jump to navigation

Bongkar Pasang AD/ART di Munas Golkar Agustus 24, 2009

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Persaingan kandidat ketua umum di Munas Partai Golkar 4-7 Oktober 2009 makin ketat. Dua kubu politisi senior yang masing-masing menjagokan Aburizal Bakrie (Ical) dan Surya Paloh sama-sama siap dengan strategi pemenangan masing-masing. Ditengah persaingan dua kubu itu muncul pesaing lain dari kalangan muda yakni Yuddy Chrisnandi. Dan paling belakang juga muncul Tommy Soeharto ikut meramaikan bursa calon ketua umum.

(baca selengkapnya)

Iklan

Parpol Besar Ganjal Capres Alternatif Juni 11, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , , , , ,
comments closed

 
Oleh Slamet Hariyanto

 

Proses politik pembahasan revisi UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pilpres diwarnai ambisi parpol besar untuk mempersempit peluang capres alternatif. Gejala itu ditunjukkan PG dan PDIP melalui fraksinya di DPR.

 

PG dan PDIP menginginkan parpol pengusung pasangan capres 2009 disyaratkan memiliki minimal 30 persen perolehan suara pemilu legislatif. Bila angka ini berhasil disepakati dalam UU Pilpres, maka hanya dua pasang capres yang punya peluang bertarung di Pilpres 2009.

(baca selengkapnya)

Golkar Bukan Jagoan Pilkada April 23, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Ketua umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla mengklaim kinerja partainya dalam pilkada tidak terlalu buruk. Menurutnya Partai Golkar telah memenangkan 41 persen di antara 340 pilkada propinsi, kabupaten/kota selama tiga tahun terakhir. Dia membuat rincian, dari 21 pilkada propinsi, Partai Golkar (PG) menang di 7 daerah. Dan dari 320 pilkada kabupaten/kota, 120 pilkada dimenangkan Partai Golkar.

(baca selengkapnya)

Gugatan Publik Terhadap Kenaikan Harga BBM Oktober 20, 2005

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Meskipun duet SBY-Kalla dinilai sering tidak kompak dalam beberapa sikapnya menyangkut kebijakan pemerintahan, namun sering juga terjadi kekompakan bila ada “serangan” politik dari luar. Terbukti dalam menghadapi kasus gugatan yang mengkritisi kebijakan kenaikan BBM akhir-akhir ini. Gugatan sosial sudah berlangsung dimana-mana lewat unjukrasa berbagai elemen. Pemerintah juga dapat tamparan secara konstitusional dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Kenaikan harga BBM yang ditandai terbitnya Perpres Nomor 55 Tahun 2005 itu dinilai oleh MK telah bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. Sebab, perpres tersebut menggunakan rujukan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang sebagian dari isi peraturan tersebut telah dibatalkan berdasarkan hasil judicial review MK tanggal 21 Desember 2004.

Dalam hal ini MK sudah mengirim surat resmi kepada Presiden SBY. Putusan MK itu bersifat final dan mengikat, sehingga demi tegaknya hukum, pemerintah harus melakukan revisi Perpres Nomor 35 Tahun 2005. Maka tidak salah bila wakil ketua DPR Zaenal Ma’arif bereaksi bahwa jika pemerintah tetap ngotot pada pendiriannya, sangat mungkin terjadi impeachment. Pendapat Zaenal itu didasarkan pada realitas politik karena sejumlah anggota DPR yang dimotori Fraksi PDIP telah menggelindingkan usulan interpelasi BBM. Zaenal juga menganggap pemerintah sudah keterlaluan, terbukti MK yang selama ini pasif saja, sekarang menjadi agresif.

Tapi dalam perkembangannya, upaya menuju impeachment itu akan dihindari oleh FPDIP. Karena, menurut ketua FPDIP Tjahjo Kumolo, impeachment akan menguntungkan Jusuf Kalla untuk naik menjadi presiden setelah SBY jatuh. Mungkin FPDIP lebih sreg untuk meneruskan usulan interpelasi? Penggunakan hak interpelasi, masih harus melalui proses politik yang cukup panjang.

Mereka harus mampu melewati koridor hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk (Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD). Pasal 27 ayat (1) UU Susduk menyebutkan bahwa DPR mempunyai hak interpelasi. Dalam penjelasannya disebutkan hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Mengenai tata laksana penggunaan ketiga hak DPR tersebut, diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Antara lain, usul interpelasi tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh sekretariat jendral DPR. Dan usul meminta keterangan itu oleh pimpinan DPR disampaikan pada rapat paripurna DPR setelah mendapatkan pertimbangan dari Panitia Musyawarah. Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut. Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada anggota DPR lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPR. Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan pemerintah ditetapkan dalam rapat paripurna. Usul permintaan keterangan DPR sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.

Apabila rapat paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, pimpinan DPR mengajukan permintaan keterangan pemerintah. Karena penggunaan hak interpelasi merupakan hak DPR secara kelembagaan (bukan hak anggota DPR secara perorangan), maka kemungkinan jalur ini tidak bisa diteruskan. Kurang efektif untuk dijadikan alat perjuangan menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Maka, gerakan di parlemen yang bakal ramai adalah usulan diadakannya rapat paripurna istimewa DPR. Usulan ini secara resmi disampaikan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB). Dalam perkembangannya, usulan FKB ini bakal didukung Fraksi PDIP. Di luar gugatan politik yang terjadi di kalangan parlemen tersebut, kini kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM yang sudah setengah bulan lebih berjalan ini harus menghadapi gugatan hukum di pengadilan. Sejumlah elemen mengajukan Gugatan class action Rakyat Indonesia. Mereka mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemerintah digugat senilai Rp 1 triliun untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial atas penderitaan rakyat akibat kenaikan harga BBM.

Kenaikan harga BBM dianggap oleh para penggugat sebagai bentuk pelanggaran terhadap kepatutan bernegara. Gugatan class action ini ditujukan kepada sembilan pihak yang empat pihak diantaranya berada dalam pemerintah SBY-Kalla. Diantaranya Presiden SBY, Wapres Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, dan Menkominfo Sofyan Djalil. Lima pihak lainnya adalah Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, dan dua tokoh yang jadi bintang iklan kenaikan BBM yakni Aa Gym dan Kurtubi. Diperkirakan, proses politik seputar usulan digelarnya rapat paripurna istimewa DPR dan gugatan class action di PN Jakarta Pusat ini sangat menyedot perhatian rakyat. Tidak mustahil pamor SBY di mata rakyat makin anjlok setelah pemerintahannya berjalan satu tahun.

Parpol yang memiliki kursi di DPR perlu mewaspadai arus balik dari sikap politik rakyat. Arus balik yang berupa kekewaan rakyat tersebut implikasinya bisa dirasakan pada pemilu 2009 nanti.

Rakyat Perlu Disapa dan Didengarkan Suaranya Juni 23, 2005

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Gebrakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuka saluran komunikasi lewat short message service (sms) di ponsel pribadinya bernomor 0811109949, memberikan warna baru bagi kinerja pejabat di negeri ini. Praktek komunikasi politik yang dikembangkan SBY ini sangat klop dengan jiwa dan semangat UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres). Karena, sesuai dengan dasar pemikirannya, pilpres dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintahan negara.

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya tanpa perantara. Sebelum ini, pilpres dilakukan oleh MPR dan rakyat hanya memilih para wakilnya yang duduk di DPR. SBY-Kalla adalah pasangan presiden dan wakil presiden yang untuk pertama kalinya dipilih secara langsung oleh rakyat pada pilpres 2004.

Selama masa kampanye pilpres 2004, pasangan capres-cawapres, tanpa kecuali SBY-Kalla, diwajibkan menyampaikan visi, misi dan programnya secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Ketentuan ini telah diatur dalam pasal 36 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2003. Janji-janji politik selama masa kampanye inilah yang harus dipenuhi oleh presiden dan wakil presiden setelah dinyatakan terpilih.  

Rakyat secara luas telah mengikuti dan mencermati seluruh janji politik SBY selama masa kampanye karena media massa (cetak dan elektronik) telah memberikan kesempatan yang sama kepada semua pasangan capres-cawawapres untuk menyampaikan tema dan materi kampanye. Disamping itu, rakyat juga mengikuti kampanye SBY lewat rapat umum yang di forum ini SBY juga menyampaikan janji-janji politiknya.

Setelah SBY terpilih, rakyat punya hak untuk menagih janjinya dan mengoreksi kebijakan pemerintahannya. Secara konvensional, kontrol rakyat terhadap SBY disalurkan lewat lembaga legislatif yang berisi para wakil rakyat hasil pemilu. Tapi, seperti yang sudah terjadi selama ini, pada umumnya rakyat tidak puas dengan kinerja lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi rakyatnya. Sering ada tudingan bahwa anggota legsilatif lebih mementingkan kepentingan parpolnya katimbang memperjuangkan kepentingan rakyat secara umum.

Dalam situasi opini politik semacam inilah gebrakan SBY membuka kran komunikasi secara langsung dengan rakyat lewat saluran sms di ponsel pribadinya itu mendapat respon yang luar biasa. Kebijakan SBY ini ke depan akan membawa dampak positif terhadap kultur politik dan persepsi masyarakat terhadap figur presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Karena, pertama, teknologi sms sangat dipercaya oleh publik tentang efektifitas penyampaian secara kilat. Pihak pengirim pun langsung mendapat kepastian bahwa pesan yang dikirimnya telah sampai ke tujuan dalam kurun waktu beberapa detik lewat fasilitas “laporan terkirim” yang disediakan teknologi sms. Kecepatan informasi yang serba praktis dan murah seperti ini mengalahkan jalur surat menyurat lewat kantor pos dan giro.

Kedua, dipakainya saluran nomor pribadi milik SBY untuk memberi kesempatan kepada rakyat menyampaikan pengaduan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemerintahan (terutama di daerah), telah menyentuh simpul psikologis rakyat tentang figur seorang pemimpin yang populis. Secara tidak langsung SBY telah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk “menemuinya” setiap saat tanpa hambatan birokrasi pemerintahan dan protokoler kepresidenan.

Di benak rakyat akan timbul satu persepsi baru bahwa presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat ternyata juga dapat dihubungi langsung oleh rakyatnya selama dia menjabat. Jika gelombang persepsi baru ini terus meningkat, maka pasti ada pengaruh terhadap partisipasi rakyat pada pilpres 2009. Tentunya, perubahan kultur politik ini juga akan berpengaruh menurunkan angka golput (tidak memilih) pada pilpres 2009 dan seterusnya.

Ketiga, gelombang pengaduan lewat sms kepada SBY bisa juga mengurangi arus pengaduan rakyat ke gedung DPR di Senayan. Volume unjukrasa ke gedung DPR bisa makin berkurang bila rakyat sudah menganggap protes dan pengaduannya cukup efektif lewat sms kepada SBY. Bagaimana pun protes dan pengaduan dengan mengerahkan massa ke gedung DPR itu butuh tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit karena menyangkut kebutuhan transportasi, akomodasi dan konsumsi.

Keempat, mengilhami para aktifis LSM dan kalangan terpelajar di desa-desa yang tersebar di daerah-daerah untuk mulai mengubah strategi perjuangan mereka dalam memediatori persoalan-persoalan rakyat yang sedang punya masalah dengan aparat dan lembaga pemerintahan. Temuan kasus di daerah oleh para aktiifis LSM dan kalangan terpelajar lainnya, akan lebih praktis bila disalurkan lewat sms kepada SBY untuk mendapatkan respon dari pemerintah pusat.

Tentunya, harus diakui bahwa saluran pengaduan lewat sms ini juga punya kelemahan-kelemahan yang perlu diantisipasi. Kelemahan tersebut bisa menyangkut faktor teknologi sms, akurasi fakta, keseriusan pelapor, tidak ajegnya nomor ponsel yang dipakai pelapor, serta kontrol terhadap pelaksanaan yang menyangkut respon SBY. Kantor kepresidenan harus mengantisipasi kelemahan-kelemahan tersebut agar tingginya kepercayaan rakyat terhadap jalur sms kepada SBY ini tetap terjaga. Faktor ini menyangkut manajemen informasi dan kesungguhan pihak SBY dalam membuka kran komunikasi politik lewat sms. Rakyat memang perlu disapa dan didengar suaranya oleh pemimpin negeri ini.

Koalisi Senior Golkar Gusur Akbar Tandjung Desember 2, 2004

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Meskipun munas ke-7 Partai Golkar baru akan digelar 15-20 Desember 2004 di Bali, namun wacana perebutan ketua umum sudah ramai dibicarakan para kader parpol pemenang pemilu legislatif 2004 ini. Ketua umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung yang berminat mencalonkan lagi, benar-benar menyiapkan strategi yang digarap para pendukungnya di tingkat pusat dan daerah. Salah satunya adalah menyiapkan draf tata tertib (tatib) pemilihan ketua umum di forum munas nantinya.

Rambu-rambu di tatib itulah yang jadi andalan kubunya Akbar Tandjung untuk mengusung mantan Mensekneg di era Presiden Habibie  ini agar menjabat ketua umum Partai Golkar kedua kalinya. Antara lain, yang punya hak suara dalam munas nanti hanya peserta dari DPD Tingkat Propinsi. Sedangkan status DPD Tingkat Kabupaten/Kota hanya sebagai peninjau. Dengan sistem pemilihan seperti draf tatib ini dipastikan Akbar Tandjung bakal menang. Lain halnya bila DPD Tingkat Kabupaten/Kota diberi hak suara untuk memilih ketua umum, maka belum tentu posisi Akbar akan aman.

Peta politik di internal Partai Golkar seperti itu pernah terjadi pada proses konvensi capres yang lalu. Akbar kalah suara dengan Wiranto yang didukung mayoritas DPD Tingkat Kabupaten/Kota. Bulatnya dukungan kepada Wiranto ini merupakan akumulasi mantan pendukung Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Surya Paloh dan Prabowo. Akhirnya, Wiranto berhasil menjadi capres Partai Golkar meskipun dia dan cawapresnya Gus Sholah (PKB) kalah pilpres putaran pertama.

Pada pilpres putaran kedua, Akbar mengarahkan dukungan Partai Golkar kepada pasangan Mega-Hasyim. Pilihan politik ini beresiko tinggi terhadap Akbar setelah pasangan SBY-Kalla memenangkan pilpres putaran kedua. Posisi Akbar di internal Partai Golkar mendapat perlawanan keras dari para pendukung para rivalnya di konvensi capres yang lalu. Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie dan Surya Paloh kini berada di lingkaran kekuasaan Presiden SBY. Dan Jusuf Kalla bersama Wiranto dan para senior Golkar sudah bertemu untuk menyusun strategi perlawanan terhadap Akbar Tandjung di munas nanti.

Para senior Golkar yang sering dijurubicarai Muladi sudah mengumandang tekadnya untuk berjuang mengubah tatib sehingga DPD Tingkat Kabupaten/Kota punya hak suara di munas. Perjuangan mereka berdasarkan keputusan munaslub 1998 yang waktu itu sidangnya dipimpin Siswono Yudohusodo. Bahkan kader Golkar yang pernah jadi cawapres berpasangan dengan Amien Rais ini menyatakan siap menjadi saksi terhadap keputusan munaslub tersebut. Diprediksi usulan perjuangan hak suara ini bakal didukung mayoritas DPD Tingkat Kabupaten/Kota di forum munas nanti.

Setelah tahapan ini tercapai, maka suara dukungan DPD Tingkat Kabupaten/Kota akan diarahkan untuk mengegolkan salah satu calon ketua umum Partai Golkar yang direstui para senior Golkar. Calon inilah yang menjadi lawan terberat Akbar di munas. Gerakan menggusur Akbar Tandjung agaknya menjadi efektif karena didukung penuh oleh pemerintahan SBY-Kalla.

Ada beberapa alasan politik tentang dukungan kekuasaan terhadap gerakan menggusur Akbar di forum munas Partai Golkar kali ini. Pertama, untuk menyeimbangkan peranan kader Partai Golkar di parlemen yang terbukti baru saja menyulitkan posisi SBY-Kalla lewat Koalisi Kebangsaan. Cara yang paling ampuh untuk mengantisipasi hal itu adalah mengganti posisi Akbar dari ketua umum Partai Golkar.

Kedua, bagi mayoritas kader parpol ini, berhasilnya Jusuf Kalla sebagai wapres merupakan obat atas kekecewaan mereka setelah jagonya kalah dalam pilpres putaran pertama. Padahal, sebagai parpol pemenang pemilu legislatif 2004 seharusnya Partai Golkar punya potensi kuat untuk merebut kekuasaan lewat pilpres yang lalu. Kegagalan ini dianggap sebagai dosa besar Akbar Tandjung dalam menentukan strategi pemenangan pemilu pada pilpres yang lalu.

Ketiga, sebagai persiapan untuk melaju ke pilpres 2009 nanti, Jusuf Kalla (atau kader penggantinya) tidak bisa berharap dari kendaraan politik seperti Partai Demokrat (PD) “milik” SBY semata-mata. Apalagi kondisi mutakhir PD menunjukkan gejala tidak siapnya sebagai parpol yang berhasil mengantarkan jagonya memenangkan pilpres 2004. Konflik internal dan kinerja PD ke depan agaknya sulit untuk diharapkan mampu menjadi parpol modern yang memiliki kesiapan matang dalam pemilu 2009 nanti.       

Keempat, bagi Jusuf Kalla rasanya tidak mungkin dia untuk meninggalkan Partai Golkar meskipun Akbar telah memecatnya beberapa waktu yang lalu. Jusuf Kalla sudah mendarahdaging terhadap Golkar yang sudah digeluti puluhan tahun dalam karir politiknya. Maka pulang ke rumah lama dan merehabilitasi bangunannya adalah motivasi yang tepat bagi Jusuf Kalla untuk kembali ngurusi Partai Golkar.

Mencermati logika politik ini, tentu tidak berlebihan bila munas ke-7 Partai Golkar di Bali sebenarnya merupakan pertarungan riil antara Akbar Tanjung dan Jusuf Kalla. Masing-masing kubu memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Akbar mengakar kuat di jalur struktural DPD Tingkat Propinsi, sedangkan Jusuf Kalla mendapat dukungan kuat dari para senior Golkar. Faktor yang sangat menentukan adalah peranan DPD Tingkat Kabupaten/Kota. Kubu Akbar berusaha mengganjal hak suara DPD Tingkat Kabupaten/Kota, sedangkan kubu Jusuf Kalla berjuang untuk dapat hak suara.