akan lebih aman dalam posisi wapres saja. Apalagi meskipun Partai Golkar menjadi pemenang pemilu legislatif misalnya, perolehan suara yang dibawah 50 persen itu tetap tidak bisa bebas melenggang sendirian dalam bursa capres.

Keempat, meskipun sebagai kekuatan paling kecil, PAN akan membuat poros sendiri untuk mengantarkan Amien Rais dalam pemilihan presiden. Poros Amien Rais ini yang paling sulit mencari patner karena tetap ngotot hanya ingin jadi capres. Sehingga, optimisme PAN untuk mendapat dukungan dari parpol berbasis Islam agaknya bukan sesuatu yang gampang.

Sebut saja PBB pimpinan Yusril Ihza Mahendra dan PKS pimpinan Hidayat Nurwahid. Kedua tokoh parpol berbasis Islam ini memiliki kedekatan hubungan dengan SBY relatif lebih baik ketimbang hubungan mereka dengan Amien Rais. Dengan peta semacam ini kemungkinan yang dapat diharapkan Amien Rais dapat patner adalah tokoh-tokoh yang kalah dalam konvensi Partai Golkar.

Dari enam peserta konvensi Partai Golkar, sudah jelas Wiranto tidak tertarik untuk jadi cawapres. Maka figur Wiranto juga sulit untuk bersedia jadi cawapres mendampingi Amien Rais. Satu-satunya capres peserta konvensi Partai Golkar yang berasal dari figur militer hanya tinggal Prabowo Subianto. Dan figur sipil lainnya seperti Jusuf Kalla (kalau mau menyeberang dari Golkar) lebih berpeluang untuk digandeng porosnya Megawati atau porosnya SBY. Sisanya, tinggal Aburizal Bakrie dan Surya Paloh.   

Lalu apakah yang dimaksud dengan figur nasionalis (atau militer) yang dimaksud PAN untuk mendampingi Amien Rais itu adalah salah satu dari Prabowo atau Surya Paloh? Tunggu saja perkembangan lebih lanjut, sebab diluar kedua figur itu masih ada stok lain yang sudah diputuskan rakernas PAN di Makasar 9-11 Juni 2003. Yakni dua tokoh yang termasuk kelompok nasionalis, Kwik Kian Gie dan Rachmawati Soekarnoputri.

Akbar Tanjung Harus Mundur Sebelum 5 Besar Konvensi Golkar Oktober 16, 2003

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

 

Babak lanjutan konvensi capres/cawapres Partai Golkar memberikan realitas berbeda dengan harapan Akbar Tanjung. Selama ini sebagai ketua umum DPP Partai Golkar, Akbar merasa sudah mengeluarkan banyak keringat agar kadernya di daerah-daerah memilihnya jadi capres/cawapres. Empat daerah yang dikenal sebagai basis Partai Golkar seperti Jogjakarta, Jateng, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara, ternyata tidak memasukkan nama Akbar dalam deretan pilihannya.

 

Mantan ketua umum PB HMI itu masih berharap dirinya bisa terselamatkan di tingkat DPP. Sebab, hasil konvensi nanti akan memilih 5 besar yang selanjutnya diberikan kewenangan kepada DPP nasional untuk dipilih satu calon unggulan. Di tingkatan ini masalah peringkat sudah tidak berlaku lagi. Untuk itu, Akbar masih bisa berharap di sejumlah daerah lainnya bisa memasukkan namanya dalam kelompok lima besar.

Dari hasil perhitungan sementara, ada 20 DPD dari 30 DPD yang sudah mengadakan konvensi di propinsinya masing-masing, muncul lima besar dengan urutan Wiranto, Surya Paloh, Aburizal Bakri, Akbar Tanjung dan Yusuf Kalla. Sedangkan dua nama lainnya yang masuk peringkat 6 dan 7 diduduki Parabowo Subianto dan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Mereka (7 nama) ini dinyatakan lolos pra konvensi nasional yang mensyaratkan minimal didukung 5 DPD tingkat propinsi.

 

Penyebab Akbar tidak mendapat dukungan maksimal dari daerah-daerah disebabkan beberapa faktor. Pertama, kendala karena statusnya sebagai terpidana kasus korupsi Bulog. Kader di daerah betapa pun besar rasa cintanya kepada Akbar, tentu mereka lebih mengutamakan masa depan partainya. Bila tetap memaksakan Akbar dijagokan jadi capres, dikhawatirkan rasa kepercayaan rakyat pemilih kepada Golkar akan ambruk.

 

Kelompok ini juga merupakan representasi para penentang Akbar Tanjung yang sudah lama mereka lakukan. Terutama pada saat posisi Akbar dinyatakan sebagai terpidana, mereka sudah lantang untuk mendesak agar mundur. Dan desakan mundur yang ditujukan kepada Akbar itu bentuknya bertingkat. Ada yang minta mundur dari jabatan ketua DPR dan ketua umum DPP Partai Golkar sekaligus. Tapi ada juga yang hanya minta mundur dari ketua umum partai berlambang beringin tersebut.

 

Kedua, tokoh-tokoh Partai Golkar di daerah-daerah masih dikuasai kader dari jalur KBA (Keluarga besar ABRI). Kelompok ini merepresentasikan pilihannya dengan mengunggulkan Wiranto diatas calon lainnya. Kekuatan kelompok ini sangat dominan dalam kepemimpinan Golkar di masa orde baru. Pilihan mereka terhadap Wiranto juga diiringi memasukkan calon dari kalangan sipil lainnya seperti Aburizal Bakri, Surya Paloh, Yusuf Kalla dan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan kader potensial lainnya yang namanya belum tercemar di mata hukum.

 

Ketiga, dominasi alumni HMI di Partai Golkar hanya memiliki kekuatan yang agak signifikan di tingkat DPP. Sedangkan di tingkat bawah ternyata tidak memiliki jaringan strategis yang merata di tingkat propinsi, kota/kabupaten dan level dibawahnya. Padahal, jaringan alumni HMI inilah yang dipakai sebagai basis pendukung Akbar Tanjung untuk melanggengkan kekuasaannya di Partai Golkar.

 

Itu pun figur tokoh alumni HMI tidak tersentral kepada Akbar Tanjung saja. Masih ada beberapa alumni HMI yang memiliki ketokohan di Partai Golkar tingkat nasional. Mereka adalah Aburizal Bakri, Yusuf Kalla, Marwah Daud dan Fahmi Idris. Padahal Fahmi dan Marwah dikenal sering berserangan dengan Akbar Tanjung dalam beberapa sikap politiknya.

 

Maka sebaiknya Akbar Tanjung berpikir lebih realistis dalam menghadapi hasil konvensi nasional ini sebelum babak akhir dilanjutkan. Dengan jabatan sepenting ketua umum, tentu Akbar akan berhasil berada di peringkat pertama dalam konvensi. Jika tidak berhasil, tentu ketokohannya di Partai Golkar mengalami kemerosotan dalam beberapa tahun terakhir ini. Kemerosotan itu disebabkan statusnya sebagai terpidana kasus korupsi Bulog.

 

Memang, Akbar masih punya kartu truf yang bisa mendongkrak peringkatnya. Untuk tahapan pra konvensi dia cukup masuk lima besar meskipun tidak berada pada rangking pertama. Tahapan selanjutnya, DPP Partai Golkar punya wewenang penuh untuk memilih satu tokoh dari 5 lima tersebut tanpa harus melihat rangking hasil pra konvensi. Akbar dan para pendukungnya di DPP akan memanfaatkan forum ini untuk meloloskan dirinya menjadi capres/cawapres pilihan Partai Golkar. Jika trik politik ini yang dipakai Akbar, maka sama saja dengan mencederai proses demokrasi yang sudah dibangun Partai Golkar dari bawah.

 

Demi nama baik Akbar dan para pendukungnya serta masa depan Partai Golkar, maka langkah terbaik harus ditempuh. Yakni berada pada posisi netral sehingga produk akhir konvensi benar-benar dijaga agar tetap dalam lingkup demokrasi. Kewenangan DPP hanya tinggal mengesahkan nama peringkat pertama menjadi jago Partai Golkar dalam bursa capres/cawapres pada Pemili 2004. Sikap netral Akbar itu tidak lain adalah dia harus mundur dari peserta konvensi sebelum namanya masuk dalam lima besar.