jump to navigation

Untung Rugi PPP Punya Cagub Jatim April 30, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

PPP Jatim sudah deklarasi pasangan cagub-cawagub Khofifah Indar Parawangsa-Mujiono (KAJI) tanggal 22 April 2008. Deklarasi itu mengekspresikan optimisme pasangan KAJI yang ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka yakin bakal dapat dukungan dari gabungan PPP dan sejumlah parpol non parlemen.

(baca selengkapnya)

Iklan

PKB Pecah Lagi April 9, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , , ,
comments closed

 

Oleh Slamet Hariyanto

 

Belum genap sepuluh tahun usia Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sudah mengalami perpecahan serius sebanyak 3 kali. Perpecahan serius itu bila diukur dari kadar konfliknya di tingkat kepemimpinan nasional. Bentuknya adalah pemecatan kader-kader terbaik  di jajaran DPP PKB.

(baca selengkapnya)

PAW Wakil Ketua DPRD Jatim Maret 3, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in LEGAL OPINION MASALAH SENGKETA POLITIK.
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
comments closed

Tahapan pemilihan gubernur Jatim bakal berimbas pada penggantian antarwaktu (PAW) wakil ketua DPRD Jatim. Ridwan Hisjam, kader Golkar yang kini menjabat ketua DPRD Jatim segera akan meninggalkan jabatan legislatifnya. Dia jadi cawagub yang diusung PDIP dan harus bersaing dengan Soenarjo, cagub Partai Golkar yang kini jadi wagub Jatim. Bagaimana proses PAW wakil ketua dewan yang sarat dengan kepentingan politis itu? Berikut ini Legal Opinion yang ditulis analis politik dan hukum H Slamet Hariyanto SPd SH 

(baca selengkapnya)

Mendongkrak Popularitas Cagub PKB November 22, 2007

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Proses rekrutmen calon gubernur (cagub) Jatim dari PKB yang begitu panjang dan mengalami tarik ulur politis, kini telah selesai. DPP PKB merekomendasikan Achmady sebagai cagub. Bupati Mojokerto yang juga kader NU ini mampu menyisihkan tiga pesaingnya, Haris Sudarno, Hermawan Sulistyo, dan Djoko Subroto.

Ketua karetaker DPW PKB Jatim KH Hasyim Karim (Gus Aying) optimis menang di Pilgub asalkan Achmady didampingi cawagub dari kalangan NU. Secara nalar politik, statemen Gus Aying dapat dibenarkan karena mayoritas warga Jatim dari kalangan nahdliyin. Maka, wajar bila peluang menang dimiliki pasangan cagub-cawagub yang didukung warga NU. Karena, dukungan warga nahdliyin, PKB di Jatim menang pemilu legislatif 1999 (32 persen) dan 2004 (31 persen).

Dalam perkembangannya pasca pemilu 2004, PKB mengalami perpecahan yang hingga kini belum terselesaikan. Sehingga beberapa pihak meragukan soliditas konstituen PKB untuk pemenangan pilgub 2008. Untuk mengembalikan kekuatan PKB minimal sama dengan pemilu 2004, perlu kerangka politik baru yang bisa mempersatukan kekuatan yang sempat tercecer. Dalam hal ini, teori Gus Aying dapat dijadikan opsi yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Untuk mengukur kekuatan dukungan tersebut, perlu dicermati perkembangan politik mutakhir. Harus ada survei secara empiris yang bisa dijadikan pedoman dalam melangkah lebih lanjut. Pekerjaan utama yang kini harus dilakukan adalah mempopulerkan figur Achmady di mata konsituen Jatim. Sebab, beberapa kalangan dari luar PKB menilai bahwa Achmady hanya populer di Kabupaten Mojokerto saja.

Achmady terbukti berhasil memenangkan pemilihan bupati pada periode kedua dengan perolehan suara tertinggi dan bahkan hampir mutlak. Strategi pemenangan di tingkat kabupaten itu perlu dikembangkan dan disempurnakan untuk wilayah yang lebih luas lagi. Bagaimana pun wilayah Jatim yang terdiri atas 38 kabupaten/kota itu tidak seluruhnya memiliki kesamaan dalam hal kondisi sosial politiknya seperti Kabupaten Mojokerto.

Apalagi saingan Achmady dalam pilgub nanti tidak boleh dianggap enteng mengenai popolaritasnya di tingkat Jatim. Partai Golkar punya cagub incumbent yakni Wagub Soenarjo. PDIP juga punya dua bacagub (Soekarwo dan Sutjipto) yang cukup populer di tingkat Jatim. Parpol lainnya khususnya PD, PPP, PAN, dan PKS bisa membuat kejutan dengan menampilkan cagub yang lebih populer dari Achmady.

Sikap beberapa pengamat politik yang memprediksi bahwa Achmady hanya sebagai “cagub penggembira” seharusnya dijadikan masukan berharga. Bahkan prediksi mereka dapat dijadikan pemicu semangat bagi PKB untuk bekerja keras. Mesin politik PKB dari tingkat pusat hingga desa/kelurahan perlu dioptimalkan kinerjanya mulai sekarang.

Perlu diciptakan slogan baru dan isu sentral yang dapat mempersatukan kembali pendukung PKB di semua lini. Isu sentral yang diciptakan, sedapat mungkin bisa menghilangkan “luka lama” yang selama ini menjadi faktor penyebab perpecahan internal. Slogan baru perlu diciptakan untuk membangkitkan semangat konstituen PKB dalam memenangkan cagubnya. Pilgub 2008 menjadi momentum penting karena untuk pertama kalinya dipilih rakyat secara langsung.

Beberapa langkah strategis perlu segera dilakukan tim sukses cagub PKB. Pertama, mengumpulkan para mantan calon bupati/walikota dan mantan wakil bupati/wakil walikota yang pernah berlaga di pilkada se Jatim tahun 2005-2007. Mereka dimintai pengalaman strategisnya baik yang berhasil maupun yang gagal tentang pelaksanaan pilkada di daerahnya masing-masing. Pengalaman mereka sangat berguna untuk bahan penyusunan strategi pemenangan cagub PKB.

Kedua, langkah Achmady yang sudah mulai memanfaatkan ruang iklan di JTV untuk mengenalkan diri kepada publik selama bulan Ramadhan. Langkah Achmady tersebut sudah dimulai sekitar 3 hari sebelum media massa memberitakan bahwa DPP PKB menetapkan dia sebagai cagub. Begitu usai bulan Ramadhan, langkah ini perlu ditindaklanjuti dengan survei independen mengenai popularitas Achmady dimata publik. Dalam survei ini juga dijaring siapa saja figur cawagub yang dikehendaki oleh publik dan cocok dipasangkan dengan Achmady.

Ketiga, setelah mendapatkan gambaran figur cawagub pasangan Achmady lewat survei, proses internal penetapan cawagub bisa dilakukan sesuai mekanisme partai. Katakanlah cawagub yang ditetapkan PKB adalah Si Fulan. Maka pasangan Achmady-Fulan mulai dipopulerkan kepada publik.

Survei lanjutan tentang popularitas Achmady-Fulan perlu dilakukan secara rutin, minimal dua bulan sekali. Dari survei rutin tentang pasangan cagub-cawagub ini dapat diketahui peta politik versi PKB. Prosentasi kenaikan atau penurunan yang dicapai pasangan cagub-cawagub dari saat pengumuman dipasangkannya Achmady-Fulan hingga menjelang masa kampanye resmi pilgub dapat diketahui secara empiris.

Dengan demikian, konsentrasi kampanye dapat dipilah-pilah antara daerah yang mantap, mengambang, dan daerah rawan. Setiap jenis wilayah berdasarkan peta politik ini berimplikasi pada model kampanye yang jadi pilihan. Masing-masing wilayah yang berbeda peta politiknya, berbeda pula target yang ingin dicapai. Target itu harus dihitung bahwa pilgub 2008 hanya berlangsung satu putaran.

Memang, pasang surut popularitas cagub-cawagub PKB juga ditentukan oleh kejelian tim sukses dalam menciptakan isu kampanye yang tepat untuk warga Jatim. Namun, ada hal lain yang tidak boleh dilupakan. Yakni pasang surut popularitas cagub-cawagub yang menjadi pesaing PKB. Maka, pandai-pandai mengintip strategi kampanye lawan merupakan keharusan yang dilakukan tim sukses cagub PKB. Kalau kepingin serius untuk mengetahui kekuatan lawan, alangkah bagusnya bila dilakukan survei khusus untuk keperluan ini.

Kita tidak boleh hanya mengandalkan mitos bahwa Jatim adalah basisnya NU, sehingga cagub-cawagub PKB pasti menang. Sebab, semua cagub-cawagub lawan PKB juga punya strategi yang sama dalam mendekati konstituen warga nahdliyin.

Model PAW Secara Tidak Normal Februari 1, 2007

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Akhir-akhir ini DPRD Jatim digoyang konflik penggantian antar waktu (PAW) beberapa anggotanya. Dampaknya, terjadi penurunan kinerja anggota DPRD yang terancam PAW. Tidak maksimalnya kinerja itu meliputi tugas selaku anggota fraksi dan tugasnya di komisi terkait. Konsentrasi mereka terkuras dalam menghadapi konflik seputar PAW yang mengancam copotnya kursi empuk di lembaga legilslatif. Bahkan untuk beberapa anggota DPRD, ancaman PAW identik dengan hilangnya lapangan pekerjaan yang bergaji tinggi.

Dalam perspektif UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk, soal PAW dapat dikategorikan dua model. Pertama, PAW secara normal. Hal itu terjadi bila PAW diberlakukan karena ada anggota DPRD yang meninggal dunia. Sehingga berlaku ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf (a). Penggantinya adalah caleg yang menempati nomor urut dibawahnya.

PAW secara normal itu akan berlaku bagi Soekardi Adi Pranoto (PG) menggantikan Anwar Kusuma yang meninggal dunia baru-baru ini. Persyaratannya cukup sederhana, yakni PG mengusulkan Soekardi kepada pimpinan DPRD Jatim. Selanjutnya pimpinan dewan menyampaikan kepada KPU Jatim untuk diverifikasi. Dalam proses ini Soekardi hanya tinggal memperbarui persyaratan administratif berupa SKKB dari kepolisian dan surat keterangan sehat yang dikeluarkan dokter dari rumah sakit pemerintah.

Setelah menerima rekomendasi dari KPU Jatim, pimpinan dewan menyampaikan kepada Mendagri melalui gubernur untuk meresmikan pemberhentian Anwar Kusuma dan pengangkatan Soekardi Adi Pranoto. Peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Jatim tersebut ditetapkan dengan Keputusan Mendagri atas nama Presiden.

Dalam tugasnya nanti, Soekardi ditempatkan dalam komisi yang dulu ditempati Anwar, dan melanjutkan masa tugasnya hingga selesainya masa bakti dewan tahun 2009. Konfigurasi keanggotaan di komisi tidak banyak mengalami perubahan karena Anwar hanya anggota biasa (bukan unsur pimpinan komisi).

Kedua, PAW secara tidak normal. Dalam kasus tertentu, PAW yang termasuk dalam model tersebut adalah bila anggota DPRD Jatim berhenti karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis. Bila pengunduran dirinya tidak ada kasus tertentu yang “memaksa” anggota dewan harus membuat permintaan secara tertulis, maka berhentinya termasuk dalam kategori PAW normal.

Dalam pasal 91 UU Susduk, ada enam kasus pemberhentian anggota dewan yang benar-benar dapat digolongkan dalam PAW secara tidak normal. Pertama, diusulkan oleh parpol yang bersangkutan (dipecat dari parpol, keluar dari parpol, atau bergabung dengan parpol lain), berdasarkan Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Parpol. Kedua, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan/berhalangan tetap. Ketiga, tidak memenuhi syarat calon anggota DPRD Propinsi berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Keempat, melanggar sumpah/janji, kode etik, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPRD Propinsi. Kelima, melanggar larangan rangkap jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keenam, terpidana (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara.

Konflik PAW yang kini terjadi di DPRD Jatim menyangkut 2 anggota dari PKB yakni Fathorrasjid (ketua DPRD Jatim) dan Hidayat. Mereka diusulkan PAW karena dinyatakan dipecat oleh DPW PKB Jatim pendukung Muktamar Semarang. Fathorrasjid dan Hidayat dikenal sebagai pendukung PKB Muktamar Surabaya. Khusus untuk Hidayat masih ditambah dengan alasan terikat perjanjian paruh periode dengan Khoiruddin Abbas.

Selain itu, konflik PAW juga melanda 2 anggota DPRD Jatim dari PAN, yakni Suli Daim (wakil ketua Komisi A) dan Didik Setyobudi (anggota Komisi D, anggota Badan Kehormatan DPRD Jatim). Alasan PAW karena terikat perjanjian paruh periode. Suli Daim terikat perjanjian paruh periode dengan Basuki Babussalam, dan Didik Setyobudi dengan Budiharto Tasmo.

Kasus yang menimpa empat anggota DPRD Jatim dari PKB dan PAN itu termasuk kategori PAW secara tidak normal. Hal itu terjadi akibat konflik internal di parpolnya masing-masing. Jenis kasus tersebut lebih banyak bobot politisnya sehingga penyelesaiannya juga tergantung proses politik. Posisi ketua DPRD yang dijabat Fathorrasjid sangat strategis untuk menghadang PAW terhadap dirinya maupun Hidayat. Alasan bahwa proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan antara PKB Muktamar Semarang dan PKB Muktamar Surabaya hanya menjadi variabel untuk memperpanjang proses politik seputar konflik PAW.

Sedangkan konflik PAW terhadap Suli Daim dan Didik Setyobudi dari PAN sepenuhnya tergantung proses politik yang terjadi di internal parpolnya. Perjanjian PAW paruh periode yang didasarkan pada hasil rapat pleno DPW PAN Jatim 26-27 Desember 2003 dianggap tidak memiliki implikasi yuridis bila dirujukkan dengan UU Susduk. Maka ketika Suli Daim dan Didik Setyobudi menolak menandatangani surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Jatim atas permintaan sendiri secara tertulis, tentu sangat menyulitkan bagi DPW PAN Jatim untuk menjatuhkan PAW.

Proses PAW terhadap Suli Daim dan Didik Setyobudi bisa berlanjut apabila keduanya dijatuhi sanksi pemecatan sebagai anggota PAN menurut mekanisme AD/ART. Tentu proses tersebut sangat panjang dan melelahkan karena harus melibatkan pihak DPP PAN. Kekuatan politik yang dimiliki Suli Daim dan Didik Setyobudi sangat menentukan nasibnya dalam kasus PAW. Sangat mungkin terjadi kompromi politik di DPW PAN Jatim antara kubu Suyoto (ketua) dan Sunartoyo (sekretaris) dalam menyikapi PAW. Sehingga Basuki Babussalam gagal menggantikan Suli Daim, dan Didik Setyobudi terpaksa melepaskan kursi anggota DPRD Jatim kepada Budiharto Tasmo.

Memang, model PAW secara tidak normal harus melalui proses politik berliku-liku. Rakyat mendapat suguhan tontonan konflik politik berupa kader parpol rebutan kursi legislatif. Makin membuat rakyat tidak simpatik terhadap parpol.

Legitimasi PKB Hasil Muktamar Semarang September 14, 2006

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Setelah setahun lebih akhirnya pemerintah berani mengambil sikap atas dualisme Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sikap pemerintah itu Senin (11/9) sore diwakili Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin mengeluarkan Keputusan nomor M-14-UM.06.08 Tahun 2006. Dalam keputusan ini berisi pencabutan Keputusan nomor M-11.UM.06.08 Tahun 2005 tertanggal 21 Nopember 2005 tentang Pendaftaran Susunan Kepengurusan DPP PKB hasil muktamar II di Surabaya dengan ketua umum Choirul Anam.

Dengan demikian kini di Depkum HAM hanya satu PKB yang terdaftar yakni kepengurusan hasil muktamar II di Semarang pimpinan Muhaimin Iskandar. Pendaftaran kepengurusan DPP PKB pimpinan Muhaimin ini tertuang dalam Keputusan Menkum HAM nomor M-02.UM.06.08 Tahun 2005 tertanggal 8 Juni 2005. DPP PKB pimpinan Muhaimin memang berkirim surat kepada Menkum HAM tanggal 8 September 2006 agar pemerintah mencabut pengakuan terhadap DPP PKB pimpinan Choirul Anam. Hal itu dilakukan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung nomor 02 K/PARPOL/2006 yang menolak kasasi Choirul Anam dan kawan-kawan.

Meskipun pihak DPP PKB pimpinan Choirul Anam masih akan berjuang melawan secara hukum, namun harapannya sangat tipis untuk menang di jalur ini. Sementara pihak Muhaimin sudah mengklaim konflik PKB sudah selesai dengan tanpa dualisme kepemimpinan seperti selama ini. Namun, konflik PKB kali ini berbeda dengan ketika dualisme kepemimpinan Matori Abdul Djalil dulu. Pada konflik PKB jaman Matori tidak terasa dampaknya di tingkat bawah. Sebab, Matori memang tidak mengakar di daerah basis PKB seperti Jatim dan Jateng.

Konflik PKB antara kubu Muhaimin versus Choirul Anam diprediksi lebih punya dampak politik terhadap perkembangan PKB ke depan, khususnya menghadapi pemilu 2009. Dua kubu kekuatan politik ini tidak bisa seratus persen rujuk. Bahkan, kalau situasinya masih memungkinkan kubu Choirul Anam akan berpikir untuk mendirikan parpol baru yang sama-sama berbasis kaum nahdliyyin. Wacana parpol baru belum mendapat respon positip dari PBNU pimpinan KH Hasyim Muzadi. Bahkan ada kecenderungan PBNU untuk menolak berdirinya parpol baru tersebut. Rupanya sikap Hasyim lebih cenderung memelihara parpol berbasis nahdliyyin yang sudah ada.

Makna politik yang terkandung dari sikap PBNU tersebut dapat dibaca menjadi dua arah. Pertama, mengajak kepada politisi NU yang terbelah dalam dua kubu di PKB untuk kembali bersatu. Artinya jika posisi hukum PKB pimpinan Choirul Anam tidak kuat karena kalah di proses peradilan, maka diminta legowo untuk mengakui kepemimpinan Muhaimin. Rujuk politik pasca proses peradilan akan berjalan efektif apabila dipandu para kyai kharismatik di jajaran NU.

Untuk menuju kearah itu memang tidak mudah karena kedua kubu dikenal memiliki gengsi politik yang sangat tinggi. Bila kubu Muhaimin tidak hati-hati, misalnya secara gegabah melakukan recalling terhadap anggota legislatif dari kubu Choirul Anam, maka akan ada reaksi balik yang cukup menegangkan. Bisa ada gerakan eksodus dari PKB yang cukup besar di wilayah Jatim dan Jateng.

Tapi, andaikata kubu Muhaimin tidak melakukan tindakan recalling sekarang, sementara eksodus bisa dihindari. Meskipun langkah itu belum seratus persen aman secara politik. Gejolak akan muncul lagi pada proses rekrutmen calon anggota legislatif menjelang pemilu 2009 nanti. Hal itu akan terjadi apabila aktifis PKB kubu Choirul Anam dibabat habis dalam rekrutmen calon anggota legislatif di pemilu 2009. Reaksi mereka tidak akan punya kesempatan eksodus, tapi lebih pada upaya penggembosan. Dalam situasi ini pasti akan ada parpol lain yang mendapat keuntungan politik. Parpol lain ini (berbasis konstituen nahdliyyin) dapat limpahan konstituen yang tidak puas dengan PKB pimpinan Muhaimin. Atau mereka memilih menjadi golput, maka jumlah golput pun akan naik cukup signifikan melebihi pemilu 2004 lalu.

Kedua, PBNU akan mencari alternatif pilihan politik kepada konstituen dari kalangan nahdliyyin. Pilihan utama pasti dianjurkan untuk memilih PKB pimpinan Muhaimin. Sedangkan kalau tidak suka dapat memilih parpol besar lainnya yang punya kedekatan dengan kultur nahdliyyin. Wacana ini pasti ditangkap oleh PPP yang memang punya faktor historis dengan NU. Tinggal menunggu sikap PPP dalam muktamar nanti. Apakah para pemimpin PPP pasca Hamzah Haz yang dihasilkan muktamar nanti mampu menyusun strategi jitu dalam memanfaatkan situasi politik ini.

Spekulasi politik kearah itu makin kuat dengan hadirnya ketua umum PBNU KH Hasyim Muzadi pada Muswil ke -5 PPP Jatim di Probolinggo tanggal 8-10 September 2006 baru-baru ini. Hasyim hadir pada acara pembukaan Muswil PPP Jatim dan memberi nasehat-nasehat politik. Hasil muswil menunjukkan makin kuatnya faksi NU dalam tubuh DPW PPP Jatim periode 2006-2011. Ketua dan sekretais DPW PPP Jatim yang terpilih dalam muswil adalah Farid Al Fauzi dan Salim Qurays, keduanya dikenal sebagai politisi kader NU.

Dalam sejarah PPP Jatim selalu ada konfigurasi politik ketuanya dijabat kader dari faksi NU, sekretarisnya berasal dari faksi Muslimin Indonesia (MI). Kali ini posisi MI makin terpinggirkan dalam kepengurusan PPP Jatim. Dengan kepengurusan PPP Jatim seperti ini setidak-tidaknya akan lebih mampu menampilkan figur parpol yang punya daya tarik bagi konstituen nahdliyyin. Asal dikemas dalam strategi yang jitu, PPP khususnya di Jatim, akan dapat meraih simpatik dari warga nahdliyyin yang kecewa terhadap PKB hasil muktamar Semarang.