jump to navigation

Komisi Politik Organisasi Kemasyarakatan Agustus 3, 2006

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Munas dan Konbes Alim Ulama NU yang diselenggarakan di Surabaya 28-30 Juli 2006 merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk komisi yang diberi istilah maslahah ammah. Secara garis besar, komisi (jika PBNU setuju menjadi keputusan resmi organisasi) ini bertugas menjembatani macetnya komunikasi antar ulama NU akibat perbedaan pandangan politik. Munculnya rekomendasi ini didasari banyaknya warga NU yang berada di parpol-parpol.

Mengapa muncul rekomendasi agar PBNU membentuk komisi politik semacam itu? Padahal selama ini dalam struktur PBNU sudah ada Biro Politik yang sebenarnya salah fungsinya adalah untuk menangani masalah politik yang melibatkan warga NU. Di forum Munas dan Konbes Alim Ulama tersebut berkembang usulan agar PBNU memfasilitasi pembentukan parpol baru sebagai pengganti PKB. Parpol baru ini dimaksudkan untuk menyatukan kembali ulama NU yang terpecah akibat dualisme PKB. Usulan itu ditolak peserta lainnya sehingga muncul usulan pembentukan komisi maslahah. Tapi pembentukan komisi maslahah juga tidak luput dari motivasi dan harapan agar bisa menengahi konflik politik PKB.

Memang, ketua umum PBNU Hasyim Muzadi membantah kalau rencana pembentukan komisi maslahah tersebut ada kaitannya dengan perpecahan PKB. Hasyim bilang bahwa komisi maslahah bertugas memberi bimbingan politik kepada warga NU yang ada di semua parpol. Namun, publik sudah paham betul kemana arahnya sampai-sampai forum penting seperti Munas dan Konbes Alim Ulama ini mengeluarkan rekomendasi agar PBNU membentuk semacam komisi politik tersebut.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dua PKB yang kini bertikai belum pernah secara resmi minta atau menyerahkan penanganan konflik politik yang melanda parpol “milik” warga NU itu. Yang terjadi adalah PKB versi Muhaimin Iskandar dan PKB versi Choirul Anam sama-sama mendekati PBNU agar mendukung kubunya masing-masing. Hal itu terjadi karena dua kubu PKB tersebut sama-sama merasa paling benar.

Di luar langkah tersebut, kedua kubu PKB justru secara resmi menyelesaikan konflik politiknya kepada lembaga peradilan. Sehingga tidak heran bila keluar komentar Hasyim Muzadi yang bernada sindiran. Hasyim menganggap para elit dua kubu PKB lebih percaya kepada pengadilan. Maka Hasyim mempersilakan menunggu putusan pengadilan. Dan mereka dianggap masih mampu menyelesaikan masalahnya tanpa campur tangan PBNU.

Soal kelanjutan dari rekomendasi agar PBNU membentuk komisi maslahah, masih akan dilakukan kajian lagi. Termasuk garis besar tugasnya perlu diperjelas, sebab PBNU sudah punya Biro Politik meskipun ternyata tidak efektif. Dan sebenarnya, lembaga semacam komisi yang mengurusi masalah-masalah politik ini sudah umum dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia. Untuk memberi nama pada lembaga khusus ini ada beberapa istilah yang dipakainya. Misal biro, departemen, komisi, majelis dan sebagainya. Agaknya pembentukan lembaga semacam komisi politik ini sudah menjadi kebutuhan bagi setiap ormas. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengkaji secara khusus tentang perkembangan politik dan kebijakan pemerintahan. Hasil dari kajian itulah yang dipakai sebagai pedoman pimpinan ormas dalam menyikapi persoalan-persoalan politik yang sedang terjadi.

Komisi politik tidak sepenuhnya bersifat otonom, karena pengangkatan pengurusnya menjadi kewenangan pimpinan ormas yang bersangkutan. Produk kerjanya juga diperuntukan sebagai konsumsi intern ormas. Selanjutnya pimpinan ormas yang memiliki otoritas untuk menyampaikan sikap politiknya kepada publik. Sehingga keberadaan komisi politik ini tidak mungkin punya keleluasaan untuk berkiprah di area eksternal ormas. Otomatis, komisi politik ormas tidak bisa diharapkan punya jaringan komunikasi politik dengan pihak-pihak di luar ormas yang bersangkutan.

Maka, ketika ada konflik politik praktis di suatu parpol yang secara tidak langsung membawa dampak organisatoris terhadap ormas, maka komisi politik tidak akan mampu berbuat banyak. Sebab, ada jurang pemisah antara wilayah kerja komisi politik yang berkutat pada wacana dengan problem riil di wilayah politik praktis. Dari sisi inilah kelihatan komisi politik menjadi mandul. Tidak mampu menembus akar persoalan yang melatarbelakangi konflik politik di parpol tersebut.

Sebab, konflik di suatu parpol lebih berorientasi pada kepentingan politik yang sangat pragmatis. Konflik kepentingan politik baik yang bersifat pribadi maupun kelompok, lebih mengutamakan pada perebutan kekuasaan dengan segala macam eksesnya. Sehingga pertarungan politiknya sangat jauh dari aspek moralitas. Maka, model penyelesaian konfliknya tidak akan sinkron dengan pendekatan moralitas yang selama ini sangat dijunjung tinggi oleh pimpinan ormas. Pendekatan moralitas biasanya selalu cenderung menengahi konflik politik dengan cara tidak ada yang dikalahkan atau dimenangkan.

Di pihak lain, konflik politik lebih memilih solusi yang harus memenangkan kelompoknya. Sehingga mereka yang berkonflik akan berusaha mencari solusi dengan cara merebut kemenangan melalui jalur legitimasi oleh negara. Kemenangan konflik politik dianggap memiliki kekuatan yang mantap bila negara memberikan pengakuan secara hukum. Dalam hal ini lembaga peradilan merupakan pintu utama untuk menyelesaikan konflik politik.

Iklan

Manuver Gus Sholah dan Matori Bermakna Ganda Maret 27, 2003

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Posisi politik Gus Dur di lingkungan PKB Kuningan masih jadi unggulan yang sulit tertandingi kader lainnya. Bila situasi politik memungkinkan bagi PKB untuk mencalonkan presiden, maka nama Gus Dur berada di barisan terdepan untuk dijagokan. Saat ini langkah politik PKB adalah sedang menunggu perkembangan pembahasan RUU Pilpres dan konstelasi politik lainnya. Sehingga, pemunculan nama Gus Dur dan figur alternatifnya dalam bursa capres PKB belum berani digulirkan.

Pada konteks ini manuver politik Shalahuddin Wahid (Gus Sholah, Ketua PBNU) dan Matori Abdul Djalil (PKB Batutulis) yang sudah melontarkan dukungan kepada Gus Dur sebagai capres, termasuk jadi wacana menarik. Kedua tokoh ini dikenal sebagai kader NU yang berseberangan sikap politiknya dengan Gus Dur. Jika manuver itu dikategorikan sebagai bentuk petualangan politik, rasanya tidak tepat mengingat kredibilitas Gus Sholah selama ini sangat jauh dari sikap negatif ini. Mungkin, tuduhan itu agak cocok kalau dialamatkan kepada Matori.

Lalu ada apa dibalik manuver Gus Sholah? Melihat perkembangan politik dibawah permukaan dalam menyongsong Pilpres model dipilih langsung oleh rakyat, tentu manuver Gus Sholah bukan sekadar guyonan politik. Paling tidak ada korelasi dengan beberapa hal. Pertama, proses pembahasan RUU Pilpres bakal terjadi dorongan kuat dari PDIP dan Partai Golkar untuk menggolkan pasal yang mensyaratkan 20 persen perolehan suara dapat mengajukan capres/cawapres. Merujuk hasil Pemilu 1999, pasal ini hanya menguntungkan dua partai besar tersebut. Sebab, hanya PDIP dan Partai Golkar saja yang memperoleh suara diatas 20 persen.

Upaya PDIP dan Partai Golkar ini sungguh tidak menguntungkan bagi PKB untuk ikut berlaga dalam bursa capres. Jika terpaksa dikompromikan koalisi dengan partai besar, PKB hanya punya bargaining untuk posisi cawapres. Tentu, PKB tidak mungkin bisa memaksakan Gus Dur untuk dijagokan jadi capres. Maka, harus ada alternatif (selain Gus Dur) untuk merebut posisi cawapres. Padahal calon alternatif itu saat ini berada diluar struktur PKB, yakni Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi yang memang sedang dilirik banyak pihak (diluar PKB) untuk dicalonkan.

Kedua, menghadapi situasi politik seperti itu, NU berada pada posisi sangat dilematis. Untuk menghindari kemungkinan kalah, Gus Dur tidak dimunculkan sebagai capres. Sebaliknya, mengijinkan KH Hasyim Muzadi digandeng partai besar untuk posisi cawapres. Problem yang bakal dihadapi adalah bila Gus Dur tidak setuju dengan strategi ini dan lebih-lebih bila warga nahdliyin marah kalau Gus Dur tidak dinomorsatukan untuk mewakili komunitas NU. Meredam situasi internal seperti itu, figur Gus Sholah sangat cocok untuk mewakili elit NU dalam mengkomunikasikan kebijakan politik kepada konstituennya di daerah-daerah.

Sebagai adik kandung Gus Dur, tentu Gus Sholah juga menjadi cucu biologis dan ideologis KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU. Maka suatu hari bila ternyata kebijakan ini dibutuhkan untuk memainkan peran politik yang terpaksa Gus Dur tidak difigurkan, diharapkan opini publik warga nahdliyin bisa dipahamkan. Gus Dur sudah diperjuangkan, namun situasinya menghendaki lain, terpaksa harus ada tokoh NU lainnya yang disodorkan. Perlu dibangun opini bahwa Gus Dur sudah diperjuangkan paling awal. Hal itu sudah dilakukan oleh dukungan Gus Sholah.

Sebab, lewat Gus Sholah pula nantinya umat bisa menerima penjelasan kebijakan untuk tidak mencapreskan Gus Dur dan diganti tokoh NU lainnya untuk dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Sebab, partai besar yang bakal meminang tokoh NU nanti pasti sudah menetapkan pilihan capresnya yang berasal dari kader partai tersebut.

Peran penting yang dimainkan Gus Sholah ini sangat menentukan eksistensi NU dalam percaturan politik pada Pemilu 2004. Sedangkan Matori yang dikenal sebagai politisi senior cukup jeli dalam mencermati potensi NU dalam Pilpres 2004. Sehingga, cukup wajar bila manuver Matori (lewat PKB Batutulis) yang mendukung pencapresan Gus Dur itu dicurigai sebagai langkah politik untuk tetap mendapat simpati dari warga nahdliyin, basisnya PKB baik Kuningan maupun Batutulis.

Dengan kata lain, upaya politik Matori yang timing dan materinya sama dengan yang dilakukan Gus Sholah itu hanya demi kepentingan politik dirinya dan kelompoknya. Tentu, tidak ada korelasinya dengan strategi yang bakal jadi kebijakan politik PBNU dalam menghadapi Pemilu 2004.