jump to navigation

Golkar Bukan Jagoan Pilkada April 23, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Ketua umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla mengklaim kinerja partainya dalam pilkada tidak terlalu buruk. Menurutnya Partai Golkar telah memenangkan 41 persen di antara 340 pilkada propinsi, kabupaten/kota selama tiga tahun terakhir. Dia membuat rincian, dari 21 pilkada propinsi, Partai Golkar (PG) menang di 7 daerah. Dan dari 320 pilkada kabupaten/kota, 120 pilkada dimenangkan Partai Golkar.

(baca selengkapnya)

Iklan

PAW Wakil Ketua DPRD Jatim Maret 3, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in LEGAL OPINION MASALAH SENGKETA POLITIK.
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
comments closed

Tahapan pemilihan gubernur Jatim bakal berimbas pada penggantian antarwaktu (PAW) wakil ketua DPRD Jatim. Ridwan Hisjam, kader Golkar yang kini menjabat ketua DPRD Jatim segera akan meninggalkan jabatan legislatifnya. Dia jadi cawagub yang diusung PDIP dan harus bersaing dengan Soenarjo, cagub Partai Golkar yang kini jadi wagub Jatim. Bagaimana proses PAW wakil ketua dewan yang sarat dengan kepentingan politis itu? Berikut ini Legal Opinion yang ditulis analis politik dan hukum H Slamet Hariyanto SPd SH 

(baca selengkapnya)

Dinamika Politik PBB Sebagai Pewaris Masyumi Mei 12, 2005

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

 

Partai Bulan Bintang (PBB) baru saja menyelesaikan muktamar II di Surabaya 28 April – 1 Mei 2005. Posisi ketua umum yang ditempati Yusril Ihza Mahendra selama dua periode itu sudah diserahkan kepada MS Ka’ban. Muktamar kali ini menempatkan Yusril sebagai ketua Majelis Syuro DPP PKB. Proses pemilihannya berjalan alot, sehingga penutupan muktamar terpaksa mundur satu hari. Namun harus diakui bahwa terpilihnya ketua umum MS Ka’ban berjalan secara demokratis.

Usainya muktamar, DPP PBB masih punya tanggungan untuk mengubah nama baru bagi partai yang tidak lolos electoral threshold (ET) minimal 3 persen. Perolehan suara PBB pada pemilu 2004 hanya mencapai 2,62 persen. Syarat ini harus dipenuhi PBB agar bisa ikut pemilu 2009 sesuai ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Kepastian perubahan nama ini sebaiknya dilakukan dalam waktu secepatnya agar PBB (baru) punya waktu cukup untuk sosialisasi kepada rakyat pemilih.

Meskipun PBB gagal mencapai ET pada pemilu 2004, namun harus diakui mampu membaca arus politik nasional yang cukup jeli. Sehingga pada kabinet SBY-Kalla, PBB berhasil menempatkan dua kadernya menjadi menteri. Yusril menjadi Mensekneg dan Ka’ban duduk sebagai Menteri Kehutanan. Pada kabinet sebelumnya, PBB hanya punya Yusril yang jadi menteri.

Kehebatan strategi DPP PBB tidak seimbang dengan kemampuan menggerakkan mesin politik di tingkat bawah. Akibatnya, perolehan suara PBB selama dua kali pemilu tidak menggembirakan. Padahal, sebagai parpol Islam yang sengaja mengusung jati diri sebagai pewaris politik Masyumi, sebenarnya PBB punya pangsa pasar tersendiri. Tapi, PBB ternyata tidak mampu memanfaatkan momentum tersebut.

Jika PBB mengusung kebesaran Masyumi di masa lalu, maka peta gerakannya harus lebih fokus menggarap konstituen umat Islam diluar warga NU. Artinya, PBB harus membidik konstituen dari kalangan Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan para alumni ormas pemuda yang dulu pernah memiliki kedekatan dengan Masyumi yakni Gerakan Pemuda Islam (GPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pelajar Islam Indonesia (PII). Memang PBB sedikit berhasil menggarap massa alumni GPI dan PII.

Apalagi sejak awal berdirinya PBB dan untuk pertama kalinya ikut pemilu 1999, sudah kesulitan untuk mendekati konstituen Muhammadiyah. Hal itu disebabkan karena adanya PAN pimpinan Amien Rais yang mendapat dukungan mayoritas dari warga Muhammadiyah. Pada pemilu 1999 PBB kalah dengan PAN dalam hal kompetisi menggaet konstituen warga Muhammadiyah.

Padahal PAN adalah partai terbuka, sedangkan PBB parpol Islam. Seharusnya PBB dengan simbol keislamannya, lebih mampu menggaet simpatik warga Muhammadiyah. Nampak sekali kalau PBB secara nasional sangat lemah dalam strategi menggaet konstituen. Fungsionaris PBB di daerah juga tidak mampu mencari alternatif strategi lokal untuk menutupi kelemahan ini. Padahal aktifis PBB di daerah dalam kehidupan sehari-hari berada ditengah kultur warga Muhammadiyah.

Pasca pemilu 1999 pun PBB juga tidak jeli membaca peta perubahan politik warga Muhammadiyah di tingkat nasional dan daerah-daerah. Waktu itu terjadi benih-benih kekecewaan warga Muhammadiyah terhadap PAN. Dan faktor inilah yang menyebabkan merosotnya suara PAN pada pemilu 2004. Pada situasi politik seperti ini PBB juga tidak mampu memanfaatkan. Berkurangnya arus dukungan warga Muhammadiyah terhadap PAN, seharusnya menjadi peluang besar bagi PBB untuk menambah suara dukungan.

Nyatanya peluang itu dibiarkan begitu saja oleh PBB, sehingga suara warga Muhammadiyah yang lari dari PAN ternyata membawa berkah bagi kenaikan suara PKS dan juga tidak sedikit yang menjadi golput (tidak memilih) pada pemilu 2004. Rupanya, beberapa faktor politik seperti ini tidak mendapat porsi yang penting bagi PBB. Terbukti pada muktamar II di Surabaya yang lalu mereka hanya sibuk dengan intensitas perebutan ketua umum saja. Perubahan peta politik warga Muhammadiyah sampai dengan tahun 2005 ini tidak ditangkap secara jeli oleh PBB.

Lebih dari itu, PBB juga tidak tanggap terhadap gejolak Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) dalam bidang politik yang muncul ke permukaan selama beberapa bulan terakhir. AMM makin gencar mengkritisi PAN menjelang kongres II di Semarang 7-10 April 2005 yang lalu. Ancaman AMM untuk mendirikan Perhimpunan Amanat Muhammadiyah (PAM) yang bakal dirubah menjadi partai politik itu menunjukkan gejala bahwa mereka butuh parpol yang bisa menampung aspirasi warga persyarikatan ini

Nampaknya PAN yang sudah terlanjut jadi partai terbuka itu sangat kesulitan untuk mengakomodasi tuntutan AMM yang cenderung minta jadi partai tertutup. Dan hasil konggres II PAN di Semarang ternyata cukup mengecewakan kalangan AMM. Jika PBB tanggap dengan situasi politik seperti ini, seharusnya muktamar II di Surabaya yang lalu merekrut sebanyak-banyak potensi AMM tersebut. Dengan bekal itu maka PBB dapat kucuran “darah segar” dari kalangan warga Muhammadiyah pada pemilu 2009 nanti.

  

Formula Baru Kabinet Kaki Tiga April 8, 2004

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Hasil sementara perolehan suara pemilu anggota legislatif 5 April 2004 menunjukkan hasil yang menarik. Nampak sekali kekecewaan rakyat pemilih kepada parpol besar (khususnya PDIP dan Partai Golkar). Salah satu indikator terjadinya pergeseran pemilih ini adalah unggulnya Partai Demokrat. Padahal parpol yang dibidani Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini termasuk partai baru. Faktor SBY menjadi pendongkrak yang sangat dominan sehingga rakyat melirik Partai Demokrat.

Rakyat agaknya tidak lagi melihat harapan perubahan politik bertumpu pada kapasitas figur seorang caleg. Tapi rakyat lebih terfokus melihat figur calon presiden. Juga ada gejala baru bahwa rakyat sengaja bersikap golput (tidak memilih) pada pencoblosan anggota legislatif 5 April 2004. Tapi, mereka akan mengikuti pencoblosan pemilihan presiden 5 Juli 2004 nanti.

Oleh karena itu, pilihan rakyat terhadap Partai Demokrat  lebih banyak didorong pada memilih partai yang dipimpin oleh figur capres idolanya yakni SBY. Keutungan Partai Demokrat dengan  figur SBY itu ibarat meteor yang mampu menampung kekecewaan rakyat terhadap PDIP. Perseteruan politik antara SBY dan Megawati yang berujung pada mundurnya SBY dari jabatan Menkopolkam justru membuat simpatik rakyat kepada  tokoh asal Pacitan, Jatim ini.

SBY dianggap sebagai tokoh kritis yang dikuyo-kuyo pemerintahan Megawati. Padahal posisi seperti itu pernah melekat pada diri Megawati ketika dikuyo-kuyo pemerintah orde baru. Momentum terebut pada Pemilu 1999 sempat melambungkan nama Megawati yang pada akhirnya PDIP yang dipimpinnya mendulang suara terbanyak. Rupanya pengalaman penting itu tidak dipakai sebagai pelajaran berharga bagi Megawati dan jajaran elit PDIP dalam manuver politik mendepak SBY.

Fenomena lainnya pada hasil pemilu 5 April 2004 ini adalah tetap terjaganya pemilih tradisional PKB. Terbukti, tingkat kepercayaan warga nahdliyyin terhadap PKB masih cukup tinggi. Faktor ini memudahkan elit NU dalam melakukan peran politiknya ke depan.  Kini, PKB bisa lebih leluasa mengaplikasikan strategi yang selama ini dikenal sebagai opsi kedua. Yakni bila PKB tidak tampil sebagai pemenang, maka sangat mungkin pihaknya hanya mengambil porsi cawapres dan berkoalisi dengan figur capres lainnya.

Gus Dur sudah memberi isyarat untuk melamar SBY sebagai capres PKB. Tentu, figur cawapresnya akan diambil PKB dengan menampilkan tokoh alternatif selain Gus Dur. Dari hitungan politik, figur Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi merupakan tokoh yang paling ideal untuk posisi ini. Figur Hasyim sangat mudah diterima kalangan luar NU termasuk dari kelompok Islam modernis. Pasangan SBY dan Hasyim Muzadi akan lebih solid lagi bila didukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Gambaran ini merupakan formula baru Kabinet Kaki Tiga yang pilar-pilarnya mewakili kalangan nasionalis dan Islam. Partai Demokrat bisa dianggap representasi kalangan nasionalis yang lebih mengedepankan visi kebangsaan. Kekuatan ini bakal menandingi kekuatan PDIP maupun Partai Golkar. Sedangkan kalangan islam tradisionalis sudah terwakili PKB dengan basis NU yang makin menguat.

PKS menambah kekuatan dengan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini melekat pada parpol ini. Parpol pimpinan Hidayat Nurwahid ini sejak dulu sangat popular di kalangan muda Islam perkoataan. Boleh dibilang harapan baru bagi masyarakat di kelompok kekuatan agama cukup tersalur di PKS. Citra sebagai kelompok Islam terpelajar, damai dan sejuk telah mampu diperagakan PKS. Akibatnya PKS dapat lebih punya peluang ke depan dibandingkan dengan parpol Islam yang konservatif seperti PPP, PBB, PBR maupun PPNUI.

Parpol manapun yang berambisi maju ke pemilihan presiden 5 Juli 2004 nanti, pasti mendapat pesaing berat dari koalisi Partai Demokrat, PKB dan PKS. Persaingan akan menjadi seru kalau PDIP berkoalisi dengan Partai Golkar. Jika kedua partai ini tidak koalisi dan mereka maju sendiri-sendiri dengan capresnya masing-masing, maka baik PDIP maupun Partai Golkar tetap butuh koalisi dengan kekuatan kalangan Islam.

Dan dua kekuatan parpol islam yang masih tersisa untuk mendampingi pasangan koalisi ini hanya tinggal PPP dan PBB. Keduanya, termasuk parpol Islam yang masih mungkin untuk ditempatkan di posisi cawapres. Memang, ada alternatif lain dari kelompok Islam diluar partai politik yang ada. Yakni, Muhammadiyah asalkan persyarikatan ini mau melepaskan keterikatannya dengan Amien Rais. Dari hitungan politik,  Muhammadiyah akan bermain dengan “kartu mati” kalau tidak melepaskan keterikatannya dengan Amien Rais.

Sebab, perkembangan konstelasi politik hasil pemilu legislatif 5 April 2004 makin mempersempit gerak Amien Rais dalam menggandeng figur cawapres yang potensial. Capres dari PDIP maupun dari Partai Golkar punya peluang lebih kuat bila dibandingkan dengan peluang Amien Rais sekarang. Masalahnya, Amien Rais hanya mau pada posisi capres. Otomatis dalam memainkan kartu trufnya, lahannya sudah terbatas. Sangat bijak apabila Muhammadiyah turun tangan membenahi rekonstruksi PAN dalam percaturan pemilihan presiden 2004.

         

Pemilu 2004 Pertarungan Riil Enam Parpol Besar Desember 18, 2003

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Pemilu legislatif yang digelar 5 April 2004 nanti resminya diikuti 24 parpol. Enam parpol besar yang sudah lolos electoral threshold (ET) pada pemilu 1999 secara otomatis dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2004 tanpa harus mengikuti proses verifikasi faktual yang diselenggarakan oleh KPU. Partai tersebut adalah PDIP, Partai Golkar, PKB, PPP, PAN dan PBB. Sisanya, sebanyak 18 parpol merupakan peserta baru dalam pemilu kali ini, meskipun sebagian besar diantaranya adalah bekas partai lama yang berganti nama.

Kini, semua parpol peserta pemilu disibukkan dengan proses penyusunan calon anggota legislatif (caleg) di semua tingkatan. Aroma konflik internal parpol sudah mewarnai proses rekrutmen dan penetapan caleg. Berbagai kepentingan politis dari masing-masing pihak yang berada didalam parpol pasti saling berhadapan. Faksi –faksi pun mulai bermunculan dan saling konsolidasi kekuatannya masing-masing.

Menurut UU Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu, setiap parpol berhak mengajukan daftar caleg maksimal sebanyak 120 persen dari quota kursi legislatif di setiap daerah pemilihan. Mencermati perkembangan di lapangan, ternyata hanya 6 parpol besar itu saja yang benar-benar telah siap dalam penyusunan daftar caleg untuk semua tingkatan. Meskipun di beberapa daerah masih ada saja diantara 6 parpol besar tersebut yang tidak mampu memenuhi jumlah 120 persen.

Bagi mereka, mungkin tidak perlu harus memenuhi jumlah caleg 120 persen karena sudah dihitung tidak mungkin ada satu pun parpol yang dapat memboyong seluruh quota kursi di satu daerah pemilihan. Sehingga, parpol besar punya dasar pemikiran yang lebih realistis yakni menyodorkan sejumlah caleg yang jumlahnya 2 atau 3 kali dari jumlah kursi yang ditargetkan partainya.

Beberapa parpol baru memang terlihat cukup agresif dalam persiapan menghadapi Pemilu 2004 ini. Tapi, rata-rata tingkat antusiasnya tidak merata di semua daerah pemilihan, baik untuk caleg DPR, DPRD (propinsi, kota/kabupaten). Bila ditotal secara nasional, parpol baru belum memiliki SDM yang merata di semua daerah. Maka, keinginan untuk dapat memenangkan Pemilu 2004 tentu masih jauh dari harapan.

Yang bisa mereka lakukan adalah melakukan perbaikan rangking perolehan suara dari yang pernah diraih pada Pemilu 1999. Mereka adalah bekas partai peserta pemilu 1999 yang tidak lolos ET dan kini berubah menjadi parpol baru. Dari perkembangan kondisi itu, keberadaan 18 parpol baru dapat dikelompokkan menjadi dua antara lain.

Pertama, parpol baru yang hanya ingin lolos dari ET pada Pemilu 2004 agar dapat menjadi peserta pada pemilu berikutnya. Pada umumnya jenis parpol ini akan melakukan koalisi dengan parpol lain dalam pemilihan presiden pasca pemilu legislatif. Sedangkan parpolnya tidak memiliki calon presiden yang dijagokan partainya. Mereka merasa diuntungkan bila calon presiden yang didukungnya dapat menang dan membagi kursi kabinet kepada parpol pendukung koalisi.

Kedua, parpol baru yang ngotot ingin dapat memperoleh suara legislatif yang cukup signifikan. Tentu saja ukuran signifikansi itu agar parpolnya dapat mengajukan calon presiden/wapres sendiri sesuai dengan persyaratan UU. Parpol jenis ini memiliki target diatas lolosnya ketentuan ET. Meskipun untuk mencapai target ini tidak gampang, tapi eksistensi parpol baru akan sangat bergengsi apabila mampu berada pada rangking ini pada pemilu 2004 nanti.

Maka sudah diprediksi bahwa parpol baru pada jenis terakhir ini akan memilih tetap memiliki capres/cawapres sendiri pada pilpres putaran pertama. Jika kalah dalam putaran pertama, parpol baru ini akan melakukan koalisi dengan parpol besar yang menawarkan posisi lebih menarik bagi parpolnya. Sebab, pada putaran kedua pilpres nanti akan berhadapan dua pasangan yang memiliki kekuatan besar untuk bersaing.

Oleh karena itu, apa pun hasil perolehan suara dan posisi politik parpol baru sebagai hasil Pemilu 2004 nanti, nasib mereka tetap harus bergantung dengan parpol besar yang diajaknya koalisi. Di mata rakyat, kekalahan parpol baru nantinya akan dianggap bergengsi apabila melakukan koalisi untuk jadi oposisi terhadap pemerintahan yang berkuasa.

Sebab, rakyat sudah bisa memprediksi bahwa yang mampu bersaing dalam Pemilu 2004 nanti hanya enam parpol besar yang selama ini memiliki fraksi dan berpengaruh di DPR. Anggota legislative dari enam parpol besar inilah yang selama ini menggodok UU tentang Pemilu yang tentu saja sudah diperhitungkan bakal tidak merugikan partainya. Realitas Pemilu 2004 nanti tidak lain adalah pertarungan antara enam parpol besar.

Parpol Besar Dikepung Parpol Baru dan Sempalan Desember 11, 2003

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan 24 partai politik peserta Pemilu 2004. Enam parpol lama yang lolos electoral threshold (ET) yakni PDIP, Partai Golkar, PKB, PPP dan PBB mendapat pesaing sebanyak 18 parpol baru.  Melihat ideologi yang dianut 6 parpol lama tersebut bisa dikelompokkan dalam dua jenis. Yakni yang berasaskan Pancasila (PDIP, Partai Golkar, PKB dan PAN) sedangkan PPP dan PBB berasaskan Islam.

Delapan belas parpol baru tidak jauh berbeda, umumnya berasaskan Pancasila kecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) berasakan Islam. Dan Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan (PNBK), PNI Marhaenisme menggunakan asas Marhaenisme ajaran Bung Karno.

Dari basis konstituen yang bakal direbut parpol baru tersebut nampaknya PDIP akan bersaing ketat dengan PNBK pimpinan Eros Djarot, PNI Marhaenisme pimpinan Sukmawati Sokarnoputri dan Partai Pelopor pimpinan Rachmawati Soekarnopuri. Jika figur ketokohan Bung Karno dan doktrin ajarannya dijadikan magnit untuk penyedot massa, maka PNI Marhaenisme punya kelebihan dua poin sekaligus. Partai ini bisa mengklaim sebagai pewaris ideologis Bung Karno karena asasnya jelas-jelas menggunakan jargon itu dan dipimpin oleh anak biologis Bung Karno.

Hasil pemilu nanti yang akan membuktikan siapa dari keempat parpol tersebut yang benar-benar mendapat simpatik rakyat pemilih terutama para pengagum Bung Karno. Hambatan strategis pasti dialami PDIP karena harus menghadapi parpol yang dipimpin tiga mantan orang dekat Megawati Soekarnoputri. Ketiga tokoh ini (terutama Eros Djarot) termasuk tim sukses Megawati di PDIP pada Pemilu 1999 lalu.

Beda aliran politik ini tidak mustahil akan berlanjut pada pemilihan presiden yang berlangsung setelah pemilu legislatif. Namun, kemungkinan bahwa keempat parpol tersebut melakukan koalisi untuk merebut kursi presiden tetap masih terbuka. Sebab, dalam kamus politik dikenal tidak ada lawan abadi. Meskipun untuk kearah itu dibutuhkan suatu keajaiban politik karena di lingkungan keluarga Bung Karno belum punya pengalaman signifikan dalam mengelola sebuah konflik.

Parpol besar lainnya juga tidak luput dari hambatan pesaing baru. Partai Golkar akan berhadapan langsung dengan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) pimpinan Hartono, Partai Patriot Pancasila pimpinan Japto Soerjosoemarno, PKP Indonesia pimpinan Edi Sudradjat. Ketiga parpol ini selama orde baru memiliki massa riil sebagai pendukung Golkar. Sedangkan parpol baru lainnya yang juga memiliki kedekatan dengan konstituen Partai Golkar adalah Partai Demokrat pimpinan Budhisantoso (dibelakangnya ada Susilo Bambang Yudhoyono) dan Partai Pemersatu daerah pimpinan Osman Sapta Odang.

PKB pun harus bersaing cukup ketat dengan bangkitnya kembali PPP pimpinan Hamzah Haz yang kini lebih vulgar dalam menampilkan visi NU setelah dominasi orang-orang MI mulai menipis di partai ini. Partai Bintang Reformasi (PBR) pimpinan KH Zainuddin MZ dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) pimpinan KH Syukron Makmun pun juga membidik massa NU yang selama ini mendukung menjadi basis PKB.

PAN yang selama ini mengandalkan dukungan dari warga Muhammadiyah, juga dituntut untuk kerja keras. Pasalnya, konsolidasi Partai Bulan Bintang (PBB) dan PK Sejahtera cukup lumayan selama lima tahun terakhir. Pendukung kedua partai ini tidak lain adalah warga Muhammadiyah dan kalangan Islam modernis lainnya. Apalagi Yusril Ihza Mahendra dan Hidayat Nurwahid juga orang Muhammadiyah.

PBB dan PKS bisa menjual isu tentang calegnya yang memang orang Muhammadiyah. Ini berbeda dengan PAN yang calegnya kecampuran orang-orang diluar Muhammadiyah, terutama caleg luar yang disuruh membayar mahal itu. Sedangkan isu soal calon presiden, PBB dan PKS bisa menyakinkan bahwa kedua partai ini nantinya juga akan menjagokan Amien Rais. Tentu isu semacam ini punya daya tarik tersendiri bagi warga Muhammadiyah. Apalagi PKS sangat intensif melakukan pendekatan terhadap kalangan muda Islam di daerah perkotaan.

Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) pimpinan Sjahrir dan Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) pimpinan Ryaas Rasyid agaknya lebih memberi harapan untuk menampung para pemilu pemula terutama dikalangan terpelajar. Sedangkan Partai Merdeka pimpinan Adi Sasono dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) tidak akan jauh dari dukungan massa riil mantan pendukung Partai Daulat Rakyat (PDR) dan PDI yang pernah ikut Pemilu 1999.

Yang menarik tentunya Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) pimpinan Muchtar Pakpahan. Partai ini cukup populis karena memiliki basis kalangan buruh yang sejak orde baru selalu oposisi. Bahkan, massa mereka pada Pemilu 1999 lalu cukup banyak yang menyalurkan aspirasi politiknya ke PDI Perjuangan. Partai Sarikat Indonesia (PSI) pimpinan Rahardjo Tjakarningrat karena merupakan merger dari 9 partai gurem yang tidak lolos ET, tentunya hanya bisa mengandalkan kekuatan gabungan partai tersebut yang pernah ikut Pemilu 1999 lalu. Tapi, bagaimana pun PSI dan partai baru lainnya tetap berpengaruh dalam mengepung parpol besar.