jump to navigation

Muhammadiyah Siapkan Kader DPD Maret 4, 2009

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Persyarikatan Muhammadiyah menggelar Sidang Tanwir 5-8 Maret 2009 di Bandar Lampung. Sidang Tanwir merupakan permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar Muhammadiyah. Agendanya, membahas masalah-masalah strategis yang tidak mungkin ditunda pembahasannya karena alasan menunggu muktamar berikutnya.

(baca selengkapnya)

Iklan

Muhammadiyah Netral Pilkada Mei 26, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Meski pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dipilih rakyat sudah berlangsung sejak 2005, namun Pimpinan Pusat Muhammadiyah baru mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 61/KEP/I.0/B/2008 tertanggal 25 Maret 2008. Isi SK tersebut tentang kebijakan PP Muhammadiyah dalam menghadapi pilkada. Entah, kenapa baru sekarang PP Muhammadiyah mengeluarkan “panduan politik” pilkada.

(baca selengkapnya)

Pemilihan Gubernur dan Sikap Parpol Baru Maret 12, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Partai Matahari Bangsa (PMB) sedang konsentrasi agar lolos verifikasi sebagai syarat untuk menjadi peserta pemilu 2009. Seluruh potensi DPP PMB nampak konsentrasi pada persiapan verifikasi itu. Akibatnya, tidak sempat memikirkan memberi arahan politik kepada daerah-daerah dalam menyikapi pilkada.

(baca selengkapnya)

WebLinks Organisasi Kemasyarakatan Januari 4, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in Links Radio, Lembaga Negara, Parpol, Ormas, LSM, Pemda.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments closed

Muhammadiyah dan Organisasi Otonom (Ortom)nya

Muhammadiyah Cabang Luar Negeri

Nahdalatul Ulama dan Badan Otonom (Banom)nya

Nahdlatul Ulama Cabang Luar Negeri

Kongres Advokat Indonesia (KAI)
 
Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)
 
 

Usulan Kocok Ulang Pimpinan DPR Mencuat Lagi April 4, 2006

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Pengumuman mengundurkan diri dari jabatan wakil ketua DPR, memang sikap pribadi Zaenal Ma’arif. Sikap itu diambil setelah dia kalah dalam pemilihan ketua umum Partai Bintang Reformasi (PBR) dalam muktamar islah di Bali. Karena sikap pribadi, maka sah-sah saja bila Zaenal punya alasan tidak punya nyali lagi untuk memimpin sidang-sidang DPR menyusul kekalahannya di PBR. Ternyata sikapnya itu punya implikasi politik yang cukup luas di Senayan. Meskipun Zaenal kemudian menarik kembali pernyataan lisan yang sudah diumumkan kepada media massa itu. Alasannya dia digandoli oleh beberapa pihak, dan diminta untuk tidak mundur dari wakil ketua DPR.

Reaksi politik di Senayan, terbagi dua dalam menyikapi rencana mundur Zaenal ini. Dulu sudah ada usulan kocok ulang pimpinan DPR dengan alasan harus menggunakan azas proporsional jumlah kursi di DPR. Kelompok ini beralasan karena pemilihan pimpinan komisi di DPR juga sudah dilaksanakan berdasarkan azas proporsional. Bila azas proporsional ini diterapkan untuk kocok ulang pimpinan DPR, maka yang berhak masuk komposisi adalah PG (129 kursi), PDIP (109 kursi), PPP (58 kursi), dan PD (57 kursi). Sebab, menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk, pimpinan DPR terdiri atas 4 orang yakni 1 orang ketua, dan 3 orang wakil ketua

Sangat wajar bila PPP dan PD ngotot mencuatkan lagi usulan kocong ulang pimpinan DPR pada saat Zaenal ingin mundur dari jabatannya. PPP dan PD akan mendapatkan keuntungan politis dalam kocok ulang pimpinan DPR ini. Lalu mengapa ketua Fraksi PAN Abdillah Toha juga ikut mendukung kocok ulang? Bahkan Abdillah menganggap kocok ulang harus dilakukan meskipun Zaenal tidak jadi mundur. Motif politik Abdillah ini jelas untuk menjunjung tinggi azas proporsional. Dan dalam proses kocok ulang sangat memungkinkan peluang untuk merubah Undang-undang Susduk agar wakil ketua DPR ditambah 1 orang yakni menjadi 4 orang.

Pendapat seperti ini sudah disuarakan ketua Fraksi PPP Endin AJ Soefihara dengan alasan selama ini pimpinan komisi juga terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua. Usulan Endin ini cukup menguntungkan bagi Fraksi PAN yang memang menduduki rangking kelima (53 kursi) di DPR. Artinya Fraksi PAN punya kans untuk mendudukkan anggotanya menjadi wakil ketua DPR. Sedangkan bagi PG dan PDIP, tidak begitu penting tentang perlu tidaknya kocok ulang pimpinan DPR. Porsi kedua parpol ini di kursi pimpinan DPR tidak akan berubah karena jumlah kursinya terbanyak pertama dan terbanyak kedua.

Jika ketua DPR Agung Leksono (PG) dan wakil ketua Soetardjo (PDIP) ikut gandoli Zaenal agar tidak jadi mundur, itu semata-mata karena sudah ada kecocokan dalam sistem kerja kolektif di pimpinan parlemen selama ini. Hal itu tentu berbeda dengan sikap wakil ketua DPR Muhaimin Iskandar (PKB) dan ketua Fraksi PBR Bursah Zarnubi (kini ketua umum DPP PBR) yang tidak setuju kocok ulang. Bahkan mereka berdua termasuk tokoh yang getol minta supaya Zaenal tidak mundur dari wakil ketua DPR.

Bagi PKB (52 kursi) dan PBR (14 kursi), mundurnya Zaenal memberikan peluang untuk kocok ulang (secara proporsional), maka dipastikan kedua parpol ini tidak bisa lagi menduduki wakil ketua DPR. Dalam situasi seperti ini posisi politik Zaenal menjadi diuntungkan. Dia akan digandoli oleh banyak pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan rencana mundurnya dari jabatan wakil ketua DPR. Maka sangat mungkin bila Zaenal sengaja melakukan manuver politik dengan mengumumkan (secara lisan) rencana mundur dari jabatan wakil ketua DPR. Manuver politik itu untuk memastikan bahwa PBR masih butuh dia meskipun telah kalah di muktamar.

Sebab, kalau Zaenal serius dengan rencana mundurnya itu pasti dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pimpinan DPR, kemudian barulah diumumkan ke publik. Ketentuan soal itu ada dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk yang mengatur bahwa pimpinan DPR berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis. Dengan demikian, Zaenal belum masuk dalam rambu-rambu peraturan mengenai rencana mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kini, Zaenal bisa tidur nyenyak menikmati hasil manuver politiknya tersebut. Posisi wakil ketua DPR dengan langgeng bisa diduduki sampai Pemilu 2009. Dia bisa melaksanakan tugas itu dengan tenang tanpa dibayang-bayangi akan direcoki rekan-rekannya di internal PBR. Dan tugasnya di internal PBR menjadi ringan karena statusnya hanya menjadi anggota biasa. Sementara itu dia menolak untuk menjadi pengurus DPP PBR pimpinan Bursah Zarnubi yang menjadi rival beratnya dalam muktamar islah di Bali. Harus diakui bahwa Zaenal cukup jeli dalam melakukan manuver politik di tengah kemelut internal PBR saat ini.

Memang, atas manuver politiknya itu Zaenal harus menangung risiko dianggap plin-plan dan bahkan disebut munafik. Tuduhan itu dilontarkan oleh Achmad Sudjai ketua DPW PBR Jatim yang kini menjadi salah satu ketua DPP PBR. Tapi tuduhan munafik itu tidak begitu direspon oleh publik, karena Zaenal berkali-kali menyatakan rencana mundurnya itu akan dievaluasi ulang setelah dia sowan dan minta nasehat kepada tokoh-tokoh nasional khususnya para pimpinan ormas Islam. Zaenal berdalih bahwa PBR sebagai parpol yang berazaskan Islam, maka wajib hukumnya bagi dia untuk minta nasehat kepada tokoh NU dan Muhammadiyah serta tokoh Islam lainnya.

Rencana Kenaikan Gaji Anggota DPR Sakiti Hati Rakyat Maret 16, 2006

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Langka Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR menggodok rencana kenaikan gaji anggota DPR, mendapat sorotan publik. Direktur Resources of Indonesia, Azrul Tanjung menilai rencana kenaikan gaji itu menunjukkan sensitivitas anggota DPR terhadap penderitaan rakyat sangat rendah. Saat ini tidak sedikit rakyat yang terjepit ekonominya akibat kenaikan harga BBM. Selain itu juga banyak bencana alam dan penyakit datang silih berganti. Semua itu memerlukan dana yang tidak sedikit. Azrul lebih setuju bila ketiga persoalan rakyat tersebut dibicarakan dahulu katimbang kenaikan pendapatan anggota DPR.

Ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dien Syamsuddin juga mengecam keras soal rencana kenaikan gaji anggota DPR. Ada kondisi psikologis yang harus dipertimbangkan. Jangan sampai DPR menaikkan gaji, sementara kondisi masyarakat dalam keadaan pelik, susah. Dien menilai DPR telah menyakiti hati rakyat lagi dengan rencana kenaikan gaji ini. Sebelum ini rakyat sudah disakiti dengan naiknya harga BBM. Sakit hati rakyat belum terobati, sudah dibayang-bayangi akan naiknya tarif dasar listrik (TDL). Maka rencana kenaikan gaji anggota DPR benar-benar menambah lebar luka hati rakyat.

Mendapat kritikan publik ini, DPR tidak menjadi sadar dan mengurungkan niatnya. Justru anggota BURT sibuk mencari siapa yang membocorkan rencana kenaikan gaji anggota DPR ke media massa. Dia adalah Suryama M. Sastra, anggota BURT DPR dari Fraksi PKS. Suryama dianggap melanggar etika organisasi yang menurut ketua BURT Roestanto Wahidi Dirdjojuwono seharusnya hak untuk mempublikasikan rencana kenaikan gaji itu adalah ketua DPR Agung Laksono atau wakil ketua (bidang kesra) Zaenal Ma’arif.

Alasan Roestanto semua rapat BURT bersifat tertutup, tidak boleh diliput media massa. Kabarnya FPKS sudah minta maaf atas “kelancangan” Suryama dan untuk sementara statusnya sebagai anggota BURT dibekukan. Bila ternyata Suryama mendapat sanksi dari FPKS meskipun atas dasar teposeliro terhadap institusi DPR, maka sangat disayangkan. Sebab, FPKS yang merupakan kepanjangan tangan dari DPP PKS sudah tidak memberikan teladan dalam memberi kebebasan anggota DPR untuk menyampaikan pendapat.

Peristiwa ini harus mendapat sorotan media massa karena menyangkut beberapa masalah prinsip. Cara Roestanto dalam menterjemahkan “sifat tertutup” rapat BURT. Seharusnya, makna “sifat tertutup” itu media massa dilarang meliput proses rapat BURT. Tapi hasil rapat BURT tentu dapat diakses oleh media massa. Hal ini merupakan hak untuk memperoleh informasi bagi media massa sebagaimana dijamin UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kemerdekaan pers adalah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Bahkan, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Oleh karena itu pers mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Dalam mewujudkan semangat itu, pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyampaikan gagasan dan informasi.

Maka, membocorkan kepada pers tentang hasil rapat BURT yang berisi rencana kenaikan gaji DPR itu, merupakan jasa besar Suryama terhadap pers. Pasal 6 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas telah mengatur pelaksanaan peranan pers. Yakni memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan HAM, serta menghormati kebhinekaan. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Tentu, pers harus memberikan sikap seimbang sebagai faktor timbal balik kepada Suryama yang kini mengalami gencetan politis baik dari BURT maupun fraksinya. Suryama perlu mendapat pembelaan politis juga dari pers. Sebab, bagaimana pun keberanian Suryama membocorkan hasil rapat BURT itu memenuhi syarat dalam hal kebebasan menyampaikan informasi. Dasar hukumnya adalah UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pembelaan pers terhadap Suryama ini juga memiliki implikasi edukatif bagi anggota DPR lainnya. Paling tidak untuk mengingatkan kepada anggota DPR bahwa mereka punya hak untuk menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, dan imunitas. Hal itu dijamin oleh pasal 28 UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dengan cara ini pers dapat memberikan pembelajaran politik kepada anggota DPR bahwa pelarangan terhadap Suryama untuk menyampaikan hasil rapat BURT kepada pers itu, termasuk bagian dari bentuk pelanggaran UU Susduk. Sungguh ironis kalau FPKS menjatuhkan sanksi kepada Suryama dalam konteks ini.