jump to navigation

Terancamnya Peluang Partai Golkar Juli 1, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , ,
comments closed

 

Oleh Slamet Hariyanto

 

Perjalanan sekitar 4 tahun pasca Pemilu 2004, Partai Golkar di mata publik ternyata belum dianggap sebagai parpol yang diharapkan menjadi kekuatan politik yang memihak pada kepentingan rakyat. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa  memperkecil peluang Partai Golkar dalam mempertahankan posisinya sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2004.

(baca selengkapnya)

Iklan

Parpol Besar Ganjal Capres Alternatif Juni 11, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , , , , ,
comments closed

 
Oleh Slamet Hariyanto

 

Proses politik pembahasan revisi UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pilpres diwarnai ambisi parpol besar untuk mempersempit peluang capres alternatif. Gejala itu ditunjukkan PG dan PDIP melalui fraksinya di DPR.

 

PG dan PDIP menginginkan parpol pengusung pasangan capres 2009 disyaratkan memiliki minimal 30 persen perolehan suara pemilu legislatif. Bila angka ini berhasil disepakati dalam UU Pilpres, maka hanya dua pasang capres yang punya peluang bertarung di Pilpres 2009.

(baca selengkapnya)

Mencalonkan Kepala Daerah Koruptor Maret 18, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Hak mengajukan calon dalam pilkada berada di tangan pimpinan parpol setingkat. Hal itu ditegaskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005. Surat pencalonan ditandatangani oleh pimpinan parpol atau para pimpinan parpol yang bergabung di daerah pemilihan. Namun, dalam praktiknya, pimpinan parpol tersebut tidak bisa secara bersikap mandiri menggunakan hak pencalonan. Mereka masih diatur mekanisme internal parpolnya masing-masing.

(baca selengkapnya)

PAW Wakil Ketua DPRD Jatim Maret 3, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in LEGAL OPINION MASALAH SENGKETA POLITIK.
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
comments closed

Tahapan pemilihan gubernur Jatim bakal berimbas pada penggantian antarwaktu (PAW) wakil ketua DPRD Jatim. Ridwan Hisjam, kader Golkar yang kini menjabat ketua DPRD Jatim segera akan meninggalkan jabatan legislatifnya. Dia jadi cawagub yang diusung PDIP dan harus bersaing dengan Soenarjo, cagub Partai Golkar yang kini jadi wagub Jatim. Bagaimana proses PAW wakil ketua dewan yang sarat dengan kepentingan politis itu? Berikut ini Legal Opinion yang ditulis analis politik dan hukum H Slamet Hariyanto SPd SH 

(baca selengkapnya)

Melawan Dominasi Dua Parpol Juli 18, 2007

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Aliansi Partai Golkar (PG) dan PDIP di Medan, Sumut beberapa waktu yang lalu terus memicu reaksi. Padahal pertemuan PG-PDIP masih akan dilanjutkan lagi di Palembang. Spekulasi politik pun bermunculan menyikapi aliansi dua parpol rangking 1 dan 2 di Pemilu Legislatif 2004 tersebut. Sebab, aliansi itu bisa memiliki implikasi sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Memang bila aliansi itu memiliki sasaran jangka panjang untuk persiapan pilpres 2009, pasti membuat kalang kabut parpol-parpol pesaingnya. Andaikata PG-PDIP sepakat mengusung pasangan capres-cawapres, maka kemenangan dipastikan akan diraihnya. Karena posisi rangking pemenang Pemilu Legislatif 2004 tidak mustahil bisa terjadi lagi pada Pemilu 2009.

Spekulasi ini memicu kontroversi di internal PG maupun parpol pendukung SBY. Tapi, sebagai parpol yang berpengalaman puluhan tahun, petinggi PG cukup lihai menepis isu politik yang berkembang tersebut. Artinya, aliansi PG-PDIP tentang wacana mengusung pasangan dalam Pilpres 2009 dianggap terlalu dini. Pelan-pelan isu politik itu redup dimakan waktu.

Kini, aliansi PG-PDIP dianggap serius dalam sasaran jangka pendek, yakni kompak memperjuangkan paket UU bidang politik. Aliansi dicurigai memiliki agenda politik di DPR untuk menyederhanakan jumlah parpol peserta pemilu. Sehingga bila aliansi berhasil dengan tujuan tersebut, posisi parpol lain sangat dirugikan. Lebih-lebih bagi parpol kecil (gurem) bisa terancam gulung tikar.

Wacana itulah yang kini disikapi sejumlah parpol kecil dan parpol setengah besar. Mereka secara intensif menggalang kekuatan untuk menandingi aliansi PG-PDIP. Hal itu terbukti dengan digelarnya pertemuan delapan parpol yang memiliki kursi di DPR melakukan konsolidasi di Hotel Mulia Jakarta, Senin (16/7/2007).

Tidak tanggung-tanggung, lima ketua umum parpol menghadiri forum itu. Mereka adalah Soetrisno Bachir (PAN), Surya Dharma Ali (PPP), Bursah Zarnubi (PBR), Ruyandi Hutasoid (PDS), dan MS Ka’ban (PBB). Tiga parpol lainnya diwakili fungsionaris DPP masing-masing yakni Mahfudz Sidiq (PKS), Masduki Baidlowi (PKB), dan Jhony Allen (PD).

Kekuatan delapan parpol tersebut memiliki lebih dari separuh jumlah kursi di DPR. Tentu jumlah kekuatan mereka mengalahkan gabungan kursi PG dan PDIP sebanyak 238 kursi. Melihat peta kekuatan ini, perlawanan mereka terhadap PG-PDIP tidak boleh dianggap enteng. Kekuatan delapan parpol ini sangat mungkin mendapat dukungan dari parpol gurem lainnya. Termasuk parpol gurem yang tidak memiliki kursi di DPR. Mereka berada pada situasi senasib dan seperjuangan.

Pertemuan di Hotel Mulia telah menyepakati rumusan yang menjadi komunike bersama. Yakni kesepakatan materi revisi paket UU politik, dan kesepakatan tentang pembangunan demokrasi dan persoalan-persoalan kebangsaan. Kedua kesepakatan itu menunjukkan getolnya perjuangan delapan parpol agar eksistensinya tetap aman mengikuti pemilu.

Komunike bersama tersebut mengeluarkan enam sikap penting. Pertama, electoral threshold (ET) 2009 tetap tiga persen. Kedua, anggota parpol boleh jadi caleg DPD. Ketiga, jumlah kursi DPR diusahakan tetap 550. Keempat, penetapan daerah pemilihan (dapil) tidak berubah. Kelima, alokasi per dapil memiliki kuota 3-12 kursi. Keenam, president threshold 10 persen dari kursi DPR.

Menanggapi pertemuan delapan parpol tersebut, pihak PDIP tidak terlalu khawatir. Hal itu diungkapkan ketua FPDIP DPR Tjahjo Kumolo. Politisi asal Jateng ini menganggap wajar jika tokoh-tokoh delapan parpol tersebut mencurigai PDIP maupun PG. Padahal, menurut Tjahjo, pihaknya dan PG hanya ingin memperkuat sistem pemerintahan presidensial yang selama ini dianggap lemah.

Sebenarnya, di tahun 2006 lalu sudah pernah dilontarkan wacana perampingan jumlah parpol. Gencarnya elit politik nasional mengusulkan perampingan jumlah parpol membuat ketir-ketir para pemimpin parpol gurem. Berbagai argumen menyertai usulan perampingan jumlah parpol. Tentunya perampingan itu jelas berbeda dengan fusi parpol seperti jaman orde baru. Dari pengalaman dua kali pemilu di era reformasi, sistem multi parpol telah memberikan batas yang realistis mengenai jumlah parpol yang ideal.

Hasil Pemilu 1999 yang diikuti 48 parpol, hanya 6 parpol yang lolos electoral threshold (ET). Yakni PDIP, Partai Golkar, PPP, PKB, PAN, PBB. Dilanjutkan dengan Pemilu 2004 yang diikuti 24 parpol, hanya 7 parpol yang lolos ET. Yakni Partai Golkar, PDIP, PPP, Partai Demokrat, PAN, PKB, PKS. Pelaksanaan dua kali pemilu tersebut dinilai berjalan demokratis, jujur dan adil. Sehingga, meskipun sistem multi parpol sudah diterapkan, ternyata jumlah parpol yang ideal di mata rakyat pemilih berkisar antara 6-7 parpol. Tentunya jumlah parpol itu masih dibawah peserta Pemilu 1971 yang diikuti 10 parpol.

Andaikata pada Pemilu 2009 nanti benar-benar terjadi perampingan parpol. Sangat mungkin UU Susduk hasil revisi akan memberi kebebasan bagi parpol yang memiliki kursi di DPR dan DPRD untuk membentuk fraksi sendiri. Dampak politisnya adalah keberadaan fraksi secara langsung akan mencerminkan identitas parpol sehingga berpengaruh terhadap kinerja politik dewan.

Jumlah fraksi akan membengkak dan bakal membengkak pula anggaran dewan untuk membiayai seluruh perangkat dan kebutuhan fasilitas masing-masing fraksi. Jika UU Susduk (hasil revisi) menentukan jumlah pimpinan DPRD sebanyak jumlah fraksi, maka fraksi yang memiliki jumlah anggota terbanyak akan menjadi ketua dewan, sisanya akan menjadi wakil ketua dewan. Komposisi ini benar-benar sinkron dengan nilai kepercayaan rakyat sesuai dengan hasil pemilu di tingkat lokal. Sehingga masing-masing fraksi punya akses kuat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat khususnya konstituen yang mencoblos parpolnya.

PDIP Batal Tempati Fasum Mei 31, 2007

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufik Kiemas telah meresmikan dimulainya pembangunan kantor DPC PDIP Surabaya ditandai peletakan batu pertama pada Minggu 29 April 2007. Belakangan banyak disoroti para politisi di DPRD Surabaya dan para pakar karena lahan yang bakal dipakai itu termasuk fasum. Warga sekitar lokasi juga melakukan protes yang dimotori pengurus RW IV Kelurahan Siwalankerto. Jika PDIP terus mempertahankan pendapatnya dan membangun kantor parpol di atas lahan fasum tersebut, tentu prosesnya akan berlarut-larut. Citra negatip pun akan melekat pada parpol pemenang pemilu 1999 dan 2004 di Surabaya ini. Akhirnya sebuah langkah taktis telah ditempuh DPC PDIP Surabaya. Rencana membangun dan menempati lahan seluas 1.600 meter persegi di Jl. Jemur Andayani untuk kantor DPC PDIP Surabaya dibatalkan. Selanjutnya lahan yang termasuk fasilitas umum (fasum) itu dikembalikan kepada Ali Mudji (wakil ketua DPD PDIP Jatim) selaku pemegang hak sesuai surat ijin pemakaian tanah (SIPT). Ali Mudji sudah sepakat bahwa tanah tersebut akan dibangun gedung pertemuan yang bersifat umum dan bisa dimanfaatkan masyarakat luas, bukan hanya untuk kader PDIP saja.Pembatalan membangun kantor parpol diatas lahan fasum tersebut membawa hikmah tersendiri bagi PDIP. Pertama, menghindari tudingan publik bahwa PDIP telah menyalahgunakan peruntukan fasum. Pembatalan ini merupakan langkah mematuhi Permendagri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemda. Permendagri itu mengatur fasum meliputi jalan, saluran air, listrik, pengelolaan sampah, lapangan olahraga, ruang terbuka hijau, dan lahan fasilitas sosial. Sedangkan fasilitas sosial antara lain untuk membangun sekolah, tempat ibadah, pasar, makam, poliklinik, kantor pemerintahan, yang semuanya untuk kepentingan warga perumahan. Artinya, pembangunan kantor parpol bukan termasuk kategori untuk kepentingan umum bagi warga perumahan sekitarnya.

Kedua, menyelamatkan walikota Bambang DH yang juga kader PDIP dari tudingan melanggar pasal 28 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Amanat dari pasal ini walikota dilarang membuat keputusan yang secara khusus menguntungkan golongan tertentu atau kelompok politiknya. Implikasi dari pasal ini juga terdapat dalam pasal 29 ayat (2) huruf (f) bahwa walikota dapat diberhentikan karena melanggar larangan.

Ketiga, menghormati Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pasal 20 Perda ini menyebutkan fasum adalah kawasan yang merupakan tempat kegiatan pelayanan masyarakat yang bersifat nonkomersial yang dikembangkan dalam tiap unit pengembangan. Sedangkan pasal 23 menentukan kategori fasum adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, sarana rekreasi, olahraga, dan kebudayaan. Sementara itu, kantor parpol tidak termasuk kategori fasum.

Keempat, memberi kesempatan kepada walikota agar segera mengusut jajaran dinas teknis di Pemkot yang menerbitkan perijinan kepada Ali Mudji terhadap pemakaian fasum “bermasalah” itu. Hal itu penting dilakukan oleh walikota agar pelanggaran Perda RTRW oleh Pemkot itu tidak memicu kelompok lain bisa mendapatkan fasum dengan cara yang sama.

Dibatalkannya rencana pembangunan kantor DPC PDIP Surabaya itu secara tidak langsung akan mempermudah aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Satuan Tindak Pidana Korupsi (Satpikor) Polda Jatim sudah berjanji akan turun tangan melakukan penyelidikan. Tim Polda Jatim sudah menemukan bukti awal dugaan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemkot. Sayangnya, janji Polda Jatim itu belum ada bukti kongkretnya. Padahal publik sudah menunggu langkah hukum yang bakal diambil pihak kepolisian.

Penggunaan fasum yang akan dibangun kantor DPC PDIP Surabaya itu dipicu terbitnya surat ijin dari Badan Pengelola Tanah dan Bangunan (BPTB) Pemkot Surabaya. Pengusutan bisa dimulai dari riwayat fasum Jl. Jemur Andayani tersebut yang diserahkan YKP (Yayasan Kas Pembangunan) kepada Pemkot 10 Juni 1997.

Perubahan peruntukan terjadi 20 Februari 2006 tertuang dalam surat ijin pemakaian tanah yang dikeluarkan BPTB Pemkot disewa senilai Rp 6,5 juta per tahun dengan status IPT (surat ijo) atas nama Ali Mudji. Selanjutnya 17 April 2007 BPTB mengeluarkan perpanjangan IPT (surat ijo) juga atas nama Ali Mudji. Tujuh hari sebelumnya Ali Muji telah mengantongi surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Tata Kota dan Pemukiman Pemkot Surabaya.

Tentunya, dalam penyelidikan nanti akan terungkap dua surat yang dikeluarkan BPTB tahun 2006 dan 2007 itu atas perintah siapa. Bisa atas inisiatif kepala BPTB, perintah walikota, atau pihak lain. Jika proses hukum tersebut berlanjut, akan ada kejelasan pihak yang bersalah setelah melalui putusan pengadilan. Konsekuensinya, seluruh produk surat yang pernah dikeluarkan pejabat yang dinyatakan bersalah tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu bisa dijadikan yurisprudensi untuk menetapkan status hukum terhadap fasum di tempat lain yang diperoleh secara melanggar hukum. Adanya pihak lain yang juga menempati fasum untuk kantor parpol itu juga pernah diungkapkan Saleh Ismail Mukadar kepada pers. Demi tegaknya Perda RTRW, semua pelanggaran terhadap pemakaian fasum harus diusut tuntas.

Hikmah lainnya, secara politis meringankan beban fraksi-fraksi di DPRD Surabaya. Sejak mencuatnya kasus ini DPRD Surabaya belum berani memanggil pejabat dinas terkait untuk dimintai klarifikasi. Sebuah pelajaran politik yang sangat penting bagi PDIP di daerah mana pun. Terutama di daerah yang kepala daerahnya berasal dari kader PDIP, perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar Perda dan peraturan perundang-undangan diatasnya.