jump to navigation

Guru Dipimpin Orang Lain Februari 3, 2009

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Statemen menarik dilontarkan ketua umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo tentang mengapa pendidikan di Indonesia tidak kunjung maju. Salah satu penyebabnya adalah banyak kepala dinas pendidikan (Kadispendik) di tingkat kabupaten/kota tidak kapabel dibidangnya. Sulistyo, didampingi Mendiknas Bambang Sudibyo, menyampaikan laporan itu kepada Presiden SBY 20 Januari 2009 silam.

(baca selengkapnya)

Iklan

Muhammadiyah Netral Pilkada Mei 26, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Meski pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dipilih rakyat sudah berlangsung sejak 2005, namun Pimpinan Pusat Muhammadiyah baru mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 61/KEP/I.0/B/2008 tertanggal 25 Maret 2008. Isi SK tersebut tentang kebijakan PP Muhammadiyah dalam menghadapi pilkada. Entah, kenapa baru sekarang PP Muhammadiyah mengeluarkan “panduan politik” pilkada.

(baca selengkapnya)

Mencalonkan Kepala Daerah Koruptor Maret 18, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Hak mengajukan calon dalam pilkada berada di tangan pimpinan parpol setingkat. Hal itu ditegaskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005. Surat pencalonan ditandatangani oleh pimpinan parpol atau para pimpinan parpol yang bergabung di daerah pemilihan. Namun, dalam praktiknya, pimpinan parpol tersebut tidak bisa secara bersikap mandiri menggunakan hak pencalonan. Mereka masih diatur mekanisme internal parpolnya masing-masing.

(baca selengkapnya)

Sengketa Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2007 Januari 29, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in LEGAL OPINION MASALAH SENGKETA POLITIK.
Tags: , , , ,
comments closed

Pilkada Propinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) masih menyisakan sengketa. Pasca keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan dilakukan pilkada ulang di empat kabupaten, pihak PKU Sulsel mengajukan peninjauan kembali (PK). Sudah tepatkah putusan MA? Dan bagaimana peluang KPU Sulsel dalam upaya PK? Berikut ini Legal Opinion (pendapat hukum) yang ditulis analis politik dan hukum H Slamet Hariyanto SPd SH.

(baca selengkapnya)

Parpol Hadang Calon Independen Pilkada Agustus 2, 2007

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan calon independen dalam Pilkada disikapi seragam oleh sejumlah petinggi parpol besar. Mereka menganggap putusan MK tersebut sebagai upaya membuldozer peran parpol besar dalam pilkada. Opini publik menyambut diperbolehkannya calon independen ikut pilkada itu benar-benar semacam “lampu kuning” bagi parpol untuk berbenah diri. Jika parpol tidak berbenah diri, terutama dalam hal mengubah tradisi “uang mahar” pilkada kepada calon tertentu, maka tamatlah perannya. Fenomena “uang mahar” itu marak di berbagai daerah, namun belakangan telah menemukan wujud nyatanya di Pilkada DKI Jakarta. Paling tidak sudah ada mantan bacagub/bacawagub DKI mengaku telah menyetor “uang mahar”. Kompensasinya mereka diberi janji akan dicalonkan meski akhirnya dikhianati.

Namun keberatan parpol terhadap masuknya calon independen itu tidak bisa diwujudkan dalam bentuk perlawanan hukum. Sebab, putusan MK bersifat final dan tidak ada pintu banding. Putusan MK benar-benar kuat sesuai dengan kewenangannya yang dijamin UUD 1945.

MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Ketentuan itu tercantum dalam pasal 24-C ayat (1) UUD 1945.

Parpol-parpol masih berusaha mencari celah lain untuk menghadang lajunya calon independen dalam pilkada. Ada tiga pilihan cara melaksanakan putusan MK yakni KPU mengeluarkan peraturan, presiden mengeluarkan Perppu, atau revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Parpol-parpol lebih memilih cara revisi UU Pemda karena disitu bisa melakukan “balas dendam” terhadap calon independen.

Petinggi parpol-parpol mulai mengotak-atik pasal-pasal persyaratan calon dalam pilkada. Mereka cenderung mengusulkan calon independen dapat maju dalam pilkada dengan persyaratan memperoleh 15 persen dari jumlah penduduk. Alasan mereka demi keadilan karena parpol atau gabungan parpol berhak mengajukan calon hanya yang memiliki minimal 15 kursi di DPRD dan 15 persen akumulasi suara pada pemilu legislatif.

Parpol yang mengajukan 15 persen dukungan dari jumlah penduduk itu adalah PG, PPP, PKS, dan PAN. Sedangkan PD mengusulkan 10 persen, PDIP minta 10-15 persen. Yang paling relevan hanya PKB mengusulkan 3 persen untuk calon independen. Argumentasi PKB sangat logis, angka 3 persen itu sudah dipakai di pilkada Aceh. Sebab, ketentuan UU untuk pilkada Aceh juga mensyaratkan calon independen cukup dengan 3 persen dukungan.

Persyaratan 15 persen dari jumlah penduduk itu adalah usulan PAN disampaikan oleh ketua FPAN DPR RI yang juga Sekjen PAN Zulkifli Hasan. Uniknya, sehari setelah itu ketua umum DPP PAN Soetrisno Bachir meralat pernyataan Zalkifli Hasan. Menurut Soetrisno, PAN belum menetapkan berapa persen minimal dukungan. Bahkan dia menyatakan prinsipnya PAN memberi kesempatan seluas-luasnya bagi munculnya calon independen.

Soetrsino punya analisis menarik soal diperbolehkannya calon independen dalam pilkada. Masuknya calon independen dianggapnya memberi dua kentungan bagi parpol. Kader parpol yang potensial tidak khawatir lagi diganggu tokoh independen dalam konvensi di internal parpol menjelang pilkada. Dengan dibukanya jalur independen, calon incumbent dipastikan lebih memilih jatah calon independen katimbang lewat jalur parpol.

Biasanya incumbent punya modal dana lebih banyak dibandingkan para pesaingnnya. Maka incumbent lebih mampu membeli “tiket pilkada” dari parpol-parpol tertentu. Ironisnya, pucuk pimpinan parpol lebih mengutamakan “orang luar” yang membeli dengan harga tinggi, dan kadernya sendiri disisihkan.

Artinya, ke depan, kader parpol lebih berpeluang untuk maju dalam pilkada lewat pintu parpolnya sendiri. Dan bila parpol tersebut tidak memiliki persyaratan minimal 15 kursi seperti yang ditentukan, maka dia bisa maju lewat jalur independen. Tidak perlu lagi koalisi atau mencari dukungan dari parpol lain untuk bergabung. Karena parpol lain tersebut pasti mematok harga tertentu untuk memberikan dukungan pencalonan.

Pengalaman nyata dari PAN tersebut terjadi pada pilkada DKI yang akan digelar seminggu lagi. PAN tidak bisa maju sendiri dalam pencalonan karena tidak punya 15 kursi di DPRD DKI. Sehingga PAN menempatkan diri dalam barisan 20 parpol yang mendukung pasangan Fauzi Bowo-Prijanto. Pasangan ini meskipun bukan dari kader parpol, bahkan Fauzi (saat ini wagub DKI) tapi mampu “memborong” tiket 20 parpol untuk maju dalam pencalonan.

Dia punya kekuatan modal dana yang luar biasa sehingga mampu “beli tiket” banyak parpol. Wajar saja bila calon lain yang berminat “beli tiket” telah dikemplang oleh parpol tertentu. Pengalaman pahit tiga bacagub/bacawagub yang sudah menyetor dana tapi dikhianati parpol itu menunjukkan hebatnya kekuatan dana Fauzi Bowo-Prijanto.

Tingginya persyaratan parpol-parpol untuk masuknya calon independen yang dipatok 10-15 persen itu jelas tidak masuk akal. Mereka sengaja menghadang calon independen yang tidak bisa diblokir untuk ikut pilkada. Dengan kekuatan politik di DPR, parpol-parpol sengaja mempersulit calon indedependen agar gagal tampil. DPR bersama pemerintah punya kewenangan membahas dan mengesahkan UU pilkada. Menangnya pasangan calon independen di pilkada Aceh benar-benar menjadi trauma para elit parpol di tingkat nasional.

Calon Independen Ikut Pilkada Januari 26, 2007

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Upaya hukum yang dilakukan Lalu Ranggalawe anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah NTB membuahkan hasil. Politisi PBB itu mengajukan permohonan agar calon independen dapat ikut pilkada tanpa melalui jalur parpol. Ranggalawe melalui kuasa hukumnya mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap beberapa pasal dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. MK dalam sidangnya Senin (23/72007) memutuskan mengabulkan permohonan Lalu Ranggalawe. Sehingga pasal 56 dan pasal 59 UU Nomor 32 Tahun 2004 harus dirubah. Pasal 56 ayat (2) tersebut aslinya berbunyi “pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik”. Bunyi pasal ini dihapus seluruhnya karena menjadi penghalang bagi calon independen tanpa lewat lewat parpol atau gabungan parpol.

Dengan dihapusnya pasal 56 ayat (2) tersebut, maka pasal 56 tanpa ayat berbunyi ” kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 59 ayat (1) juga mengalami perubahan. Aslinya pasal dan ayat tersebut berbunyi “peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik”. Kini pasal 59 ayat (1) berbunyi “peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon”

Pasal 59 ayat (3) juga dirubah sehingga terbukalah kesempatan bagi calon independen tanpa lewat jalur parpol atau gabungan parpol. Pasal dan ayat tersebut aslinya berbunyi “partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekenisme yang demokratis dan transparan”. Kini pasal 59 ayat (3) berbunyi “membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan”.

Perubahan bunyi pasal yang membolehkan calon independen ikut pilkada tanpa melalui jalur parpol tersebut memiliki implikasi hukum terhadap perubahan pasal-pasal lainnya. Misalnya pasal 59 ayat (2), dan (4), pasal 59 ayat (5) huruf (a) dan (c), pasal 59 ayat (6), dan pasal 60 ayat (2) sampai ayat (5). Konsekuensinya, beberapa pasal dalam PP Nomor 6 Tahun 2005 yang telah dirubah menjadi PP Nomor 25 Tahun 2007 juga harus mengalami perubahan lagi. Karena PP tersebut mengatur tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Keputusan MK tersebut disambut suka cita para aktifis dan elemen masyarakat yang selama ini mengecam arogansi parpol dan gabungan paprol dalam pilkada. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah mengeluarkan ongkos yang mahal untuk membeli tiket lewat parpol atau gabungan parpol.

Kini, calon independen dapat maju dalam pilkada secara mantap dengan mengukur kekuatan dananya sendiri. Pendapat itu dikemukakan Saifullah Yusuf mantan menteri yang kini juga diincar beberapa kalangan untuk dicalonkan dalam pilgub Jatim 2008.

Aspirasi masyarakat cukup kuat yang menginginkan diperbolehkannya calon independen ikut pilkada tanpa melalui jalur parpol. Hal itu dibuktikan hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) pimpinan Saiful Mujani selama 1-20 Juli 2007. Ternyata sebanyak 70,3 persen masyarakat yang disurvei menghendaki calon independen. Makna politik dari hasil survei itu adalah munculnya realita bahwa parpol dipandang belum mampu melahirkan pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan daerah yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat.

Perkembangan politik terbaru itu tidak menutup kemungkinan bakal muncul desakan agar dalam pilpres pun perlu ada calon independen tanpa melalui jalur parpol atau gabungan parpol. Sehingga ke depan, parpol tidak bisa lagi melakukan praktek makelar politik dalam pilpres dan pilkada. Semua calon baik independen maupun dari parpol akan diuji kualitasnya dalam memimpin bangsa. Selanjutnya sejarah yang akan membuktikan kualitas pemimpin pemerintahan yang benar-benar mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Masyarakat sudah tidak sabar lagi untuk segera bisa dilaksanakan pilkada yang membolehkan ikutnya calon independen sesuai dengan putusan MK tersebut. Oleh karena itu mereka sangat mengecam himbauan KPU kepada KPUD agar tidak tergesa-gesa mengetrapkan putusan MK sebelum ada revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Masyarakat menganggap tidak ada hambatan yuridis untuk segera melaksanakan pilkada dengan perserta independen tanpa melalui jalur parpol. Syaratnya KPU segera membuat regulasi tentang tata cara penyelenggaraan pilkada.

Menurut ketua MK Jimly Assidiqie, putusan MK sama nilainya dengan UU. Sehingga KPU bisa mengeluarkan aturan teknis pilkada versi baru tanpa menunggu revisi UU Nomor 32 Tahun 2004. Karena jika pembentuk UU berhak mendelegasikan kewenangan pembuat aturan, maka MK juga berhak memerintahkan KPU membuat regulasi teknis.

Rupanya elemen masyarakat perlu meneruskan gerakannya untuk mendesak kepada pihak-pihak berwenang. Gerakan itu tujuannya segera keluar aturan teknis pilkada yang membolehkan calon independen ikut tanpa melalui jalur parpol. Elemen masyarakat harus mendesak agar ada perubahan cara berpikir KPU dalam menafsirkan peraturan pilkada versi baru. Bila perlu elemen masyarakat ikut mendesak agar presiden segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu).