jump to navigation

PPP Punya Dua Opsi Recalling Al Amin Juli 16, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , ,
comments closed

 

Oleh Slamet Hariyanto

 

Tahapan penyelesaian kasus suap yang melibatkan anggota DPR Al Amin Nasution makin mendekati pada penjatuhan sanksi recalling dari induk parpolnya. Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz memastikan bahwa recalling Al Amin sudah diputuskan parpolnya.

(baca selngkapnya)

Iklan

Untung Rugi PPP Punya Cagub Jatim April 30, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

PPP Jatim sudah deklarasi pasangan cagub-cawagub Khofifah Indar Parawangsa-Mujiono (KAJI) tanggal 22 April 2008. Deklarasi itu mengekspresikan optimisme pasangan KAJI yang ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka yakin bakal dapat dukungan dari gabungan PPP dan sejumlah parpol non parlemen.

(baca selengkapnya)

Golkar Bukan Jagoan Pilkada April 23, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Ketua umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla mengklaim kinerja partainya dalam pilkada tidak terlalu buruk. Menurutnya Partai Golkar telah memenangkan 41 persen di antara 340 pilkada propinsi, kabupaten/kota selama tiga tahun terakhir. Dia membuat rincian, dari 21 pilkada propinsi, Partai Golkar (PG) menang di 7 daerah. Dan dari 320 pilkada kabupaten/kota, 120 pilkada dimenangkan Partai Golkar.

(baca selengkapnya)

PAW Wakil Ketua DPRD Jatim Maret 3, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in LEGAL OPINION MASALAH SENGKETA POLITIK.
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
comments closed

Tahapan pemilihan gubernur Jatim bakal berimbas pada penggantian antarwaktu (PAW) wakil ketua DPRD Jatim. Ridwan Hisjam, kader Golkar yang kini menjabat ketua DPRD Jatim segera akan meninggalkan jabatan legislatifnya. Dia jadi cawagub yang diusung PDIP dan harus bersaing dengan Soenarjo, cagub Partai Golkar yang kini jadi wagub Jatim. Bagaimana proses PAW wakil ketua dewan yang sarat dengan kepentingan politis itu? Berikut ini Legal Opinion yang ditulis analis politik dan hukum H Slamet Hariyanto SPd SH 

(baca selengkapnya)

Konsolidasi Menyongsong Hajatan Politik Februari 6, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

DPW PAN Jatim menggelar rapat kerja wilayah (rakerwil) II tanggal 26-27 Januari 2008 di Surabaya, diikuti 38 DPD PAN se Jatim. Rakerwil kali ini menjadi momentum penting bagi PAN untuk melakukan konsolidasi dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi politik di Jatim. Forum ini juga menjadi  ajang evaluasi terhadap kinerja PAN pasca muswil II di Magetan 29-31 Agustus 2005. Salah satu masalah penting yang perlu dilakukan evaluasi adalah hasil pilkada kabupaten/kota di Jatim hingga akhir tahun 2007. Sehingga, bisa diproyeksikan kekuatan politik PAN dalam menghadapi pilgub Jatim 2008.   

(baca selengkapnya)

Legitimasi PKB Hasil Muktamar Semarang September 14, 2006

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Setelah setahun lebih akhirnya pemerintah berani mengambil sikap atas dualisme Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sikap pemerintah itu Senin (11/9) sore diwakili Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin mengeluarkan Keputusan nomor M-14-UM.06.08 Tahun 2006. Dalam keputusan ini berisi pencabutan Keputusan nomor M-11.UM.06.08 Tahun 2005 tertanggal 21 Nopember 2005 tentang Pendaftaran Susunan Kepengurusan DPP PKB hasil muktamar II di Surabaya dengan ketua umum Choirul Anam.

Dengan demikian kini di Depkum HAM hanya satu PKB yang terdaftar yakni kepengurusan hasil muktamar II di Semarang pimpinan Muhaimin Iskandar. Pendaftaran kepengurusan DPP PKB pimpinan Muhaimin ini tertuang dalam Keputusan Menkum HAM nomor M-02.UM.06.08 Tahun 2005 tertanggal 8 Juni 2005. DPP PKB pimpinan Muhaimin memang berkirim surat kepada Menkum HAM tanggal 8 September 2006 agar pemerintah mencabut pengakuan terhadap DPP PKB pimpinan Choirul Anam. Hal itu dilakukan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung nomor 02 K/PARPOL/2006 yang menolak kasasi Choirul Anam dan kawan-kawan.

Meskipun pihak DPP PKB pimpinan Choirul Anam masih akan berjuang melawan secara hukum, namun harapannya sangat tipis untuk menang di jalur ini. Sementara pihak Muhaimin sudah mengklaim konflik PKB sudah selesai dengan tanpa dualisme kepemimpinan seperti selama ini. Namun, konflik PKB kali ini berbeda dengan ketika dualisme kepemimpinan Matori Abdul Djalil dulu. Pada konflik PKB jaman Matori tidak terasa dampaknya di tingkat bawah. Sebab, Matori memang tidak mengakar di daerah basis PKB seperti Jatim dan Jateng.

Konflik PKB antara kubu Muhaimin versus Choirul Anam diprediksi lebih punya dampak politik terhadap perkembangan PKB ke depan, khususnya menghadapi pemilu 2009. Dua kubu kekuatan politik ini tidak bisa seratus persen rujuk. Bahkan, kalau situasinya masih memungkinkan kubu Choirul Anam akan berpikir untuk mendirikan parpol baru yang sama-sama berbasis kaum nahdliyyin. Wacana parpol baru belum mendapat respon positip dari PBNU pimpinan KH Hasyim Muzadi. Bahkan ada kecenderungan PBNU untuk menolak berdirinya parpol baru tersebut. Rupanya sikap Hasyim lebih cenderung memelihara parpol berbasis nahdliyyin yang sudah ada.

Makna politik yang terkandung dari sikap PBNU tersebut dapat dibaca menjadi dua arah. Pertama, mengajak kepada politisi NU yang terbelah dalam dua kubu di PKB untuk kembali bersatu. Artinya jika posisi hukum PKB pimpinan Choirul Anam tidak kuat karena kalah di proses peradilan, maka diminta legowo untuk mengakui kepemimpinan Muhaimin. Rujuk politik pasca proses peradilan akan berjalan efektif apabila dipandu para kyai kharismatik di jajaran NU.

Untuk menuju kearah itu memang tidak mudah karena kedua kubu dikenal memiliki gengsi politik yang sangat tinggi. Bila kubu Muhaimin tidak hati-hati, misalnya secara gegabah melakukan recalling terhadap anggota legislatif dari kubu Choirul Anam, maka akan ada reaksi balik yang cukup menegangkan. Bisa ada gerakan eksodus dari PKB yang cukup besar di wilayah Jatim dan Jateng.

Tapi, andaikata kubu Muhaimin tidak melakukan tindakan recalling sekarang, sementara eksodus bisa dihindari. Meskipun langkah itu belum seratus persen aman secara politik. Gejolak akan muncul lagi pada proses rekrutmen calon anggota legislatif menjelang pemilu 2009 nanti. Hal itu akan terjadi apabila aktifis PKB kubu Choirul Anam dibabat habis dalam rekrutmen calon anggota legislatif di pemilu 2009. Reaksi mereka tidak akan punya kesempatan eksodus, tapi lebih pada upaya penggembosan. Dalam situasi ini pasti akan ada parpol lain yang mendapat keuntungan politik. Parpol lain ini (berbasis konstituen nahdliyyin) dapat limpahan konstituen yang tidak puas dengan PKB pimpinan Muhaimin. Atau mereka memilih menjadi golput, maka jumlah golput pun akan naik cukup signifikan melebihi pemilu 2004 lalu.

Kedua, PBNU akan mencari alternatif pilihan politik kepada konstituen dari kalangan nahdliyyin. Pilihan utama pasti dianjurkan untuk memilih PKB pimpinan Muhaimin. Sedangkan kalau tidak suka dapat memilih parpol besar lainnya yang punya kedekatan dengan kultur nahdliyyin. Wacana ini pasti ditangkap oleh PPP yang memang punya faktor historis dengan NU. Tinggal menunggu sikap PPP dalam muktamar nanti. Apakah para pemimpin PPP pasca Hamzah Haz yang dihasilkan muktamar nanti mampu menyusun strategi jitu dalam memanfaatkan situasi politik ini.

Spekulasi politik kearah itu makin kuat dengan hadirnya ketua umum PBNU KH Hasyim Muzadi pada Muswil ke -5 PPP Jatim di Probolinggo tanggal 8-10 September 2006 baru-baru ini. Hasyim hadir pada acara pembukaan Muswil PPP Jatim dan memberi nasehat-nasehat politik. Hasil muswil menunjukkan makin kuatnya faksi NU dalam tubuh DPW PPP Jatim periode 2006-2011. Ketua dan sekretais DPW PPP Jatim yang terpilih dalam muswil adalah Farid Al Fauzi dan Salim Qurays, keduanya dikenal sebagai politisi kader NU.

Dalam sejarah PPP Jatim selalu ada konfigurasi politik ketuanya dijabat kader dari faksi NU, sekretarisnya berasal dari faksi Muslimin Indonesia (MI). Kali ini posisi MI makin terpinggirkan dalam kepengurusan PPP Jatim. Dengan kepengurusan PPP Jatim seperti ini setidak-tidaknya akan lebih mampu menampilkan figur parpol yang punya daya tarik bagi konstituen nahdliyyin. Asal dikemas dalam strategi yang jitu, PPP khususnya di Jatim, akan dapat meraih simpatik dari warga nahdliyyin yang kecewa terhadap PKB hasil muktamar Semarang.