jump to navigation

Mencalonkan Kepala Daerah Koruptor Maret 18, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Hak mengajukan calon dalam pilkada berada di tangan pimpinan parpol setingkat. Hal itu ditegaskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005. Surat pencalonan ditandatangani oleh pimpinan parpol atau para pimpinan parpol yang bergabung di daerah pemilihan. Namun, dalam praktiknya, pimpinan parpol tersebut tidak bisa secara bersikap mandiri menggunakan hak pencalonan. Mereka masih diatur mekanisme internal parpolnya masing-masing.

(baca selengkapnya)

Iklan

PAW Wakil Ketua DPRD Jatim Maret 3, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in LEGAL OPINION MASALAH SENGKETA POLITIK.
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
comments closed

Tahapan pemilihan gubernur Jatim bakal berimbas pada penggantian antarwaktu (PAW) wakil ketua DPRD Jatim. Ridwan Hisjam, kader Golkar yang kini menjabat ketua DPRD Jatim segera akan meninggalkan jabatan legislatifnya. Dia jadi cawagub yang diusung PDIP dan harus bersaing dengan Soenarjo, cagub Partai Golkar yang kini jadi wagub Jatim. Bagaimana proses PAW wakil ketua dewan yang sarat dengan kepentingan politis itu? Berikut ini Legal Opinion yang ditulis analis politik dan hukum H Slamet Hariyanto SPd SH 

(baca selengkapnya)

WebLinks DPP Partai Politik Januari 6, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in Links Radio, Lembaga Negara, Parpol, Ormas, LSM, Pemda.
Tags: , , , , , , , ,
comments closed

Kemasan Politik Minta Tambah Menteri November 23, 2006

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Hingar-bingar Rapat Kerja Nasional (rakernas) II Partai Golkar yang digelar 13-16 Nopember 2006 dipungkasi dengan dikeluarkannya 17 pernyataan politik. Isi pernyataan politiknya terkesan datar-datar saja, tidak ada yang “keras”. Padahal sebelum dan selama berlangsungnya rakernas, telah mengemuka isu-isu besar seperti ancaman pencabutan dukungan kepada Presiden SBY.

Beberapa butir pernyataan rakernas itu antara lain Partai Golkar mengukuhkan diri sebagai partai mitra pemerintah yang kritis, obyektif, proporsional, serta terus mengevaluasi dan mengawal kebijakan pemerintah. Mendukung upaya peningkatan kinerja pemerintah. Jika perlu mengganti menteri yang tidak mampu menjalankan visi dan misi SBY-JK. Selain itu juga ada pernyataan yang mendesak agar pemerintah melakukan reformasi birokrasi. Dan pemerintah diharapkan mengambil kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat.

Konsumsi politik hasil rakernas itu tidak begitu melekat dalam ingatan publik. Justru yang paling dicermati publik adalah manuver DPP Partai Golkar yang sudah menyerahkan 14 nama kadernya untuk dinominasikan sebagai menteri dalam reshuffle kabinet. Kabarnya ada 8 kursi menteri yang diincar Partai Golkar. Ternyata dibalik ancaman pencabutan dukungan terhadap pemerintahan SBY-JK tersebut, ada syahwat politik yang kuat dari Partai Golkar untuk menambah jatah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu. Alasan yang dipakai tetap saja seperti dulu yakni karena Partai Golkar memiliki jumlah kursi terbanyak di DPR.

Logika politik yang dipakai Partai Golkar itu dikecam mantan anggota KPU yang kini menjadi Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dia mengingatkan bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini seharusnya diimplementasikan sebagai wujud dari amanat konstitusi negara. Artinya presiden memiliki otoritas penuh untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri. Bagi mantan ketua umum PB HMI itu, Partai Golkar tidak bisa menerapkan logika parlementer.

Kecaman senada juga datang dari anggota FPDIP DPR asal Surakarta Aria Bima. Dia mengingatkan bahwa DPR tidak bisa menjatuhkan presiden. Selayaknya kalau SBY tidak perlu takut kepada Partai Golkar meskipun partai berlambang pohon beringin ini memiliki kursi mayoritas di parlemen. Soal reshuffle kabinet, Aria mengingatkan hendaknya presiden tidak spekulatif dalam memilih orang yang akan dijadikan menteri.

Jika harus melakukan reshuffle kabinet, menteri yang diangkat harus berani mengubah arah kebijakan yang tidak populis asalkan tujuannya untuk kepentingan rakyat. Yang penting reshuffle kabinet harus disemangati jiwa perubahan bagi kepentingan rakyat banyak. Sebab, logika reshuffle dengan menggunakan pertimbangan jumlah kursi di palemen, bisa dianggap sebagai kegagalan sistem pemilihan presiden secara langsung.

Pertimbangan politik yang disampaikan Anas Urbaningrum dan Aria Bima tersebut menjadi relevan mengingat sifat SBY yang kadang-kadang tidak percaya diri dalam mengambil keputusan. Dari segi fatsoen politik, sungguh kurang tepat bila Partai Golkar selalu membuat manuver merongrong pemerintahan SBY-JK. Sebagai partai pemenang pemilu legislatif dan kini ketua umumnya menjabat wakil presiden, seharusnya Partai Golkar (bersama Partai Demokrat) menjadi pendukung utama pemerintah.

Memang sempat diragukan kalau rakernas Partai Golkar berani mencabut dukungan terhadap SBY-JK, meskipun selama sebelum dan berlangsungnya rakernas sempat muncul ajakan pencabutan dukungan dari internal Partai Golkar. Mantan ketua umum Partai Golkar Akbar Tandjung sangat tidak yakin kalau rakernas bakal berani memutuskan sikap politik tersebut. Logika yang digunakan Akbar Tandjung sangat sederhana, kalau Partai Golkar mencabut dukungan terhadap SBY-JK, artinya Golkar sudah tidak percaya lagi dengan ketua umumnya.

Rakyat sudah memiliki pengalaman empirik dalam memahami manuver politik Partai Golkar selama pemerintahan SBY-JK. Maka, jika ke depan manuver serupa masih dipakai lagi, arah politik Partai Golkar sudah bisa ditebak. Pertama, kelemahan sikap SBY yang peragu dimanfaatkan terus oleh Partai Golkar untuk menambah jatah menteri pada setiap momentum reshuffle kabinet. Manuver jenis ini bisa terjadi pada tahun 2007 dan 2008.

Jika dirasa Partai Golkar puas sesuai dengan target jumlah menteri yang diinginkan, maka rumusan itu untuk melanggengkan pasangan SBY-JK pada pilpres 2009. Strategi itu sangat tepat untuk dimainkan apabila Partai Golkar dikalahkan PDIP dalam pemilu legislatif 2009. Perhitungan politiknya, hanya pasangan SBY-JK yang bisa menandingi capres Megawati bila PDIP menang pemilu legislatif 2009. Selanjutnya, bila SBY-JK memang lagi dalam pilpres 2009, komposisi menteri kabinet dengan mudah dapat dikuasasi Partai Golkar secara mayoritas. Dalam konteks ini, pengalaman selama pemerintahan SBY-JK periode 2004-2009 telah membuktikan keuntungan politik yang lumayan bagi Partai Golkar.

Kedua, jika Partai Golkar menang secara signifikan pada pemilu legislatif, dipastikan duet SBY-JK tidak akan dipertahankan lagi. Jusuf Kalla pasti dipersiapkan untuk tampil sebagai capres bersaing dengan SBY, Megawati. Alasan politiknya pasti menggunakan logika bahwa sebagai partai pemenang pemilu legislatif, Partai Golkar sangat layak untuk merebut kursi presiden dalam pemilihan langsung. Arus bawah Partai Golkar dengan mudah dapat digiring untuk membentuk opini publik seperti itu. Termasuk mengungkap ketidakpuasan orang Golkar di daerah terhadap duet SBY-Kalla selama periode 2004-2009.

Pilpres 2009 Partai Demokrat Calonkan SBY Mei 26, 2005

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Kongres I Partai Demokrat (PD) di Bali sudah memilih Hadi Utomo sebagai ketua umum menggantikan Subur Budhisantoso. Kepemimpinan PD beralih dari tangan tokoh sipil (akademisi) ke tangan pensiunan tentara. Hadi utomo bukan orang baru di jajaran PD, dia adalah wakil sekjen DPP PD periode sebelumnya. Konggres I PD sudah merupakan aspirasi para anggotanya yang ingin memunculkan ketua umum yang bisa diterima dan kompak dengan SBY. Karena SBY termasuk tokoh penting dalam kelompok pendiri PD.

Kekompakan Hadi-SBY itu diyakini bisa terwujud karena hubungan kekerabatan kedua tokoh ini. Karena istri Hadi Utomo adalah adik dari istri SBY. Apalagi peranan SBY dalam mengatasi setiap gejolak di forum konggres cukup dominan. Hal itu menunjukkan kharisma SBY di intern PD cukup kuat. Sehingga, PD selama lima tahun ke depan dapat menjadi parpol yang minim konflik. Kepemimpinan Hadi utomo yang didukung SBY itu menjadi jaminannya.

Namun, harus diakui bahwa amanat keputusan konggres termasuk beban berat bagi kepemimpinan Hadi Utomo dalam mempersiapkan PD mengikuti pemilu 2009. Tekad Hadi untuk lebih konsentrasi pada tugas partai dan menolak jabatan publik (eksekutif dan legislatif) itu menjadi modal bagus bagi kepemimpinannya. Membesarkan PD merupakan tantangan yang riil bagi kepemimpinan Hadi Utomo. Artinya, lulusan Akabri 1970 ini harus mampu menambah jumlah kursi legislatif PD pada pemilu 2009. mendongkrak perolehan suara PD menjadi tugas mutlak bagi Hadi Utomo agar partainya naik rangking ke peringkat I atau II pada pemilu legislatif 2009.

Faktor ini menjadi kunci pertama kalau PD ingin mensukseskan SBY dalam pilpres 2009. Karena pada pilpres 2009 kecil sekali kemungkinan untuk mempertahankan pasangan SBY-Kalla seperti sekarang. Gejala seperti itu dapat diamati dari perkembangan politik saat ini. Pertama, pasangan SBY-Kalla realitasnya hanya menjadi patron koalisi PD dan Partai Golkar(PG) di tingkat nasional saja. Patron koalisi ini tidak berlaku di tingkat daerah seluruh Indonesia.

PD dan PG maupun parpol lainnya di tingkat regional lebih mengendepankan kepentingan politik lokal. Koalisi parpol di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi politik di tingkat lokal. Hal itu nampak dari pengalaman perebutan kursi pimpinan DPRD (propinsi, kabupaten/kota) tahun 2004 di seluruh Indonesia. Dalam kasus ini PD dan PG tidak selalu satu barisan dalam membangun koalisi.

Kedua, memasuki arena pilkada yang dimulai tahun 2005, pasti akan terjadi peristiwa yang sama dengan perebutan kursi pimpinan DPRD. Karena dinamika politik di daerah menyebabkan peta koalisi PD dan PG tidak selalu terbentuk secara otomatis. Dalam hal ini PG sudah punya target sendiri untuk memenangkan pilkada di seluruh tanah air. Sedangkan usai konggres di Bali, Hadi Utomo juga mencanangkan target PD dalam memenangkan pilkada di 5 propinsi dan 63 kabupaten/kota.

Bagaimana pun, bagai PD dan PG akan lebih memprioritaskan pemenuhan target partainya masing-masing dalam pilkada. Soal koalisi PD dan PG di daerah terpaksa harus diletakkan pada urutan ke sekian. Sehingga, tidak jarang terjadi persaingan ketat antara calon kepala daerah yang dijagokan PD dan PG. Tentunya, persaingan ini akan menimbulkan gesekan-gesekan politik yang melibatkan konstituen PD dan PG di daerah yang bersangkutan.

Ketiga, mulai mengemuka adanya keinginan PG untuk merebut kursi presiden 2009. PG, menurut ketua Departemen Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Golkar Yuddy Chrisnandi, Selasa (24/5), sudah pasti mempersiapkan Jusuf Kalla menjadi calon presiden 2009. Keinginan ini sangat wajar karena PG yang berhasil memenangkan pemilu legislatif 2004 merasa optimis bakal mengulang suksesnya di pemilu 2009 nanti. Pernyataan Yuddy Chisnandi itu mengisyaratkan bakal bercerainya pasangan politik SBY-Kalla menjelang pemilu 2009.

Sudah bisa diperkirakan dalam pilpres 2009 nanti, SBY akan berhadapan dengan Jusuf Kalla sebagai sama-sama capres yang dijagokan oleh partainya masing-masing. Partai lain pun juga punya ancang-ancang memunculkan jagonya sendiri. PD dan PG juga akan bersaing untuk mencari pasangan parpol yang diajak koalisi. Sehingga peta politik 2009 bakal memiliki komposisi yang mungkin berbeda dengan situasi 2004 lalu.

Diluar ketiga faktor tersebut, PD masih harus menghadapi sejumlah kendala politis yang tidak ringan. Pemerintahan SBY selama 2005-2009 pasti mendapatkan penilaian tersendiri di mata rakyat pemilih. Arus kritikan rakyat terhadap pemerintahan SBY selama setahun ini, bagaimana pun menjadi beban piskologis tersendiri bagi PD. Pengalaman ketika pemerintah menaikkan harga BBM baru-baru ini menunjukkan reaksi perlawanan rakyat kepemimpinan SBY. Di tahun-tahun mendatang, akan silih berganti SBY mendapat kecaman rakyat bilamana membuat kebijakan yang tidak populis.

Artinya, mengangkat SBY pada pilpres 2009 sebagai figur pembawa perubahan, sungguh tidak semudah ketika memasuki kampanye pilpres 2004. Dalam hal berkelit dari tanggungjawab utama atas kegagalan pemerintah 2005-2009, PG pasti punya strategi tersediri. Opini publik akan digiring untuk lebih memfokuskan tanggungjawab kegagalan pemerintahan itu pada SBY. Sementara itu Jusuf Kalla akan lebih dicitrakan sebagai harapan baru untuk membawa perubahan asalkan wewenangnya ditingkatkan.

Slogan inilah yang bakal diusung dan dikemas secara rapi oleh PG yang kader-kadernya memiliki SDM dan pengalaman politik yang  sangat matang. Seluruh fakta politik inilah yang menjadi tantangan bagi Hadi Utomo untuk membesarkan PD dan mengusung kembali SBY sebagai calon presiden 2009.