jump to navigation

Golkar Bukan Jagoan Pilkada April 23, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Ketua umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla mengklaim kinerja partainya dalam pilkada tidak terlalu buruk. Menurutnya Partai Golkar telah memenangkan 41 persen di antara 340 pilkada propinsi, kabupaten/kota selama tiga tahun terakhir. Dia membuat rincian, dari 21 pilkada propinsi, Partai Golkar (PG) menang di 7 daerah. Dan dari 320 pilkada kabupaten/kota, 120 pilkada dimenangkan Partai Golkar.

(baca selengkapnya)

Iklan

Pemilihan Gubernur dan Sikap Parpol Baru Maret 12, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Partai Matahari Bangsa (PMB) sedang konsentrasi agar lolos verifikasi sebagai syarat untuk menjadi peserta pemilu 2009. Seluruh potensi DPP PMB nampak konsentrasi pada persiapan verifikasi itu. Akibatnya, tidak sempat memikirkan memberi arahan politik kepada daerah-daerah dalam menyikapi pilkada.

(baca selengkapnya)

PAW Wakil Ketua DPRD Jatim Maret 3, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in LEGAL OPINION MASALAH SENGKETA POLITIK.
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
comments closed

Tahapan pemilihan gubernur Jatim bakal berimbas pada penggantian antarwaktu (PAW) wakil ketua DPRD Jatim. Ridwan Hisjam, kader Golkar yang kini menjabat ketua DPRD Jatim segera akan meninggalkan jabatan legislatifnya. Dia jadi cawagub yang diusung PDIP dan harus bersaing dengan Soenarjo, cagub Partai Golkar yang kini jadi wagub Jatim. Bagaimana proses PAW wakil ketua dewan yang sarat dengan kepentingan politis itu? Berikut ini Legal Opinion yang ditulis analis politik dan hukum H Slamet Hariyanto SPd SH 

(baca selengkapnya)

Sisi Politis Reshuffle Kabinet Terbatas Desember 8, 2005

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Akhirnya Presiden SBY memenuhi janjinya mengumumkan susunan kabinet hasil reshuffle 5 Desember 2005 di Istana Kepresidenan Jogyakarta. Meskipun SBY menepis anggapan bahwa dirinya tidak ditekan atau dipengaruhi oleh parpol maupun perorangan dalam merombak kabinetnya, tak akan mampu membentuk opini publik tentang faktor politis dibalik keputusan presiden tersebut. Tentu, publik belum puas dengan hasil rombak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang dianggap belum memenuhi aspirasi perubahan sesuai dengan tuntutan orang banyak. SBY lebih memilih posisi aman dalam menghadapi koalisi politik dengan sejumlah parpol pendukungnya. Kapling menteri untuk Partai Demokrat, PAN, PKS dan PBB tidak diotak-atik sama sekali. Bahkan jatah PKB juga tidak terkurangi dengan masuknya Erman Suparno di kursi Menteri Menakertrans sebagai kompensasi diberhentikannya Alwi Shihab (Menko Kesra).

Terkesan bahwa SBY sengaja merangkul dua kubu PKB yang kini sedang berseteru. Selama ini dua menteri dari PKB diduduki kubunya Choirul Anam-Kiyai Langitan. Mereka adalah Saifullah Yusuf (Menteri Percepatan Pembangunan) dan Alwi Shihab. Kini kedua kubu sudah terwakili dengan tampilnya Erman dari kubu Muhaimin-Gus Dur. Langkah ini menambah keyakinan bahwa SBY lebih mengutamakan politik posisi aman katimbang orientasi pemenuhan kebutuhan publik.

Menghadapi kekuatan Partai Golkar, nampak SBY tidak berani bersikap tegas. Hanya berani melakukan reposisi Menko Perekonomian Aburizal Bakrie dipindah jadi Menko Kesra dan Menakertrans Fahmi Idris ke kursi Menteri Perindusrtian. Bahkan jatah Partai Golkar bertambah satu yakni menempatkan Paskah Suzetta di Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas. Kini parpol pimpinan Wapres Jusuf Kalla tersebut bertambah satu kursi menteri di kabinet.

Namun, harus diakui bahwa kematangan berpolitik dari Partai Golkar sangat menonjol dalam menyikapi reshuffle kabinet ini. Meskipun berhasil mempertahankan Aburizal Bakrie dan Fahmi Idris dan memasukkan Paskah Suzzeta, tetap saja berdiplomasi menyatakan tidak puas dengan hasil reshuffle kabinet. Statemen politik yang disampaikan ketua DPP Partai Golkar Yahya Zaini bahwa Golkar merasa tidak puas karena hasil reshuffle tidak sesuai dengan semangat dan iklim aspirasi yang diputuskan dalam rapimnas akhir Nopember 2005 lalu.

Dengan munculnya statemen ini paling tidak Partai Golkar bisa luput dari sorotan bahwa dalam situasi tuntutan perombakan kabinet, justru bisa menambah kapling satu kursi menteri. Padahal situasi riil sebelumnya adalah terancamnya posisi Aburizal Bakrie (Menko Perekonomian) dan Fahmi Idris (Menakertrans) tercoret dari daftar kabinet karena dianggap prestasinya mengecewakan. Kini, mereka hanya direposisi ke pos lain di jajaran kabinet.

Unsur kehati-hatian SBY dalam melakukan perombakan kabinet ini, nampak sekali faktor kompromi politik menjadi pertimbangan utama. SBY hanya berani bersikap tergas terhadap para Andung Nitimihardja dan Yusuf Anwar, menteri yang berasal dari jalur independen dan profesional. Sedangkan terpentalnya Alwi Shihab lebih banyak karena faktor konflik internal PKB. Kini, SBY dapat merangkul dua kekuatan PKB dengan masuknya Erman Suparno di kabinet setelah dilengserkannya Alwi Shihab.

Kompensasi jabatan bagi ketiga mantan menteri ini juga sudah disiapkan posnya oleh pemerintah. Alwi dijadikan penasehat presiden untuk urusan dengan negara Timur Tengah dan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Yusuf Anwar disiapkan untuk jadi duta besar di negara maju. Pos baru untuk Andung juga sedang dibicarakan lebih lanjut. Model kompensasi seperti ini sudah bukan barang baru di negeri ini, lebih-lebih di jaman pemerintahan orde baru.

Realitas politik ini menimbulkan kekhawatiran publik bahwa setahun lagi bisa terulang peristiwa yang sama. Di saat pemerintah dinilai gagal dalam beberapa sektor pembangunan, dan sorotan rakyat yang ingin terjadi perombakan kabinet, maka sangat mungkin strategi kompromi politik ini diterapkan lagi oleh SBY. Dan buntutnya yang jadi korban adalah para menteri yang berasal dari jalur independen dan profesional. Siapa pun presidennya, faktor politik ternyata lebih mengedepan mengalahkan pertimbangan profesional dalam rekrutmen kabinet. Tanpa kecuali presidennya dijabat SBY.

Reshuffle Kabinet Utamakan Kompetensi November 17, 2005

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Akhir-akhir ini banyak manuver dari partai politik untuk menarik perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengevaluasi satu tahun kabinetnya. Manuver parpol tersebut berupa ancaman menarik dukungan kepada pemerintah, bakal menarik menterinya, hingga desakan merombak total kabinet. Hasil evaluasi satu tahun kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) diakui oleh SBY ada yang bagus dan ada pula yang belum.

Publik menilai pernyataan SBY itu mengarah pada isyarat bakal ada reshuffle kabinet. Peraturan perundang-undangan membolehkan presiden melakukan reshuffle kabinet sesuai dengan kewenangannya dalam sistem presidensial. Sehingga, komposisi KIB yang sekarang, tentunya bakal berubah seiring dengan hasil evaluasi. Perubahan komposisi kabinet itu termasuk keputusan politik dari seorang kepala negara. Tentu, keputusan tersebut mengandung resiko politik pula. 

Resiko politik itu berupa reaksi parpol, terutama yang selama ini ada kadernya duduk di kabinet sebagai imbalan menjadi pendukung SBY. Semua parpol pada golongan ini pasti berharap kuotanya tetap, bahkan kalau bisa bertambah. Untuk memenuhi selera politik ini, tentu tidak mudah bagi SBY. Karena, hasil evaluasi kinerja kabinet harus menjadi tolok ukur pertama untuk melakukan reshuffle. Langkah berikutnya adalah melakukan perombakan dengan tolok ukur mengutamakan kompetensi.

Agaknya, wacana mengutamakan kompetensi ini sudah mulai dikemukakan Partai Demokrat melalui Anas Urbaningrum, salah satu ketua DPP parpol ini. Anas mengibaratkan manuver parpol-parpol itu sebagai bunga-bunga demokrasi. Parpol memang punya hak untuk melakukan ikhtiar politik agar pihaknya tidak menjadi korban kebijakan SBY dalam reshuffle kabinet. Mantan anggota KPU ini kembali mengingatkan bahwa penyusunan kabinet merupakan hak penuh SBY sesuai dengan sistem presidensial. Ditambahkan pula bahwa SBY harus mengutamakan asas kompetensi dalam melakukan reshuffle kabinet.

Jika benar-benar SBY mengutamakan faktor kompetensi, maka kepentingan parpol pendukungnya harus diabaikan. Pasti akan terjadi kerenggangan hubungan politik antara SBY dengan elit parpol yang merasa jadi korban reshuffle. Hal semacam itu tidak berlaku pada PDIP yang sejak awal sudah menyatakan oposisi terhadap pemerintah. Tentu, PDIP juga tidak memanfaatkan memasukkan kadernya dalam struktur kabinet hasil reshuffle nanti.

Yang justru ketir-ketir adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sedangkan Partai Golkar (PG) relatif merasa lebih aman karena faktor posisi ketua umumnya di kursi wapres. Publik menilai, dalam mengahadapi PG, pasti SBY akan mengkosultasikan dengan Jusuf Kalla. Sehingga, makna mengutamakan kompetensi akan berjalan sesuai dengan hasil kompromi politik SBY-JK.

Terhadap parpol lainnya, SBY bisa bersikap tegas dalam reshuffle kabinet dengan mengutamakan kompetensi. Andaikata terjadi reaksi politik pun dari parpol-parpol ini, dampaknya terhadap suara rakyat hampir tidak berpengaruh. Karena, pada umumnya rakyat menilai parpol-parpol tersebut bukan sebagai tumpuan harapan perubahan di masa depan. Perangai parpol-parpol tersebut sudah menjadi opini rakyat sejak pemilu 2004 lalu.

Namun, sedikit berbeda dengan PKS yang oleh rakyat selama ini dikesankan sebagai parpol alternatif di masa depan. Dukungan PKS terhadap pemerintahan SBY saat ini benar-benar menjadi dilematis. Hal itu terjadi setelah SBY menaikkan harga BBM sangat ditentang rakyat. Rakyat menganggap peran PKS sudah mulai luntur dalam hal pemihakan terhadap amanat penderitaan rakyat. Kesan itu bisa dihapus andaikata PKS menarik dukungan terhadap pemerintahan SBY ketika BBM naik. Dan strategi itu ternyata tidak dilakukan PKS.

Kini, PKS sudah kehilangan momentum strategis untuk mengembalikan citra diri sebagai parpol alternatif. PKS telah menjadi seperti parpol konvensional lainnya. Opini publik yang simpatik terhadap PKS yang pernah ditunjukkan pada pemilu 2004 lalu, tidak bakal terulang lagi pada pemilu 2009. Suara yang mendukung PKS pada pemilu 2009 nanti hanya dari kalangan internal parpol ini yang masih fanatik.

Oleh karena itu bila PKS mengkritisi SBY pasca reshuffle kabinet nanti, maka tidak ada pengaruhnya bagi opini publik. Karena, rakyat sudah faham bahwa sikap kritisnya itu pasti karena tergusurnya porsi PKS di kabinet hasil reshuffle. Artinya sikap PKS itu sama saja dengan menegaskan jati dirinya berjuang untuk kepentingan parpolnya semata-mata. Perubahan opini publik semacam ini telah merugikan citra politik PKS yang sudah dibangun sangat bagus sejak pemilu 1999. PKS sudah tidak beda dengan perangai parpol konvesional lainnya yang mengutamakan kekuasaan diatas kepentingan rakyat secara umum.

Meskipun nantinya PKS akan berubah menjadi partai oposisi terhadap pemerintahan SBY, tidak akan membawa parpol ini ke jenjang kepeloporan dalam mengkritisi pemerintah. Karena, tahta opsisi itu sudah diambil alih PDIP sejak usainya pemilihan presiden 2004. Itulah maknanya bila PKS menarik dukungan terhadap SBY pasca reshuffle kabinet. Sedangkan bila PKS tetap dalam barisan pendukung SBY, maka makin lengkap predikatnya sebagai parpol konvensional.

Ambisi PKS Jadi Parpol Tiga Besar Pemilu 2009 Agustus 4, 2005

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Musyawarah Nasional (Munas I) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta 27-31 Juli 2005 terkesan sejuk tanpa konflik. Suasana politik yang sejuk seperti ini menjadi penting mengingat akhir-akhir ini banyak parpol yang ricuh bahkan mengalami perpecahan pasca munas ataupun konggres. PKS yang dulu (pemilu 1999) bernama Partai Keadilan (PK) itu menunjukkan karakter tersendiri dalam hal moral berpolitik.

Kekuatan dan keunggulan itu memang menjadi ciri khas PKS ketika memasuki arena pemilu 2004, sehingga perolehan suaranya melonjak secara drastis. Wajar bila peserta munas I PKS memiliki rasa percaya diri untuk lebih mengepakkan sayap politiknya dalam mengahadapi persiapan pemilu 2009. Bila PKS benar-benar mampu menunjukkan kiprah politiknya sebagaimana diamanatkan munas, maka tidak mustahil, iklim politik di Indonesia ke depan bakal punya warna tersendiri.

Pertama, peneguhan sikap politik PKS yang berani membuka kran bagi penyaluran aspirasi politik warga non muslim. Meskipun hal itu sudah dilakukan PKS sejak pemilu 2004 lalu, tapi publik benar-benar tidak tahu kalau parpol yang dimotori kalangan muda muslim perkotaan ini memiliki ciri-ciri sebagai parpol terbuka. Kini dengan diumumkan secara terbuka bahwa PKS juga memiliki anggota legislatif non muslim, yakni Natalis Kamo asal Papua. Publik menjadi tahu bahwa PKS, diam-diam sudah bereksperimen untuk menjadi parpol terbuka, meskipun tetap mempertahankan dasar dakwah Islam.

Presiden PKS Tifatul Sembiring juga menegaskan sikap parpolnya yang tidak punya niat untuk mendirikan negara Islam. Justru yang ingin mereka ciptakan adalah tatanan madani atau civil society. Konsep ini merujuk pada Piagam Madinah yang pernah dibuat di jaman Muhammad SAW yakni tatanan masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok dan golongan. Mereka bisa hidupnya damai dan Mendapatkan keadialan serta masing-masing bisa tenang menjalankan ibadah.

Kedua, munas PKS juga tidak bisa dibilang bersikap lunak terhadap pemerintahan SBY-Kalla yang selama ini sangat dekat  hubungan politiknya. PKS menilai kinerja pemerintahan SBY-Kalla belum memuaskan, terutama dalam penanganan korupsi. Dan PKS juga menolak rencana pemerintah untuk menaikkan gaji pejabat negara, menuntut keseriusan pemerintah agar tidak menaikkan harga BBM. Semua keputusan ini tercantum dalam 14 butir penting hasil munas.

Namun, PKS ditengah hujan kritiknya itu, tetap berkomitmen mendukung pemerintahan SBY-Kalla. Caranya, PKS akan selalu mengadakan pertemuan bulanan secara rutin dengan pemerintah. Lewat forum ini PKS bisa mendesak kepada pemerintah untuk selalu peduli dengan program-program yang menyentuh kepentingan rakyat kecil. Pertemuan rutin dengan pemerintah itu dimaksukan untuk mengawal terus menerus kontrak politik antara PKS dengan pemerintahan SBY-Kalla.

Ketiga, tekad PKS untuk menjadi parpol yang masuk dalam 3 besar pada pemilu 2009. PKS optimis target itu akan dicapai karena berdasarkan riset LSI (Lembaga Survei Indonesia) bulan Februari 2005 lalu, parpol ini menduduki rangking ke 4 di percaturan politik tanah air. Untuk memenuhi target masuk 3 besar itu berarti PKS harus mampu meraih 20 juta suara pada pemilu 2009.

Sebagai perbandingan, modal suara PK pada pemilu 1999 hanya memperoleh 1,5 juta suara atau kurang dari 2 persen. Perolehan suara ini hanya menghasilkan 7 kursi di DPR RI dan terpaksa bergabung ke dalam Fraksi Reformasi bersama PAN. Sehingga, karena peraturan terpaksa PK harus berganti nama menjadi PKS pada pemilu 2004. Secara drastis PKS melonjak dukungannya, memperoleh 8,3 juta suara dan berhasilkan mendudukkan 45 kadernya di DPR RI. Kali ini PKS menjadi fraksi tersendiri dan tidak lagi bergabung dengan PAN. Di sisi lain, perolehan suara PAN justru merosot.

Sukses yang diraih PKS pada pemilu 2004 itu karena intensifnya kader jumlah peningkatan kader yang dikelola.  Dari tahun 1999 ke tahun 2004, kader PKS meningkat dari 33 ribu menjadi 500 ribu. Ini berarti naik sebesar 20 kali lipat. Kini, pemilu 2009 kurang 3,5 tahun dan PKS bertekad menaikkan jumlah kadernya menjadi 2,5 juta. Dari potensi ini, PKS ingin merambah ke daerah-daerah diluar perkotaan yang selama ini menjadi basis utamanya.

Strategi yang bakal dikembangkan adalah melancarkan dakwah ke daerah, termasuk diluar Jawa. Dengan kata lain, PKS ingin agar parpolnya di setiap propinsi memiliki representasi yang merata. Sedangkan strategi lainnya, PKS akan membangun infra struktur partai agar semakin kuat. Tekadnya, infra struktur ini akan dibangun sampai ke tingkat desa. Kongkretnya, menjelang pemilu 2009, PKS akan meingkatkan infra struktur menjadi 95 kecamatan dan 75 persen di level keluarahan dan desa.

Tentunya, tekad PKS yang ingin melebarkan sayapnya ini akan berdampak pada parpol lain. Terutama parpol yang menggunakan basis dukungan dari kalangan umat Islam. Pemilu 2004 saja, PAN terkena dampak dari keberhasilan PKS dalam mendulang dukungan suara. PKS makin menjadi ancaman tambah serius bagi PAN dan tidak mustahil juga bagi Partai Bulan Bintang, dan bahkan PKB.

Bila target PKS ini tercapai, tidak mustahil pula parpol pimpinan Tifatul Sembiring ini akan mengusung capres/cawapres sendiri pada pemilu 2009. Pada posisi ini, tentu SBY-Kalla tidak bisa lagi mengharapkan dukungan dari PKS seperti pada pilpres 2004 lalu. PKS menjadi saingan berat bagi parpol yang berbasis Islam dalam pemilu legislatif 2009, dan menjadi pesaing berat juga bagi capres/cawapres di putaran pertama pilpres 2009.