jump to navigation

Bongkar Pasang AD/ART di Munas Golkar Agustus 24, 2009

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Persaingan kandidat ketua umum di Munas Partai Golkar 4-7 Oktober 2009 makin ketat. Dua kubu politisi senior yang masing-masing menjagokan Aburizal Bakrie (Ical) dan Surya Paloh sama-sama siap dengan strategi pemenangan masing-masing. Ditengah persaingan dua kubu itu muncul pesaing lain dari kalangan muda yakni Yuddy Chrisnandi. Dan paling belakang juga muncul Tommy Soeharto ikut meramaikan bursa calon ketua umum.

(baca selengkapnya)

Iklan

Penentuan Kursi Sisa Suara Lewat Undian Maret 25, 2009

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur pembagian kursi sisa suara. Pengaturan itu terdapat dalam Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 209. Sedangkan ketentuan lebih lanjut dari pelaksanaan 5 pasal tersebut akan diatur dalam Peraturan KPU. Penegasan soal kewenangan KPU ini diatur dalam Pasal 210.

(baca selengkapnya)

Membakukan Pasal Parpol Pengusung Capres (Bagian II-habis) Desember 8, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , ,
comments closed

 

Oleh Slamet Hariyanto

 

Pembentukan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan amanat UUD 1945 (setelah amandemen). Setelah amandemen konstitusi tersebut,  presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat ini untuk pertama kalinya berlangsung pada Pilpres 2004 dengan berpedoman UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pilpres. 


(baca selengkapnya)

Membakukan Pasal Parpol Pengusung Capres (Bagian I) Desember 3, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , ,
comments closed

 

Oleh Slamet Hariyanto

 

Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (RUU Pilpres) telah disahkan DPR RI. Sudah diundangkan di Lembaran Negara, secara resmi menjadi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

(baca selengkapnya)

Muhammadiyah Netral Pilkada Mei 26, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Meski pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dipilih rakyat sudah berlangsung sejak 2005, namun Pimpinan Pusat Muhammadiyah baru mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 61/KEP/I.0/B/2008 tertanggal 25 Maret 2008. Isi SK tersebut tentang kebijakan PP Muhammadiyah dalam menghadapi pilkada. Entah, kenapa baru sekarang PP Muhammadiyah mengeluarkan “panduan politik” pilkada.

(baca selengkapnya)

Parpol Besar Bergaya Orde Baru September 27, 2007

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Panggung politik nasional makin menunjukkan gejala kemunduran dalam komitmennya terhadap agenda reformasi. Setelah menikmati pahit getirnya menjalani dua kali pemilu (1999 dan 2004) ada kecenderungan ingin mempertahankan diri secara berlebihan. Disadari atau tidak, perulaku politik parpol besar mengarah kepada bangkitnya kembali status quo.

Hal itu dapat disimak dari manuver mereka dalam pembahasan revisi UU bidang politik. Fraksi Partai Golkar (FPG), FPDIP, Fraksi Partai Demokrat (FPD) di DPR mengeluarkan usul untuk memberlakukan kembali azas tunggal bagi parpol seperti pada rezim orde baru. Usul itu ditolak ketua umum DPP PPP Surya Dharma Ali. Pentolan parpol berlambang ka’bah itu menilai penerapan azas tunggal justru membuka pertentangan antara Islam dan Pancasila.

Usul memberlakukan kembali azas tunggal sama artinya dengan langkah mundur perjalanan demokrasi di negeri ini. Karena itu, usul azas tunggal tidak bisa dipaksakan dalam pembahasan revisi UU Partai Politik.

Realitas lainnya, PG menegaskan tidak akan lagi menggunakan sistem konvensi untuk menjaring calon presiden 2009. Hal itu ditegaskan ketua umum DPP PG Jusuf Kalla baru-baru ini. Padahal sistem konvensi capres 2004 yang pernah dirintis Akbar Tanjung ketika memimpin Golkar, telah mengangkat citra parpol ini sebagai paling demokratis. Harus diakui bahwa dampak positip dari citra demokratis ini telah ikut andil mengantarkan PG menang pemilu legisltaif 2004.

Kini, citra itu akan dirobohkan secara sistematis. Memang, ada dua argumentasi yang disodorkan Jusuf Kalla mengenai pandangan bahwa PG tidak perlu menggelar konvensi capres. AD/ART Partai Golkar tidak mengatur sistem konvensi capres. Dalam AD/ART ini capres PG hanya ditentukan melalui rapat pimpinan nasional. Argumentasi lainnya, konvensi Partai Golkar untuk menjaring capres 2004 terbukti gagal. Wiranti yang menang konvensi capres Partai Golkar dianggap bukan kader yang baik. Buktinya Wiranto yang berpasangan dengan Salahuddin Wahid kalah dalam pilpres di putaran pertama.

Penghapusan sistem konvensi capres Partai Golkar ini dikecam mantan ketua umumnya Akbar Tandjung. Keputusan tersebut kata Akbar justru akan menurunkan citra Partai Golkar di mata masyarakat. Pendapat Akbar ini didukung disertasinya di program doktor ilmu politik Universitas Gajah Mada. Disebutkan bahwa salah satu kunci pulihnya citra Partai Golkar hingga menang Pemilu Legislatif 2004 adalah adanya konvensi capres. Mekanisme itu membuat Partai Golkar dinilai prodemokrasi dan menjadi pelopor bagi terciptanya proses demokrasi di internal partai politik.

Kesan bahwa Partai Golkar kurang mendukung tumbuhnya proses demokrasi itu juga ditunjukkan dalam menyikapi diperbolehkannya calon independen ikut Pilkada. Sehingga, realisasi calon independen dalam Pilkada bakal sulit. Partai Golkar (PG) yang menguasai kursi terbanyak di DPR secara terbuka menyatakan kurang sreg dengan calon perseorangan itu.

Hal itu terungkap dari pernyataan Ketua umum PG Jusuf Kalla ketika membuka Rakornas DPP Golkar Bidang Hukum, HAM, dan Otonomi Daerah, di Jakarta baru-baru ini. Dia menilai, pelaksanaan ketentuan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang calon independen dalam pilkada tidak mudah.

Jusuf Kalla juga menganggap, selain tidak adil bagi partai politik, masuknya calon independen dalam pilkada menimbulkan dualisme aturan hukum dan membutuhkan biaya besar. Konsideran MK bahwa pencalonan lewat parpol dinilai mahal ongkosnya itu sedikit mengusik perasaan. Seakan-akan parpol dalam pilkada melakukan “pemerasan”.

Apakah hadangan calon independen dalam pilkada itu juga berimplikasi pada bakal kandasnya wacana calon presiden (capres) independen? Pasti, selama akhir Agustus 2007 lalu sejumlah tokoh parpol besar di Senayan secara terang-terangan menyatakan sikapnya terhadap wacana capres independen yang sedang muncul di masyarakat.

Wacana calon presiden (capres) dari unsur perseorangan (independen) ditolak para pimpinan fraksi di DPR. Alasan penolakan mereka adalah karena belum adanya landasan hukum yang mengatur keberadaan capres independen. Sikap politik itu dikemukan para pimpinan fraksi antara lain Priyo Budi Santoso (FPG), Lukman Hakim Syaifuddin (FPPP), Zulkifli Hasan (FPAN). Bahkan wakil ketua DPR dari FPKB Muhaimin Iskandar juga bersikap senada. Ketua umum DPP PKB ini minta agar pihak-pihak yang menginginkan capres independen supaya bersabar dulu.

Muhaimin kelihatan lebih diplomatis dalam menyikapi munculnya aspirasi capres independen. Dia seperti memberikan warning bahwa merubah payung hukum yang dijadikan pijakan masuknya cepres independen perlu waktu minimal empat tahun. Tentu yang dimaksudkan adalah melalui proses amandemen UUD 1945.

Memang harus diakui, kalangan DPR tidak bisa menghalangi desakan perlunya capres independen. Desakan capres independen itu, sebenarnya satu paket dengan usulan calon kepala daerah (cakada) independen. Namun, aturan dan payung hukumnya yang berbeda antara usulan capres independen dan cakada independen.
Politisi di DPR merasa klenger terhadap putusan MK yang menginjinkan cakada independen. Fraksi-fraksi di DPR sebenarnya keberatan masuknya cakada independen, tapi mereka tidak punya kekuatan hukum untuk menolak putusan MK.

Akibatnya, akan terjadi “balas dendam” dengan cara memperberat syarat masuknya cakada independen dalam revisi UU Nomor 32 Tahun 2004. Para petinggi parpol mulai mengotak-atik pasal-pasal persyaratan calon dalam Pilkada. Mereka cenderung mengusulkan calon independen dapat maju dalam Pilkada dengan persyaratan yang diperberat. Sikap politik para petinggi parpol besar itu semakin menambah bukti bahwa mereka cenderung status quo seperti gaya orde baru.