jump to navigation

Muhammadiyah Netral Pilkada Mei 26, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Meski pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dipilih rakyat sudah berlangsung sejak 2005, namun Pimpinan Pusat Muhammadiyah baru mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 61/KEP/I.0/B/2008 tertanggal 25 Maret 2008. Isi SK tersebut tentang kebijakan PP Muhammadiyah dalam menghadapi pilkada. Entah, kenapa baru sekarang PP Muhammadiyah mengeluarkan “panduan politik” pilkada.

(baca selengkapnya)

Iklan

PAW Wakil Ketua DPRD Jatim Maret 3, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in LEGAL OPINION MASALAH SENGKETA POLITIK.
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
comments closed

Tahapan pemilihan gubernur Jatim bakal berimbas pada penggantian antarwaktu (PAW) wakil ketua DPRD Jatim. Ridwan Hisjam, kader Golkar yang kini menjabat ketua DPRD Jatim segera akan meninggalkan jabatan legislatifnya. Dia jadi cawagub yang diusung PDIP dan harus bersaing dengan Soenarjo, cagub Partai Golkar yang kini jadi wagub Jatim. Bagaimana proses PAW wakil ketua dewan yang sarat dengan kepentingan politis itu? Berikut ini Legal Opinion yang ditulis analis politik dan hukum H Slamet Hariyanto SPd SH 

(baca selengkapnya)

Asas Tunggal Berembus Kembali Oktober 4, 2007

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Pembahasan revisi UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik diwarnai manuver memunculkan kembali asas tunggal bagi parpol seperti jaman orde baru. Usul yang sangat kontroversial ini berasal dari tiga parpol yakni PDIP, Partai Golkar (PG), dan Partai Demokrat (PD). Mereka memasukan usulan itu dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) Nomor 53 RUU Parpol sebagai pembanding draf RUU Parpol yang diajukan pihak pemerintah.

Aroma untuk mengiring sistem politik seperti jaman orde baru terasa sangat kental dibalik usulan asas tunggal ini. Padahal sudah terbukti bahwa sistem politik yang dianut orde baru telah dinilai menghambat proses demokrasi di Indonesia. Datangnya era reformasi 1998 yang ditandai runtuhnya rezim orde baru seharusnya menjadi titik tolak untuk menuju sistem politik yang lebih demokratis. Sungguh patut disayangkan bila setelah reformasi berjalan 9 tahun, ada upaya kembali untuk menghidupkan asa tunggal bagi parpol.

Pasca Pemilu 1971 terjadi fusi 10 partai politik menjadi 2 parpol dan 1 Golongan Karya (Golkar). Sehingga dalam UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya yang diakui secara sah menjadi peserta Pemilu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golkar. Tiga kekuatan politik ini kemudian menjadi kontestan Pemilu 1977 hingga Pemilu 1997.

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1975 menyebutkan asas Partai Politik dan Golkar adalah Pancasila dan UUD 1945. Sejak berlakunya UU ini maka mantan parpol peserta Pemilu 1971 yang memiliki asas beragam telah diseragamkan menjadi satu asas yang dikenal dengan sebutan asa tunggal. Sedangkan berbagai asas yang sebelumnya disandang parpol-parpol, diletakkan sebagai asas/ciri dari parpol yang hanya boleh dicantumkan dalam anggaran dasar (AD) masing-masing parpol. Ketentuan ini diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 1975.

Maka dalam AD masing-masing parpol mencantumkan asas/ciri seperti Islam sebagai asas bagi PPP. PDI menggunakan asas/ciri demokrasi Indonesia, kebangsaan Indonesia (nasionalisme), dan keadilan sosial (sosialisme Pancasila). Golkar menggunakan asas/ciri kekaryaan rohaniah-jasmaniah untuk kesejahteraan bangsa dan keadilan sosial dalam rangka Pancasila. Substansi rumusan tersebut diatur dalam penjelasan pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 1975.

Setelah pemerintah berhasil mengendalikan sistem politik lewat pelaksanaan dua kali pemilu (1977 dan 1982), kemudian dilakukan perubahan terhadap UU Nomor 3 Tahun 1975 menjadi UU Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik. Rumusan mengenai asas tunggal lebih dipertegas, dan asa/ciri juga dihapus dari ketentuan pasal.

Sehingga pasal 2 ayat (1) berbunyi “Partai Politik dan Golkar berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas”. Dan pasal 2 ayat (2) berbunyi “Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Momentum ini menandai bahwa politik aliran benar-benar diberangus di negri ini.

Selanjutnya asas tunggal juga diberlakukan kepada organisasi kemasyarakatan. Hal itu diwujudkan dengan keluarnya UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 2 ayat (1) UU ini berbunyi “Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas”. Dan pasal 2 ayat (2) berbunyi “Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tumbangnya rezim orde baru merupakan momentum reformasi politik dan demokrasi. Peristiwa ini terjadi setelah Pemilu 1997. Sehingga periode pelaksanaan pemilu lima tahun berikutnya terpaksa dimajukan digelar tahun 1999. Revisi paket UU bidang politik dilakukan secara radikal.

Terbit UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik  yang antara lain tidak mewajibkan asas tunggal. Pemilu 1999 digelar berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu dengan sistem multi partai. Kontestan pemilu sebanyak 48 parpol. Dari jumlah itu ada 34 parpol berasas Pancasila, 10 parpol berasas Islam, dan 4 parpol berasas lainnya.

Tahun 1999 juga terbit UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susduk. Juga terbit PP Nomor 5 Tahun 1999 tentang PNS Yang menjadi Anggota Parpol, serta PP Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP Nomor 5 Tahun 1999.

Pemilu kedua di era reformasi digelar tahun 2004 diikuti 24 parpol yang dinilai memenuhi persyaratan UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, dan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Legislatif. Dan dilaksanakan pemilihan presiden dan wapres (Pilpres) secara langsung oleh rakyat. Pilpres digelar berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wapres. Kemudian lahir UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya juga mengatur Pilkada secara lansung dipilih oleh rakyat.

Menghadapi persiapan Pemilu 2009, lembaga penyelenggara pemilu telah dibuatkan UU tersendiri yakni UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Kemudian giliran dilakukan revisi paket UU bidang politik.
Dalam proses pembahasan RUU Parpol ini tiba-tiba rakyat dikejutkan munculnya keinginan memberlakukan asas tunggal seperti pada jaman orde baru. Mudah-mudahan tiga parpol yang menghembuskan asas tunggal itu hanya melakukan menuver parliament political untuk alat tawar-menawar dalam pembahasan RUU Parpol. Artinya mereka tidak benar-benar serius ingin menghidupkan kembali asas tunggal.

Namun, jika kenyataan terjadi sebaliknya, yakni mereka benar-benar serius punya agenda politik tertentu untuk memberlakukan asas tunggal, maka jarum kompas reformasi telah berputar kemblai ke titik nol. Kekuatan orde baru bangkit secara vulgar dengan gaya yang lebih baru. Rakyat akan menilai bahwa PDIP, PG, dan PD sebagai parpol yang kontra reformasi.   

Marginalisasi Perempuan Politik Mei 3, 2007

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

 

Keterwakilan suara perempuan di parpol masih rendah, tidak lebih dari 20 persen yang duduk di lembaga legislatif. Padahal kuota keterwakilan perempuan seharusnya minimal 30 persen menurut UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Penyebabnya, organisasi perempuan masih terpecah-pecah, dan mayoritas perempuan masih belum punya kemandirian finansial. Pendapat itu dikemukakan tokoh perempuan Kosgoro 1957 Jatim Siti Mujanah. Juga diakui adanya penyebab lainnya yakni kaum perempuan sendiri masih belum percaya kepada sesama aktifis perempuan, padahal mayoritas penduduk kaum hawa. Pengakuan itu dilontarkan tokoh perempuan DPW PKS Jatim Karuniawati kepada pers 23 April 2007.

Memang, ketika UU Nomor 12 Tahun 2003 diterbitkan, ada sejumlah harapan bagi aktifis perempuan untuk memperbaiki posisi politisnya agar tidak selalu dimarginalkan. UU ini menjadi peraturan pertama di Indonesia yang mensyaratkan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam daftar calon anggota DPR dan DPRD. Ketentuan itu diatur dalam pasal 65 ayat (1), menjadi payung hukum bagi aktifis perempuan yang terjun di bidang politik praktis.

 

Harus diakui bahwa ketentuan tersebut tidak berjalan efektif, karena mayoritas parpol belum sepenuhnya serius mematuhinya. Parpol cenderung memasang caleg perempuan untuk sekedar memenuhi kuota seperti yang disyaratkan UU. Buktinya, mayoritas caleg perempuan ditempatkan di nomor “sepatu” yang harapannya sangat tipis untuk terpilih jadi anggota legislatif.

 

Kenapa? Realitas dari pengurus parpol didominasi laki-laki. Bahkan banyak posisi penting di kepengurusan parpol juga jarang dipegang perempuan. Artinya, formulasi jumlah pengurus parpol belum mencerminkan kuota perempuan sesuai dengan jumlah mayoritas pemilih dalam pemilu. Sehingga, andaikata aktifis perempuan di parpol ngotot memperjuangkan perbaikan posisi politik bagi kaumnya, mereka pasti kalah voting dengan pengurus parpol yang laki-laki.

 

Dari pengalaman pemilu yang lalu menunjukkan bukti bahwa mayoritas pemilih perempuan tidak keberatan kalau anggota legislatif dikuasai mayoritas laki-laki. Artinya dari pemilih perempuan belum ada sikap politik yang lebih mengutamakan memilih sesama perempuan sebagai wakilnya di legislatif.

 

Hambatan persaingan posisi perempuan dalam politik itu akan bisa diminimalisir andaikata revisi UU Pemilu nanti benar-benar menghapuskan nomor urut dalam pencalegan. Dalam sistem pemilu tersebut diharapkan penentuan caleg terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak dari masing-masing caleg. Aktifis perempuan politik perlu berjuang ke arah itu. Sekarang adalah saat yang tepat untuk melakukan perubahan itu mumpung parlemen sedang menggodok revisi UU Pemilu.

 

Apalagi saat ini juga ada keinginan kuat dari Menteri Pemberdyaan Perempuan Meutia Hatta untuk menyikapi peraturan daerah (perda) yang pasal-pasalnya mengandung muatan diskriminasi terhadap perempuan. Meutia mencatat lebih dari 50 perda yang dianggap diskriminatif. Perda tersebut akan dikaji dan bila terbukti, kementeriannya akan mendesak agar peraturan tersebut dicabut.

 

Semangat yang sama juga ditunjukkan Dirjen HAM Depkum HAM Harkristuti Harkrisnowo. Guru besar FH UI itu bertekad menyingkirkan perda yang melanggar HAM, khususnya yang diskriminatif terhadap perempuan. Pihaknya sudah mengerahkan 326 anggota panitia Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) untuk mengumpulkan perda yang melanggar HAM. Panitia tersebut tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jika hasil supervisi panitia RANHAM terdapat perda yang melanggar HAM dan diskriminatif, maka Depkum HAM akan mendesak Depdagri dan Mahkamah Agung untuk menindaklanjuti. Sebab, kedua lembaga tersebut punya kewenangan menguji materiil perda dan aturan dibawah UU.

 

Pengakuan dua tokoh politisi Jatim Siti Mujanah dan Karuniawati tentang sebab-sebab lemahnya posisi politik perempuan itu merupakan otokritik yang menarik terhadap kaumnya sendiri. Ketergantungan finansial perempuan terhadap laki-laki masih tinggi. Dalam banyak kasus, perempuan berada pada posisi lemah secara politik maupun hukum.

 

Hasil pemilu 2004 di Jatim untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat dipakai untuk mendukung pendapat kedua tokoh perempuan tersebut. Dari 45 calon anggota DPD dari Jatim, tinggal 42 calon yang ikut pemilu, 3 calon lainnya mengundurkan diri. Peserta pemilu anggota DPD adalah perorangan yang berasal dari calon non partisan. Logikanya, peserta pemilu anggota DPD benar-benar merupakan figur yang punya kemandirian secara politik dan finansial.

 

Dari 42 calon yang ikut, hanya 4 orang peserta perempuan. Fakta itu menunjukkan kesiapan calon perempuan kurang dari 10 persen, masih jauh dibawah kesiapan calon laki-laki. Ternyata hasil pemilu menunjukkan makin dominannya calon anggota DPD berjenis kelamin laki-laki. Perolehan suara pemilu anggota DPD yang berhak mewakili Jatim sebanyak 4 orang, semuanya laki-laki.

 

Mereka yang lolos terpilih dan kini bertugas di Senayan itu Mahmud Ali Zain (1.955.025 suara), Mujib Imron (1.434.375 suara), Nuruddin A Rahman (1.268.498 suara), Mardjito (1.050.629 suara). Calon perempuan yang dapat suara tertinggi adalah Esa Wahyu Endarti berada di rangking ke 5 dengan dukungan 958.503 suara.

 

Esa memang punya peluang menjadi anggota DPD pengganti antar waktu (PAW) bersama 3 calon lainnya yang menduduki rangking 6, 7, dan 8. Mereka adalah Rofik Koesoemodilogo (809.288 suara), Yulia Siyamti Suyadi (721.908 suara), dan Nur Zainab (715.426 suara).

 

Itulah realitas politik di Jatim yang mencerminkan sikap politik pemilih perempuan belum sepenuhnya memihak kepada sesama kaumnya. Ke depan masih sulit diprediksi apakah bakal terjadi perubahan radikal yang mampu mendongkrak posisi politisi perempuan agar tidak termarginalkan.  

Perampingan Parpol dan Profesionalisme Manajemen Politik September 21, 2006

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Gagasan merampingkan jumlah parpol kembali digelorakan para politisi tingkat nasional. Sasaran perampingan parpol itu untuk peserta pemilu 2009. Sejumlah parpol besar tentu sangat mudah menyetujui gagasan parampingan. Sebab, parpol mereka telah siap dan pasti aman dari penggusuran. Hal itu beda dengan sikap parpol kecil baik yang sekarang punya wakil di lembaga legislatif maupun yang tidak punya wakil sama sekali.

Dalam sejarah politik di Indonesia, variasi jumlah parpol peserta pemilu mengalami pasang surut tergantung sistem politik yang berlaku. Pemilu 1955 diikuti lebih dari 40 parpol, pemilu 1971 diikuti 10 parpol, pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 diikuti 3 parpol. Sejak pemilu 1971 hingga pemilu 1997 semua peserta pemilu menggunakan nama partai, hanya satu yang namanya tidak memakai partai yakni Golongan Karya (Golkar). Sistem politik yang mengantarkan pemilu 1971 hingga pemilu 1997 telah terbukti mampu melanggengkan kekuasaan orde baru.

Setelah pemerintahan orde baru tumbang akibat gerakan reformasi 1998, maka terjadi perubahan sistem politik. Pemilu berikutnya dimajukan menjadi tahun 1999 dan diikuti 48 parpol. Hasil pemilu 1999 menunjukkan eksistensi parpol sehingga dikenal dengan istilah parpol besar dan parpol gurem. UU Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu membatasi perolehan suara dibawah electoral threshold (ET) 2 persen tidak diperbolehkan mengikuti pemilu 2004. Sehingga sejumlah parpol gurem harus berubah nama, lambang, pengurus pusat, agar bisa menjadi peserta pemilu 2004.

Perolehan suara 24 parpol pada pemilu 2004 membuktikan hanya Partai Golkar, PDI Perjuangan, PKB, PPP, PAN tetap bertengger sebagai parpol besar. Disamping itu masih ada parpol besar lainnya yakni Partai Demokrat (parpol baru) dan PKS (bekas Partai Keadilan). Sisanya sebanyak 17 parpol memperoleh suara dibawah 3 persen, sehingga parpol gurem ini terkena sanksi tidak bisa mengikuti pemilu 2009. Kini, sejumlah parpol gurem tersebut ancang-ancang untuk merubah nama, lambang dan pengurus pusat supaya bisa ikut pemilu 2009.

Jika ingin membatasi jumlah parpol peserta pemilu, maka persyaratan ET harus diperketat. Sejumlah wacana sudah melontarkan idealnya parpol yang boleh bertahan hidup dan ikut pemilu adalah parpol yang memiliki perolehan suara minimal 15 persen pada pemilu sebelumnya. Bila gagasan perampingan parpol itu gol menjadi UU revisi UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu 2009, maka tamat sudah riwayat parpol gurem. Selanjutnya pemilu 2014 hanya diikuti antara 6-8 parpol saja.

Perampingan jumlah parpol diharapkan dapat menjadi momentum perubahan budaya baru dalam bidang politik. Pertama, bisa meningkatkan kualitas parpol. Rakyat pemilih dalam pemilu 2014 hanya menjumpai sedikit parpol yang benar-benar siap mengikuti pemilu. Persaingan antar parpol besar menjadi lebih fokus untuk menarik simpati rakyat pemilih dalam pemilu yang benar-benar sehat dan ketat. Harus diakui bahwa pelaksanaan pemilu dengan multi partai selama ini cukup membingungkan rakyat dalam menyalurkan aspirasinya.

Kedua, para politisi dituntut untuk menunjukkan profesionalitasnya dalam mengelolah parpol. Sebab, jika parpolnya tidak laku dalam pemilu 2009, maka seterusnya tidak bisa ikut pemilu dan para pengurusnya tidak bisa memuat parpol baru lagi. Sistem ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab pengurus parpol terhadap kinerja parpolnya. Dalam jangka waktu 5-10 tahun lagi setiap parpol akan memiliki pemilih tradisional (pemilih tetap) yang dapat dibina untuk jangka panjang.

Ketiga, pemerintah yang berkuasa setelah memenangkan pemilu dapat lebih mudah melakukan konsolidasi. Koalisi politik antara beberapa parpol juga bisa dibangun secara sehat karena sama-sama memiliki legitimasi kuat di mata rakyat. Akan ada dua koalisi besar dalam sistem politik yang bakal berkembang nanti. Yaitu koalisi parpol pemerintah dan koalisi parpol oposisi.

Komposisi fraksi-fraksi di lembaga legislatif pun akan lebih memiliki identitas yang jelas. Sebuah fraksi menjadi identik dengan parpolnya karena nama fraksi juga mencerminkan nama parpol tunggal. Tidak ada lagi sebuah fraksi yang isinya gabungan dari beberapa parpol. Apalagi kadang-kadang parpol yang ternaung dalam fraksi gabungan memiliki ideologi politik yang berbeda. Arah perjuangan fraksi gabungan seringkali tidak bisa fokus untuk kepentingan perjuangan aspirasi konstituennya.

Aspirasi perampingan jumlah parpol ini harus dimaknai sebagai ikhtiar yang rasional. Tujuannya benar-benar untuk peningkatan peran parpol ke depan. Jika parpolnya berkualitas, pelaksanaan pemilunya berkualitas, maka proses demokrasi juga akan berjalan secara berkualitas. Dalam situasi politik yang serba berkualitas ini diharapkan jalannya roda pemerintahan menjadi lebih mantap. Karena segala kebijakannya akan mendapat kontrol yang ketat dari lembaga legislatif terutama dari koalisi parpol oposisi.

Jangan Ganggu Netralitas Sikap Politik Muhammadiyah Februari 19, 2004

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Persyarikatan Muhammadiyah masih dianggap sebagai lahan subur bagi Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mendulang suara pada Pemilu 2004 nanti. Partai pimpinan Amien Rais ini tidak henti-hentinya mempengaruhi organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan tahun 1912 ini agar mengarahkan dukungan komunitasnya. Langkah strategis PAN itu secara berturut-turut dilakukan ketika Muhammadiyah melaksanakan sidang tanwir di Bali 2002 dan di Makassar 2003.

Kualitas keterpengaruhan warga Muhammadiyah di dua sidang tanwir itu belum menunjukkan grafik yang memuaskan pihak PAN. Sehingga, berbagai upaya terus dilakukan agar warga Muhammadiyah bisa diarahkan untuk mendukung PAN dan Amien Rais sebagai calon presiden.  Maka forum sidang pleno PP Muhammadiyah yang diperluas (diikuti para ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se Indonesia) di Jogja 10 Februari 2004 lalu masih dilirik PAN untuk dipengaruhi.

Hasilnya mendekati sempurna, keputusan resmi yang dibacakan sekretaris PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam konperensi pers di hadapan puluhan wartawan, menyiratkan makna dukungannya kepada Amien Rais. Ada dua masalah inti yang kemudian dilansir media massa secara luas. Pertama, Muhammadiyah mendukung sepenuhnya langkah Amien Rais selaku kader terbaik persyarikatan dan mantan ketua PP Muhammadiyah serta tokoh reformasi untuk memperjuangkan kelanjutan reformasi dan penyelamatan bangsa dalam pemilihan presiden pada Pemilu 2004.

Kedua, warga Muhammadiyah dalam pemilu anggota legislatif diminta memilih caleg dan parpol yang memberikan peluang besar dan langsung bagi terpilihnya kader terbaik Muhammadiyah dalam pemilihan presiden 2004. Diluar kedua masalah inti tersebut, pernyataan Muhammadiyah hanya menyangkut persoalan umum sehubungan dengan pelaksanaan Pemilu 2004.

Dukungan terhadap Amien Rais dan PAN itu mendapat reaksi keras dari Angkatan Muda Muhammadiyah (Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul ‘Aisiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Remaja Muhammadiyah) dan JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih dan Pemantau untuk Rakyat) yang diketuai sekjen PP Pemuda Muhammadiyah Gunawan Hidayat. Mereka menolak memberikan dukungan terhadap Amien Rais dan PAN. Dalam sikapnya yang dilansir di Jakarta Sabtu 14 Februari 2004 itu secara tegas mereka juga minta supaya Muhammadiyah tetap independen dalam bidang politik praktis.

Pada hari yang sama di Malang, ketua PP Muhammadiyah Syafi’i Ma’arif meluruskan berita yang sudah dipolitisir oleh kelompok tertentu itu. Dia menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada dukungan resmi Muhammadiyah atas pencalonan Amien Rais sebagai capres. Muhammadiyah, lanjut Syafi’i harus tetap independen, sebab kalau jadi partisan dan menjadi bagian dari sebuah partai, berarti Muhammadiyah telah membonsaikan dirinya sendiri.

Kondisi seperti ini tidak bakal terjadi di Muhammadiyah, papar Syafi’i sambil mengingatkan pers kalau mengutip harus otentik. Pasalnya, menurut guru besar sejarah di Universitas Negeri Jogjakarta itu, pernyataan yang dikeluarkan PP Muhammadiyah adalah mendukung langkah-langkah Amien Rais untuk menyelamatkan reformasi. Dalam pernyataan tersebut tidak ada kalimat mendukung Amien Rais jadi calon presiden.

Bila disimak sepak terjangnya, Syafi’i sudah berkali-kali menjadi pilar utama untuk mempertahankan netralitas Muhammadiyah dari rongrongan partai politik. Ini peringatan bagi partai politik, terutama PAN agar mawas diri. Warga Muhammadiyah sudah dikenal memiliki karakteristik yang sangat kritis terhadap persoalan politik. Bila PAN masih terus mempolitisir Muhammadiyah untuk kepentingan politiknya, bisa jadi bumerang yang bakal merugikan dirinya.

Sebab, warga Muhammadiyah rata-rata sudah paham betul tentang kalkulasi politik dalam percaturan pemilihan presiden 2004 yang dilaksanakan secara langsung itu. Jika seratus persen warga Muhammadiyah memilih Amien Rais jadi presiden pun belum tentu menang. Persoalannya, jumlah warga Muhammadiyah bukan merupakan pemilih mayoritas di Indonesia. Dibandingkan dengan jumlah warga NU saja jelas Muhammadiyah kalah banyak.

Tentu warga Muhammadiyah tidak mau kalau persyarikatan ini terpuruk bersamaan dengan gagalnya PAN dan Amien Rais menjadi pemenang pemilu. Dalam sejarahnya secara kelembagaan, Muhammadiyah sudah teruji untuk bersikap netral di setiap pemilu. Pasca bubarnya Masyumi, secara resmi Muhammadiyah tidak lagi menjadi afiliasi dari partai politik manapun. Sedangkan pilihan politik diserahkan kepada masing-masing warga Muhammadiyah untuk memilih sesuai hak asasinya masing-masing. Independesi sikap poliitik Muhammadiyah sudah mentradisi puluhan tahun yang tidak mudah dirubah begitu saja untuk dan atas nama kepentingan politik apapun.