jump to navigation

Untung Rugi PPP Punya Cagub Jatim April 30, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

PPP Jatim sudah deklarasi pasangan cagub-cawagub Khofifah Indar Parawangsa-Mujiono (KAJI) tanggal 22 April 2008. Deklarasi itu mengekspresikan optimisme pasangan KAJI yang ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka yakin bakal dapat dukungan dari gabungan PPP dan sejumlah parpol non parlemen.

(baca selengkapnya)

Iklan

PAW Wakil Ketua DPRD Jatim Maret 3, 2008

Posted by Slamet Hariyanto in LEGAL OPINION MASALAH SENGKETA POLITIK.
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,
comments closed

Tahapan pemilihan gubernur Jatim bakal berimbas pada penggantian antarwaktu (PAW) wakil ketua DPRD Jatim. Ridwan Hisjam, kader Golkar yang kini menjabat ketua DPRD Jatim segera akan meninggalkan jabatan legislatifnya. Dia jadi cawagub yang diusung PDIP dan harus bersaing dengan Soenarjo, cagub Partai Golkar yang kini jadi wagub Jatim. Bagaimana proses PAW wakil ketua dewan yang sarat dengan kepentingan politis itu? Berikut ini Legal Opinion yang ditulis analis politik dan hukum H Slamet Hariyanto SPd SH 

(baca selengkapnya)

Persaingan Pilkada Tanpa Incumbent Oktober 19, 2006

Posted by Slamet Hariyanto in ANALISA POLITIK [ Nasional dan Lokal ].
Tags: , , , ,
comments closed

Oleh Slamet Hariyanto

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di tingkat propinsi harus bercermin dari pelaksanaan pilkada di tingkat kabupaten dan kota. Di beberapa propinsi, bakal cagub pun bertebaran di media massa, termasuk dinamika politik di internal parpol mulai nampak semarak. Siapa pun yang ingin jadi cagub-cawagub pasti butuh kendaraan politik yakni sebuah parpol atau koalisi parpol. Karena mekanisme pilgub harus melalui pencalonan dari parpol atau koalisi parpol. Itu aturan main pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), dan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda mensyaratkan peserta pilkada diusulkan secara berpasangan oleh parpol atau gabungan parpol. Sedangkan parpol atau gabungan parpol tersebut harus memiliki minimal 15 persen dari jumlah kursi DPRD atau 15 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD yang bersangkutan. Syarat ini juga diperkuat dalam ketentuan pasal 36 ayat (1) hingga ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005.

Sebagai contoh kasus, saya berikan ilustrasi tentang pilgub Jatim 2008 yang peta politiknya harus bercermin dari pelaksanaan pilkada di kabupaten dan kota yang sudah terlaksana sebelumnya. Dari hasil Pemilu DPRD Jatim 2004 parpol yang berhak mengusulkan pasangan cagub Jatim 2008 hanya PKB (31 kursi), PDIP (24 kursi), dan Partai Golkar (15 kursi). Sedangkan parpol lainnya harus koalisi untuk mengusulkan pasangan cagub. Antara lain Partai Demokrat (10 kursi), PPP (8 kursi), PAN (7 kursi), PKS (3 kursi), PBB (1 kursi), PDS (1 kursi). Diluar itu masih terdapat 15 parpol gurem yang tidak memiliki kursi di DPRD Jatim, tapi boleh melakukan koalisi dengan parpol lainnya untuk mengusulkan pasangan cagub.

Selama 2005-2006 sudah terlaksana pilkada di 19 daerah dari 38 kabupaten dan kota se Jatim. Sisanya dilaksanakan tahun 2007 dan sekitar 17 daerah akan melaksanakan pilkada tahun 2008. Hasil evaluasi sementara di 19 daerah yang sudah melaksanakan Pilkada itu ternyata tidak ada korelasi positif antara potensi perolehan suara parpol-parpol pada Pemilu 2004 (baik Pemilu Legilatif maupun Pilpres). Yang jadi penentu kemenangan adalah faktor figur calon dalam pilkada yang bersangkutan. Ada 13 kabupaten dan kota yang tampil sebagai pemenang pilkada adalah incumbent (kepala daerah yang sedang berkuasa ikut Pilkada). Hanya 3 incumbent yang kalah dalam Pilkada. Ada 3 daerah yang kepala daerahnya sedang berkuasa tidak ikut sebagai calon di pilkada yakni Kabupaten Banyuwangi, Blitar dan Ponorogo. Agaknya faktor incumbent lebih dominan menguasai peta politik pilkada di daerahnya masing-masing. Diprediksi untuk daerah yang akan melaksanakan pilkada 2007-2008 juga memiliki kemiripan dengan 19 daerah tersebut, yakni incumbent lebih besar peluang kemenangannya.

Peta politik itu sangat menarik dicermati apabila ditarik keatas untuk memprediksi pilgub Jatim 2008. Gubernur Imam Utomo sudah tidak bisa dicalonkan lagi karena sudah menjabat dua periode. Posisi Wagub Soenarjo yang hampir pasti maju lewat Partai Golkar tidak bisa digolongkan sebagai incumbent. Dari peta politik di internal Partai Golkar dapat dipetik pelajaran penting tentang kekalahan kadernya di Pilkada. Mereka adalah wakil bupati yang ikut berlaga di pilkada berpisah dengan pasangan incumbent. Yakni Sambari (Gresik) yang kalah dengan Robbach Maksum (incumbent) dan Sutarto (Lamongan) yang kalah dengan Masfuk (incumbent). Sedangkan dua kader Partai Golkar yang diusung partainya dan akhirnya menang pilkada hanya Haeny Relawati (Tuban) dan Harsono (Ngawi).

Menurut saya, dalam pilgub 2008 nanti tidak ada yang namanya peta politik Jatim, yang ada hanya peta politik di masing-masing 38 kabupaten dan kota. Masing-masing kabupaten dan kota ini memiliki kepala daerah yang sangat berpengaruh dan populer di mata rakyatnya. Maka siapa pun (Soenarjo, Soekarwo, Sutjipto, dan lain-lain) calon yang ingin menang dalam Pilgub 2008, sangat ditentukan oleh partisipasi para kepala daerah di tiap kabupaten dan kota se Jatim.

Cagub yang ingin sukses harus mampu merangkul para kepala daerah dalam tim sukses pilgub 2008. Sebab, para kepala daerah itu sangat menguasai peta politik di daerahnya masing-masing. Mereka paham betul pemanfaatan tokoh-tokoh lokal yang menjadi panutan masyarakat sekitarnya. Tokoh-tokoh panutan tersebut adalah kiyai, pimpinan ormas, guru, orang kaya dan dermawan di desa-desa. Memaksimalkan peran tokoh-tokoh panutan itu dibutuhkan biaya besar untuk mendanai kegiatan dan operasional kampanye pilgub. Mesin politik parpol tidak akan berjalan efektif tanpa keterlibatan tokoh-tokoh panutan masyarakat di tingkat lokal.

Sedangkan variabel lainnya hanya menjadi faktor penunjang keberhasilan cagub. Yakni model kampanye awal yang bertujuan mendongkrak popularitas cagub melalui pembentukan ikon yang mudah menembus pengaruh psikologis rakyat pemilih. Pembentukan ikon itu digerakkan secara lintas sektor melalui media yang mudah dikenal masyarakat pemilih. Lintas sektor tersebut menganut kultur masyarakat Jatim yang dibagi dalam wilayah sosiologis Mataraman dan Tapal Kuda (masyarakat pesisir). Model Itulah yang sementara ini dilakukan cagub Soenarjo (Partai Golkar) dan cagub Soekarwo (belum punya parpol pengusul). Sedangkan cagub dari PKB dan PDIP serta cagub dari parpol lainnya belum melakukan apa-apa dalam konteks pembentukan ikon tersebut.

Rivalitas Soenarjo dan Soekarwo dalam berlomba pembentukan ikon cukup intensif dilakukan oleh kedua cagub ini. Modal kemampuan menjadi dalang wayang kulit yang dikembangkan dan diandalkan Soenarjo itu hanya efektif untuk masyarakat Mataraman. Termasuk iklan di televisi dengan label Pitutur Luhur yang dilakukan Soenarjo selama bulan Ramadhan 1427 H ini juga berorientasi pada kultur kejawen untuk masyarakat Mataraman. Pagelaran wayang kulit dan Pitutur Luhur masih diragukan efektifitasnya untuk menggarap kultur masyarakat Tapal Kuda.

Sebaliknya, Soekarwo dengan pembentukan ikon Pakde lebih mampu menembus kultur Mataraman dan Tapal Kuda. Baik berupa kegiatan turnamen sepakbola, iklan produk (kacang, kecap), pemberian bea siswa dan lain-lain dengan mengusung ikon Pakde Karwo. Iklan lagu-lagu bernuansa religius seperti Shalawatan Contemplatif yang dilansir di televisi selama bulan Ramadhan ini juga lebih efektif untuk menarik simpatik dan mendongkrak popularitas Soekarwo di mata masyarakat baik yang berbasis kultur Mataraman maupun Tapal Kuda. Apalagi kasetnya juga dijual di toko dan kios.

Menurut saya, gambaran persaingan pilgub tanpa incumbent di propinsi lainnya, tidak akan lepas dari peta politik pelaksanaan pilkada di kabupaten dan kota di wilayah propinsi yang bersangkutan.