jump to navigation

Untung Rugi PPP Punya Cagub Jatim April 30, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

PPP Jatim sudah deklarasi pasangan cagub-cawagub Khofifah Indar Parawangsa-Mujiono (KAJI) tanggal 22 April 2008. Deklarasi itu mengekspresikan optimisme pasangan KAJI yang ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka yakin bakal dapat dukungan dari gabungan PPP dan sejumlah parpol non parlemen.

(baca selengkapnya)

Iklan

PAW Wakil Ketua DPRD Jatim Maret 3, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in LEGAL OPINION MASALAH SENGKETA POLITIK.
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
comments closed

Tahapan pemilihan gubernur Jatim bakal berimbas pada penggantian antarwaktu (PAW) wakil ketua DPRD Jatim. Ridwan Hisjam, kader Golkar yang kini menjabat ketua DPRD Jatim segera akan meninggalkan jabatan legislatifnya. Dia jadi cawagub yang diusung PDIP dan harus bersaing dengan Soenarjo, cagub Partai Golkar yang kini jadi wagub Jatim. Bagaimana proses PAW wakil ketua dewan yang sarat dengan kepentingan politis itu? Berikut ini Legal Opinion yang ditulis analis politik dan hukum H Slamet Hariyanto SPd SH 

(baca selengkapnya)

Korban Lumpur Lapindo Krisis Pembelaan Februari 26, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto 

Sudah dua tahun masyarakat Porong dan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jatim, menderita akibat luapan Lumpur Lapindo. Mereka kehilangan segalanya setelah desanya terendam luapan lumpur. Rumah, sawah, harta benda, dokumen berharga, tempat kerja, makam keluarga, tempat Ibadah, sarana pendidikan, dan fasilitas umum lainnya. Tuntutan demi tuntutan sudah disuarakan, realisasinya sungguh mengenaskan.

(baca selengkapnya)

Kendala Politis Recalling Ketua DPRD Jatim Oktober 12, 2006

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Ternyata UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk (Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD) tidak mempan untuk melakukan recalling anggota legislatif dari parpol yang sedang konflik. Analsis ini makin melengkapi bukti bahwa persoalan hukum masih kalah bila berhadapan dengan kekuatan mekanisme politik. Hal itu berlaku di DPRD tingkat propinsi, kabupaten dan kota yang terdapat konflik parpol.

Realitas politik tersebut kini terjadi pada proses recalling ketua DPRD Jatim Fathorrasjid dari PKB, Masruroh Wahid (ketua FKB), dan Arif Junaidy (sekretaris FKB). Mereka bertiga dikenal sebagai pentolan PKB kubu Choirul Anam (muktamar II di Surabaya). Yang melakukan recaling adalah PKB kubu Muhaimin Iskandar (muktamar II di Semarang). Dari 31 anggota FKB DPRD Jatim rencananya ada sebelas anggota FKB yang direcall. Sementara baru tiga anggota tersebut yang diusulkan recalling secara resmi.

Upaya yang dilakukan DPW PKB Jatim kubu muktamar II di Semarang yang diketuai Nahrawi itu kandas di tengah jalan. Karena proses administratif recalling anggota DPRD Jatim sepenuhnya harus melalui ketua fraksi dan ketua dewan.

Menurut anggota KPU Jatim Arif Budiman, alur mekanisme pengganti antar waktu (PAW) anggota dewan bukan dari parpol ke KPU, namun dari permintaan parpol kepada DPRD Jatim. Kemudian pimpinan dewan memberi surat rekomendasi kepada KPU, setelah itu KPU memverifikasi alasan recalling.

Sebagai ketua dewan Fathorrasjid sendiri sudah berujar tidak akan memproses surat recalling dari DPW PKB Jatim pimpinan Nahrawi. Bagi dia surat recalling itu tidak berpengaruh apa-apa, sebab dirinya beralasan menjadi anggota dewan hasil pemilu 2004 diberangkatkan dengan tanda tangan DPW PKB Jatim pimpinan Choirul Anam. Bahkan dengan lantang Fathorrasjid menganggap surat recalling itu berasal dari PKB “tandingan”. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun SK pemecatan dari keanggotaan PKB kubu Muhaimin diumumkan Selasa 19 September 2006, namun surat pemecatannya dibuat setahun silam dengan tanggal resmi 26 Agustus 2005.

Manuver politik yang dilakukan DPW PKB Jatim kubu muktamar II di Semarang itu dilakukan secara gencar-gencaran setelah Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin mengeluarkan Keputusan Nomor M-14-UM.06.08 Tahun 2006 tertanggal 11 September 2006 yang isinya mencabut Keputusan Nomor M-11.UM.06.08 Tahun 2005 tertanggal 21 Nopember 2005 tentang Pendaftaran Susunan Kepengurusan DPP PKB hasil muktamar II di Surabaya dengan ketua umum Choirul Anam.

Keluarnya sikap resmi pemerintah itu menyusul Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 K/PARPOL/2006 yang menolak kasasi Choirul Anam dan kawan-kawan. Artinya, pemerintah kini hanya mengakui PKB hasil muktamar II di Semarang yang telah didaftarkan dan tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum HAM Nomor M-02.UM.06.08 Tahun 2005 tertanggal 8 Juni 2005 dengan ketua umum Muhaimin Iskandar. Terhadap keputusan pemerintah ini PKB pimpinan Choirul Anam sedang menempuh upaya lanjutan melalui jalur hukum. Dan sudah dibentuk tim 17 yang beranggotakan para kiyai sepuh untuk memutuskan perlu tidaknya mendirikan parpol baru.

Pengakuan pemerintah terhadap PKB hasil muktamar II di Semarang ini juga ditunjukkan dengan cairnya dana parpol Rp 1,092 milyar dari Depdagri kepada DPP PKB pimpinan Muhaimin Iskandar. Dana serupa juga segera dicairkan untuk tingkat propinsi, kabupaten, dan kota juga diberikan kepada PKB hasil muktamar II di Semarang. Pencairan dana di masing-masing daerah itu sesuai dengan radiogram mendagri yang ditujukan kepada gubernur, bupati dan walikota. Di Pemprop Jatim sudah ada kepastian dana parpol sebesar Rp 651 juta diberikan kepada DPW PKB pimpinan Nahrawi. Perkembangan terakhir justru Gubernur Imam Utomo mengusulkan agar dana parpol tersebut dibagi dua. Namun, usulan itu ditolak oleh kedua kubu PKB.

Prediksi saya, rencana recalling terhadap Fathorrasjid dan kawan-kawan di DPRD Jatim bakal kandas dan berlarut-larut sampai sebelas anggota yang bakal diganti itu menyerah secara politik. Hal itu persis dengan peristiwa recalling terhadap empat anggota FPDIP DPRD Surabaya periode 1999-2004. Mereka adalah M. Basuki (ketua dewan), Fery Suhariyanto, Isman, dan Hari Santoso. Upaya recalling terhadap mereka terganjal karena kekuatan politik Basuki sebagai ketua DPRD Surabaya. Proses recalling baru berhasil setelah Basuki masuk penjara akibat kasus korupsi, dan posisi ketua dewan digantikan Armuji. Sedangkan Fery, Isman, dan Hari direcall belakangan hanya beberapa bulan menjelang pemilu 2004 setelah mereka jelas-jelas pindah ke parpol lain yakni PNBK pimpinan Erros Djarot. Lahirnya PNBK sebagai buntut dari konflik internal di tubuh PDIP.

Maka, upaya recalling terhadap Fathorrasjid dan kawan-kawan anggota FKB DPRD Jatim akan berjalan efektif bilamana nantinya ada parpol baru yang didirikan oleh mantan aktifis PKB kubu muktamar II di Surabaya. Tentunya harus menunggu keputusan “tim tujuh belas” yang diberi mandat untuk menentukan sikap politik bagi kelangsungan DPP PKB hasil muktamar II di Surabaya dengan ketua umum Choirul Anam. Kendala politis serupa juga akan terjadi di seluruh daerah (propinsi, kabupaten, kota) yang memiliki ketua DPRD dijabat kader PKB hasil muktamar II di Surabaya.

Apa pun hasil upaya hukum lanjutan yang dilakukan oleh Choirul Anam dan kawan-kawan, realitas politik yang terjadi adalah ketua DPRD yang kader PKB muktamar II di Surabaya itu punya kekuatan politik untuk mempertahankan diri di lembaga legislatif. Fathorrasjid dan kawan-kawan bisa menghadang recalling dengan cara bersandar pada ketentuan hukum tentang mekanisme penggantian antar waktu (PAW) anggota dewan.

Ketentuan hukum itu adalah pasal 93 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU Susduk. Pertama, pimpinan DPRD propinsi menyampaikan kepada KPU Propinsi nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti anta rwaktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik yang bersangkutan untuk diverifikasi. Kedua, pimpinan DPRD Propinsi menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Propinsi tersebut setelah menerima rekomendasi KPU Propinsi. Ketiga, peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu anggota DPRD Propinsi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Islah Nasional Jadi Ajang Rebutan Basis Pendukung Partai September 25, 2001

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , ,
comments closed

  

Oleh Slamet Hariyanto

 

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid sudah membuat pernyataan telah memaafkan lawan-lawan politiknya. Perubahan sikap politik ini sungguh menarik untuk dicermati. Dari sisi internal PKB, NU dan pendukung Gus Dur, peristiwa ini menunjukkan satu ajakan pemimpin politik kepada para pendukungnya agar menerima realitas politik yang terjadi. Sehingga, konsentrasi kegiatan politiknya lebih difokuskan pada konsolidasi yang bakal berpengaruh terhadap strategi dan taktik ke depan.

 

Apakah manuver Gus Dur ini akan menentukan keberhasilan islah yang digagas Wapres Hamzah Haz? Karena keberhasilan safari Hamzah Haz di DKI, Jabar dan daerah lainnya sangat berbeda dengan di Jatim. Kehadirannya di propinsi yang jadi basis pendukung Gus Dur ini banyak terhambat faktor psikologis dari sebagian besar ulama NU baik yang struktural maupun non struktural. Disamping itu, ada kekeliruan fatal yang dilakukan DPW PPP Jatim dalam mensosialisasikan rencana islah lewat silaturrahim Hamzah Haz dengan para ulama dan pengasuh pondok pesatren di Jatim.

 

Menjelang kedatangan Hamzah, DPW PPP Jatim terlalu over dalam mempublikasikan rencana islah, sehingga terkesan acara ini menjadi gawe partai berlambang ka’bah. Wacana publik menjadi tergiring seolah-olah acara itu tidak lagi menjadi agenda nasional. Manuver DPW PPP Jatim tersebut telah mempersempit substansi islah yang pada akhirnya terkesan sebagai pemenuhan kebutuhan PPP untuk bangkit lagi. Seperti diketahui, pada masa jayanya orde baru, Jatim menjadi barometer nasional bagi perolehan suara PPP dalam setiap pemilu. Dan pemilu 1999, kekalahan terbesar PPP secara nasional justru terjadi di Jatim.

 

Konstituen PPP di Jatim yang mayoritas dari kalangan NU, pada pemilu 1999 beralih ke PKB yang kelahirannya dibidani Gus Dur dan ulama struktural NU. Sehingga PPP hanya mampu memperoleh 5 kursi di DPRD Jatim, padahal pada pemilu 1997 memperoleh 27 kursi. Pasca turunnya Gus Dur dari kursi kepresidenan dan kebetulan diwarnai pembelotan Matori Abdul Djalil dari PKB, para pendukung Gus Dur menjadi sangat sensitif terhadap langkah-langkah partai lain.

 

Kondisi politik ini yang tidak dihitung secara cermat oleh DPW PPP Jatim, sehingga pelaksanaan kehadiran Hamzah dalam rangka islah menjadi bermakna sempit sebagai ajang rebutan pendukung bagi partainya. Klimaks ketidakcermatan itu justru terletak pada statemen Sekretaris DPW PPP Jatim Muhammad Mirdasy di media massa yang intinya meminta kesediaan Matori untuk kembali ke PPP dan membuat manipulasi statistik politik seolah-olah banyak mantan kader partainya yang dulu menyeberang ke partai lain, kini telah kembali ke PPP.

 

Akibatnya, opini publik makin tergiring adanya rencana PPP mempreteli kekuatan PKB di Jatim. Maka wajar saja bila misi islah yang dibawa Hamzah Haz diterjemahkan secara politis di lapangan. Substansi islah nasional makin tidak tampak, wajah sebagai ajang rebutan basis  pendukung partai, justru lebih mengedepan. Menghapus opini semacam ini tidak mudah, belum tentu tuntas sebelum masa kampanye pemilu 2004 nanti. Nama besar Hamzah Haz diperkecil sendiri oleh kader-kader elit partainya yang duduk di DPW PPP Jatim.

 

Bila DPW PPP Jatim ingin memanfaatkan konflik internal PKB, dengan cara menawari Matori kembali ke PPP, hal itu bukan persoalan gampang. Sebab, Matori di kalangan konstituen NU di Jatim tidak punya akar kuat. Justru PKB Jatim termasuk paling getol menolak Matori pada  Muktamar I di Surabaya. Kader PKB Jatim yang mendukung Matori hanyalah Effendy Choiri, vokalis DPR RI, itu pun tokoh asal Gresik ini berubah jadi penentang Matori pasca SI MPR lalu.

 

Dengan pengalaman ini, misi islah yang digagas Hamzah Haz perlu ditata ulang bila ingin dimainkan di Jatim. Mengedepankan kepentingan nasional dan mengesampingkan kepentingan golongan harus menjadi dasar utama tujuan misi islah. Kelengkapan perangkat pelaksana di tingkat bawah, tidak bisa dipersempit dengan kepentingan politik jangka pendek. Banyak unsur yang perlu dilibatkan, tidak bisa hanya eksklusifisme satu partai politik tertentu. Hentikan sikap arogansi elit politik lokal yang mengklaim diri sebagai kepanjangan tangan Hamzah Haz.

 

Melaksanakan skenario besar, dipersyaratkan dilaksanakan dengan berpikir besar dan berjiwa besar pula. Berubahnya situasi politik ke arah yang lebih baik, sangat ditentukan oleh penciptaan opini publik yang linier dengan tujuannya. Moral politik yang melekat pada diri opinion leader sangat menentukan keberhasilan dalam menciptakan opini yang positif. Menunggangi situasi dengan cara-cara vulgar, pasti jadi bumerang bagi langkah politiknya di kemudian hari.

 

Mari kita kembalikan islah nasional kepada visi dan misi sesuai dengan hakekat yang sebenarnya. Situasi politik di Jatim sudah normal kembali, jangan dipanasi dengan slogan-slogan yang bombastis. Saatnya kini semua partai politik menunjukkan kerja yang sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat. Buka kembali catatan-catatan agenda reformasi yang diinginkan oleh rakyat.