jump to navigation

Koalisi Parpol Pasca Pileg 2009 April 15, 2009

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Hasil perhitungan cepat (quick count) Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 dari beberapa lembaga survei yang disiarkan media massa, telah mendorong para petinggi parpol bergerak cepat membuat manuver politik. Sehingga dalam waktu relatif singkat rakyat mendapat suguhan bakal peta politik menjelang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009.

(baca selengkapnya)

Iklan

Desakan Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu September 8, 2005

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Setelah hampir setahun Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) melaksanakan tugasnya melayani rakyat, mulai mendapat kritikan dari publik terutama akibat krisis di bidang ekonomi dan keuangan. Desakan agar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) untuk segera melakukan reshuffle kabinet itu banyak terfokus pada empat menteri yang menjadi tim ekonomi SBY-JK. Empat menteri yang dipecat itu adalah Aburizal Bakrie, Jusuf Anwar, Sri Mulyani Indrawati, dan Mari Elka Pangestu. Mereka dianggap sebagai penyebab merosotnya perekonomian di negeri ini.

Di tengah desakan terhadap SBY-JK untuk merombak kabinet itu, Gubernur Lemhanas Muladi justru bersikap lain. Muladi justru mendesak agar para menteri yang tidak mampu menyelesaikan tugasnya untuk mengundurkan diri. Guru besar ilmu hukum Universitas Diponegoro Semarang ini minta agar SBY-JK jangan dipaksa untuk merombak kabinetnya, lebih baik para menteri yang tidak mampu melaksanakan tugasnya, mundur dari jabatannya.

Muladi memang tidak menunjuk hidung para menteri yang dianggap memalukan itu. Tapi, dia menilai para menteri di bidang ekonomi dan hukum diharapkan bersikap legowo untuk mundur. Kedua bidang ini dinilai menjadi penyebab memburuknya iklim investasi di Indonesia. Parameter ketidakmampuan menteri itu bisa dilihat dari materi yang tertuang dalam Keputusan Presiden (keppres) tentang pengangkatan menteri masing-masing. Dalam keppres itu sudah diatur poin-poin tugas yang harus diselesaikan para menteri.

Jika tidak bisa dilaksanakan, berarti mereka gagal dan harus legowo mengundurkan diri. Sikap legowo ini seharusnya secepatnya dilakukan agar rakyat tidak semakin menderita. Pemberian dana kompensasi, pinta Muladi, harus tepat sasaran. Dia mencontohkan, untuk pendidikan, kesehatan dan transportasi harus gratis. Rakyat miskin harus bebas dari ketiga beban itu.

Bagi rakyat, tidak begitu penting mengenai polemik apakah SBY-JK yang harus merombak kabinetnya atau para menterinya yang harus mundur. Rakyat hanya tahu dan merasakan langsung dampak dari ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi. Jika pemerintah masih ingin mendapat kepercayaan rakyat untuk memimpin negeri ini, tentunya harus tanggap terhadap amanat penderitaan rakyat.

Ujung-ujungnya akan terjadi krisis kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan SBY-JK. Rakyat hanya berharap adanya beberapa tahapan langkah politik yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Pertama, presiden yang memiliki hak prerogatif untuk menyusun kabinet, tentunya perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya. Dan perombakan kabinet itu juga termasuk bagian dari hak prerogatif presiden. Ketentuan ini sudah diatur dalam pasal 17 UUD 1945 hasil amandemen.

Meskipun untuk melakukan perombakan kabinet itu, presiden harus berhadapan dengan kekuatan politik terutama dari unsur parpol asal menteri yang bersangkutan. Publik pun sudah paham bahwa untuk melaksanakan perombakan kabinet ini SBY pasti akan berseberangan dengan sikap politik JK. Hal itu sudah jadi resiko dari pasangan presiden dan wakil presiden yang berasal dari parpol berbeda. Tapi, demi kepentingan rakyat banyak, seharusnya SBY-JK mampu mengeleminir kepentingan politik partainya masing-masing.

Kedua, dalam situasi seperti ini DPR diharapkan optimal menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 25 butir (c) UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk. Fungsi pengawasan dimaksud adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya. DPR juga mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap undang-undang, APBN, serta kebijakan pemerintah. Dan menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam pasal 26 ayat (1) butir (f) dan butir (o).

Karena krisis ekonomi yang terjadi sekarang ini termasuk masalah penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka DPR sudah waktunya untuk menggunakan hak interpelasi sebagaimana diatur oleh undang-undang. Tentunya, rakyat akan mencatat parpol mana yang getol melalui kader-kadernya di DPR untuk menyuarakan aspirasi masyarakat akibat krisis ekonomi saat ini. Rakyat akan memberi balasan setimpal kepada parpol tersebut dalam pemilu 2009 nanti.

Dalam menjalankan kewajiban ini DPR perlu melakukan kerjasama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), karena DPD juga memiliki kewajiban yang sama dalam hal menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Rakyat sangat yakin apabila DPRD dan DPD seirama dalam menyuarakan aspirasi rakyat yang sedang tergencet krisis ekonomi ini, pasti pemerintah akan segera melakukan tindakan-tindakan kongkret untuk menyelamatkan nasib rakyatnya.

Ketiga, DPR dan DPD sebagai anggota MPR juga diamanatkan oleh undang-undang untuk selalu mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Anggota MPR juga berkewajiban melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

ini, rakyat sedang menunggu langkah kongkret yang dilakukan pemerintah dan  legislatif untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang melanda negeri ini. Jika pemerintah tidak segera merespon aspirasi rakyat ini, tidak mustahil kepercayaan rakyat terhadap SBY-JK akan turun. Selanjutnya sudah ada mekanisme undang-undang untuk menilai dan mengevaluasi kinerja presiden dan wakilnya.