jump to navigation

Untung Rugi PPP Punya Cagub Jatim April 30, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

PPP Jatim sudah deklarasi pasangan cagub-cawagub Khofifah Indar Parawangsa-Mujiono (KAJI) tanggal 22 April 2008. Deklarasi itu mengekspresikan optimisme pasangan KAJI yang ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka yakin bakal dapat dukungan dari gabungan PPP dan sejumlah parpol non parlemen.

(baca selengkapnya)

Iklan

Legitimasi PKB Hasil Muktamar Semarang September 14, 2006

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Setelah setahun lebih akhirnya pemerintah berani mengambil sikap atas dualisme Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sikap pemerintah itu Senin (11/9) sore diwakili Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin mengeluarkan Keputusan nomor M-14-UM.06.08 Tahun 2006. Dalam keputusan ini berisi pencabutan Keputusan nomor M-11.UM.06.08 Tahun 2005 tertanggal 21 Nopember 2005 tentang Pendaftaran Susunan Kepengurusan DPP PKB hasil muktamar II di Surabaya dengan ketua umum Choirul Anam.

Dengan demikian kini di Depkum HAM hanya satu PKB yang terdaftar yakni kepengurusan hasil muktamar II di Semarang pimpinan Muhaimin Iskandar. Pendaftaran kepengurusan DPP PKB pimpinan Muhaimin ini tertuang dalam Keputusan Menkum HAM nomor M-02.UM.06.08 Tahun 2005 tertanggal 8 Juni 2005. DPP PKB pimpinan Muhaimin memang berkirim surat kepada Menkum HAM tanggal 8 September 2006 agar pemerintah mencabut pengakuan terhadap DPP PKB pimpinan Choirul Anam. Hal itu dilakukan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung nomor 02 K/PARPOL/2006 yang menolak kasasi Choirul Anam dan kawan-kawan.

Meskipun pihak DPP PKB pimpinan Choirul Anam masih akan berjuang melawan secara hukum, namun harapannya sangat tipis untuk menang di jalur ini. Sementara pihak Muhaimin sudah mengklaim konflik PKB sudah selesai dengan tanpa dualisme kepemimpinan seperti selama ini. Namun, konflik PKB kali ini berbeda dengan ketika dualisme kepemimpinan Matori Abdul Djalil dulu. Pada konflik PKB jaman Matori tidak terasa dampaknya di tingkat bawah. Sebab, Matori memang tidak mengakar di daerah basis PKB seperti Jatim dan Jateng.

Konflik PKB antara kubu Muhaimin versus Choirul Anam diprediksi lebih punya dampak politik terhadap perkembangan PKB ke depan, khususnya menghadapi pemilu 2009. Dua kubu kekuatan politik ini tidak bisa seratus persen rujuk. Bahkan, kalau situasinya masih memungkinkan kubu Choirul Anam akan berpikir untuk mendirikan parpol baru yang sama-sama berbasis kaum nahdliyyin. Wacana parpol baru belum mendapat respon positip dari PBNU pimpinan KH Hasyim Muzadi. Bahkan ada kecenderungan PBNU untuk menolak berdirinya parpol baru tersebut. Rupanya sikap Hasyim lebih cenderung memelihara parpol berbasis nahdliyyin yang sudah ada.

Makna politik yang terkandung dari sikap PBNU tersebut dapat dibaca menjadi dua arah. Pertama, mengajak kepada politisi NU yang terbelah dalam dua kubu di PKB untuk kembali bersatu. Artinya jika posisi hukum PKB pimpinan Choirul Anam tidak kuat karena kalah di proses peradilan, maka diminta legowo untuk mengakui kepemimpinan Muhaimin. Rujuk politik pasca proses peradilan akan berjalan efektif apabila dipandu para kyai kharismatik di jajaran NU.

Untuk menuju kearah itu memang tidak mudah karena kedua kubu dikenal memiliki gengsi politik yang sangat tinggi. Bila kubu Muhaimin tidak hati-hati, misalnya secara gegabah melakukan recalling terhadap anggota legislatif dari kubu Choirul Anam, maka akan ada reaksi balik yang cukup menegangkan. Bisa ada gerakan eksodus dari PKB yang cukup besar di wilayah Jatim dan Jateng.

Tapi, andaikata kubu Muhaimin tidak melakukan tindakan recalling sekarang, sementara eksodus bisa dihindari. Meskipun langkah itu belum seratus persen aman secara politik. Gejolak akan muncul lagi pada proses rekrutmen calon anggota legislatif menjelang pemilu 2009 nanti. Hal itu akan terjadi apabila aktifis PKB kubu Choirul Anam dibabat habis dalam rekrutmen calon anggota legislatif di pemilu 2009. Reaksi mereka tidak akan punya kesempatan eksodus, tapi lebih pada upaya penggembosan. Dalam situasi ini pasti akan ada parpol lain yang mendapat keuntungan politik. Parpol lain ini (berbasis konstituen nahdliyyin) dapat limpahan konstituen yang tidak puas dengan PKB pimpinan Muhaimin. Atau mereka memilih menjadi golput, maka jumlah golput pun akan naik cukup signifikan melebihi pemilu 2004 lalu.

Kedua, PBNU akan mencari alternatif pilihan politik kepada konstituen dari kalangan nahdliyyin. Pilihan utama pasti dianjurkan untuk memilih PKB pimpinan Muhaimin. Sedangkan kalau tidak suka dapat memilih parpol besar lainnya yang punya kedekatan dengan kultur nahdliyyin. Wacana ini pasti ditangkap oleh PPP yang memang punya faktor historis dengan NU. Tinggal menunggu sikap PPP dalam muktamar nanti. Apakah para pemimpin PPP pasca Hamzah Haz yang dihasilkan muktamar nanti mampu menyusun strategi jitu dalam memanfaatkan situasi politik ini.

Spekulasi politik kearah itu makin kuat dengan hadirnya ketua umum PBNU KH Hasyim Muzadi pada Muswil ke -5 PPP Jatim di Probolinggo tanggal 8-10 September 2006 baru-baru ini. Hasyim hadir pada acara pembukaan Muswil PPP Jatim dan memberi nasehat-nasehat politik. Hasil muswil menunjukkan makin kuatnya faksi NU dalam tubuh DPW PPP Jatim periode 2006-2011. Ketua dan sekretais DPW PPP Jatim yang terpilih dalam muswil adalah Farid Al Fauzi dan Salim Qurays, keduanya dikenal sebagai politisi kader NU.

Dalam sejarah PPP Jatim selalu ada konfigurasi politik ketuanya dijabat kader dari faksi NU, sekretarisnya berasal dari faksi Muslimin Indonesia (MI). Kali ini posisi MI makin terpinggirkan dalam kepengurusan PPP Jatim. Dengan kepengurusan PPP Jatim seperti ini setidak-tidaknya akan lebih mampu menampilkan figur parpol yang punya daya tarik bagi konstituen nahdliyyin. Asal dikemas dalam strategi yang jitu, PPP khususnya di Jatim, akan dapat meraih simpatik dari warga nahdliyyin yang kecewa terhadap PKB hasil muktamar Semarang.

Usulan Kocok Ulang Pimpinan DPR Mencuat Lagi April 4, 2006

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Pengumuman mengundurkan diri dari jabatan wakil ketua DPR, memang sikap pribadi Zaenal Ma’arif. Sikap itu diambil setelah dia kalah dalam pemilihan ketua umum Partai Bintang Reformasi (PBR) dalam muktamar islah di Bali. Karena sikap pribadi, maka sah-sah saja bila Zaenal punya alasan tidak punya nyali lagi untuk memimpin sidang-sidang DPR menyusul kekalahannya di PBR. Ternyata sikapnya itu punya implikasi politik yang cukup luas di Senayan. Meskipun Zaenal kemudian menarik kembali pernyataan lisan yang sudah diumumkan kepada media massa itu. Alasannya dia digandoli oleh beberapa pihak, dan diminta untuk tidak mundur dari wakil ketua DPR.

Reaksi politik di Senayan, terbagi dua dalam menyikapi rencana mundur Zaenal ini. Dulu sudah ada usulan kocok ulang pimpinan DPR dengan alasan harus menggunakan azas proporsional jumlah kursi di DPR. Kelompok ini beralasan karena pemilihan pimpinan komisi di DPR juga sudah dilaksanakan berdasarkan azas proporsional. Bila azas proporsional ini diterapkan untuk kocok ulang pimpinan DPR, maka yang berhak masuk komposisi adalah PG (129 kursi), PDIP (109 kursi), PPP (58 kursi), dan PD (57 kursi). Sebab, menurut ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk, pimpinan DPR terdiri atas 4 orang yakni 1 orang ketua, dan 3 orang wakil ketua

Sangat wajar bila PPP dan PD ngotot mencuatkan lagi usulan kocong ulang pimpinan DPR pada saat Zaenal ingin mundur dari jabatannya. PPP dan PD akan mendapatkan keuntungan politis dalam kocok ulang pimpinan DPR ini. Lalu mengapa ketua Fraksi PAN Abdillah Toha juga ikut mendukung kocok ulang? Bahkan Abdillah menganggap kocok ulang harus dilakukan meskipun Zaenal tidak jadi mundur. Motif politik Abdillah ini jelas untuk menjunjung tinggi azas proporsional. Dan dalam proses kocok ulang sangat memungkinkan peluang untuk merubah Undang-undang Susduk agar wakil ketua DPR ditambah 1 orang yakni menjadi 4 orang.

Pendapat seperti ini sudah disuarakan ketua Fraksi PPP Endin AJ Soefihara dengan alasan selama ini pimpinan komisi juga terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua. Usulan Endin ini cukup menguntungkan bagi Fraksi PAN yang memang menduduki rangking kelima (53 kursi) di DPR. Artinya Fraksi PAN punya kans untuk mendudukkan anggotanya menjadi wakil ketua DPR. Sedangkan bagi PG dan PDIP, tidak begitu penting tentang perlu tidaknya kocok ulang pimpinan DPR. Porsi kedua parpol ini di kursi pimpinan DPR tidak akan berubah karena jumlah kursinya terbanyak pertama dan terbanyak kedua.

Jika ketua DPR Agung Leksono (PG) dan wakil ketua Soetardjo (PDIP) ikut gandoli Zaenal agar tidak jadi mundur, itu semata-mata karena sudah ada kecocokan dalam sistem kerja kolektif di pimpinan parlemen selama ini. Hal itu tentu berbeda dengan sikap wakil ketua DPR Muhaimin Iskandar (PKB) dan ketua Fraksi PBR Bursah Zarnubi (kini ketua umum DPP PBR) yang tidak setuju kocok ulang. Bahkan mereka berdua termasuk tokoh yang getol minta supaya Zaenal tidak mundur dari wakil ketua DPR.

Bagi PKB (52 kursi) dan PBR (14 kursi), mundurnya Zaenal memberikan peluang untuk kocok ulang (secara proporsional), maka dipastikan kedua parpol ini tidak bisa lagi menduduki wakil ketua DPR. Dalam situasi seperti ini posisi politik Zaenal menjadi diuntungkan. Dia akan digandoli oleh banyak pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan rencana mundurnya dari jabatan wakil ketua DPR. Maka sangat mungkin bila Zaenal sengaja melakukan manuver politik dengan mengumumkan (secara lisan) rencana mundur dari jabatan wakil ketua DPR. Manuver politik itu untuk memastikan bahwa PBR masih butuh dia meskipun telah kalah di muktamar.

Sebab, kalau Zaenal serius dengan rencana mundurnya itu pasti dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pimpinan DPR, kemudian barulah diumumkan ke publik. Ketentuan soal itu ada dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk yang mengatur bahwa pimpinan DPR berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis. Dengan demikian, Zaenal belum masuk dalam rambu-rambu peraturan mengenai rencana mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kini, Zaenal bisa tidur nyenyak menikmati hasil manuver politiknya tersebut. Posisi wakil ketua DPR dengan langgeng bisa diduduki sampai Pemilu 2009. Dia bisa melaksanakan tugas itu dengan tenang tanpa dibayang-bayangi akan direcoki rekan-rekannya di internal PBR. Dan tugasnya di internal PBR menjadi ringan karena statusnya hanya menjadi anggota biasa. Sementara itu dia menolak untuk menjadi pengurus DPP PBR pimpinan Bursah Zarnubi yang menjadi rival beratnya dalam muktamar islah di Bali. Harus diakui bahwa Zaenal cukup jeli dalam melakukan manuver politik di tengah kemelut internal PBR saat ini.

Memang, atas manuver politiknya itu Zaenal harus menangung risiko dianggap plin-plan dan bahkan disebut munafik. Tuduhan itu dilontarkan oleh Achmad Sudjai ketua DPW PBR Jatim yang kini menjadi salah satu ketua DPP PBR. Tapi tuduhan munafik itu tidak begitu direspon oleh publik, karena Zaenal berkali-kali menyatakan rencana mundurnya itu akan dievaluasi ulang setelah dia sowan dan minta nasehat kepada tokoh-tokoh nasional khususnya para pimpinan ormas Islam. Zaenal berdalih bahwa PBR sebagai parpol yang berazaskan Islam, maka wajib hukumnya bagi dia untuk minta nasehat kepada tokoh NU dan Muhammadiyah serta tokoh Islam lainnya.

Perpecahan Resmi PKB Sebelum Putusan Kasasi MA Oktober 13, 2005

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Konflik internal di tubuh PKB secara resmi sudah pecah jadi dua yang tidak mungkin dilakukan islah. Hal itu ditandai dengan selesainya penyelenggaraan muktamar PKB versi Alwi Sihab dan Saifullah Yusuf di Surabaya, 1-2 Oktober 2005 lalu. Di muktamar Surabaya ini Alwi-Saiful meletakkan jabatan secara resmi sebagai ketua umum dan sekjen. Kepemimpinan DPP PKB beralih ke tangan Choirul Anam (Jatim) dan Idam Chalied (Jateng). Komposisi ini dilengkapi dengan terpilihnya KH Abdurrahman Chudhori sebagai ketua Dewan Syuro. Alwi Sihab dipasang sebagai sekretaris Dewan Syuro. Di jajaran Musytasyar ditempati KH Abdullah Faqih sebagai rois dan KH Ma’ruf Amin sebagai sekretaris.

Menanggapi hasil muktamar versi Alwi tersebut, Gus Dur menyatakan tertutup pintu islah. Sedangkan Choirul Anam menyatakan program tetap jalan. Artinya, Anam akan segera mendaftarkan kepengurusan PKB hasil muktamar Surabaya ke Departemen Hukum dan HAM. Proses hukum itu dilalui setelah komposisi kepengurusan di notariskan dulu. Proses selanjutnya, tentu menunggu hasil kasasi di Mahkamah Agung (MA). Bagaimana pun MA nantinya pasti hanya mengakui salah satu kubu dalam PKB.

Melihat perkembangan ini rasanya berat untuk diharapkan kedua kubu melakukan islah. Tapi, pakar politik Unair Kacung Marijan justru pintu inslah masih terbuka melalui proses kultural model NU. Kacung yang dikenal sebagai pengamat NU ini menilai terpilihnya Choirul Anam menggantikan Alwi Shihab adalah bagian dari skenario untuk menganalkan konflik PKB.

Alasannya, Saifullah Yusuf memiliki peran besar untuk mempersempit konflik jika kelak putusan MA memenangkan kubu Gus Dur-Muhaimin. Karena sejak awal komitmen Saiful adalah menghormati keputusan hukum. Setelah proses hukum dari MA turun, akan ada proses kultural model NU untuk mengakhiri konflik. Caranya lewat pertemuan antara Saiful, Gus Dur dan para kiai sepuh.

Persoalannya adalah bagaimana jika ternyata putusan MA memenangkan kubu Alwi-Saiful. Apakah Gus Dur mau mengalah dengan alasan menghormati putusan MA? Perkembangan inilah yang sangat ditunggu oleh semua pihak. Sebab, bagaimana pun format PKB ke depan akan sangat menentukan peran parpol kaum nahdliyyin itu dalam menyongsong pemilu 2009 nanti. NU pasti tidak ingin kehilangan kekuatan politiknya baik di lembaga legislatif maupun pemerintahan.

Pengalaman pada pemilu 2004 yang lalu sudah cukup memberi pelajaran berharga bagi NU dan PKB. Pada saat itu PKB solid secara organisatoris, sehingga perolehan suaranya meningkat pada pemilu legislatif. Tapi pada tahapan berikutnya gagal meraih kemenangan saat pilpres. NU dan PKB terjadi kesenjangan, akibatnya keduanya tidak memiliki peluang untuk merebut kursi presiden dan wapres.

Gus Sholah yang dijagokan PKB untuk berpasangan dengan Wiranto (capres Partai Golkar) ternyata gagal menuju putaran kedua pilpres 2004. Sementara ketua umum PBNU Hasyim Muzadi yang dipasangkan dengan Megawati (capres PDIP) juga gagal pada putaran kedua pilpres 2004. Tentu kalangan PKB dan NU sudah punya analisa tersendiri agar kegagalan serupa tidak terulang lagi pada pemilu 2009. Itu pun andaikata kondisi internal PKB masih tetap solid dan hubungan dengan jajaran NU struktural juga tetap mesra.

Belajar dari pengalaman konflik PKB yang sekarang, ada satu hal yang mesti dicermati. Besarnya potensi politik yang dimiliki warga nahdliyyin mengandung resiko tinggi untuk diincar pihak luar. Untuk membendung kekuatan dari luar tersebut, bukan pekerjaan mudah bagi NU. Kini, sejarah telah mencatat bahwa di kalangan NU sudah tidak punya tokoh kharismatik yang mampu menyatukan warganya dalam satu langkah politik. Gus Dur meskipun masih diakui sebagai figur panutan di kalangan NU, tapi tidak berhasil juga dalam menjaga kekompakan di internal PKB.

Seiring dengan itu, makin menguatnya pengaruh KH Hasyim Muzadi di kalangan NU secara struktural, harus diakui bahwa ada pengurangan porsi Gus Dur dalam mengendalikan warga nahdliyyin. Artinya, faktor kunci yang menentukan tingkat bargaining di kalangan NU masih memungkinkan munculnya figur alternatif. Tinggal tergantung situasi politik yang berlangsung di masa akan datang. Figur alternatif itu akan menjadi makin besar kalau Gus Dur melawan besarnya arus politik secara kontemporer.

Faktor inilah yang menjadi kekhawatiran banyak pihak bila ternyata putusan MA mengalahkan kubu Alwi-Saiful. Dan bila mereka kemudian menggiring terbentuknya parpol baru di luar PKB tapi bermain di basis NU terutama di Jatim dan Jateng. Padahal dua propinsi ini tercatat sebagai penyumbang terbesar suara PKB pada pemilu 2004 lalu. Secara statistik sudah bisa ditebak perpecahan suara dukungan PKB akan terpecah menjadi dua dengan porsi yang tidak seimbang.

Meskipun Alwi-Saiful tidak lagi memegang posisi penting dalam kepengurusan PKB hasil muktamar Surabaya, tapi peran keduanya tidak berkurang sedikit pun. Apalagi kalau Alwi-Saiful tetap bertahan di kursi kabinet SBY-Kalla sampai tahun 2009, tentu power mereka dipastikan terus bertambah seiring dengan kepentingan politik kekuasaan. Bagaimana pun harus diakui bahwa figur Saiful sangat mampu untuk mewarnai wacana baru bagi kalangan muda NU.

Kepiawaian ketua umum GP Ansor ini dalam merangkul kekuatan para kiai sepuh, akan makin mempercepat proses perubahan kultural di kalangan NU. Dia sudah membuktikan telah mampu bergerak bebas lepas dari bayang-bayang kharisma Gus Dur. Sehingga, pecahnya hubungan politik antara Saiful dan Gus Dur, sebenarnya sangat merugikan akses NU dan PKB ke depan. Maka harus diupayakan agar pintu islah tidak tertutup karena alasan apa pun.

                    

Konflik PKB Pasca Putusan PN Jakarta Selatan Agustus 25, 2005

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Anggapan banyak orang tentang bakal berakhirnya konflik PKB setelah ada putusan hukum di pengadilan ternyata meleset. Pasca putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (10/8) lalu, tidak ada tanda-tanda bakal terjadinya islah (rujuk) antara kubu Gus Dur-Muhaimin Iskandar dan kubu Alwi Shihab-Saifullah Yusuf. Padahal beberapa waktu sebelumnya, sudah ada isyarat untuk menjadikan putusan PN sebagai pintu islah.

Kini, muncul argumentasi baru yang dikemukakan kubu Alwi-Saiful, bahwa putusan PN Jakarta Selatan belum menjadi keputusan hukum yang bersifat tetap, masih ada proses kasasi di tingkat Mahkamah Agung (MA). Nampaknya kubu ini punya keyakinan kuat bahwa pihaknya bakal menang di tingkat kasasi. Dan program-program  politik yang dikembangkan dijalankan, termasuk mempersiapkan muktamar PKB, sebagai pengganti muktamar Semarang yang dianggapnya cacat hukum.

Sebaliknya, kubu Gus Dur-Muhaimin makin gencar melakukan penataan politik di internal partainya. Agaknya, putusan PN Jakarta Selatan yang memenangkan pihaknya itu menjadi amunisi baru untuk melemahkan perlawanan kubu Alwi-Saiful di daerah-daerah, khususnya di Jatim, Jateng dan DIY. Dalam manuvernya ini Muhaimin mengemukakan penggolongan kubu Alwi-Saiful menjadi dua. Golongan kiai yang bakal didekati dan dimaafkan untuk diajak bergabung kembali di PKB. Sedangkan golongan yang bukan kiai sengaja dibiarkan untuk tidak diajak bergabung, bahkan ada nada ancaman untuk dipecat dari keanggotaan di PKB. Dan secara implisit  Muhaimin menyebut Alwi Shihab adalah termasuk golongan yang bukan kiai yang bakal digusurnya.

Dibalik pernyataannya itu, tentunya Muhaimin sudah punya target siapa saja yang berada dalam satu golongan dengan Alwi Shihab. Sehingga, publik pun mencoba menebak sederet tokoh yang bukan kiai di kubunya Alwi Shihab. Mereka itu diantaranya adalah mungkin AS Hikam, Chotibul Umam Wiranu, Khofifah Indar Parawangsa, Choirul Anam. Persoalannya, mungkinkan para kiai dan politisi di kubunya Alwi Shihab tersebut bisa dipecah-pecah dalam dua golongan yang berbeda semacam itu. Hal ini mengingat konsolidasi yang dilakukan kubu Alwi Shihab selalu dilakukan bersama para kiai khos di daerah-daerah basis PKB.

Melihat perkembangan masing-masing kubu yang cenderung tidak mencerminkan sikap islah itu, publik pun semakin maklum bila keputusan kasasi di tingkat MA nanti bakal menjadi alasan utama untuk pecah bagi kubu yang kalah secara hukum. Logika politiknya, pihak yang kalah di kasasi ini nanti merasa memiliki kekuatan penyeimbang untuk keluar dari PKB. Andaikata keluarnya dari PKB ini kemudian menempati diri sebagai non partisan, maka pengaruhnya terhadap konstituen PKB di tingkat bawah masih bisa dieleminir. Tapi, jika mereka memutuskan untuk mendirikan partai baru, maka pengaruhnya terhadap PKB sangat signifikan.

Bagaimana pun perpecahan PKB hingga menjadi dua partai pasti akan merugikan kalangan nahdliyyin dalam percaturan politik di tingkat nasional. Dukungan suara dari konstituen NU yang pada dua kali pemilu (1999 dan 2004) akan terbelah dalam pemilu 2009. Pecahnya dukungan konstituen NU ini pasti tidak menguntungkan bagi PKB maupun partai baru sempalannya. Sebab, tidak mustahil mantan konstituen PKB yang mayoritas dari kalangan nahdliyyin itu memilih bersikap netral terhadap PKB dan partai baru sempalannya.

Mereka yang memilih bersikap netral ini berpotensi untuk mengalihkan pilihannya kepada partai lain yang dianggapnya cocok dengan aspirasi politiknya. Bahkan, tidak mustahil mereka juga bakal berubah menjadi golput (tidak memilih) pada pemilu 2009 nanti. Memang tidak semua parpol diluar PKB memiliki kemampuan dan pengalaman dalam menggarap konstituen yang eksodus ini. Tapi, paling tidak ada dua parpol lama yang memiliki pengalaman untuk menggarap konstituen PKB yang eksodus. Dua parpol yang dimaksud adalah Partai Golkar dan PPP.

Banyak alasan mengapa dua parpol itu punya peluang dan kemampuan dalam merebut massa nadliyyin yang eksodus tersebut. PPP misalnya, yang sejak sebelum fusi 1973 sudah memiliki basis mayoritas dari kalangan mantan Partai NU pada pemilu 1971. Dalam perkembangannya selama masa orde baru, PPP juga mampu bertahan memelihara basis massa dari kalangan nahdliyyin. Hingga kini pun, dalam era multi partai, PPP masih mampu memelihara komunikasi politiknya dengan kalangan nahdliyyin meskipun harus berebut dengan PKB selama dua kali pemilu terakhir.

Sedangkan Partai Golkar tidak perlu diragukan lagi tentang pengalaman politiknya dalam menggarap konstituen yang eksodus dari partai lain. Kiprahnya selama orde baru, khususnya dalam melakukan penggembosan suara terhadap PPP, sudah menjadi bukti dalam sejarah perpolitikan di tanah air. Penggembosan terhadap PPP itu sangat sukses ketika pemilu 1987 dan kuncinya juga memanfaatkan kekecewaan tokoh-tokoh dan konstituen NU terhadap PPP.

Demikian juga pengalaman Partai Golkar dalam merebut kembali simpati rakyat pada pemilu 2004 yang akhirnya tampil sebagai pemenang pada pemilu legislatif. Bedanya kali ini yang digarap adalah kelompok rakyat kecil yang menjadi tulang punggung kemenangan PDIP pada pemilu 1999. Untuk proyeksi pada pemilu 2009 nanti, Partai Golkar punya peluang dan kemampuan untuk menggarap konstituen dari kalangan nahdliyyin bila PKB benar-benar pecah menjadi dua parpol akibat konflik kubunya Alwi dan kubunya Muhaimin.             

Solusi Konflik PKB Setelah Putusan Pengadilan Juni 16, 2005

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Dua kubu PKB (Alwi Shihab dan Muhaimin) makin agresif melakukan manuver politik untuk mempertahankan eksistensinya masing-masing. Kondisi ini makin membuat bingung konstituen PKB yang mayoritas warga NU di tingkat bawah. Kebingungan warga NU itu juga sangat merisaukan PBNU. Hal itu diakui ketua umum PBNU KH Hasyim Muzadi. Tak henti-hentinya dia menghimbau agar pengurus NU tetap netral dalam menyikapi konflik internal PKB tersebut.

Hasyim juga mengakui, meskipun Muktamar NU ke 31 di Boyolali sudah meneguhkan bahwa NU menjaga jarak yang sama terhadap semua parpol, tapi mungkin karena punya kedekatan historis, sehingga banyak pihak masih berharap NU proaktif turun tangan menyelesaikan konflik internal PKB. Bahkan, banyak pihak juga yakin bahwa kalau PBNU mau “intervensi” maka ketegangan di PKB bisa segera diatasi. Karena mayoritas pimpinan, kiai dan jamaah PKB itu warga nahdliyyin.

Nampaknya, upaya apapun yang menjurus kepada islah (rujuk) sudah sulit dilakukan pada saat ini. Salah satu jalan adalah menunggu keputusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan tentang gugatan Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf. Proses hukum ini sudah memasuki sidang pertama, masih ada upaya mediasi 30 hari. Diperkirakan tanggal 13 Juni 2005 ini akan gugatan perkara akan dibacakan. Artinya, hari itu menjadi awal dari proses hukum.

Sesuai UU, PN Jakarta Selatan punya waktu 60 hari untuk memutuskan perkara gugatan tersebut. Selanjutnya ada proses 30 hari di Mahkamah Agung (MA). Paling lambat PN Jakarta Selatan 13 Agustus 2005 sudah ada keputusan dan 13 September 2005 sudah ada keputusan tetap dari MA. Proses hukum ini menjadi dasar keabsahan DPP PKB yang mendapatkan pengakuan resmi dari negara. Maka proses rujuk politik pun baru bisa dijalankan sesuai dengan mekanisme organisasi di PKB.

Selama menunggu proses hukum tersebut, sebaiknya masing-masing kubu dapat menahan diri untuk tidak melakukan manuver politik yang makin meruncingkan konflik di PKB. Justru kedua kubu diharapkan dapat menurunkan suhu politik di internal PKB agar perpecahan di tingkat bawah dapat dihindarkan. Kekompakan PKB di tingkat bawah ini perlu dipelihara karena mereka sedang menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Disamping itu, kader-kader PKB di DPR dan DPRD juga butuh ketenangan untuk melakukan tugas-tugas rutin lembaga legislatif.

Kedua kubu perlu menyiapkan mental para pendukungnya untuk legowo menerima hasil putusan hukum yang akan dikeluarkan PN Jakarta Selatan dan tahap akhir di MA nanti. Bentuk riil dari sikap legowo tersebut harus diarahkan untuk membangun kembali keutuhan PKB di kemudian hari. Pertama, pihak pemenang supaya tidak sewenang-wenang melakukan tindakan pemecatan kepada para tokoh dan pendukungnya yang dinyatakan kalah dalam proses hukum.

Bagaimana pun tindakan pemecatan baik dari kepengurusan, keanggotaan di parpol maupun recalling keanggotaannya di lembaga legislatif, pasti menimbulkan dendam politik. Dari pengalaman selama ini, biasanya dendam itu melahirkan sikap yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Padahal pimpinan parpol selalu dituntut untuk lebih memperbesar dukungan lewat partisipasi politik. Kegagalan membangun partisipasi politik akan berakibat berkurangnya jumlah dukungan, bahkan rawan terjadi penggembosan parpol saat pemilu.

Pihak yang menang, sebenarnya mempunyai kewajiban untuk merangkul kawan-kawan politiknya yang selama konflik sempat menjadi lawan-lawan politiknya. Diperlukan kearifan tersendiri untuk membangun sikap penghormatan terhadap mereka yang pernah punya jasa-jasa politik dalam ikut berjuang di PKB sejak berdirinya hingga menjadi parpol besar seperti sekarang ini.

Kedua, pihak yang kalah secara hukum, diharapkan bersikap secara realistis. Meskipun kecewa, tapi tetap menunjukkan jiwa besar untuk mengakui keberadaan PKB yang sudah memiliki keabsahan berdasarkan kekuatan hukum tetap. Komitmen untuk tetap mendukung PKB sangat diperlukan meskipun secara struktural tidak lagi memiliki jabatan kepengurusan. Pengabdian kepada parpol bisa diwujudkan dalam bentuk apapun sesuai dengan platform PKB yang selama ini telah dibela mati-matian.

Dengan mengembangkan dua wacana seperti ini, maka PKB pasca keputusan hukum dapat solid kembali seperti sediakala. Bangsa ini perlu mendapat contoh etika berpolitik yang bagus. Konflik politik selalu diterima dengan penuh kesadaran setelah ada proses hukum tetap. Kekecewaan politik tidak harus selalu diakhiri dengan membentuk partai baru untuk menandingi parpol lama.

Sebab, dari pengalaman politik selama pemilu 1999 dan 2004 dapat diambil sebagai pelajaran. Parpol pecahan selalu tidak mampu memenangkan persaingan dalam perolehan suara dengan parpol induknya pada pelaksanaan pemilu. Hal itu terjadi karena basis konstituennya relatif sama dengan parpol induknya. Rakyat tidak mudah diajak pindah dukungan parpol gara-gara mengikuti tokoh-tokohnya yang hengkang dari parpol induk karena persoalan konflik politik di tingkat elit.

Bagaimana pun rakyat makin cerdas dalam membaca konflik politik dan cara-cara penyelesaiannya. Karena perkembangan arus informasi dan makin terdidiknya rakyat, telah merubah pola pikir mereka sehingga menjadi pemilih yang rasional dalam pemilu. Parpol yang bebas konflik atau minimal dapat menyelesaikan konfliknya dengan baik, pasti mendapat simpatik rakyat. Bagi mereka, parpol yang berkonflik pasti energi politiknya banyak terkuras untuk menyelesaikan pekerjaan internalnya. Otomatis parpol semacam ini tidak bisa diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi rakyat sepenuhnya.